“Perempuan menjadi salah satu subjek yang menentukan keberlangsungan pembela HAM. Identitas perempuan juga menjadi titik lemah yang menjadikannya lebih rentan terhadap kekerasan. Namun seakan hal tersebut luput dari perhatian bersama termasuk negara.”&nbsp;Perlawanan perempuan dalam isu HAM masih kurang publikasi, termasuk kekerasan yang didapatkan sebagai buah pembelaan haknya sebagai manusia. Pada hakikatnya, manusia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun hak tersebut belum merata dirasakan oleh masyarakat di tanah air yang sudah merdeka selama 76 tahun ini.&nbsp;Baru-baru ini aksi mama-mama di Desa Rendu Butowe, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi viral. Pasalnya penolakan pengukuran lahan untuk Pembangunan Bendungan Mbay Lambo ini diwarnai aksi bertelanjang dada yang dilakukan para mama. Aksi itu dilakukan usai negosiasi yang tidak menemui kesepakatan antara para pendemo dengan aparat.&nbsp;"Karena tidak adanya titik temu, anggota melakukan pembongkaran pagar dan mendapatkan perlawanan dari masyarakat di antaranya berupa aksi melepaskan pakaian dari ibu-ibu," kata Rishian, Kabid Humas Polda NTT pada Kamis (9/12/2021).&nbsp;Aksi serupa juga pernah terjadi dalam penolakan pabrik semen yang dilakukan masyarakat Kendeng Jawa Tengah oleh para petani perempuan beberapa waktu silam.&nbsp;Berbagai bentuk perjuangan tuntutan HAM oleh perempuan masih dibayang-bayangi kekerasan. Serangan fisik, psikis, verbal, seksual, digital, kriminalisasi, dan viktimisasi merupakan bentuk ancaman yang membayangi para pembela HAM, tak terkecuali perempuan. Lebih parah, ancaman menyasar pada tubuh dan identitas mereka sebagai perempuan.&nbsp;Lembaga Swadaya Masyarakat Oxfam mencatatkan bahwa aktivis perempuan memiliki kerentanan tambahan karena identitas perempuan mengarah pada tubuh, seksualitas atau identitas gendernya. Identitas gender ini lahir dari interaksi atau hierarki yang dibangun oleh lingkup adat atau identitas komunal tertentu.&nbsp;Data Lembaga Studi &amp; Advokasi Masyarakat (ELSAM) periode September 2021 hingga Desember 2021, kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan didominasi sektor agraria dengan jumlah 7 kasus. Peringkat selanjutnya disusul sektor infrastuktur sebanyak 6 laporan.&nbsp;“Kekerasan yang didapat oleh pembela HAM didominasi oleh aparat kepolisian, TNI bahkan hakim yang mengkriminalisasi. Aparatur pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam kasus pembela HAM,” ungkap Villarian, peneliti ELSAM pada diskusi dan Peluncuran Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan, Kamis (23/12/2021).[INFOGRAFIS] Kriminalisasi dan kekerasan yang dialami para puan ini menjadi pelatuk berbagai organisasi dan aktivis HAM menuntut peran pemerintah serius dalam menanganinya. Sebelumnya, usulan pembuatan lembaga tanggap darurat kasus HAM telah diajukan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sejak era pemerintahan Megawati. Namun presiden ke lima itu tidak menyetujuinya. Usulan kembali dilayangkan pada periode Jokowi, tetapi hingga kini tidak menemukan titik kejelasan.&nbsp;Perempuan yang mendapat kekerasan termasuk saat menjadi pembela HAM hanya dapat melaporkan ke Komnas Perempuan dan beberapa Lembaga Bantuan Hukum. Nahas, berbagai laporan pun kerap menemui titik buntu yang berujung pada tidak tercapainya keadilan di hadapan hukum. Peran Komnas Perempuan hanya sampai pada: merujuk dan mengeluarkan surat rekomendasi untuk mempercepat penanganan korban atau memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.&nbsp;Komisioner Mediasi Komnas HAM, Hairansyah, mengatakan bahwa saat ini lembaga yang ada hanya seperti pemadam kebakaran yang meredam saat api meluas. Kondisi pembela HAM semakin suram dan harusnya ada tindakan dari negara sendiri. Negara belum menjalankan kewajiban itu secara konstitusional dan bahkan belum ada wacana yang membahas hal tersebut.&nbsp;“Tindakan maju dari pemerintah belum ada dan belum terlihat sama sekali,” kata Hairansyah.&nbsp;Sebenarnya pemerintah sudah memiliki instrumen hukum untuk melindungi HAM bidang lingkungan hidup. Adapun aturan tersebut antara lain Undang-Undang (UU) No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Akan tetapi, aturan ini justru menjadi boomerang tersendiri bagi penegakan HAM. Pasalnya, oknum hakim malah menggunakan aturan ini untuk menyerang para pembela HAM.&nbsp;LSM pegiat isu pemberdayaan perempuan dan HAM kerap kali menekankan perlunya aturan yang jelas dan tidak kontradiktif agar aturan tidak disalahgunakan. Aturan ini seharusnya dapat diimplementasikan dengan jelas. Diharapkan penegakannya tidak berat sebelah, siapapun oknum yang mencederai hakikat dasarnya harus ditindak tanpa tebang pilih. Hal yang sama dengan kekerasan yang terjadi pada pembela HAM khususnya perempuan seharusnya bisa ditindaklanjuti sampai tuntas.&nbsp;Untuk menjembatani kontradiksi peraturan di atas, pegiat HAM meyakini bahwa jika negara ingin memenuhi hal tersebut, pengukuhan RUU TPKS dan RUU masyarakat adat diharapkan itu bisa terwujud secara paralel.&nbsp;Aktivis HAM, Astuti N Kilwouw mengatakan, “Harapan saya pada akhirnya adalah disahkannya RUU TPKS dan RUU Masyarakat Adat yang akan menjamin kami para perempuan pembela HAM yang masih terus berjuang,” pungkasnya dalam diskusi bertemakan Bertumpu pada Perempuan, Keluarga dan Komunitas, di hotel Mercure Cikini, Jakpus, Kamis (23/12/2021). (*) &nbsp;

Kekerasan Pada Perempuan Pembela HAM

Terdapat 502 kecelakan TransJakarta sepanjang Januari hingga Oktober 2021. Kecelakaan yang terus berulang ini diindikasikan belum ada implementasi manajeman evaluasi pada perusahaan moda transportasi ibu kota ini.&nbsp;Angka 502 sebagai catatan kecelakaan Transjakarta selama 10 bulan di tahun 2021, bukanlah angka yang wajar. Sejumlah pihak mengkritisi buruknya manajemen pengelola Transjakarta, walaupun itu tidak menjadi bagian kritis dalam layanan. Karena faktanya, layanan Transjakarta sudah makin masif.&nbsp;Hal tersebut diakui oleh Ketua Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ) Jan Oratmangun, dalam keterangan kepada media, tingginya kecelakaan Transjakarta sebagai raport merah layanan publik Ibu Kota. Permasalahan itu muncul karena orientasi perusahaan semakin mengejar profit, ketimbang sebagai layanan publik yang aman.&nbsp;“Ini dampak dari diberlakukannya berbagai kebijakan yang lebih mengutamakan profit oriented dibandingkan pemberdayaan sumber daya manusianya,” kata Jan, Selasa (7/12/2021).&nbsp;Poin kritis selanjutnya adalah fungsi kontrol Transjakarta sebagai regulator tidak berjalan dengan baik. Tadinya hal itu dilakukan petugas pengendali di setiap koridor atau rute dengan skema tiga orang petugas pengendali, tapi saat ini dikerucutkan hingga hanya satu orang di setiap koridor. Hal tersebut diindikasikan yang menjadi penyebab rendahnya pengawasan terhadap perilaku pramudi selama berada di koridor busway, dalam menerapakan standar pelayanan minimum (SPM) lemah.&nbsp;Hal inilah yang mendorong SPTJ meminta manajemen Transjakarta meningkatkan kualitas layanan sesuai SPM dengan menempatkan lagi petugas PLB di dalam bus.&nbsp;[INFOGRAFIS] Pihak manajemen Transjakarta tidak mengakui faktor penyabab ini, namun mereka tidak menyangkal bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2021 terhimpun angka kecelakaan mencapai 502 kasus. Dengan rincian kecelakaan paling banyak terjadi pada Januari 2021 yakni 75 kecelakaan. Pada bulan-bulan berikutnya, kecelakaan masing-masing terjadi sebanyak 63 kasus kecelakaan pada Februari; 72 kasus pada Maret; dan pada bulan April terdapat 55 kecelakaan.&nbsp;Pada bulan Mei, angka kecelakaan menurun menjadi 54 kasus; menjadi 48 kasus pada bulan Juni; pada Juli 44 kasus; Agustus 22 kasus; September 42 kasus, dan data terakhir yang dapat direkap pada Oktober terdapat 27 kasus.&nbsp;Kecelakaan Transjakarta paling banyak melibatkan bus milik operator PPD yakni 34 persen; disusul Mayasari 32 persen; Steady Safe 16 persen; Kopaja 13 persen; Transwadaya 3 persen; Pahala Kencana 1 persen; dan Bianglala 1 persen.&nbsp;Kecelakaan bus Transjakarta paling banyak melibatkan mobil pribadi 29 persen dan sepeda motor 28 persen. Adapun benda diam seperti separator, median, halte menyumbang 20 persen dari total Transjakarta; sesama bus Transjakarta sebanyak 11 persen; angkutan barang 6 persen; angkutan umum 4 persen; dan pejalan kaki 2 persen.&nbsp;Catatan Korps Lalu Lintas Polda Metro Jaya (PMJ) menyebut faktor utama kecelakaan adalah sopir (human error). Hal itu dikatakan Direktur Lantas PMJ Kombes Sambodo Purnomo Yogo dengan mengambil sampel 14 kecelakaan dalam dua bulan terakhir.&nbsp;Pengungkapan para sopir, mereka acapkali lalai dalam mengemudi lantaran mengantuk. Rerata para sopir ini beristirahat hanya dalam dua jam.&nbsp;“Jadwal piket kerja tidak teratur. Selain itu pandangan sopir terganggu karena masalah penerangan jalan,” jelas Sambodo.&nbsp;Sambodo merekomendasikan agar Transjakarta melakukan perbaikan dalam waktu operasional dan istirahat pramudi dan pengawasan di koridor. Rekomendasi tersebut bukan hanya analisis Sambodo selaku Direktur Lantas PMJ, namun sudah termuat dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih rincinya, pada Bagian Ketiga Waktu Kerja yang mengatur setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp;“Waktu kerja bagi sopir paling lama 8 jam sehari. Wajib istirahat setelah mengemudi selama 4 jam berturut-turut atau beristirahat paling singkat 30 menit. Dalam hal tertentu sopir dapat bekerja paling lama 12 jam sehari, termasuk waktu istirahat selama 1 jam,” kata Sambodo.&nbsp;Sementara dari sistem kerja TransJakarta, Sambodo melihat belum adanya apresiasi terhadap SDM. Ia menyarankan agar TransJakarta dapat mengayomi SDM di dalamnya dengan memberikan sanksi dan penghargaan dalam pengelolaan aspek keselamatan.&nbsp;“Ada penghargaan bagi sopir terbaik serta peninjauan terkait dengan permesinan, standar keselamatan hingga pembatas kecepatan, hingga tempat untuk istirahat sopir,” jelasnya. Kritik terhadap manajemen TransJakarta agar berbenah kembali tak hanya datang dari temuan penyelidikan kecelakaan oleh Ditlantas PMJ. Berbagai pemangku kebijakan di tingkat provinsi DKI Jakarta juga turut bersuara, menyebut angka kecelakaan yang tinggi pada TransJakarta sebagai potret buruk penyelenggaraan transportasi publik ibu kota.&nbsp;Gilbert Simanjuntak Anggota DPRD DKI Jakarta berkomentar, bahwa faktor penyebab kecelakaan harus diusut secara terbuka dan tuntas.&nbsp;“Apakah ada pemeliharaan bus yang dikurangi, apakah ada faktor manajemen sumber daya yang harus diperketat, termasuk tes narkoba rutin dan solusi ke depannya seperti apa. Pemprov DKI harus melakukan itu agar masyarakat mendapatkan ketenangan saat menikmati layanan publik. Anggarannya tidak sedikit, tidak kurang dari Rp 3 triliun setiap tahunnya dianggarkan,” pungkasnya.&nbsp;Tingginya angka biaya pelayanan publik moda bus ibu kota ini ternyata tidak mampu menekan tingginya angka kecelakaan. Jika dalam 10 bulan terakhir ada 502 kecelakaan, berarti setiap bulannya rerata terjadi kecelakaan sebanyak 50 kasus kecelakaan. Berarti, kecelakaan terjadi setiap hari sebanyak -paling tidak- sekali.&nbsp;Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan menyoroti buruknya pelayanan sebagai kesalahan pucuk pimpinan.&nbsp;“Tata kelola manajemen PT Transjakarta harus segera diperbaiki. Jika tidak, kepercayaan publik akan semakin tergerus. Bila perlu, seluruh jajaran direksi diganti agar ada perbaikan manajemen layanan bus transjakarta,” kata dia, Minggu (30/10/2021).&nbsp;Sementara itu, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono merekomendasikan PT TransJakarta agar membuat “Driver Resource Management” untuk memperbaiki tata kelola pramudi bus. Hasil rekomendasi itu nantinya juga akan berpengaruh pada penerapan Standar Operasional Prosedur&nbsp;(SOP) bagi pramudi TransJakarta.Sebelumnya,&nbsp;Direktur Operasional PT Transjakarta&nbsp;Prasetia Budi, mengatakan akan menjamin adanya evaluasi kecelakaan yang terjadi.&nbsp;“Kami akan memperketat lagi kegiatan evaluasi dan pembinaan kepada operator. Hal ini sebagai salah satu langkah dan upaya yang kami lakukan, sesuai arahan Pak Gubernur untuk meminimalisir kejadian seperti ini tidak terulang kembali ke depannya,” singkat Prasetia.&nbsp;(*)

Pangkas SDM, Kecelakaan Transjakarta Tiap Hari Terjadi

Kementerian Pertahanan kembali mendapat alokasi anggaran jumbo pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang dipimpin Menteri Prabowo Subianto sebesar Rp 133,92 triliun.&nbsp;Meskipun demikian, jika melihat dokumen perencanaan Minimum Essential Force (MEF), anggaran sebesar itu masih belum dianggap layak memenuhi postur ideal kekuatan pertahanan. Bagaimana siasat Prabowo Subianto menulis rincian belanja yang berbatas anggaran dihadapkan pada kebutuhan standar yang belum tercukupi untuk industri pertahanan NKRI?&nbsp;Berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (2019), anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB pada periode 2009-2018 masih di bawah 1 persen dari PDB, atau masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN. Berdasarkan data BPS, menggunakan PDB atas dasar harga berlaku 2019 adalah sebesar Rp15.833,9 triliun. Artinya, di tahun 2019 alokasi anggaran pertahanan hanya sebesar 0,68 persen terhadap PDB. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2015 - 2019 disebutkan bahwa terdapat target untuk dapat menaikkan anggaran pertahanan menjadi sebesar 1,5 persen dari PDB. Namun hingga saat ini masih belum dapat tercapai.&nbsp;Dalam berbagai kesempatan, mantan jenderal kopassus tersebut mengutarakan bahwa negara kaya tanpa pertahanan yang kuat, negara tersebut akan diinjak-injak oleh bangsa lain. “Bangsa itu akan didikte oleh bangsa lain, kekayaannya akan dirampas oleh bangsa lain,” ucap Prabowo seperti dikutip dari suara.com, Selasa, (7/12/2021).&nbsp;Jika melihat trek pemenuhan MEF secara bertahap yang berlangsung sejak tahun 2010 hingga target pada 2024, kekurangan postur ideal kekuatan pertahanan Indonesia masih jauh dari harapan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. [INFOGRAFIS]&nbsp;Sebelum program tersebut berjalan, kekuatan pertahanan Indonesia baru mencapai 41,92% dari seharusnya, dengan rincian jumlah alutsista TNI di setiap matra adalah sebagai berikut:<ul><li>Matra Darat: 92.115 senjata ringan, 962 meriam/roket/rudal, 1.321 kendaraan tempur, 67 pesawat terbang.</li><li>&nbsp;Matra Laut: 144 unit KRI, 2 kapal selam, 62 pesawat udara, 413 kendaraan tempur mariner.</li><li>Matra Udara: 211 pesawat, 17 radar, belum memiliki peluru kendali, dan 20 penangkis serangan udara</li></ul>&nbsp;Kemudian program dilaksanakan secara bertahap melalui pengadaan/pembelian dan optimalisasi produksi industri pertahanan dalam negeri, dengan pemenuhan target pada 2024. Terdapat tiga tahapan pemenuhan MEF, yaitu:<ol><li>Tahap I, dilaksanakan dari tahun 2010 hingga 2014, dengan pencapaian 54,97% dari target 57,24%.</li><li>Tahap II, dilaksanakan dari tahun 2015 hingga 2019, dengan pencapaian 63,19% dari target 75,54%</li><li>Tahap III (target pemenuhan 100%), dilaksanakan dari tahun 2020 hingga 2024.</li></ol> Berdasarkan data Ditjen Kuathan Kemhan tahun 2018, pemenuhan jumlah alutsista di setiap matra pada Tahap I (hingga 2014) adalah:<ul><li>Matra Darat: 64,89% (613.043 senjata ringan, 1.144 meriam/roket/rudal, 1.641 kendaraan tempur, 104 pesawat terbang).</li><li>Matra Laut: 55,55% (146 unit KRI, 2 kapal selam, 72 pesawat udara, 440 kendaraan tempur marinir).</li><li>Matra Udara: 43,97% (261 pesawat, 20 radar, belum memiliki peluru kendali, 24 penangkis serangan udara).</li></ul>&nbsp;Sedangkan pemenuhan pada tahap II (hingga 2019) adalah:<ul><li>Matra Darat: 68,72% (649.062 senjata ringan, 1.371 meriam/roket/rudal, 2.000 kendaraan tempur, 121 pesawat terbang).</li><li>Matra Laut: 68,72% (161 unit KRI, 4 kapal selam, 85 pesawat udara, 503 kendaraan tempur marinir)</li><li>Matra Udara: 44,40% (267 pesawat, 20 radar, belum memiliki peluru kendali, 24 penangkis serangan udara).</li></ul>&nbsp;Dikutip dari Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2021 bahwa jumlah alutsista pada masing-masing matra yang ditargetkan pada akhir tahap III (2024) adalah:<ul><li>Matra Darat: 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur, 224 pesawat terbang.</li><li>Matra Laut: 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara, 978 kendaraan tempur marinir.</li><li>Matra Udara: 344 pesawat, 32 radar, 72 peluru kendali, 64 penangkis serangan udara.</li></ul>&nbsp;Berdasarkan “Analisis Ringkas Cepat, Anggaran Pertahanan Indonesia, Pemenuhan Minimum Essential Force”, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretarian Jenderal DPR RI, 2020 menyebutkan bahwa angka di atas sebenarnya masih jauh untuk mendapatkan postur pertahanan yang ideal. Aspek fisik tiap matra TNI yang harus dipenuhi dalam postur ideal adalah sebagai berikut:<ul><li>Matra Darat: 783.462 senjata ringan, 2.162 meriam/roket/rudal, 4.858 kendaraan tempur, 1.224 pesawat terbang.</li><li>&nbsp;Matra Laut: 262 unit KRI, 12 kapal selam, 160 pesawat udara, 1.481 kendaraan tempur marinir.</li><li>&nbsp;Matra Udara: 469 pesawat, 32 radar, 96 rudal, dan 216 penangkis serangan udara</li></ul>&nbsp;Harapan dengan tercapainya pemenuhan MEF atau kekuatan pokok minimum, sistem pertahanan negara dapat lebih menjamin terjaganya&nbsp;kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia terhadap Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan (ATHG) baik dari dalam maupun luar negeri atau kawasan, serta semakin disegani oleh negara lain.Dengan demikian, matra darat selalu mendapat porsi yang lebih besar dibanding matra udara dan matra laut. Padahal jika melihat urgensi ATHG, laut dan udara justru merupakan garda terdepan dalam mempertahankan wilayah Indonesia yang merupakan sebagian besar adalah berupa lautan.&nbsp;Hal ini tidak pernah menjadi perhatian yang serius, atau setidaknya dipertentangkan oleh stakeholder terkait terhadap Kementerian Pertahanan. Sebagian besar anggota DPR RI, misalnya dalam rapat kerja tertutup bersama Komisi I yang hanya membahas besaran anggaran yang layak bagi Kemenhan tanpa merinci aspek teknis dan peruntukan modernisasi alutsista bagi matra yang akan mengampunya.&nbsp;Wakil Rakyat juga lebih senang membicarakan jenis barang dan membelinya dari mana. Anggota Komisi I&nbsp;DPR RI&nbsp;Syaifullah Tamliha&nbsp;mengatakan bahwa rencana kebutuhan anggaran sebesar US$124,9 miliar atau Rp1,7 kuadriliun guna membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) akan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, pinjaman sebesar US$12 miliar cair pada 2021 dan akan bertambah sekitar US$21 miliar pada 2022 mendatang. Pihaknya berharap alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang dibeli nantinya tetap memberikan keseimbangan terhadap produk-produk, baik dari Amerika bersama sekutunya maupun Rusia bersama sekutunya.&nbsp;"US$125 miliar itu tidak sekaligus. Tahun ini sudah ada US$12 miliar 2021, kalau enggak salah, 2022 ada tambahan sekitar US$21 miliar," kata Tamliha. Kementerian Pertahanan sebelumnya disebut akan melakukan pembelian sejumlah alpalhankam untuk memenuhi kebutuhan tiga matra TNI. Rencana ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Kemhan dan TNI tahun 2020-2024. Pemenuhan alpalhankam itu ditaksir memerlukan pendanaan sekitar US$124,9 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun. Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024. Dalam dokumen itu disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar Rp1,7 kuadriliun, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan mengajukan pinjaman ke luar negeri. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang. Kemhan tak menampik soal skema pinjaman yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Presiden terkait Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam&nbsp;itu. Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason, menyebut pembahasan skema utang itu memang ada, namun pihaknya memastikan pinjaman itu tak akan membebankan keuangan negara. "Memang ada, tapi dipastikan tidak akan beban keuangan negara, sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," kata Rodon seperti dikutip CNNIndonesia.com, Sabtu, (29/5/2021). Sementara itu, dinukil dari Buku II Nota Keuangan yang dirilis pada Senin (16/8/2021), alokasi anggaran kementerian di bawah Prabowo Subianto mengalami peningkatan sebesar 13,28 persen, dari Rp118,2 triliun pada outlook APBN 2021 menjadi Rp133,9 Triliun pada RAPBN 2022.&nbsp;“Dalam menjamin pelaksanaan program-program pembangunan nasional dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, diperlukan pula adanya dukungan dan prasyarat (kondisi perlu) diantaranya adanya kepastian hukum, terpenuhinya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan tewujudnya pertahanan negara," termaktub dalam dokumen tersebut.&nbsp;Mengacu pada APBN, Kementerian Pertahanan termasuk sebagai kementerian dengan anggaran belanja yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Pada 2021, Kemenhan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp 136,99 triliun. Angka ini merupakan belanja terbesar kedua setelah Kementerian PUPR.&nbsp;Namun, pagu belanja Kemenhan tidak semua dialokasikan untuk keperluan alutsista TNI. Kemenhan mengalokasikan pengadaan alutsista sebesar Rp 9,3 triliun. Lebih rinci, Kemenhan berencana melakukan modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan alutsista untuk TNI AD sebesar Rp 2,65 triliun, TNI AL Rp 3,75 triliun, dan TNI AU Rp 1,19 triliun.&nbsp;Lalu, berapa besar anggaran Kemenhan sejak dipimpin Prabowo Subianto? Lantas, berapa besar alokasi untuk perawatan dan perbaikan alutsista?&nbsp;Pada 2020, Kemenhan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp131,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Kemenhan merealisasikan anggaran belanja sebesar Rp117,9 triliun. Berdasarkan program kerja kementerian, mayoritas dana tersebut digunakan untuk tiga program, yakni program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp46,14 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut Rp12,62 triliun, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur&nbsp;Rp12,14 triliun.&nbsp;Sementara untuk program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp1,01 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp5,06 triliun, matra laut Rp2,77 triliun, dan matra udara Rp2,19 triliun.&nbsp;Pada 2019, Kementerian Keuangan menjatah Kemenhan sebesar Rp108,4 triliun. Kemenhan merealisasikan belanja senilai Rp115,35 triliun.Dari jumlah itu, Kemenhan mengalokasikan anggaran untuk program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp700 miliar, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp5,2 triliun, matra laut Rp3,63 triliun, dan matra udara Rp2,66 triliun.&nbsp;Kementerian Pertahanan menyebut Presiden Joko Widodo&nbsp;(Jokowi) telah setuju terhadap Peraturan Presiden terkait pengadaan&nbsp;alat utama sistem persenjataan&nbsp;(alutsista). Perpres ini nantinya akan menggunakan skema&nbsp;pinjaman asing atau luar negeri untuk memenuhinya.&nbsp;Draf Perpres ini beredar di kalangan media. Drafnya belum bernomor dan diberi nama Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan&nbsp;Tentara Nasional Indonesia&nbsp;2020-2024.&nbsp;Dijelaskan dalam Pasal 3 draf itu, Perencanaan Kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemenhan dan TNI untuk 5 (lima) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, mencapai USD 124 miliar atau setara dengan Rp 1.773 triliun.&nbsp;Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di tahun ini mengungkapkan bahwa anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB masih berada di angka 0,8%. Angka yang diungkapkan oleh Prabowo masih sejalan dengan&nbsp;data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) di tahun 2018, yang mengungkapkan anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB hanya mencapai 0,81%, bahkan kalah dibandingkan dengan negara tetangga lain, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Singapura.&nbsp;Dikutip dari kontan.co.id Selasa (23/11/2021), anggota Komisi I DPR RI Farhan menyatakan bahwa skema anggaran alutsista akan sesuai dengan paparan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas), yang postur anggarannya disesuaikan dengan kondisi pemulihan ekonomi nasional&nbsp;“Untuk tahun 2022 anggaran Kementerian Pertahanan akan sebesar Rp 133,9 triliun, karena di dalamnya ada lima unit organisasi, yakni Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.” ucap Farhan.&nbsp;Ada delapan anggaran dalam postur anggaran alutsista berdasarkan Peraturan Presiden No. 85 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, pertama adalah akan mengatur tentang pemenuhan minimum MEF mencapai 86%. Lalu, kontribusi industri pertahanan mencapai 50%, menurutnya kedua hal tersebut akan bernilai Rp 29,5 triliun.&nbsp;Selain itu, dalam PP tersebut pengadaan 23 jenis alat utama sistem persenjataan akan mencapai Rp 12,64 triliun, pemeliharaan dan perawatan 20 jenis alutsista senilai Rp 8,14 triliun, dan pembangunan lima sarana dan prasarana pertahanan dengan anggaran Rp 746,62 miliar.&nbsp;Kemudian, akan dianggarkan untuk pembangunan 25 jenis sarana dan pra sarana profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebanyak Rp 4,86 triliun, pembangunan satu sistem pertahanan siber pada tahun 2022 dengan anggaran Rp 38,72 miliar, dan pengadaan 5 jenis alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) industri pertahanan senilai Rp 3,14 triliun.&nbsp;Meskipun demikian, pembangunan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan untuk menjamin kedaulatan negara, keutuhan NKRI dan keselamatan segenap seluruh bangsa. Untuk mewujudkan kekuatan pertahanan negara yang ideal, pemerintah melaksanakan program pemenuhan Minimum Essential Force (MEF).&nbsp;Dikutip dari laman kemhan.go.id menyebutkan bahwa Minimum Essential Force (MEF) merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010.&nbsp;Sedangkan pada Tahun 2009 telah dirumuskan Strategic Defence Review (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara. Kepentingan utama kebijakan penyelarasan MEF adalah untuk mengoreksi terhadap faktor perencanaan, mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan dan tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara sesuai dengan tataran kewenangan. (*)

Modernisasi Alutsista di Era Menhan Prabowo Subianto

“Afghanistan mengklaim akan menekan produksi opium. Itu dianggap mustahil, jika dicocokan dengan kontribusi opium terhadap perekonomian pemerintah Taliban di era tahun 1980-an. Koar-koar Taliban hanya akal-akalan politis di masa tanam, diperkirakan opium yang dihasilkan tanaman ephedera itu bakal panen di pertengahan 2023.” &nbsp;Papaver somniferum, atau kerap disebut Poppy adalah tumbuhan berbunga idaman para pecandu. Selain enak dipandang, Poppy menyimpan sejuta fantasi bagi para penikmatnya. Poppy yang juga akrab disapa opium mengandung bahan penting dalam pembuatan heroin. Getah yang dihasilkan dari bunga opium mengandung morfin, yang tak lain dan tak bukan merupakan bahan utama heroin.&nbsp;Bicara perkara Opium, tak lepas dari Afghanistan yang saat ini berhasil kembali dikuasai oleh Taliban. Bagaimana tidak, salah satu negara Timur Tengah tersebut tercatat sebagai pemasok terbesar opium untuk dunia sebanyak 80 persen.&nbsp;Berabad-abad lalu, Poppy memang sudah ditanam di Afghanistan untuk konsumsi lokal. Para sejarawan mengklaim Jenghis Khan, penakluk dari Mongol pada abad ke 13 adalah sosok yang pertama kali memperkenalkan tanaman itu di sana.&nbsp;Iklim geografis yang dimiliki Afghanistan memang cocok untuk budidaya Poppy. Tanaman ini dapat tumbuh subur di lahan kering dengan sistem irigasi tadah hujan.&nbsp;Singkat cerita, pada 1979 Unisoviet lakukan invasi ke Afghanistan. Alhasil kelompok pemberontak pejuang Afghanistan pun lahir. Kala itu para pemberontak mendapat dukungan dana dari Amerika Serikat untuk memerangi Unisoviet. Selain Amerika, bisnis Opium yang menjanjikan juga jadi modal perang bagi para pemberontak.&nbsp;1989 Soviet pun mundur dari Afghanistan. Amerika tak lagi kucurkan dananya ke negeri Opium tersebut. Opium jadi jalan terbaik yang tak bisa disangkal, cara mudah dapatkan uang untuk bertahan di fase perebutan kekuasaan faksi-faksi pemberontak yang membuat Afghanistan porak poranda.&nbsp;1996, Taliban berhasil merebut Afghanistan. Produksi opium mencapai rekor tertingginya pada 1999 dengan jumlah 4.600 ton per tahun. Pemerintahan Taliban saat itu melegalkan masyarakatnya untuk memproduksi opium dengan pajak 10 persen.&nbsp;Lewat pajak tersebut, Taliban mampu meraup USD9 juta untuk mendanai militer dan membentuk pemerintahan.&nbsp;Satu tahun kemudian, petinggi Taliban saat itu, Mullah Omar melarang warganya menanam Opium. Menurutnya hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.&nbsp;Hal tersebut ternyata salah satu langkah diplomatis Internasional Mullah demi mendapat dukungan dari negara lain. United Nations Office on Drugs and Crime, Badan PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan akhirnya menjanjikan bantuan kemanusiaan untuk setiap ladang Opium yang berhasil dikontrol. Alhasil, pada tahun 2000 produksi Opium di Afghanistan menurun drastis.&nbsp;Kasus Osama Bin Laden 2001, Amerika akhirnya menginvansi Afghanistan. Taliban pun tersingkirkan dari kekuasan. Guna mendongkrak laju ekonomi, serta asupan dana perang melawan Amerika.&nbsp;Taliban akhirnya kembali menanam Opium. Tak hanya menanam, pihaknya juga mengolah opium hingga jadi heroin. Hal ini membuat Taliban menjadi produsen opium dan heroin terbesar di dunia selama dua dekade.&nbsp;Jurnalis detik.com sempat menulis keterangan primer dari sumber di Afghanistan yang terlibat dalam perdagangan narkotika di Afghanistan bercerita, sekitar 3.000 kilogram sabu sekarang diproduksi di lebih dari 500 "pabrik darurat" setiap hari.&nbsp;Tempat produksi itu berada di sebuah distrik terpencil di barat daya Afghanistan. Distrik itu dikenal sebagai wilayah penghasil narkotika.&nbsp;[INFOGRAFIS] Pertengahan Agustus lalu, Taliban kembali menduduki Kota Kabul dan merebut istana kepresidenan setelah sebulan lebih bertempur. Afghanistan kini kembali dibawah kuasa Taliban. Hal tersebut membuat komunitas internasional menarik dukungan mereka. Alhasil ekonomi Afghanistan runtuh.&nbsp;Namun pernyataan kontroversional keluar dari pimpinan Taliban. Beberapa hari setelah merebut kekuasaan Afghanistan, pimpinan Taliban berkata akan melarang penanaman opium.&nbsp;Dejavu, nampaknya Taliban kali ini sedang melancarkan strategi yang sama pada saat kepemimpinan Mullah Omar tahun 2000 lalu. Dengan harapan mendapat dukungan Internasional, Taliban rela memangkas sumber keuangannya selama ini.&nbsp;Dukungan internasional dianggap penting bagi Taliban guna mencegah oposisi serta mencegah pemberontakan dari Faksi anti Taliban.&nbsp;Tantangannya, jika opium benar-benar diharamkan, Taliban jelas akan kesulitan dalam ekonomi. Terlebih lagi, sumber daya minyak di Afghanistan kini sudah tidak dapat diandalkan selepas hengkangnya tentara Amerika. Negara-negara seperti Indonesia, China, dan Palestina menjadi harapan Taliban memperkuat kedaulatannya.&nbsp;Lewat wawancara ekslusif Juru Bicara Taliban Suhail Shaheen bersama jurnalis Narasi TV, Suhail menjelaskan semangat warga Indonesia ciptakan kedamaian di Afghanistan menjadi pintu masuk hubungan itu terwujud.&nbsp;“Kami ingin memiliki hubungan yang baik dengan negara Islam yang besar ini (Indonesia) dan berharap mereka berpartisipasi dalam rekontruksi, dan membangun kembali Afghanistan” jelas Suhail.&nbsp;Ia mengklaim sudah melakukan hubungan diplomasi dengan Indonesia, “Kami berharap, kami memiliki harapan besar dari Indonesia sebagai saudara seiman dan negara islam yang hebat,” jelas Suhail.&nbsp;Selain Indonesia, China tentu saja menjadi target Taliban diplomasi pemerintahan baru Afghanistan. Sebagai investor terbesar di Asia Tenggara, China diharapkan dapat menjadi tonggak perekonomian Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban.&nbsp;“Kami memiliki hubungan dengan China. China adalah negara tetangga yang baik bagi Afghanistan. Kami akan melihat peran mereka dalam membangun kembali Afghanistan,” tambah Suhail.&nbsp;Pengakuan Suhail cukup menjelaskan sebuah potret mesra Menteri Luar Negeri China Wang Yi dengan pimpinan Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar. Foto itu diambil di Tianjin, China pada 28 Juli 2021, atau beberapa waktu sebelum Taliban menguasai pemerintahan Ashraf Ghani, pemerintahan Republik Afghanistan sebelumnya. Potret itu menjadi muatan politik tingkat tinggi, bukan semata-mata Taliban mengambil alih pemerintahan yang sah kala itu, tetapi menandakan pergeseran patron politik Afghanistan dari AS ke China. China sendiri memiliki agenda penting dengan Afghanistan. Sudah hampir satu dekade, pemerintahan Xi Jinping mengembangkan China Pakistan Economic Corridor (CPEC) di Pakistan, yang dianggap sebagai pendukung utama Taliban. Hal ini pula yang membuat pemerintahan Ashraf Ghani dan India memusuhi China dan Pakistan. Jika Afghanistan melalui pemerintahan Taliban bisa dianeksasi, hal mudah bagi Cina untuk melanjutkan OBOR/BRI yang terintegrasi dari Pakistan ke Afghanistan dan/atau membuka cabang ke jalur Asia Tengah melalui Uzbekistan dan Tajikistan serta Iran. China dan Afghanistan memiliki sikap politik internasional yang sama. Memerangi Amerika Serikat. Harusnya peluang itu cukup besar. Namun, keputusan melarang opium di Taliban menuai kontroversi. Para petani miskin di sana merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut.&nbsp;Beberapa pedagang opium berkata, Taliban sebenarnya dapat secara efektif memberlakukan larangan opium. Walau begitu, banyak pedagang skeptis pada opsi itu.&nbsp;"Taliban telah mencapai apa yang mereka miliki berkat opium," kata seorang petani dengan nada marah di hadapan Jurnalis BBC.&nbsp;Di beberapa wilayah Afghanistan, industri narkotika sangat mempengaruhi perekonomian lokal.&nbsp;"Tak satu pun dari kami akan membiarkan Taliban melarang opium kecuali komunitas internasional membantu rakyat Afghanistan. Kalau tidak, kami akan kelaparan dan tidak akan bisa menafkahi keluarga," ujarnya.&nbsp;Gandum Rez, sebuah desa terpencil di Helmand, hanya dapat dicapai melalui jalur berkerikil. Namun daerah itu berada di peta perdagangan heroin global. Sejumlah besar kios pasar dikhususkan untuk penjualan opium, desa ini juga memiliki beberapa lokasi pabrik, masing-masing mempekerjakan 60 hingga 70 orang.&nbsp;Pabrik-pabrik itu mengolah opium menjadi heroin. Zat adiktif itu kemudian diselundupkan ke Pakistan dan Iran, kemudian terus bergerak ke seluruh dunia, termasuk Eropa. Menurut salah satu sumber lokal, satu kilogram heroin untuk ekspor dijual dengan harga sekitar 210.000 rupee Pakistan (sekitar Rp17 juta).&nbsp;Pemberantasan opium oleh Taliban pada dasarnya tidak punya komitmen. Saat ini Taliban masih mengizinkan pabrik sabu beroperasi. Hal itu dikemukakan David Mansfield, pakar perdagangan narkotik Afghanistan. Dengan memanfaatkan citra satelit, ia justru melacak adanya pertumbuhan produksi shabu di Afghanistan. Mansfield mengatakan, larangan ephedra muncul pada saat panen produksi sabu telah dikumpulkan. "Jadi dampak sebenarnya tidak akan terasa sampai Juli tahun depan (2023-RED) pada jadwal panen ephedra berikutnya," pungkas Mansfield. (*)

Dejavu di Afghanistan

&nbsp;“Hampir sepuluh tahun agen rahasia Iran melenggang keluar-masuk negeri ini. Penguatan fungsi intelijen dan imigrasi harus diperhatikan. Mengawali itu, Indonesia mestinya perlu ambil tindakan tegas dalam hubungan diplomatik dengan Iran.” &nbsp;JAKARTA – Sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu pasti terjatuh juga. Peribaratan itu cocok untuk menggambarkan Ghassem Saberi Gilchalan. Warga Negara Asing (WNA) asal Iran yang diduga berprofesi agen rahasia. Hampir selama sepuluh tahun ini ia bebas melenggang ke Indonesia, lolos dari pengamanan barikade kontra intelijen dalam negeri.&nbsp;Kejadian itu bermula pada Kamis, 27 Mei 2021, tim SatReskrim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta melakukan pengecekan history tiket di Qatar Airways dan didapati Ghassem merubah tiket kepulangan dari semula 18 Juli 2021 menjadi 27 Mei 2021. Sekitar pukul 18.00 WIB, ia ditangkap di Area Keberangkatan Terminal 3 Internasional Soekarno Hatta. Saat penangkapan, polisi menemui 3 Paspor. Masing-masing dari 2 paspor tersebut memiliki negara origin Bulgaria dan 1 paspor lainnya bernegara origin Iran.&nbsp;Pihak kepolisian menerangkan bahwa dari hasil interogasi, Ghassem mengakui telah menggunakan 2 paspor palsu Bulgaria bernomor 382509836 dan 366391997 untuk masuk ke wilayah Indonesia pada Rabu 19 Mei 2021 dalam penerbangan Qatar Airways QR956 Doha-Jakarta.&nbsp;Petugas mencurigai Ghassem lantaran membawa telepon genggam lebih dari satu. "Saya punya teman di beberapa negara, saya harus menyimpan nomor-nomornya," kata Ghassem ditirukan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Rezha Rahandhi, September, Rabu (9/12/21).&nbsp;Setelah penyelidikan lebih lanjut, barulah diketahui bahwa Ghassem merupakan warga negara asal Iran sebagaimana tertulis di Paspornya bernomor E4742639 yang dibawanya saat penangkapan. Paspor itu dibuat pada tanggal 29 Oktober 2018 dan akan habis masa kadaluarsa tertanggal 29 Oktober 2023.&nbsp;Setalah 2 bulan tertangkap, pada 28 Juli 2021 Ghassem diadili di Pengadilan Negeri Tangerang (PN Tangerang) dengan Vonis hukuman pidana 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan atas kepemilikan dokumen palsu. Untuk menguatkan apa yang telah dijatuhkan oleh PN Tangerang, Mahkamah Agung mengeluarkan Direktori Putusan pada 12 November 2021.&nbsp;Gerak-gerik Ghassem layaknya Sacha Baron Cohen yang berperan sebagai intel Israel Mossad Eli Cohen di Film The Spy yang tayang di Netflix. Membawa sejumlah uang asing setara Rp140 juta, serta ditemukan 11 telpon seluler, satu tablet, satu pemutar musik, dua modem serta beberapa kartu SIM lokal dan luar negeri.&nbsp;Dari 11 ponsel, tiga perangkat di antaranya hanya bisa dipakai untuk melakukan panggilan telepon dan berkirim pesan saja. Delapan lainnya bermerk Nokia 3310, dan 8110. Sisanya telepon pintar seperti iPhone 5, iPhone 6, Iphone 6 Plus, iPhone 11 dan terakhir Huawei Y5. Seperti tertulis di dalam putusan direktori MA.&nbsp;Catatan imigrasi, Ghassem masuk-keluar Indonesia selama 30 kali dalam 9 tahun terakhir.&nbsp;“Pada 2012-2021 menggunakan paspor Iran dan Bulgaria. Paspor Iran digunakan pada 2012 dan 2019 hanya untuk perjalanan dari dan ke negaranya. Sementara 2 Paspor Bulgaria digunakan untuk masuk ke Indonesia sepanjang 2013-2018 transit dari Malaysia, Singapura Thailand dan Australia,” ujar pihak imigrasi yang tidak ingin disebutkan namanya, dikutip dari pemberitaan Kompas, Sabtu (11/12/2021).&nbsp;Kecolongan invasi agen spionase ke dalam suatu negara mengindikasikan adanya titik lemah keamanan nasional suatu negara. Pada masa perang dingin, masalah ini begitu menyeramkan bagi suatu masyarakat.&nbsp;Pengamat Intelijen dan Terorisme Al-Chaidar menjelaskan kepada Kuatbaca.com, bahwa potensi rahasia yang bocor merupakan ‘kulik-kulik’ rahasia militer dan potensi penduduk seperti mapping para tokoh nasional serta mapping pertambangan yang dimiliki Indonesia.&nbsp;DI era sekarang, invasi spionase mungkin jauh dari kata pendudukan wilayah. Tetapi, informasi dalam negeri yang bocor keluar akan berdampak langsung terhadap isu-isu riil yang akan mengganggu stabilitas keamanan nasional.&nbsp;“Termasuk di dalamnya titik-titik rawan bencana,” ungkapnya, Selasa (14/12/2021).&nbsp;Menurut Dosen Universitas Malikussaleh Lhokseumawe ini, indikasi kebocoran lainnya ialah masalah yang mengganggu potensi penduduk. Khususnya, jika spionase ini datang dari Iran, maka identik dengan isu agama syiah.&nbsp;Dalam satu tahun terakhir bara konflik Sunni-Syiah memang menggejala. Di Afghanistan, setelah ISIS berhasil melakukan pendudukan terhadap pemerintahan, terjadi bom bunuh diri di masjid beraliran Syiah yang menewaskan 47 orang di bulan Oktober lalu.&nbsp;Sedangkan di Indonesia, Syiah menjadi kambing hitam dalam kasus Herry Wirawan, ustadz yang mencabuli 20 santriwatinya. Iran merupakan negara yang cukup fasis dalam soal keyakinan, karena mayoritas negaranya Muslim beraliran Syiah.&nbsp;“Potensi penduduk, dalam kaitan ini khususnya dalam penyebaran agama syiah yang penganutnya sudah banyak di Indonesia. Ini menjadi isu yang sangat krusial untuk menjadi target invasi Iran dalam ‘menyerang’ Indonesia dari sisi stabilitas negara,” jelasnya. [INFOGRAFIS] Gempuran spionase asing ke Indonesia memang merupakan isu yang tak akan habis. Berdasarkan data rekapan sejarah Indoensia, hal ini sudah terjadi sejak era pemerintahan Belanda.&nbsp;Tidak lain dan bukan, upaya melakukan dominasi terhadap wilayah Nusantara merupakan hal yang strategis dalam pandangan negara lain, termasuk di dalamnya Belanda yang ingin mempertahankan status quo di Nusantara.&nbsp;Belanda yang kala itu telah mengeluarkan anggaran perang sangat besar, dan tentu saja banyak tentaranya, mendorong Belanda mengutus seorang orientalis bernama Christiaan Snouck Hugronje&nbsp;dalam perang perjuangan Aceh yang berlangsung lama, dalam kurun waktu 1873 hingga 1904. Ia menyamar sebagai Abdul Ghaffar lalu akrab disapa Gopur. Ia tiba di Aceh pada 6 Juli 1891 setelah wafatnya pemimpin gerilya Aceh Teungku Chik di Tiro (1836-1891).&nbsp;Ia tinggal di sana hanya sampai Februari 1892. Gopur pulang ke rumah Sangkana, seorang perempuan asal Cimahi yang dinikahinya sejak 1890. Ia menuangkan pemikiran dan pengalamannya selama di Aceh ke dalam De Atjehers&nbsp;(Orang Aceh). Ia jugalah yang menjadi figur orang Belanda dalam kisah Kartini, tokoh reformis perempuan asal Jepara-Jawa Tengah.&nbsp;Di negerinya, Snouck merupakan utusan dari Direktur Pendidikan Agama dan Perindustrian (PAP), juga Menteri Urusan Negeri Jajahan. Fakta ini jugalah yang menjadi kritik terhadap legenda Kartini untuk tidak dijadikan figur perempuan reformis. Ya, karena faktor ia terhasut intel Belanda.&nbsp;Di era pemerintahan Soekarno pun pernah mengalami kasus yang serupa. Intel itu bernama Allen Lawrence Pop yang merupakan tentara bayaran CIA. Salah satu misinya menggulingkan pemerintahan soekarna dengan membantu pemberontakan PRRI/Permesta. Ia tertangkap TKR -TNI kala itu- ketika usahanya membom armada gabungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan pesawat pembom B-26 Invader AUREV.&nbsp;Kejadian selanjutnya, jaringan intelijen Uni Soviet pernah beraksi di Jakarta pada 1982. Seorang perwira tinggi TNI Letkol Soesdarjanto membocorkan dokumen data-data kelautan Indonesia kepada Alexandre Finenko, intel yang mengepalai kantor cabang maskapai Aeroflot di Jakarta.&nbsp;Soesdarjanto ditangkap di sebuah rumah makan saat menyerahkan dokumen kepada atase militer Soviet, Sergei Egorov. Finenko ditangkap 6 Februari 1982, mogok makan hingga dideportasi pada 13 Februari. Sejak saat itu, operasi Aeroflot di Indonesia ditutup oleh pemerintah Orde Baru.&nbsp;Pada era reformasi, kasus spionase yang menggegerkan publik tidak dilakukan secara tradisional dengan mengirimkan orang, melainkan dilakukan melalui penyadapan alat komunikasi keluarga kepala negara.&nbsp;Ini terjadi pada tahun 2009, dinas intelijen Australia berupaya menyadap telepon seluluer Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya, Ani Yudhoyono. Informasi ini terungkap di dalam dokumen Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang dibocorkan melalui jaringan wikileaks, Edward Snowden. Disebutkan juga, sasaran lain dalam operasi tersebut Wakil Presiden Boediono serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan mantan Duta Besar Indonesia buat Amerika Dino Patti Djalal.&nbsp;Dokumen berupa bahan presentasi bertajuk sangat rahasia ini milik Departemen Pertahanan Australia dan Badan Intelijen Australia (DSD), dilansir dari media Australia ABC, Senin (18/11/2013). Dokumen ini menyebutkan jenis telepon seluler dipakai target. SBY dan Ani Yudhoyono menggunakan Nokia E-90-1. Boediono memakai BlackBerry Bold 9000.&nbsp;Terakhir ada pengakuan mantan diplomat Australia Philip Dorling, ia mengatakan Australia sudah lama mengintai tindak-tanduk tetangganya. Kedutaan Besar Australia di Jakarta adalah lokasi pertama operasi badan intelijen Australia di luar negeri. Sebuah catatan harian salah satu diplomat senior Australia yang tidak terpublikasikan, menyebutkan bahwa DSD rutin menyadap hubungan kawat diplomatik Indonesia sejak pertengahan 1950-an.&nbsp;Aksi Australia memata-matai Indonesia bermula dari kerja sama dengan unit intelijen Inggris MI6 dan lebih jauh lagi kerja sama dengan badan intelijen Amerika Serikat (CIA). Salah satu misi spionase mereka adalah Timor Timur.&nbsp;Pembenahan fungsi intelijen di Indonesia memang terus dilakukan. Salahsatunya, dengan memantapkan fungsi BIN yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2011 tentang BIN, ditekankan dengan Perpres No. 90 pasal 2 tahun 2012 tentang BIN. Dalam penulisan ini, pihak BIN enggan berkomentar mengenai kasus spionase Iran. Katanya, ini masalah rahasia.&nbsp;Namun, tentu saja bukan hanya BIN yang bertanggungjawab atas lengahnya pengawasan orang. Pihak imigrasi nyata-nyata telah kecolongan soal verifikasi data dan riwayat para pelancong mancanegara.&nbsp;Padahal, itu sudah termaktub dalam PP No. 48 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.&nbsp;Alih-alih saling menyalahkan, Al-Chaidar mengungkap adanya hambatan yang dihadapi Indonesia dalam pengungkapan kasus spionase. Salah satunya, soal pemantauan aktivitas WNA dan kamuflase agen rahasia dalam berbagai profesi, yang itu pun ditampung dengan baik oleh perusahaan asal negaranya.&nbsp;“Hambatannya bisa bermacam-macam, misalnya soal pemantauan aktivitas orang asing yang sangat lemah. Juga bisa jadi seseorang WNA memiliki banyak pekerjaan yang tidak mencurigakan bagi intelijen negara,” ujarnya.&nbsp;Namun paling tidak, Al-Chaidar berharap dari ditemukannya aksi spionase ini mengevaluasi hubungan diplomatis dengan Iran.&nbsp;“Tindakan tegas itu seperti, seluruh diplomat Iran bisa diusir dari Indonesia,” tutupnya. (*)

Kecolongan Agen Rahasia Iran

Kisah Sejarah

Politik 

Tambang

Politik Internasional

Ekonomi

Lifestyle

Pilpres 2024

Jokowi

Kekerasan Seksual

BPJS

Kesehatan

Korupsi

PBNU

Pemilu 2024

“Sisi positif dari kasus deportasi UAS di Singapura adalah pelajaran ketatnya sebuah negara dalam melindungi warganya dari paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. UAS yang masih memiliki banyak pengikut diboikot lantaran beberapa kasus, sebut saja seorang remaja Singapura yang memaknai bom bunuh diri adalah ajaran Islam setelah mendengar ceramah UAS. Terlepas benar atau salah pemaknaan isi ceramah itu, Singapura terlanjur mengklaim UAS jadi pengaruh buruk bagi warganya. Selain ketat dalam pencegahan, program mitigasi juga gencar dilakukan Singapura. Alih-alih menjerumuskan ke dalam penjara, Singapura lebih memilih melakukan deradikalisasi warga terduga teroris. Berkaca dari Singapura, Indonesia yang memiliki warga muslim terbanyak di dunia dapat dikatakan masih jauh tertinggal dalam menyikapi radikalisme, ekstremisme dan terorisme.” &nbsp;Singapura memang dikenal ketat dalam menangkal ancaman masuknya paham radikalisme, ekstremisme, hingga terorisme baik dari dalam maupun luar negeri. Itu sebabnya Ustaz Abdul Somad (UAS) ditolak masuk ke negara yang akrab disebut Negeri Singa itu.&nbsp;Tak pandang bulu, UAS yang memiliki banyak pengikut di negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia harus dipaksa pulang ke Indonesia lantaran takut membawa pengaruh buruk.&nbsp;Bukan tanpa sebab, Menteri Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam mengatakan bahwa UAS sudah lama berada dalam radar pantauan otoritas Singapura. Shanmugam mengklaim sejumlah warganya terpapar radikalisme agama setelah menyaksikan video ceramah UAS.&nbsp;Seorang pemuda berusia 17 tahun di Singapura misalnya, setelah mendengar ceramah UAS remaja tersebut meyakini bahwa bom bunuh diri adalah bentuk pengorbanan yang dibenarkan agama.Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Straits Times pada 23 Mei lalu, remaja itu dilaporkan menjadi ekstremis agama pasca menonton ceramah UAS di YouTube. Aparat Singapura meringkus remaja tersebut pada Januari 2020 berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri.&nbsp;“Jadi Anda dapat melihat bahwa khotbah Somad memiliki konsekuensi di dunia nyata,” kata Shanmugam.&nbsp; Pada pencegahan dalam negeri, Pemerintah Singapura punya cara yang efektif untuk mencegah munculnya bibit-bibit teroris di negaranya. Strategi andalan itu adalah tidak memenjarakan warga yang diduga masuk dalam organisasi terorisme. Singapura memilih cara pendekatan deradikalisasi yang manusiawi untuk mengarahkan mereka kembali ke jalan yang benar.&nbsp;Deputi Perdana Menteri merangkap Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura, Teo Chee Hean, mengungkapkan pemerintah tidak ingin terus-menerus memenjarakan warganya yang dicurigai terlibat ekstremisme dan terorisme, selama yang bersangkutan dinilai masih bisa disadarkan.&nbsp;“Kami justru ingin melepaskan mereka (dari tahanan) dan membawa mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat, melalui suatu program deradikalisasi yang juga melibatkan masyarakat.&nbsp;Program ini dikenal sebagai Grup Rehabilitasi Religius atau RRG (Religious Rehabilitation Group),” kata Teo, Selasa, (3/10/2017).&nbsp;Program ini melibatkan para ulama dan cendekiawan Muslim serta memberikan layanan konseling bagi warga yang bermasalah sekaligus membantu keluarga mereka.&nbsp;“Selain program RRG, Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) juga telah membentuk jaringan untuk melatih para ustaz dan kaum muda dalam memberikan konseling dan deradikalisasi,” kata Teo.&nbsp;Pengurus dan relawan Program RRG, Salim Mohamed Nasir, mengungkapkan langkah-langkah yang dilakukan pihaknya dalam menanggulangi ideologi ekstremis adalah dengan cara meluruskan pemahaman agama yang salah. Dengan begitu, nilai-nilai kehidupan harmonis dalam bermasyarakat dengan mudah ditanamkan.&nbsp;&nbsp;&nbsp;“Para konselor meluruskan nilai-nilai agama yang disalahartikan oleh penyebar ekstremisme. Lalu mereka memasukkan pemahaman yang benar dari ajaran agama itu, dan selanjutnya mempromosikan integrasi dan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang multi-ras dan multi-kepercayaan ini,” kata Salim, yang juga dosen di Nanyang Technological University.&nbsp;&nbsp;Dia membeberkan, setelah berjalan sekitar 14 tahun, program RRG sukses “menyadarkan” mereka yang sempat terjerat ekstremisme untuk kembali ke jalan yang benar.&nbsp;“Kaum muda relatif lebih mudah untuk disadarkan kembali melalui konseling oleh para ustaz terpilih,” lanjut Salim.&nbsp;Di sisi lain, untuk melestarikan dan memperkuat kerukunan komunal serta memastikan bahwa tatanan sosial Singapura dapat menahan ancaman terorisme, Pemerintah Singapura mengadakan Community Engagement Program (CEP) pada tahun 2006.&nbsp;CEP bertujuan untuk memperkuat ikatan antar-komunal, dan membuat rencana tanggapan demi membantu menangani potensi ketegangan komunal setelah insiden serangan teroris.CEP memastikan bahwa masyarakat tetap kuat dan bersatu setelah insiden teroris sehingga Singapura dapat pulih dengan cepat dan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari dalam damai dan harmoni.&nbsp;Program ini melibatkan lima kelompok yaitu Kelompok agama dan organisasi etnis serta kesejahteraan, Lembaga pendidikan, media dan seni, bisnis dan serikat pekerja hingga Organisasi akar rumput.&nbsp;Berbagai organisasi di masing-masing klaster ini akan memperkuat jaringan dan ikatan di dalam dan di antara komunitas mereka masing-masing.&nbsp;Pada pencegahan eksternal, mengutip artikel yang berjudul ‘Singapura dan Permasalahan Terorisme’ dari Universitas Udayana, proses pemberantasan terorisme di Singapura bersifat Law Enforcement. Untuk pencegahan ini Singapura membentuk National Security Coordination Secretariat (NSCS) untuk menguatkan kerja sama dan integrasi antar lembaga dalam upaya menangani ancaman terorisme.&nbsp;NSCS memiliki tanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri dan Security Police Review Committee. Tindakan penanganan terhadap ancaman terrorisme yang dilakukan oleh Singapura juga bersifat tersentralisasi di bawah NSCS dengan memiliki dua lembaga yang bekerja di bawahnya yaitu Homefront Security Office dan Joint Counter Terrorism Centre.[INFOGRAFIS] Pencegahan Paham Radikalisme, Ekstrimisme dan Terorisme di IndonesiaBerkaca dari penanganan di Singapura yang telah memiliki standarisasi dalam menangkal ekstremisme, radikalisme, hingga terorisme, Indonesia saat ini masih sangat tertinggal.&nbsp;Sebagai negara tetangga, Indonesia terlihat masih belum bisa mengambil sikap dalam membentuk standarisasi baku sebagai konsensus yang diterapkan. Padahal, saat ini Pemerintah perlu melihat fenomena ini dan segera membentuk standar dalam pelabelan dalam menyebut suatu individu atau kelompok termasuk pada kategori ekstrem, radikal dan teroris.&nbsp;Belum adanya standar baku, ditandai dengan maraknya keributan yang dapat dijumpai menyangkut soal agama. Agama saat ini menjadi sangat sensitif karena di Indonesia memiliki banyak tokoh pemuka agama yang dijadikan masyarakat sebagai kiblat untuk menjalankan ritual ibadah masing-masing.&nbsp;Terdapat perbedaan ajaran karena masing-masing pemuka agama memiliki pemahaman berbeda yang dapat dipertanggungjawabkan berlandaskan Al Quran dan hadis. Namun, masih banyak masyarakat Muslim yang menanggapi perbedaan pemahaman ini secara liar tanpa adanya parameter yang jelas.&nbsp;Ada satu indikator yang sering menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat Muslim, yaitu penampilan. Sebagaimana dikatakan oleh Cendekiawan Nahdatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir, ia menyayangkan sekelompok orang yang memandang negatif terhadap cara berpakaian kaum Muslim. Misalnya, gamis, jilbab, cadar dan celana cingkrang.&nbsp;Narasi yang melekat pada cara berpakaian itu adalah radikalis bahkan teroris. Menurut Gus Nadir, penampilan bukan ukuran seseorang menjadi radikal.&nbsp;“Radikal-radikul itu bukan soal pakaian. Yang pakai cadar, gamis atau celana cingkrang atau jilbab syar’i tidak lantas membuat mereka otomatis jadi radikal, taliban, kadrun atau apapun labelnya,” tulis Gus Nadir di akun Twitternya, Senin (21/6/2021).&nbsp;Senada, Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Hendri P Lubis menegaskan radikalisme dan terorisme tidak bisa dinilai dari apa yang dikenakan seseorang.&nbsp;"Kita menilai seseorang bukan dari penampilan fisiknya, yang paling bahaya adalah pemikirannya. Radikal dalam pemikiran, radikal dalam sikap, dan radikal dalam tindakan," ujar Hendri, Kamis (7/11/2019).&nbsp;Perihal indikator, Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakhid mengatakan, ada lima indikator yang bisa digunakan untuk mengetahui seorang penceramah masuk kategori penceramah radikal atau tidak.&nbsp;Pertama, mengajarkan ajaran yang anti-Pancasila dan pro-ideologi khilafah transnasional. Kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama.&nbsp;Ketiga, menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah, dengan sikap membenci serta membangun ketidakpercayaan (distrust) masyarakat terhadap pemerintahan maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, ujaran kebencian (hate speech), dan penyebaran hoaks.&nbsp;Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman (pluralitas). Kelima, biasanya memiliki pandangan antibudaya ataupun antikearifaan lokal keagamaan.&nbsp;“Mengenali ciri-ciri penceramah jangan terjebak pada tampilan, tetapi isi ceramah dan cara pandang mereka dalam melihat persoalan keagamaan yang selalu dibenturkan dengan wawasan kebangsaan, kebudayaan, dan keragaman,” kata Nurwakhid.&nbsp;Meskipun indikator tersebut sudah diumumkan oleh BNPT, namun nyatanya hingga saat ini masyarakat Indonesia masih mudah menghakimi orang lain dengan label ekstrimis maupun radikalis.Salah seorang pengurus DKM Masjid Al-Fatah, Kampung Melayu mengungkapkan kepada jurnalis KuatBaca.com bahwa hal tersebut merupakan sikap menilai sesuatu atau seseorang hanya dari sampulnya saja.&nbsp;“Dunia nih, seringkali melanggar perkataan ‘don’t judge a book by the cover’. Jadi dilihat kulitnya doang sedikit, terus dengan seenaknya mereka langsung main simpulin begini dan begitu tanpa kenal dulu orang tersebut,” jelasnya.&nbsp;Sementara itu, orang nomor satu di Pengurus Besar NU (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya sempat menyebut soal moderasi beragama yang bukan hanya untuk agama Islam. Menurutnya Islam menjadi sorotan lantaran banyaknya aksi teroris yang diindikasikan atas dasar ajaran agama Islam. Hal tersebut sudah berlangsung selama puluhan tahun.&nbsp;“Sebenarnya kita butuhkan wacana tentang moderasi berbagai agama, jadi itu bukan hanya urusan Islam. Belakangan ini, sekitar 20an tahunan, memang Islam menjadi sorotan karena terorisme, sehingga banyak orang ngomong tentang moderasi Islam, seolah-olah Islam satu-satunya tertuduh,” ucap Gus Yahya, Jumat (29/4/2022).(*)

Refleksi Labelisasi Radikalis, Ekstremis dan Teroris

“Kader Senior PPP, Habil Marati bersama 5 kader lainnya curhat kepada La Nyalla, Ketua DPD RI Independen terkait kondisi PPP yang kian terpuruk. Curhatan bermuara kepada dukungan La Nyalla sebagai Capres Pemilu 2024. Di sisi lain, DPP PPP menyayangkan pertemuan tersebut. DPP sendiri sudah menginisiasi ketum PPP, Suharso Monoarfa sebagai Capres atau Cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Tak lama berselang, Suharso pun diserang dari sekelompok massa yang menamai diri mereka GPK. Sejalan dengan itu, La Nyalla berjuang lewat cara menuntut penghapusan kebijakan Presidential Threshold agar dapat mencalonkan diri sebagai Capres atau Cawapres.” &nbsp;La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kedatangan tamu terhormat dari Partai Politik PPP pada Sabtu 28 Mei 2022. Dalam pertemuan tersebut, La Nyalla didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Sementara dari PPP hadir Ketua DPP PPP Irene R Rusli, para Wakil Ketua DPP PPP yaitu Syahrial Agamas, Makmun Halim, Hasan Husaeri dan A. Syaeful Anwar, serta Habil Marati dan Anwar Sanusi sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar PPP.&nbsp;Sebagai senior kader PPP, Habil Marati mengungkapkan curahan hatinya kepada La Nyalla mengenai kondisi PPP yang sedang tidak baik-baik saja. Ia bersama lima kader PPP lainnya juga menyampaikan dukungan kepada La Nyalla untuk maju sebagai Calon Presiden (Capres) di 2024 nanti.&nbsp;“Karena itulah kami kader PPP mendorong Pak La Nyalla untuk menjadi Presiden di 2024. Kita membutuhkan pemimpin yang independen, yang berani, tegas dan mengerti kondisi rakyat sekarang ini,” ujar Habil, Sabtu (28/5/2022).&nbsp;Habil mengatakan suara PPP saat ini kian hari kian tergerus. Ia berharap, La Nyalla mampu menjadi solusi atas kegelisahan hatinya itu.&nbsp;“Intinya kami para kader PPP resah dan gelisah bagaimana cara untuk menaikkan suara supaya partai ini tetap ada,” pungkas pria yang pernah mendekam di penjara atas kasus kepemilikan senjata ilegal tersebut.&nbsp;Ya, Habil memang dikenal sebagai sosok “Koboi Mbalelo”. Langkah politiknya cenderung rantang-runtung saat eksis di Senayan. Tak heran jika La Nyalla diminta mencalonkan diri sebagai Capres tanpa persetujuan Ketum PPP, Suharso Monoarfa.&nbsp;Ketua DPP PPP Syarifah Amelia menyayangkan pertemuan tersebut. Menurutnya, kader seharusnya menyampaikan kepada internal (DPP PPP) bukan kepada sosok yang bukan bagian dari PPP. Apalagi kepada ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti.&nbsp;“Justru karena KIB sendiri belum menentukan calon, setiap kader tentu punya pandangan dan kita wajib dengarkan. Cuma memang mekanismenya pasti tentu yang jauh lebih berati disampaikannya bukan kepada La Nyalla tapi di dalam kamar sendiri, karena penentuan pengusungan Capres melalui hasil keputusan di Rakernas PPP,” ungkap wanita yang akrab disapa Amel kepada KuatBaca.com melalui sambungan telepon, Jumat (17/6/2022).&nbsp;Ia menegaskan, pertemuan tersebut tidak akan memengaruhi internal PPP. Menurutnya, La Nyalla sendiri tidak mempunyai akses yang bisa digunakan untuk memengaruhi keputusan di DPP PPP.&nbsp;“Tentu dengan balutan berbagai macam sudut pandang seolah-olah pertemuan tersebut bisa memancing kekisruhan di internal PPP, saya tegaskan tentu tidak. Pak La Nyalla sendiri adalah sosok yang kita hormati sebagai Ketua DPD RI. Lagi pula secara khusus beliau tidak mempunyai jalur secara AD/ART yang memengaruhi keputusan di DPP PPP,” tegasnya.&nbsp;Di sisi lain, bagi La Nyalla sendiri dukungan 6 kader PPP tersebut menjadi berkah untuk memuluskan niatnya di Pemilu 2024. Pasalnya, niat La Nyalla itu terhalang karena tidak adanya kendaraan politik. Ancang-ancang ini sepertinya memang sudah dipikirkan La Nyalla sejak lama. Jauh sebelum melakukan pertemuan dengan 6 Kader PPP, dirinya hadir dalam pertemuan anggota DPRD Fraksi PPP se Indonesia pada Senin, 29 November 2021.&nbsp;Di dalam pertemuan itu, pria yang suka memakai topi koboi itu memuji visi dan misi PPP. Menurutnya, visi dan misi PPP sejalan dengan Pancasila, bahkan menyebut platform ekonomi PPP berpihak kepada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, untuk terwujudnya keadilan ekonomi. Dengan menempatkan koperasi dan UKM sebagai entitas ekonomi rakyat.&nbsp;“Visi dan misi PPP yang saya baca, sangat bagus dan ideal. Karena, menempatkan nilai-nilai Islam sebagai sumber inspirasi dan spirit perjuangan partai, seperti halnya Indonesia yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti termaktub dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar kita," kata La Nyalla dikutip dari Instagram @DPDRI, Senin, (29/11/2021).&nbsp;Dorongan terhadap La Nyalla untuk maju sebagai Capres kian kuat tatkala DPD RI mengunggah pertemuan La Nyalla dengan 6 kader PPP dengan tulisan ‘Konsisten Perjuangkan Umat, Kader PPP Dorong La Nyalla Jadi Presiden 2024’ dan ‘Negara Butuh Strong Leader, KAHMI Pare-Pare Dukung La Nyalla Jadi Presiden’.&nbsp;Terkait hal itu, Kepala Humas DPD RI, Mahyu Darma, sebagai pihak yang bertanggung jawab menilai mengaku tidak menemukan adanya konten yang menyalahi aturan. Termasuk dua unggahan yang mendukung La Nyalla sebagai calon presiden. Pasalnya, tidak ada pernyataan bahwa La Nyalla setuju untuk didukung.&nbsp;“Tidak mungkin kampanye, apalagi berkampanye sebagai Capres-Cawapres atau berkampanye menjadi anggota legislatif DPD. Tapi kalau soal kinerja dia, kita akan angkat. Apakah kita salah? Kecuali Pak Ketua, Pak La Nyalla berkata ke PPP ‘oke saya terima’," jelas Mahyu.&nbsp; Serangan Tak BertuanKeberadaan Suharso sebagai Ketum PPP nampaknya jadi batu sandungan terhadap misi usung La Nyalla sebagai Capres-Cawapres. Pasalnya Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani pernah menyebut Suharso masuk dalam tiga nama terkuat dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).&nbsp;&nbsp;Nama Suharso jelas masuk dalam bursa Capres-Cawapres KIB mengingat dirinya adalah Ketum PPP. Lengsernya Suharso sebagai Ketum jelas memberi peluang besar La Nyalla agar diusung partai berlogo Ka’bah tersebut.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Nama yang terkuatnya tiga ketua umum partai itu. Pak Airlangga, Pak Zul, sama Pak Harso. Salah satu jadi Capres, yang duanya jadi Cawapres, dan ketua tim pemenangan, begitu saja," kata Arsul Sani, Kamis (9/6/2022).&nbsp;Empat hari setelah pertemuan, sejumlah massa yang menamakan diri sebagai Gerakan Penyelamat Ka’bah (GPK) menggelar aksi menuntut Suharso untuk mundur dari kursi Ketua Umum PPP.&nbsp;Aksi tersebut digelar lantaran Suharso dinilai tidak mampu membawa PPP kepada kejayaan seperti masa-masa sebelumnya.&nbsp;"Aksi ini bertujuan untuk mengingatkan kepada kepemimpinan Suharso Monoarfa sebagai Ketum PPP tidak mampu mengatasi kondisi partai yang kian sekarat. Kader PPP merindukan kejayaan, saatnya dirinya legowo mundur dari jabatan sebagai Ketum," kata koordinator aksi, Rohmad, Kamis (2/6/2022).&nbsp;Rohmad juga menegaskan, PPP di bawah kepemimpinan Suharso semakin terpuruk jelang perhelatan akbar Pemilu 2024. Bahkan, ia menilai PPP membutuhkan sosok pemimpin baru untuk bisa menyelamatkan partai berlambang Ka’bah itu.&nbsp;"Selamatkan PPP dari kondisi yang sekarat. Save PPP dari keterpurukan, dicari pemimpin yang bisa bangkitkan partai di Pemilu 2024," tegasnya.&nbsp;Menanggapi hal itu, Ketum Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Farhan Hasan Al Amri membantah. Pihaknya tidak pernah melakukan aksi demonstrasi apapun terhadap DPP PPP.&nbsp;Ia menegaskan, aksi demo yang terjadi pada Kamis, 2 Juni 2022 di depan kantor DPP PPP bukan dari GPK.&nbsp;“Dari 10 pengunjuk rasa yang bertindak sebagai Gerakan Penyelamatan Ka’bah, yang kemudian disingkat GPK, Tidak ada alasan mereka ingin menyelamatkan partai Ka'bah. Karena mereka bukan pengurus PPP,” kata Farhan, Sabtu (4/6/2022).&nbsp;Ia menambahkan, pihaknya mengecam keras aksi yang mengatasnamakan atau menggunakan inisial GPK serta akan melakukan investigasi atas kejadian demonstrasi tersebut.&nbsp;“PP GPK akan melakukan investigasi dan langkah hukum terhadap oknum yang mengatasnamakan GPK tersebut," ungkapnya.&nbsp;Senada dengan Farhan, Wanita kelahiran Tanjung Pandan, Syarifah Amelia menegaskan massa yang melakukan aksi di depan kantor DPP PPP bukanlah GPK organisasi sayap PPP.&nbsp;“Pertama, saya selaku pengurus pusat GPK tegaskan itu bukan bagian dari GPK, itu merupakan aksi simpatisan kader dan tentu kalau kita lihat selama penyampaian aspirasi masih dalam tahap wajar (tidak anarkis). Pasti kita ajak berdialog dengan baik,” ujarnya.&nbsp;Ia juga menyarankan, setiap kader PPP harus berhati-hati jangan sampai kecintaan kepada partai yang diekspresikan dengan demonstrasi menimbulkan kesan bahwa PPP terpecah belah.&nbsp;“Pertama, mohon kepada teman-teman untuk lebih hati-hati jangan sampai kemudian kecintaan kita terhadap partai yang kita ekspresikan dengan cara yang berisiko menimbulkan kesan di luar bahwa kita terpecah belah mohon dihindari, jangan sampai ada kelompok-kelompok lain yang ingin menunggangi untuk kepentingannya,” pungkasnya, Jumat (17/6/2022).&nbsp;[INFOGRAFIS] Peran LanyallaSerangan terhadap Suharso dari massa yang tidak dapat terkonfirmasi asalnya terus bergulir. Hingga Senin 20 Juni 2022 aksi pencekalan terhadap pimpinan PPP itu kembali digelar.&nbsp;Mereka melakukan aksi teatrikal dengan membawa kaca cermin sebagai simbol desakan kepada Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa agar introspeksi diri juga bercermin atas kepemimpinannya yang dinilai massa aksi gagal total dalam membangkitkan kejayaan PPP.&nbsp;Di lain sisi, La Nyalla berperang lewat jalur lain. Medan perang itu bernama Presidential Threshold. Konstitusi menyebut, seorang Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden harus mempunyai ambang batas suara mencapai 20 persen.&nbsp;Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI ini mengaku sedang memperjuangkan untuk menghapus aturan Presidential Threshold tersebut. Ia menilai peraturan itu melanggar konstitusi. Menurutnya, Pasal 222 UU nomor 7 tidak merepresentasikan Pasal 6A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur soal pemilihan Presiden.&nbsp;Predikatnya sebagai Ketua DPD RI benar-benar ia manfaatkan demi memuluskan ambisi ikuti kontestasi Pemilu 2024.&nbsp;“Kami masih menunggu MK untuk menghapus klausul non-derivatif dari Konstitusi. Kalau MK tidak mau menghapusnya, akan jadi pertanyaan besar. Yang menggugat saat ini lembaga DPD RI loh. Tidak main-main,” tuturnya.&nbsp;Selain inkonstitusional, La Nyalla merasa aturan ambang batas hanya membatasi calon potensial untuk memimpin negeri.&nbsp;“Seharusnya seluruh partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon Presiden. Itu akan terbuka luas juga bagi putra-putri terbaik untuk mencalonkan presiden,” pungkas La Nyalla. (*)&nbsp;&nbsp;

Gerilya Politik Koboi Mbalelo

Sambil menahan tangis, Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia sampaikan apresiasi terhadap 97,46% kreditur yang setuju untuk menyelamatkan Garuda lewat sidang PKPU di PN Jakarta Pusat. Setelah sidang berselimut haru itu, Irfan berencana akan segara menambah jumlah armada demi pengembangan bisnis Garuda Indonesia. Di balik itu, tercatat sejarah permainan mafia pengadaan pesawat yang akhirnya membuat Garuda sekarat. PMN yang dijanjikan negara masih jauh dari kata cukup jika dibanding jumlah hutang Garuda yang mencapai ratusan triliun rupiah. Kondisi saham yang beku selama satu tahun dan manajemen yang masih berpotensi dari praktik korupsi, dipandang pengamat bisnis jadi penghalang pintu masuk investor dalam maupun luar negeri.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sah! Nyawa Garuda Indonesia kembali disambung. Jumat, 17 Juni 2022 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berhasil mendapatkan persetujuan dari mayoritas kreditur dalam voting Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.&nbsp;Sambil menahan tangis, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengapresiasi dukungan para kreditur untuk memberikan kesempatan menyelesaikan segala kewajiban utang. Mimik itu ia tujukan kepada kreditur konkuren yang menyetujui rencana perdamaian sebanyak 347 kreditur atau 95,07% dari jumlah kreditur konkuren yang hadir dan dengan total suara sebanyak 12.162.455. Sementara itu untuk syarat jumlah utang, 347 kreditur ini mewakili 97,46% jumlah utang dalam DPT.&nbsp;"97,46% ini angka yang ketinggian, artinya ini kepercayaan yang berlebih terhadap Garuda dan business plan kami dan kami percaya bahwa ini bisa kita lewati karena dukungan, keikhlasan dan kepercayaan dari bapak ibu kreditur kepada kami," kata Irfan di meja sidang.&nbsp;Adapun konkuren yang menolak rencana perdamaian sebanyak 15 kreditur atau 4,11% dari jumlah kreditur konkuren. Jika dijumlah, utang para kreditur yang menolak sekitar 2,4%.&nbsp;Irfan dapat memahami sikap para kreditur yang menolak proposalnya. Pria yang pernah mengundurkan diri dari perusahaan milik BUMN, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) ini berkomitmen akan segera menyelesaikan kewajiban yang ditanggung Garuda Indonesia.&nbsp;Terlontar sudah kalimat “komitmen” dari mulut Irfan. Air mata diseka, gunung utang sebesar Rp142 triliun samar-samar terlihat. Sedikit demi sedikit gunung berundak-undak itu perlahan kembali jelas di pelupuk mata yang sedikit berair. Irfan dan Garuda Indonesia kini fokus menyusun strategi.&nbsp;Dalam konferensi pers di kantornya, Kebon Sirih, Jakarta Pusat Irfan memaparkan ada sejumlah rencana perusahaan yang akan ditempuh salah satunya, menambah armada.&nbsp;Penambahan yakni dengan menggunakan lagi pesawat yang selama ini tidak digunakan maskapai. Meskipun hal ini diakui tentu membutuhkan waktu.&nbsp;"Artinya kita dengan para lessor sudah memperoleh kesepakatan artinya pesawat yang unservices bisa kita segerakan atau terbangkan melayani kebutuhan publik. Kira-kira mendekati 70 total pesawat. Namun kita butuh waktu membuat pesawat tersebut serviceable," papar Irfan.&nbsp;Sebelum voting PKPU, Irfan selaku bos Garuda Indonesia memang ngebet ingin tambah jumlah armada. Alasannya Garuda tak mau kehilangan momen tingginya permintaan penerbangan pasca Pandemi Covid-19.&nbsp;Perlu diketahui, Garuda Indonesia secara resmi hanya memiliki enam pesawat pribadi. Adapun puluhan pesawat lain yang disebut Irfan merupakan armada yang dimiliki lessor.&nbsp;Kuatbaca.com sebelumnya menuliskan artikel berjudul “Lahan Basah Mafia, Pantaskah Garuda Diselamatkan?” dibahas bahwa Eks Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk, Peter Gontha membeberkan ada permainan mafia dalam pengadaan pesawat lewat lessor.&nbsp;Pengadaan pesawat Boeing 777 misalnya, Peter menyebut harga sewa pesawat tersebut di pasar mencapai USD 750.000 atau setara Rp10,6 miliar per bulan (Kurs 14.400 per dolar AS). Namun menurutnya, manajemen Garuda Indonesia sebelumnya berani membayar dengan harga nyaris 2 kali lipat, yakni di angka USD 1,4 juta atau Rp 19,8 miliar per bulan.&nbsp;Sejarah mencatat, program pengadaan pesawat Garuda Indonesia pernah cacat. Juni 2021 mantan Direktur Teknik Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno, dinyatakan sebagai tersangka skandal pengadaan pesawat Garuda Indonesia dan pencucian uang. Atas kasus tersebut, Hadinoto dijerat hukuman 8 tahun penjara.&nbsp;Selain itu, Hadinoto dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti. Dia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 2.302.974,08 dan uang sebesar EUR 477.560 atau setara dengan SGD 3.771.637,58 atau setidak-tidaknya jumlah yang senilai dengan nilai itu selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun SGD 3.771.637,58, jika dikonversikan dengan mata uang rupiah dengan kurs Rp 10.793,64 saat itu, nilainya sekitar empat puluh miliar sekian, persisnya Rp 40.709.698.248,99.&nbsp;Praktik korupsi yang terjadi di badan Garuda Indonesia dinilai Pengamat Bisnis dari Peka Consult, Kafi Kurnia terjadi lantaran struktur organisasi Garuda Indonesia tak lepas dari bayang-bayang BUMN.&nbsp;“Ini kan masalahnya dari BUMN, anda boleh selidiki dari sejumlah BUMN yang ada di negara ini, berapa sih yang untung dan berapa yang rugi. Padahal kalau kita lihat di negara lain, BUMN itu memiliki peran membantu perekonomian negara,” ujar Kafi kepada Kuatbaca.com, Selasa (24/5/2022).&nbsp;Menurutnya, banyak bisnis BUMN yang dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi.&nbsp;“Kita tahulah begitu banyak BUMN yang dilanda kasus korupsi. Kenapa? Karena masalah manajemennya. Bukan masalah orangnya, mentalnya, atitudenya. Kalau mental dan atitudenya masih korup ya tetap saja korup,” tambah Kafi.[INFOGRAFIS] Suntikan Dana GarudaPenambahan armada Garuda Indonesia baru akan gencar dilakukan manajemen perusahaan penerbangan plat merah itu setelah mendapat pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebelumnya, Komisi VI DPR RI sepakat memberikan PMN senilai Rp7,5 triliun apabila Garuda Indonesia mencapai homologasi dalam sidang PKPU.&nbsp;Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian (akkoord) dalam tahapan PKPU ini merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut debitur akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada kreditur.&nbsp;Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetio menyatakan akan segera melaporkan hasil PKPU ke pemerintah agar suntikan dana dari APBN secepatnya mengalir ke badan Garuda.&nbsp;“Setelah ini kami laporkan ke pemerintah, bahwa homologasinya seperti ini dan sesuai ketentuan, maka protokol selanjutnya adalah bagaimana memohon kepada Pemerintah atas pencairan PMN sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Prasetio dikutip dari Bisnis.com, Jumat (17/6/2022).&nbsp;Garuda tentu tak dapat hanya mengandalkan sumber dana dari PMN yang nilainya masih jauh dari jumlah utang. Asupan dana segar dari Investor pun masuk dalam opsi strategi penyelamatan Garuda Indonesia yang ditulis dalam Laporan Pelaksanaan Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI.&nbsp;Dalam laporan itu disebutkan, Panja memahami kemungkinan adanya program privatisasi terkait restrukturisasi yang sedang dilakukan berupa konversi utang menjadi saham dan masuknya tambahan modal. Oleh karena itu, Panja meminta Kementerian BUMN terus melakukan koordinasi dengan Komite Privatisasi Pemerintah dan Kementerian/Lembaga terkait program privatisasi yang akan dilakukan selama kepemilikan negara minimal 51%.&nbsp;"Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI memahami adanya opsi masuknya investor strategis dalam proses penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Oleh karena itu, Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk melaporkan terlebih dahulu kepada Komisi VI DPR RI apabila investor strategis akan masuk, selama kepemilikan negara minimal 51%," tulis laporan itu.&nbsp;Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan saat ini sudah ada calon investor yang akan masuk ke Garuda Indonesia. Tak hanya dari dalam negeri, investor yang akan menanamkan modalnya ke Garuda Indonesia juga ada yang berasal dari luar negeri. Kendati demikian, Arya mengatakan BUMN membuka pintu lebih lebar bagi investor dalam negeri.&nbsp;"Investor sudah ada, baik luar maupun dalam, tapi kita kecenderungan kalau bisa dalam, dalam malah bagus," ungkap Arya saat Halal Bihalal BUMN di Gedung Sarinah, Selasa (17/5/2022).&nbsp;Kendati demikian, hingga saat ini BUMN dan Garuda Indonesia belum berani membeberkan nama-nama investor tersebut ke publik.&nbsp;Jika menilik kondisi saham yang sudah beku satu tahun sejak 18 Juni 2021 lalu dengan harga Rp222 per lembar saham, ditambah praktik korupsi yang sudah mencoreng muka Garuda, nampaknya sulit bagi perusahaan penerbangan simbol negara ini mendapatkan investor.&nbsp;“Investor itu melakukan investasi dua hal. Satu profit, laba untung-laba rugi, investor melihat bahwa perusahanaan ini punya prospek gak? Kedua orang mau investasi di suatu perusahaan, walaupun perusahaannya itu rugi, banyak perusahaan start up masih belum untung, masih rugi, tapi yang paling penting adalah nilai sahamnya itu naik terus. Kalau orang lain bisa untung? Kenapa Garuda rugi terus?” jelas Kafi Kurnia.&nbsp;&nbsp;Menurut Kafi satu-satunya jalan untuk benar-benar menyehatkan Garuda Indonesia saat ini adalah lakukan perbaikan secara struktural dan manajemen. Jika tidak, bukan tidak mungkin hasil voting PKPU Garuda Indonesia hanya untuk menciptakan lahan basah baru bagi para mafia.&nbsp;“Kalau menurut saya Garuda itu harus dibenahi baik secara struktural dan managementnya,” pungkas Kafi. (*)

Air Mata Basahi Ladang Korupsi Mafia Pesawat

Yang tersisa dari ajang Formula E dan MotoGP Mandalika adalah fenomena Politik Adu Balap menuju garis finish Pemilu 2024. Anies Baswedan selaku punggawa perhelatan Formula E terus-terusan menuai kritik dari lawan politik. Absennya sponsor dari BUMN pun menandakan bahwa Pemerintah Pusat tidak mendukung Anies berhasil menangkan popularitas dan elektabilitas lewat E-prix Formula E. Di sisi lain, ajang MotoGP Mandalika yang menjadi panggung bagi Menparekraf Sandiaga Uno dan Menteri BUMN, Erick Thohir ternyata luput dari kritik elit politik dalam negeri. Erick dan Sandiaga yang berada di kalangan Pemerintah Pusat melaju cepat tanpa dihujat meskipun aspal Sirkuit Mandalika berkerikil dan berbahaya.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gelaran E-Prix 2022 Jakarta dan MotoGP Mandalika menyisakan babak tambahan. Kali ini bukan para pembalap kelas Internasional yang saling berpacu menuju garis finish, melainkan sejumlah elit politik yang masih ngotot tarik gas elektabilitas.&nbsp;Adu balap politik ini dimulai dari Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat sibuk mempersiapkan E-Prix Formula E.&nbsp;Sejak perencanaan, Formula E sudah menuai banyak kritik. Hujan kritik itu turun dari awan hitam PDI P dan PSI. Ketua Umum PSI Giring Ganesha misalnya, dirinya sengaja datang ke lokasi sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara sebelum proyek pembangunannya dimulai.&nbsp;Dalam video singkatnya, Giring mengkritik habis-habisan lokasi sirkuit Formula E, hingga anggaran negara yang menurutnya akan terbuang percuma.&nbsp;Selanjutnya, Anies juga mendapat kritik dari DPRD DKI Jakarta terkait commitment fee. Saat itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari PDIP Jhonny Simanjuntak bahkan menyatakan sebaiknya kegiatan tersebut ditunda.&nbsp;“Sama dengan makan buah simalakama memang kalau kita bicara ulang ke belakang soal penyelenggaraan Formula E serba salah. Dimakan jadi racun tidak dimakan pun tetap jadi racun. Sebab, uang sudah diberikan sesuai perjanjian. Sekarang bagaimana upaya dan cara Pemprov dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, perjuangkan agar dana APBD DKI tahun anggaran 2020 itu dana commitment fee Formula E 31 juta Poundsterling itu dikembalikan,” kata Jhonny dikutip dari Media Indonesia, Selasa (16/6/2020).&nbsp;Ketua Umum PDIP Megawati pun tak mau ketinggalan. Nyonya besar Partai berlogo banteng itu berkomentar dengan nada kritis terkait rencana penyelenggaraan Formula E di Monas. “Nah, Gubernur DKI ini tahu apa tidak, kenapa sih kalau mau bikin Formula E itu, kenapa sih harus di situ (di Monas)? Kenapa sih nggak di tempat lain? Kan begitu, peraturan ya peraturan, kalian juga mesti tahu jangan sampai melanggar peraturan,” ungkap Megawati di Kantor PDIP seperti dikutip dari Detik.com, Rabu (19/10/2020).&nbsp;Tak lama kemudian, lokasi pelaksanaan Formula E akhirnya bergeser dari Monas ke Ancol. Hal ini dikarenakan Pemprov DKI tidak mendapat izin dari Pemerintah Pusat. Ada pertimbangan cagar budaya yang harus dijaga dan pengaspalan yang tidak cocok dengan ajang balap mobil listrik.&nbsp;Dalam persiapannya, Anies juga harus menerima kenyataan minimnya dukungan sponsor BUMN. Tak ada satu pun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikabarkan menjadi sponsor Formula E, meski pihak panitia mengaku sudah mengajukan proposal kepada perusahaan pelat merah, bahkan Menteri BUMN Erick Thohir.&nbsp;Ketua Komite Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni mengungkapkan partisipasi BUMN seharusnya bisa menjadi tanda bahwa Indonesia hadir dalam ajang balap mobil listrik bertaraf Internasional itu. Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, ia mengharapkan kehadiran BUMN bukan hanya karena faktor uang semata.&nbsp;"Saya melas untuk BUMN ikut serta bahwa Indonesia ada untuk kegiatan Formula E. Ini bukan masalah duit tapi pride, bahwa BUMN hadir itu untuk Indonesia, bukan Anies atau Jakarta, tapi Indonesia. Saya melas ke BUMN untuk Indonesia," ujarnya saat meet and greet Formula E di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2022).&nbsp;Sepanjang persiapan dan hari-hari sebelum pelaksanaan, soal anggaran masih menjadi sorotan, dari mulai inkonsistensi hingga transparansi. Lagi-lagi fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang lantang menggaungkan isu ini. Hak interpelasi pun berkali-kali digaungkan oleh fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.&nbsp;Namun Anies tetap bersikeras untuk menyelenggarakan Formula E dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur No 49 tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022. Ingub ini berisi 28 program prioritas yang harus dilaksanakan tahun 2022, salah satunya yaitu hajatan Formula E.&nbsp;Anies paham betul ajang E-Prix 2022 di Jakarta adalah kesempatan baginya untuk membuktikan elektabilitas seorang pemimpin. Wajar saja bila Anies ngotot agar acara tersebut tetap terlaksana walaupun harus menuai banyak serangan dari kalangan Pemerintah Pusat.&nbsp;Diajang itu, kendaraan berbahan bakar listrik yang ramah lingkungan sedang beradu gengsi. Kepantasan Indonesia untuk menyambut kendaraan masa depan pun dinilai seluruh dunia.&nbsp;Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Ahmad Sahroni, Sekjen Ikatan Motor Indonesia. Dirinya menyebut Formula E adalah ajang kampanye DKI Jakarta untuk menyambut era modern.&nbsp;&nbsp;&nbsp;“Formula E adalah sebuah kampanye. Bukan kampanye politik orang atau partai tertentu. Tapi kampanye Indonesia di mata dunia, bahwa DKI Jakarta telah siap menyambut era modern yang ramah lingkungan, dan setara dengan kota-kota besar di negara maju lainnya seperti New York, London, Berlin dll,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Jumat (26/11/2021).&nbsp;Pertaruhannya, jika berhasil Anies sama saja sudah mengharumkan nama baik Indonesia di mata dunia. Namun apabila gagal, predikat orang yang sudah mencoreng harga diri Indonesia tentu bisa jadi peluru tajam para lawan Politiknya.&nbsp; Strategi Anies yang Kalah Sumberdaya Politik&nbsp;Banyaknya pihak yang menyerang Anies dalam hajatan Formula E membuat mantan Mendikbud itu kian tersudut. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menyebut Anies kalah dalam sumberdaya politik, karena itu ia butuh dukungan politik yang kuat. Itu sebabnya keterlibatan Shahroni dan Bamsoet adalah sebuah keputusan yang tepat.&nbsp;“Karena berkolaborasi dengan Sahroni dan Bamsoet (Bambang Soesatyo). Kalau Anies sendiri saya rasa berat. Anies saya rasa juga cerdas mengangkat Sahroni sebagai Ketua Pelaksana dan Bamsoet sebagai pengarah,” pungkas Ujang.&nbsp;Diketahui, Anies menggaet dua tokoh penting yang bisa menjadi dua perisai untuk dirinya, yaitu Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) Ahmad Sahroni dan Ketua IMI, Bambang Soesatyo.&nbsp;IMI, sebagai organisasi yang mewadahi olahraga bermotor di Indonesia, ditunjuk sebagai Steering Committee dan Organizing Committee. Maka dari itu, Sahroni yang notabene kader Partai Nasdem ditunjuk jadi Ketua Pelaksana sedangkan Bamsoet dari Golkar dipilih menjadi Ketua Panitia Pengarah.&nbsp;Penunjukan ini secara politis memang menguntungkan kedua belah pihak, baik Anies sendiri maupun Sahroni dan Bamsoet. Selain sebagai backup kader Parpol yang kuat dan duduk di parlemen, dua petinggi Partai dari Nasdem dan&nbsp;Golkar itu didekati Anies menjelang pilpres 2024.&nbsp;Sahroni sendiri mendapat panggung politik demi memuluskan jalan untuk meraih kursi Gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Di sisi lain, Nasdem juga perlu menjaga nama baik Anies mengingat partai yang diketuai Surya Paloh tersebut mengusung Anies sebagai Capres di Pemilu 2024.&nbsp;Kerjasama politik mutualisme inilah yang menguatkan kubu Anies dari terjangan pihak seberang.&nbsp;“Poin plus bagi Anies bisa lolos dari jeratan orang-orang yang dianggap ingin menghalangi kesuksesan Formula E itu. Tetapi bagi saya tidak hanya kesuksesan Anies, tapi juga kesuksesan Jokowi karena Jokowi datang,” tegas Ujang yang juga seorang Pengamat Politik Universitas Al Azhar.[INFOGRAFIS] Moto GP Mandalika Si Anak Emas&nbsp;Sebelum Formula E, MotoGP Mandalika lebih dulu digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mandalika), Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.&nbsp;Kendati MotoGP mandalika menemui berbagai permasalahan, mulai dari persiapan, pembangunan hingga pelaksanaan, Namun tak banyak kritikan berarti dari kalangan elit politik.&nbsp;Sejumlah kritik justru datang dari pihak luar Indonesia. Mulai dari media asing, organisasi internasional, hingga fotografer profesional.&nbsp;PBB misalnya, organisasi terbesar di dunia ini menyatakan ada potensi pelanggaran HAM dalam pembangunan proyek pariwisata Mandalika dan sirkuit MotoGP di Lombok. Mereka meminta Pemerintah Indonesia untuk menghormati HAM atas perampasan lahan, penggusuran Masyarakat Adat Sasak dan intimidasi terhadap pembela HAM.&nbsp;“Petani dan nelayan terusir dari tanah yang mereka tinggali. Rumah, ladang, sumber air, peninggalan budaya, serta situs religi mereka mengalami perusakan karena Pemerintah Indonesia dan ITDC menjadikan Mandalika seperti ‘Bali baru’,” jelas Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrem dan Hak Asasi Manusia, Olivier De Schutter dikutip dari laman resmi OHCHR, Rabu (31/3/2021).&nbsp;Hirauan serupa juga datang dari Fotografer Professional yang meliput MotoGP, Vacvla Duska Jr. Ia menyoroti penggusuran satu desa di Lombok untuk pembangunan Sirkuit Mandalika.&nbsp;“Untuk membangun tribun dan tenda, mereka menghancurkan seluruh desa tempat penduduk setempat tinggal selama bertahun-tahun sebelum seseorang memutuskan untuk membangun sirkuit,” ucapnya dikutip dari Sportstars.id, Jumat (18/3/2022).&nbsp;Kritik menyoal teknis balapan dan sirkuit datang dari pembalap MotoGP sendiri. Pasca tes pra musim (11-13 Februari 2022), sebagian pembalap menyatakan tidak senang dengan permukaan lintasan yang kotor karena debu, kerikil, dan lumpur. Keluhan ini ditangkap oleh media asing the Race melalui laporan yang ditulis Jurnalis Simon Patterson berjudul “Will MotoGP’s Newest Circuit Remedy Its Safety Concern?”&nbsp;Dalam laporan tersebut, salah seorang pembalap, Aleix Espargaro menyebut tes pra musim MotoGP Mandalika seperti balapan motocross, sebab hantaman kerikil mengarah ke motor dan tubuh mereka. Sementara itu, pembalap VR46 Ducati Marco Bezzecchi menyatakan hantaman kerikil dari motor di depannya membuat visor helmnya retak. Sebulan setelahnya, tepatnya Maret 2022, pihak MGPA (Mandalika Grand Prix Association) menyatakan telah memperbaiki masalah tersebut.&nbsp;Absennya kritik dari elit Partai Politik nasional menimbulkan kesan MotoGP Mandalika sebagai anak emas yang istimewa. Sejumlah permasalahan yang timbul tak satupun disorot oleh elit-elit politik.&nbsp;Menilik lebih dalam, ajang tersebut, ternyata menjadi panggung politik bagi sejumlah menteri. Sebut saja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang bertugas menyiapkan penunjang wisata. Ia banyak bicara soal sumbangan ekonomi dan UMKM.&nbsp;Tak hanya Sandiaga, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga punya peran dalam promosi acara tersebut dan juga dana sponsor dari perusahaan BUMN.&nbsp;Sandiaga maupun Thohir adalah sosok yang dikabarkan akan ikut serta dalam pesta demokrasi 2024 sebagai&nbsp;Capres maupun Cawapres. Oleh karena itu, ajang MotoGP Mandalika jadi momen penting bagi mereka untuk mengerek elektabilitas.&nbsp;Dua bulan kemudian, Hasil survei yang dilakukan pada 16 hingga 22 Mei oleh Poltracking Indonesia menyebut Sandiaga Uno dan Erick Thohir menempati posisi teratas untuk elektabilitas Cawapres 2024 dengan 18,2 persen dan 14,1 persen.&nbsp;Dalam sejarahnya, ajang olahraga berskala besar tak akan lepas dari nuansa politis. Bagi para politisi, ajang olahraga adalah tempat menaikkan angka elektabilitas.&nbsp;Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menyebut ajang olahraga yang menyita banyak perhatian publik adalah kesempatan yang sangat baik untuk politisi mengeruk popularitas. Erick Thohir misalnya, Menteri BUMN ini mulai terang-terangan masuk ke dalam dunia politik setelah dirinya menjadi Ketua Pelaksana Asian Games 2018. Keberhasilannya mengawal gelaran adu gengsi negara-negara se Asia Tenggara ini akhirnya berhasil mengantar Erick ke kursi Menteri BUMN.&nbsp;&nbsp;“Olahraga itu kan bagian daripada momentum politik. Analoginya begini, dulu Erick Thohir itu kan Ketua Pelaksana Asian Games 2018 yang dianggap sukses. Lalu dari sana ditunjuk jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf. Lalu akhirnya menjadi Menteri BUMN,” ucap Ujang Komarudin saat dihubungi Kuatbaca.com, Selasa (9/6/2022).&nbsp;Baik dari sisi Anies maupun sisi Sandiaga dan Erick, kedua ajang ini tidak hanya soal olahraga balapan belaka, tetapi juga balapan politik menuju 2024. Bedanya, bagi Anies, ini adalah pertaruhan terakhirnya menjelang lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober mendatang.&nbsp;“Mandalika itu panggung politik, Formula E juga panggung politik. Bedanya kalau mandalika itu dikelola oleh mereka yang dekat dengan pemerintah atau kekuasaan. Sementara Formula E itu panggungnya Anies,” Jelas Ujang Komarudin. (*)&nbsp;

Politik Adu Balap 2024

KNPI kembali memiliki dua Pimpinan Pusat. Ryano Panjaitan yang lebih dulu terpilih menjadi Ketum KNPI harus menelan kenyataan pahit akan hadirnya Kongres tandingan di Maluku Utara yang memutuskan Haris Pertama sebagai Ketum KNPI. Ryano yang juga menjabat sebagai Presiden POKNAS mendapat dukungan OKP lebih banyak ketimbang Haris. Kendati demikian, Haris yang memiliki kedekatan dengan sejumlah elit politik partai Golkar tampak lebih percaya diri tatkala Bamsoet, Waketum Golkar sekaligus Ketua MPR menyatakan dukungannya terhadap KNPI Gerbong Haris. Dualisme KNPI yang sudah berlangsung dari periode-periode sebelumnya ini harus segera diselesaikan oleh Pemerintah. Mengingat dana hibah Pemerintah untuk para Pemuda Indonesia tak boleh jatuh di tangan pemimpin yang salah.&nbsp; Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kembali dihadapkan dengan dualisme kepemimpinan. Tahun ini, Haris Pertama dan Ryano Panjaitan sama-sama eksis di berbagai media nasional sebagai Ketua Umum (Ketum) KNPI.&nbsp;Ryano lebih dulu dinyatakan sebagai Ketum KNPI periode 2022-2025. Ia terpilih secara aklamasi dalam Kongres Pemuda ke-XVI di Hotel Sultan, Jakarta pada 10 April 2022. Ryano mendapat dukungan lebih dari beberapa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) nasional. Salah satunya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).&nbsp;Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMII Rafsanjani mengatakan mendukung penuh Kongres KNPI Hotel Sultan April lalu. Menurutnya, hasil kongres yang mengambil tajuk 'Satu KNPI, Indonesia Maju' itu merupakan momentum persatuan pemuda.&nbsp;"Hasil Kongres XVI adalah merupakan buah dari upaya kerja sama semua OKP untuk menjadikan KNPI hanya satu dan sekaligus mengakhiri polemik dan perpecahan yang terjadi selama ini," ujar Rafsanjani.&nbsp;Tak hanya PMII, sejumlah OKP nasional di antaranya Syarikat Islam, Kosgoro 1957 dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) juga menyatakan mendukung Muhammad Ryano Panjaitan sebagai Ketum KNPI yang sah.&nbsp;Satu bulan kemudian, tepatnya 21 Mei 2022, KNPI kembali menggelar Kongres di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut). Tanpa dihadiri Ryano, Kongres ini bermufakat bahwa Haris Pertama adalah sosok Ketum KNPI periode 2022-2025.&nbsp;Berbeda dengan Ryano, Kongres kubu Haris didukung oleh elit politik Partai Golkar, Amin Ngabalin. Amin yang berperan sebagai Ketua Pelaksana Kongres tersebut mengaku Haris adalah sosok satu-satunya yang pantas menjadi Ketum KNPI lantaran banyak mendapat dukungan dari DPD KNPI dan OKP.&nbsp;&nbsp;&nbsp;"Saat ini Haris didukung oleh seluruh DPD KNPI Provinsi di 34 DPD dan 78 OKP yang berhimpun di DPP KNPI, sehingga tidak mungkin lagi ada calon lain karena untuk mencalonkan diri menjadi Ketum harus mendapatkan rekomendasi dari DPD Provinsi dan OKP," ujar Amin Ngabalin di arena kongres KNPI, Sabtu (21/5/2022).&nbsp;Menanggapi hal tersebut, sejumlah OKP membantah memberi restu atas terpilihnya Haris sebagai Ketum KNPI. Ketum Kopindo Asep Palahuddin bahkan membantah mengeluarkan surat rekomendasi atau mandat kepesertaan dalam Kongres KNPI menyusul beredarnya Surat Mandat dengan nomor:08/Kopindo/V/2022 perihal Kopindo pada kongres KNPI pada 15-20 Mei 2022.&nbsp;"Kami sampaikan bahwa kami tidak pernah menerbitkan Surat Mandat Kepesertaan tersebut," ujar Asep dalam keterangannya, Minggu (15/5/2022).&nbsp;Ia mengatakan, jika ada oknum yang mengatasnamakan Kopindo untuk mengikuti kongres tersebut. Dirinya juga memastikan bahwa kongres yang digelar di Malut ilegal. "Itu bukan dari kami," ujar Asep.&nbsp; Menakar Dukungan Haris dan Ryano&nbsp;OKP jelas bersuara lantang atas hasil Kongres tandingan yang menyudutkan eksistensi Ryano sebagai Ketum KNPI. Pasalnya, hingga kini Ryano masih tercatat sebagai Presiden Perserikatan OKP Tingkat Nasional (POKNAS).&nbsp;Saat terpilih sebagai Ketum KNPI, Ryano mendapat dukungan dari 189 OKP peserta penuh, 37 OKP peninjau, dan 21 OKP undangan. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibanding Kongres Malut yang dihadiri 78 OKP.&nbsp;Itu sebabnya, Ketum Ikatan Sarjana Al Washliyah (Isarah) Adheri Zulfikri Sitompul mengklaim Kongres KNPI di Jakarta sudah tepat, karena dihadiri 213 OKP dan 34 pimpinan DPD KNPI.&nbsp;"Terpilihnya Bung Ryano di kongres secara aklamasi sudah sesuai dan memenuhi syarat serta suara bulat, aklamasi. Jadi tidak boleh pihak lain yang mengatasnamakan lagi KNPI," kata Adheri kepada awak media, Senin (11/4/2022).&nbsp;Ia bahkan menyinggung kedekatan Haris Pertama dengan elit politik. Menurutnya KNPI adalah wadah konferensi pemuda yang seharusnya tidak bertindak secara pribadi atas nama orang lain.&nbsp;"KNPI organisasi besar, KNPI bukan milik OKP tertentu, pribadi atau segelintir orang, tapi milik OKP nasional. Jadi ngawur bilamana ada yang mengatakan tidak sah. Intinya tolak ukurnya dihadiri 213 OKP tingkat nasional dan 34 DPD KNPI. Kita mau ketawa karena lucu sih, Haris masih mengaku Ketua Umum KNPI. Kan sudah jelas forum Kongres penyatuan menghasilkan Bung Ryano secara aklamasi sebagai Ketum KNPI," ujar Adheri.&nbsp;&nbsp;Kedekatan Haris dengan Politikus kondang Partai Golkar memang tak dapat ditampik. Selain kongresnya diprakarsai oleh Wasekjen Golkar, Amin Ngabalin, Haris juga diketahui dekat dengan Waketum Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet).&nbsp;Jurnalis Kuatbaca.com yang sedang meliput di gedung DPR sempat menghampiri Haris untuk meminta konfirmasi terkait dualisme di badan KNPI. Saat itu Haris terlihat sedang menuju gedung MPR tempat Bamsoet, Ketua MPR RI beraktivitas.&nbsp;Namun Haris enggan berkomentar, adapun konfirmasi itu tertangkap alat perekam Jurnalis Kuatbaca.com dari mulut Amin Ngabalin. Saat itu Amin secara tegas mengatakan Haris adalah Ketum KNPI yang sah.&nbsp;“Tidak ada dualisme-dualisme dalam KNPI, KNPI satu saja dan kamilah (KNPI kubu Haris) yang paling sah. Yang di Hotel Sultan itu hanya Halalbihalal bukan kongres,” ujar Amin Ngabalin saat ditemui di gedung Komisi III DPR RI, Senin (30/5/2022).&nbsp;Kedatangan Haris ke Gedung MPR terbukti memang secara khusus untuk menemui Bamsoet. Haris bersama 34 pimpinan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tingkat provinsi se Indonesia mendatangi Bamsoet dalam rangka menjalin silaturahmi.&nbsp;Dalam pertemuan itu Haris mengucapkan apresiasi dan berterima kasih kepada Bamsoet yang telah banyak mendukung program-program kegiatan dan menutup acara Kongres Ternate serta menerima 34 DPD KNPI Provinsi se Indonesia. "Terima kasih banyak atas keberanian Mas Bamsoet sudah ambil risiko menerima kami di sini,” ucap Haris dikutip dari Sindonews, Senin (30/5/2022).&nbsp;Saat itu, Bamsoet secara terang-terangan mendukung KNPI kubu Haris dan berharap Haris mampu menyatukan KNPI yang terpecah.&nbsp;"Saya apresiasi atas pelaksanaan Kongres Ternate yang berjalan sukses. Saya harap, KNPI dapat menjadi garam yang dapat dirasakan kehadirannya untuk masyarakat dan gerbong Haris dapat menarik gerbong lainnya menjadi satu. Berbuatlah dengan kegiatan yang banyak seperti kemarin jangan pernah lelah, biarlah masyarakat yang menilai siapa yang paling banyak berbuat,” ucap Bamsoet.&nbsp;Di sisi lain, Jurnalis Kuatbaca.com berusaha meminta keterangan dari pihak Ryano. Alih-alih memanfaatkan kesempatannya di panggung konfirmasi, pihak Ryano memilih bungkam dengan tidak merespon pesan singkat maupun telepon dari tim Kuatbaca.com.[INFOGRAFIS]&nbsp; Dampak Dualisme KNPI&nbsp;Harapan Bamsoet terhadap hilangnya dualisme KNPI ada benarnya. Pasalnya kondisi dua kubu dalam KNPI memang sudah berlangsung sejak lama. Dinamika kepemimpinan KNPI sudah terjadi di era kepemimpinan Hasanuddin Yusuf dengan Munawar Fuad pada 2005-2008. Poros Hasanuddin Yusuf hanya mengakui Hasanuddin sebagai Ketua Umum dan menggelar Kongres XII Pemuda/KNPI di Ancol, Jakarta pada Oktober 2008. Sebaliknya, poros Munawar Fuad hanya mengakui Hans Havloni Silalahi sebagai Ketua Umum DPP KNPI serta menggelar Kongres XII Pemuda/KNPI di Denpasar Bali pada Oktober 2008, dikenal dengan KNPI versi Bali.&nbsp;Kongres versi Ancol menghasilkan keputusan mengangkat Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia dan Sekretaris Jenderal Pahlevi Pangerang. Sedangkan keputusan Kongres KNPI versi Bali memutuskan Azis Syamsudin sebagai Ketua Umum dan Sayed Muhammad Mualiady sebagai Sekretaris Jenderal. Akibatnya, solidaritas organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI serta KNPI secara struktural di Provinsi, Kab/Kota hingga Kecamatan terpecah.&nbsp;Tak hanya periode 2005-2008, pada periode 2011-2014 KNPI kembali diterpa badai dualisme kepemimpinan. Hasil Kongres XIII 2011 menetapkan Taufan Eko Nugroho Ratorasiko sebagai Ketum DPP KNPI. Namun, pada Maret 2012 tiba-tiba KNPI tandingan menggelar kongres yang menetapkan Akbar Zulfakar sebagai Ketum. Meskipun Kemenpora hanya mengakui Taufan Eko Nugroho sebagai Ketum KNPI yang sah.&nbsp;Pada periode berikutnya, Kongres Pemuda/KNPI XIV di Papua pada Februari - Maret 2015 menetapkan Muhammad Rifai Darus sebagai Ketum DPP KNPI Periode 2015 - 2018 dan kemudian dikukuhkan pada April 2015 di halaman Gedung Kemenpora yang juga dihadiri oleh Menpora Imam Nahrowi dan Akbar Tanjung.&nbsp;Tak lama setelah pengukuhan Rifai Darus sebagai Ketum, bergulir kembali Kongres Luar Biasa KNPI pada Juni 2015 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang menetapkan Ketum DPP Gema MKGR Fahd A Rafiq secara aklamasi untuk periode 2015 - 2018. Sekali lagi, perhimpunan kepemudaan itu diuji kisruh kepemimpinan.&nbsp;Sebenarnya, upaya meluruskan benang kusut sudah dilakukan oleh Bamsoet yang saat itu menjabat sebagai ketua DPR RI. Ia mengaku DPR dan Kemenpora akan memfasilitasi kedua belah pihak KNPI agar bisa saling terbuka satu sama lain. Dengan begitu diharapkan pada Kongres KNPI ke depan, kedua belah pihak KNPI bisa solid.&nbsp;Bahkan ia berjanji jika kepengurusan KNPI telah solid, melalui Kemenpora, DPR dan Pemerintah berjanji akan memfasilitasi berbagai kegiatan kepemudaan melalui anggaran yang nilainya lebih dari Rp5 triliun.&nbsp;"Di APBN 2018 DPR menganggarkan lebih dari Rp5 triliun untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. KNPI dan berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda bisa mengaksesnya untuk berbagai kegiatan yang memajukan kaum muda. Kuncinya harus solid terlebih dahulu," kata Bamsoet, Kamis (5/4/2018).&nbsp;Namun upaya Bamsoet tidak membuahkan hasil, polemik dualisme KNPI malah kembali muncul setelah Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) XV memutuskan Haris Pertama sebagai Ketum DPP KNPI periode 2018 - 2021.&nbsp;Haris Pertama menang dengan perolehan 84 suara, sementara lawannya Noer Fajriansyah mendapat 82 suara yang diikuti oleh 167 peserta dari DPD Provinsi dan OKP tingkat Nasional. Menindaklanjuti hasil itu, Ketua Pimpinan Sidang Kongres XV KNPI, Sirajuddin Abdul Wahab, kemudian menetapkan Haris sebagai Ketum KNPI.&nbsp;Penetapan Haris sebagai Ketum membuat empat pimpinan sidang Kongres XV KNPI yaitu Syahwan Arey, Heru Slana Muslim, Wazir Muhaemin, dan Salman Faisal meradang bahkan memberikan gugatan. Kemudian, keempat pimpinan tersebut menyalahkan Sirajuddin Abdul Wahab yang dianggap menyalahi tata tertib kongres dan AD/ART KNPI.&nbsp;Polemik itu sampai ke telinga Menkumham yang pada saat itu dijabat oleh Yasonna H Laoly. Menanggapi hal itu, Yasona melakukan pemblokiran terhadap SK pihak-pihak yang bertikai demi menghentikan dualisme kepemimpinan di KNPI.&nbsp;Di satu sisi, kisruh yang terjadi bertahun-tahun ini berdampak negatif pada KNPI itu sendiri. Lantaran aliran dana bantuan Ormas dari Pemerintah terhambat masuk ke kantong kas KNPI.&nbsp;Seperti yang terjadi di KNPI Balikpapan, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Balikpapan, Ratih Kusuma memberikan alasan kenapa dana hibah KNPI Balikpapan tak bisa dicairkan karena terhambat aturan yang berlaku. Salah satunya, dualisme kepengurusan.&nbsp;“Jadi persyaratannya tidak boleh berkonflik, semua permasalahan harus clear. Harapan kami mereka bisa menjadi satu sehingga dana hibah tersebut bisa dicairkan,” kata Ratih, Kamis (9/6/2022).&nbsp;Ia menambahkan, dana hibah yang diberikan kepada KNPI Balikpapan jumlahnya tidak sedikit.“Kalau tidak salah dana hibah KNPI itu besarannya Rp800 juta, diberikan satu kali dalam setahun, namun balik lagi belum adanya penyatuan organisasi kepemudaan itu dana tidak dapat dicairkan,” tegasnya.&nbsp;Kejelasan pemimpin KNPI dipandang perlu demi menghindari risiko salah kamar larinya aliran dana hibah dari Pemerintah yang ditaksir mencapai Rp5 triliun. Pengamat Politik Fajlurrahman Jurdi berpesan seharusnya ini menjadi atensi lebih oleh Pemerintah untuk membereskan dualisme tersebut.&nbsp;“Periksa terlebih dahulu aspek legalitasnya, agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari, karena jika diberikan dana hibah kepada organisasi yang tidak legal, yang kerepotan juga Pemerintah sendiri, karena pasti akan berujung pada masalah hukum,” pungkas Dosen Universitas 17 Agustus 1945, Jumat (31/1/2021). (*)

Saling Bungkam Dualisme Kepengurusan KNPI

“Sri Lanka alami krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah. Kemampuan daya beli masyarakatnya setara dengan biaya hidup di Yogyakarta dengan PDB per kapita sekitar Rp40 juta, namun dengan harga pangan yang lebih mahal. Kekuasaan besar yang dimiliki oleh Keluarga Rajapaksa disinyalir menjadi penyebabnya. Nepotisme, korupsi, hingga penerapan kebijakan yang tidak tepat jadi alasan mengapa Sri Lanka harus terlilit hutang luar negeri hingga alami kelangkaan pangan, energi, dan kebutuhan pokok lainnya.” Sri Lanka sedang santer dikabarkan menghadapi krisis ekonomi. Salah satu indikasinya ialah ketidakmampuan Sri Lanka membayar hutang luar negeri. Sehingga Kondisi terkini Pemerintah Sri Lanka terpaksa menangguhkan pembayaran hutang termasuk obligasi dan pinjaman antar Pemerintah. Paling tidak hutang senilai USD7 miliar atau setara dengan Rp282 miliar telah jatuh tempo pada tahun ini namun ditangguhkan pembayarannya.&nbsp;Sri Lanka terancam mengalami kebangkrutan dimana selama beberapa bulan terakhir negeri tersebut sedang dilanda kelangkaan bahan bakar, pangan dan kebutuhan pokok lainnya serta pemadaman listrik setiap hari.&nbsp;Pada 31 Mei 2022, angka inflasi mencapai angka tertinggi di 39,1% dibandingkan sebulan sebelumnya di angka 29,8%. Tahun ini, Pemerintah Sri Lanka juga mengungkapkan jika kebijakan pemotongan pajak menyebabkan kerugian sekitar 800 miliar Rupee Sri Lanka atau setara Rp32.2 triliun dari pendapatan publik tahunan. Angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah APBN Sri Lanka 2019 yang mencapai 1,890 milliar Rupee Sri Lanka setara Rp76 triliun.&nbsp;Mengutip dari media lokal Sri Lanka, harga beras per kilogram pada Maret mencapai 500 Rupee Sri Lanka atau setara dengan Rp20 ribu dan harga susu 400 ml mencapai 790 Rupee Sri Lanka setara Rp31 ribu. Kemudian harga ayam broiler mencapai 900 Rupee Sri Lanka atau sekitar Rp36 ribu. Angka tersebut belum ditambah dengan kenaikan inflasi harga pangan yang mencapai 27.9% dalam kurun Maret-Mei 2022.&nbsp;Jika dibandingkan dengan harga beras lokal di Indonesia di kisaran Rp11 ribu per kilogram, dan harga susu bermerek satu liternya sekitar Rp17 ribu, kemudian harga ayam di Jateng dan Yogyakarta berkisar Rp18 ribu. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga di Sri Lanka yang notabene negara agraris yang menggantungkan ekonominya dengan kekuatan agrikultur.&nbsp;Kemudian PDB per kapita Sri Lanka turun dari USD 3.815 (Rp55.2 juta) di 2021 ke USD 3.041 (Rp44 juta). Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan PDRB per kapita Yogyakarta mencapai Rp40 juta. Kemampuan daya beli di Sri Lanka itu setara dengan tinggal di Yogyakarta tetapi dengan harga pangan yang jauh lebih mahal.&nbsp;Krisis ekonomi Sri Lanka disinyalir karena kekuasaan besar yang dimiliki Rajapaksa, khususnya setelah amendemen Sri Lanka ke 20 yang di loloskan oleh 225 anggota parlemen dengan 156 suara setuju, 65 menolak, dan 4 abstain pada 22 Oktober 2020. Hingga saat ini masih belum ada informasi terkait kejelasan mengapa sebagian besar anggota parlemen mengesahkan amendemen tersebut.&nbsp;Amendemen itu kemudian memberikan kekuasaan lebih kepada pemegang pimpinan eksekutif. Dalam hal ini, aturan tersebut memperbolehkan Presiden untuk juga memegang jabatan kementerian serta bebas menunjuk dan memecat Menteri tanpa persetujuan Parlemen.&nbsp;Kekuasaan besar yang diberikan amendemen tersebut juga dapat diindikasikan dengan banyaknya jabatan Gothabaya beserta keluarganya setelah ditunjuk sebagai Presiden. Gotabhaya Rajapaksa mulai menempatkan keluarganya dalam jabatan-jabatan strategis di Pemerintah Eksekutif Sri Lanka. Tidak sampai disitu, Gotabhaya beserta saudaranya, Mahinda Rajapaksa juga memperoleh lebih dari satu jabatan penting.&nbsp;Setahun setelah menjabat sebagai Presiden, Gotabhaya memimpin Kementerian Teknologi dan Kementerian Pertahanan. Kemudian, Mantan Presiden Sri Lanka Periode 2005 hinga 2015, Mahinda Rajapksa memperoleh lima jabatan sekaligus yaitu Perdana Menteri, Menteri Kebijakan &amp; Implementasi Ekonomi, Menteri Agama dan Budaya, Menteri Perumahan dan Pengembangan Urban, dan Menteri Keuangan.&nbsp;Selain dua bersaudara tersebut, anggota keluarga Rajapaksa juga memperoleh manisnya pembagian jabatan. Beberapa nama tersebut ialah Namal Rajapaksa sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Basil Rajapaksa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Mahinda pada 2021.&nbsp;Kemudian dua Menteri Negara Bagian (State Minister) yang berkaitan dengan agrikultur dipegang oleh Shasheendra Rajapaksa, serta Menteri Negara Bagian yang berkaitan dan pertahanan dipegang oleh Chamal Rajapaksa.&nbsp;&nbsp;Mengutip dari media lokal, Keluarga Rajapaksa di pemerintahan diestimasikan memegang lebih dari 75% anggaran total Sri Lanka.&nbsp;&nbsp;“Kami ada anak (Presiden) sebagai Menteri Olahraga, saudara yang lain, keponakan anak tiri dari ibu dan sepupu dan sebagainya. Semuanya ditunjuk untuk posisi yang berbeda dan itu menjadi bisnis keluarga,” kata Ambika Satkunanatha, Ketua Neelan Tiruchelvam Trust, NGO di Sri Lanka yang bergerak di bidang demokrasi, good governance, dan keadilan sosial. &nbsp;Di sisi lain, amendemen itu juga memberikan kewenangan Gotabhaya atas Komisi Independen yang sebelumnya mengawasi Pemilu, Polisi, Hak Asasi Manusia, dan Anti Korupsi, termasuk Kantor Audit Nasional serta Komisi Investigasi Dugaan Korupsi dan Penyuapan. Hal ini disinyalir dapat mempermudah keluarga Rajapaksa untuk memuluskan langka koruptif mereka.&nbsp;Pada dasarnya, keluarga Rajapaksa juga seringkali terseret kasus korupsi. Wakil Direktur Eksekutif Transparency International Sri Lanka Sankhitha Gunaratne mengungkapkan bahwa Mahinda dan Basil telah berkali-kali menghadapi tuduhan korupsi, termasuk menggelapkan dana bantuan tsunami dan menggunakan dana publik untuk kebutuhan pribadi seperti membeli tanah. Namun banyak kasusnya yang dibatalkan atau dihapus.&nbsp;“Dugaan korupsi Rajapaksa seperti pohon besar yang menaungi banyak orang” ujar Sankhitha sebagaimana dikutip dari laman Washington Post.&nbsp;Kasus korupsi juga seringkali terjadi pada saat Mahinda masih menjabat sebagai Presiden periode 2005-2015. Sejumlah kasus berhasil dibongkar pada masa Kepresidenan Maithripala Sirisena. Selama 18 bulan Kepemerintahan Sirisena, sejumlah pejabat-pejabat tinggi dari Keluarga Rajapaksa ditangkap karena dakwaan korupsi.&nbsp;Berdasarkan kasus yang tersebar di pemberitaan, pada 2016, Gotabhaya pernah menjadi terdakwa kasus korupsi karena terlibat dalam penjualan senjata secara illegal hingga merugikan negara sebesar USD75 miliar&nbsp;atau sebesar Rp1 triliun. Di tahun yang sama, Namal Rajapaksa ditetapkan menjadi tahanan oleh Magistrat di Kolombo atas kasus pencucian uang.&nbsp;Tidak sampai di situ, dilansir dari ICIJ, keponakan Mahinda dan Gotabhaya, Nirupama Rajapaksa beserta suaminya telah mengakumulasikan kekayaan bebas pajak secara rahasia sebesar USD18 juta atau setara Rp263,8 miliar yang tercatat dalam Pandora Papers 2021.&nbsp;Kemudian kasus terbaru pada awal Mei 2022, Namal Rajapaksa dilaporkan kembali atas kasus korupsi pencucian uang berdasarkan investigasi dari Australian Broadcasting Corporation (ABC). ABC menyebutkan, jika Namal mengeruk keuntungan jutaan dolar dari Perusahaan Medis Australia, Aspen Medical.&nbsp;Korupsi bukanlah satu-satunya sebab dari krisis moneter yang dialami Sri Lanka. Kebijakan pemerintah yang dinilai fatal dan salah langkah, serta hutang luar negeri yang menggunung merupakan sejumlah alasan utama dibalik krisis, inflasi dan pemberontakan yang semakin menjadi-jadi.&nbsp;R. Ramakumar, Profesor Ekonomi dari Tata Institute of Social Science mengungkapkan sebagian besar pendapatan negara Sri Lanka berasal dari devisa yang didapatkan dari ekspor produk agrikultur seperti teh, kopi, pohon karet, dan rempah-rempah. Selain itu, Sri Lanka juga mulai mengekspor pakaian, dan mendapatkan devisa negara dari pariwisata dan remitansi.&nbsp;Pada 2019, sejumlah kasus pengeboman terjadi di Sri Lanka dan membuat angka kedatangan turis anjlok hingga 80%. Sedangkan pariwisata menyumbang hampir 13% dari PDB nasional. Bersama dengan adanya ledakan tersebut, Sri Lanka disinyalir mengalami kerugian sekitar USD4 miliar atau setara Rp58 triliun dari pemasukan devisa tahunan yang didapatkan dari sektor pariwisata.&nbsp;Setahun kemudian, pandemi Covid-19 muncul dan semakin menjatuhkan pemasukan Sri Lanka. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, jatuhnya permintaan ekspor, dan anjloknya pendapatan pariwisata di negeri tersebut.&nbsp;International Monetary Fund menyarankan pemerintah Sri Lanka untuk menurunkan nilai mata uang (devaluasi) serta menaikan pajak dalam rangka menangani masalah krisis ekonomi yang telah dialami negeri kepulauan tersebut. Sebaliknya, Gotabhaya Rajapaksa justru memilih menepati janji kampanyenya yaitu memotong nilai pajak.&nbsp;Kebijakan tersebut dinilai kurang tepat oleh sejumlah pengamat. Akibat dari kebijakan itu, Juru Bicara Kabinet Bandula Gunawardena menyebutkan jika pendapatan Pemerintah Sri Lanka turun hingga 25%. Lebih tragis lagi, Ali Sabry, Menteri Keuangan pasca diturunkannya Basil Rajapaksa mengungkapkan bahwa Sri Lanka telah kehilangan sekira 1 juta pembayar pajak sejak kebijakan itu ditetapkan.&nbsp;“Tarif pajak yang penambahan dipotong dari 15% menjadi 8%. Pajak tidak langsung lainnya dihapuskan. Tarif pajak perusahaan dikurangi dari 28% menjadi 24%. Sekitar 2% dari PDB kehilangan pendapatan karena pemotongan pajak ini,” tulis Ramakumar dalam artikelnya di The Conversation.[INFOGRAFIS] Setahun pandemi, tepatnya April 2021, Rajapaksa membuat kesalahan fatal lainnya. Sebagai langkah untuk menghindari penyerapan cadangan devisa yang berlebih, Pemerintah Sri Lanka melarang pengadaan impor seluruh pupuk masuk ke negaranya. Meskipun sudah dicabut pada November 2021, kebijakan ini berdampak pada lesunya produktivitas agrikultur sehingga membuat Pemerintah Sri Lanka terpaksa mengimpor komoditas tani.&nbsp;Jatuhnya produktivitas komoditas agrikultur seperti teh kopi jelas membuat anjloknya pendapatan ekspor. Karena keterbatasan pendapatan, maka semakin sedikit uang yang tersedia untuk mengimpor produk pangan sehingga menciptakan kondisi kelangkaan pangan dan tentunya menyebabkan inflasi semakin tinggi.&nbsp;Kondisi Sri Lanka tersebut tampaknya tepat jika disandingkan dengan kutipan dari Lord Acton yaitu Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. &nbsp;Ungkapan itu senada dengan Amita Arudpragasam, Analis Kebijakan Sri Lanka yang juga merupakan lulusan magister di Harvard Kennedy School of Government. Dirinya&nbsp;menjelaskan, jika kebijakan yang kontroversial serta korupsi yang merajalela menjadi sebab dari krisis yang dialami negara kepulauan yang terletak di selatan India tersebut.(*)

Dinasti Politik Biang Kerok Krisis Ekonomi Sri Lanka

Tesla resmi kembangkan sayap bisnisnya ke Thailand pada akhir Mei 2022. Kabar tersebut cukup menggemparkan masyarakat Indonesia, mengingat belum lama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan selanjutnya Presiden Joko Widodo menemui CEO Tesla Elon Musk di kantornya SpaceX, Boca Chica, Amerika Serikat. Faktor Elon Musk lebih yakin terhadap Thailand untuk menyalurkan investasinya, disinyalir lantaran tidak dapat meyakinkan ESG karena banyaknya tugas yang diemban Luhut Binsar Pandjaitan.&nbsp;Tesla, Sebagai produsen mobil listrik terbesar di dunia, telah memperbesar ekspansi bisnisnya&nbsp;ke pasar Asia Tenggara. Hal itu ditandai dengan mendaftarkan kantornya di Thailand, dengan nama perusahaan, Tesla Company (Thailand) Ltd dengan modal awal 3 juta bath atau sekitar USD87.700, bila dalam kurs rupiah ditaksir mencapai Rp 1,2 triliun.&nbsp;Dilansir dari Thai Enquirer.com, pada Minggu (29/5/2022), masuknya Tesla merupakan harapan besar Thailand untuk menjadi tuan rumah pabrik Tesla, mengingat Thailand terus mendorong penggunaan Electric Vehicle (EV) atau kendaraan bertenaga listrik untuk mendukung transisi ke netralitas karbon.&nbsp;“Di Thailand, Tesla Ltd akan menjual kendaraan listrik termasuk mobil penumpang, truk pikap, dan banyak lagi,” kata Departemen Pengembangan Bisnis Thailand, dikutip dari Thai Enquirer, Minggu (29/5/2022)&nbsp;Memang masuknya Tesla ke Thailand sementara dalam rangka menjual kendaraan saja, belum menjajaki ranah produksi atau merakit kendaraan. Kendati demikian, Thailand terbukti lebih dahulu berhasil memenangkan hati Elon Musk ketimbang Indonesia.&nbsp;Belum lama, santer terdengar kabar pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Elon Musk, tepatnya akhir bulan April lalu.&nbsp;Tak berselang lama, Elon Musk bertemu Presiden Joko Widodo pada awal bulan Mei di tengah kunjungan kenegaraan ASEAN-US Special Summit di Washington D.C.&nbsp;Diketahui pertemuan Presiden Jokowi merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Menko Marves yang membahas mulai dari potensi industri bahan baku baterai kendaraan listrik yaitu nikel, mengenai investasi hingga berbagai inovasi di Indonesia.&nbsp;“Tindak lanjut perintah saya untuk berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi, dan sekarang saya ke sini dan bertemu dengan Elon untuk mendiskusikan kerja sama yang akan datang,” jelas Jokowi dikutip dari Cnbcindonesia.com (17/5/2022).&nbsp;Belakangan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sendiri belum banyak berkomentar terkait masuknya investasi Tesla ke Indonesia. Namun dirinya mengatakan bahwa rencana investasi Tesla masih akan membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.&nbsp;“Masuknya investasi dari suatu perusahaan itu tidak semudah menjentikkan jari, ini butuh proses dan waktu yang tidak sebentar. Apalagi ini investasi dengan nilai jumbo. Jadi kita harus sabar, supaya nantinya bisa benar-benar membawa manfaat besar bagi masyarakat dan negara seperti yang kita semua harapkan,” katanya dalam siaran pers, Senin (23/5/2022).&nbsp; Melihat Regulasi dan Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia - Thailand Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand merupakan dua raksasa otomotif yang bersaing dengan sengit, terlebih lagi, saat ini di era mobil listrik. Jika dilihat dari regulasi sejak tahun 2017 lalu, Thailand telah mengembangkan kendaraan listrik (EV/electric vehicle) karena menjadi salah satu dari 10 program strategis industri Thailand, yang fokus pada teknologi tinggi dan ekonomi berbasis inovasi, dikutip dari Bangkok Post (21/3/2017).&nbsp;Sementara Indonesia mengeluarkan kebijakan percepatan kendaraan listrik 2 tahun setelahnya, dilihat dari Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi jalan serta beberapa insentif fiskal di dalamnya.&nbsp;Ada beberapa poin penting Insentif fiskal yang diberikan Pemerintah Indonesia untuk kendaraan listrik, di antaranya adalah:&nbsp;<ol><li class="ql-align-justify">Insentif bea masuk atas impor KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai lengkap (Completely Knock Down (CKD), KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Down (IKD), atau komponen utama untuk jumlah dan jangka waktu tertentu.</li><li class="ql-align-justify">Insentif pajak penjualan atas barang mewah.</li><li class="ql-align-justify">Insentif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah.</li><li class="ql-align-justify">Insentif bea masuk atas importasi mesin, barang, dan bahan dalam rangka penanaman modal.</li><li class="ql-align-justify">Penangguhan bea masuk dalam rangka ekspor.</li><li class="ql-align-justify">Insentif bea masuk ditanggung Pemerintah atas importasi bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam rangka proses produksi.</li><li class="ql-align-justify">Insentif pembuatan peralatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).</li><li class="ql-align-justify">Insentif pembiayaan ekspor.</li><li class="ql-align-justify">Intensif fiskal untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri komponen KLB Berbasis Baterai.</li><li class="ql-align-justify">Tarif parkir di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.</li><li class="ql-align-justify">Keringanan biaya pengisian listrik SPKLU.</li><li class="ql-align-justify">Dukung pembiayaan pembangunan infrastruktur SPKLU.</li><li class="ql-align-justify">Sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industri KBL Berbasis Baterai.</li><li class="ql-align-justify">Sertifikasi produk dan atau standar teknis bagi perusahaan industri.</li></ol>&nbsp;Sementara Thailand sendiri berdasarkan Badan Investasi Thailand (The Thailand Board of Investment/ BOI) telah mengeluarkan serangkaian insentif komprehensif yang mencakup semua aspek utama rantai pasokan kendaraan listrik (EV), dengan fokus pada kendaraan listrik baterai (BEV), produksi suku cadang lokal, dan masuknya kendaraan komersial dari semua ukuran, termasuk kapal. Kebijakan insentif tersebut antara lain:&nbsp;<ol><li class="ql-align-justify">Paket promosi baru yang menggantikan paket kendaraan listrik (EV) pertama yang habis masa berlakunya pada tahun 2018, yang mencakup berbagai jenis kendaraan listrik.</li><li class="ql-align-justify">Pembebasan pajak perusahaan selama delapan tahun.</li><li class="ql-align-justify">Insentif tambahan untuk produksi modul baterai dan sel baterai untuk pasar lokal dengan memberikan pengurangan bea masuk sebesar 90% selama dua tahun.</li><li class="ql-align-justify">Mengurangi bea masuk tahun ini dan berikutnya sebanyak 40% untuk kendaraan listrik yang diimpor utuh dengan harga 2 juta bath.</li><li class="ql-align-justify">Mobil listrik yang harganya lebih tinggi berkisar antara 2 juta hingga 7 juta bath diberikan keringanan bea masuk sebesar 20%.</li><li class="ql-align-justify">Memotong pajak cukai pada kendaraan listrik impor menjadi 2% dari normal 8%.</li><li class="ql-align-justify">Produsen mobil yang memenuhi syarat juga akan menerima subsidi antara 70.000-150.000 bath untuk setiap kendaraan listrik dan sepeda motor listrik subsidi sebesar 18.000 bath per unit.</li></ol> Kesiapan Produksi Baterai September 2021 lalu, Presiden Joko Widodo telah meresmikan groundbreaking pabrik baterai mobil listrik PT HKML Battery Indonesia di Karawang Jawa Barat. Proyek tersebut memiliki nilai investasi sebesar USD 1,1 miliar atau setara Rp15,6 triliun. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan pabrik tersebut akan menjadi yang pertama bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara.&nbsp;“Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai listrik pertama di Indonesia dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara,” ujarnya, dikutip dari Ekonomi.bisnis.com (15/6/2021).&nbsp;Lebih jauh, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menargetkan pembangunan pabrik tersebut rampung pada September 2022, dan beroperasi secara komersial pada tahun 2023.“Karena untuk baterai 10 Giga itu akan selesai konstruksi September 2022, dan mulai produksi 2023 jadi Insya Allah,” katanya dalam konferensi pers secara virtual, (18/8/2021).&nbsp;Walaupun mengklaim Indonesia akan memiliki pabrik baterai pertama di Asia Tenggara, nyatanya Thailand sudah lebih dulu. Perusahaan baterai Thailand, Energy Absolute Public Company Limited (EA) mengumumkan keberhasilan membangun pabrik penyimpanan energi dan baterai lithium ion senilai THB 6 miliar (USD 180juta) di Chacheoengsao, tepat di sebelah timur Bangkok pada Desember 2021 lalu. Perusahaan tersebut memproduksi awal 1 gigawatt jam (GWh) per tahun.&nbsp;Kendati kalah cepat dalam pembangunan pabrik baterai, jika melirik dari sisi upah buruh, secara bisnis Indonesia lebih menjanjikan ketimbang Thailand. Dilihat dari upah para buruh pabrik industri manufaktur kendaraan per regional di Indonesia, pertama di Kabupaten Karawang, upah buruh di daerah tersebut tercatat rata-rata sebesar Rp 4.798.312, lalu untuk daerah yang rencananya akan dibangun pabrik Tesla kabupaten Batang, upah minimum regional di daerah tersebut tercatat Rp2.132.535.&nbsp;Sementara itu gaji buruh pabrik di Thailand biasanya sebesar 66.200 THB atau kurang lebih Rp28.100.774 per bulan. Gaji berkisar dari 24.500 TBH atau kurang lebih Rp 10.399.833 (rata-rata terendah) hingga 166.000 THB atau kurang lebih Rp 70.464.178 (rata-rata tertinggi), sudah termasuk perumahan, transportasi, dan tunjangan lainnya.[INFOGRAFIS] Komitmen Penerapan Kendaraan Berbasis Listrik Pada gelaran Bangkok Motor Show 2019, Thailand meluncurkan mobil listrik nasional dengan menghadirkan konsep Mine SPA1. Mobil ramah lingkungan ini merupakan kerja sama antar group energi milik Thailand, PTT dan perusahaan asal Taiwan, Foxcom, dengan kapasitas baterai 30 kWh untuk menggerakkan motor yang mampu menghasilkan daya hingga 127 ps dengan torsi maksimum sebesar 220 Nm. Kabar terbarunya, mobil listrik milik Negeri Gajah Putih ini sudah masuk dalam tahap pengujian.&nbsp;Pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) 2021 di Glasgow, Skotlandia, Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha telah menegaskan pada akhir dekade ini 50 persen dari seluruh mobil yang diproduksi di Thailand adalah Zero-Emission Vehicles (ZEVs), atau kendaraan-kendaraan yang tidak menghasilkan emisi karbon. Pada tahun 2035 Thailand ingin mencapai 100 persen sejalan dengan target ambisius National Electric Vehicle Policy Committee (Komite Kebijakan Kendaraan Listrik Nasional) Pemerintah Thailand.&nbsp;Sedangkan Indonesia melalui Kemenperin mencanangkan strategi nasional untuk memproduksi 2 juta kendaraan listrik dalam tiga tahun mendatang atau tepatnya pada 2025. Target kendaraan listrik di Indonesia ini agar emisi gas buang kendaraan bisa turun sebanyak 29 persen pada 2030 sehingga mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060.&nbsp;Secara statistik, Thailand memang lebih unggul dibanding Indonesia dalam rangka menggaet hati Elon Musk untuk kucurkan investasinya. Namun potensi nikel di Indonesia sebagai bahan utama pembuatan baterai dapat menjadi daya pikat untuk mengikat Elon Musk agar mengalirkan investasinya ke Indonesia.&nbsp;“Padahal dari dulu jualan kita mempunyai cadangan nikel besar dan sebagainya, yang saya rasa itu nggak berpengaruh terhadap minat Investor luar karena kita ESG nya kurang, good government nya itu, jelas Peneliti Instititute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda kepada Kuatbaca.com.&nbsp;Artinya, kondisi pemerintah Indonesia saat ini bisa jadi ancaman gagalnya Elon Musk, tak terkecuali investor asing lain kucurkan investasinya. Nailul menilai, alasan mendasar Tesla lebih yakin berinvestasi ke Thailand karena Indonesia tidak bisa meyakinkan Environment, Social, and Governance (ESG).&nbsp;“Pemerintah ini nggak bisa meyakinkan ESG, good government nya ya, saya rasa Tesla belum mau ke sini, padahal Pak Jokowi sudah datang, Pak Luhut udah datang, tetapi ketika melihat government-nya belum bagus, istilahnya masih dipegang oleh beberapa segelintir orang saja, yang memegang koloni ya Luhut lagi Luhut Lagi,” pungkasnya. (*)&nbsp;

Kalah Menarik Dimata Investor Mobil Listrik

Praktik jual beli ilegal satwa dilindungi menghantarkan hayati Indonesia berada di ambang kepunahan. Penjual dan pembeli memiliki segudang akal untuk lolos dari jerat aparat. Meski ancaman kurungan dan denda sudah diatur dalam regulasi, satwa-satwa itu tetap lolos sampai ke tangan pembeli. Hal tersebut disinyalir terjadi lantaran usangnya regulasi perlindungan satwa. Di mata para satwa, regulasi itu bak cahaya redup dalam gelapnya pasar hewan. &nbsp;Pesona satwa liar yang ada di Indonesia menarik perhatian para kolektor hewan lokal maupun asing. Keanekaragaman hayati ini dikarenakan kondisi endemisme yang tinggi sehingga menghasilkan keunikan di masing-masing tempat. Tingginya permintaan pasar menyebabkan rantai perburuan serta peredaran satwa liar dan langka ini tidak pernah putus.&nbsp;Rantai perdagangan dimulai dari para pemburu dan pengepul yang tentu saja mendapatkan satwa itu secara ilegal dari hutan-hutan Indonesia. Harga yang ditawarkan kolektor membakar motivasi mereka tanpa memikirkan ancaman punahnya satwa.&nbsp;Sebut saja dua Spesies Panthera Tigris, Harimau Jawa dan Harimau Bali. Harimau Bali dinyatakan punah di tahun 1937. Pengumuman kepunahannya secara resmi disampaikan Pemerintah, kemudian diikuti subspesies Harimau Jawa yang terakhir kali terlihat di Taman Nasional Meru Beriti, Jawa Timur pada tahun 1976 lalu. Kepunahan juga akan terus menghantui satwa liar lain yang masih diburu secara masif dan ilegal.&nbsp;Praktik jual beli satwa liar dan dilindungi memiliki pasar dan pelanggannya sendiri. Tidak sembarang orang dapat mengakses pasar hewan ilegal tersebut.&nbsp;Proses transaksi dilakukan dengan cara antara penjual dan calon pembeli tidak bertemu secara langsung. Maka dari itu, transaksi dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga dan Rekening Bersama (Rekber). Hal tersebut disampaikan Agus (Nama samaran) salah satu penjual satwa langka kepada tim Kuatbaca.com.&nbsp;“Sistem transaksi hewan yang dilindungi, biasanya kita gunakan Rekber (orang ke 3). Nah orang ketiga ini biasanya sudah dikenal di komunitas atau lintas perhewanan, dia bertugas mengamankan uang buyer dan seller,” ungkap Agus melalui pesan teks, Kamis (2/6/2022).&nbsp;Transaksi melalui Rekber dilakukan penjual untuk meminimalisir bertemu dengan pembeli, karena seringkali penjual justru mendapati pihak berwajib yang sedang berpura-pura menjadi pelanggan.&nbsp;“Karena ini hewan dilindungi jadi kita ga berani juga ketemuan sama pembeli, wajib kirim barang, jadi sistemnya uang pembeli di transfer dulu ke pihak orang ketiga, setelah itu barang kita kirim, ketika barang sampai dan tidak ada komplain dari pembeli, baru pihak orang ketiga itu transfer dana nya ke penjual,” jelasnya.&nbsp;Biasanya, Agus menjual satwa-satwa ini melalui sosial media. Harga yang dipatok untuk satwa langka dan unik seperti kucing hutan albinio dan biawak albinoi dapat mencapai puluhan juta rupiah per ekor.&nbsp;Sebenarnya perdagangan satwa ini tidak hanya terjadi di media sosial saja, melainkan juga terjadi di pasar-pasar tradisional. Pasar Burung Jatinegara dan Pasar Burung Pramuka, contohnya. Informasi tersebut membuat tim Kuatbaca.com menelusuri perdagangan satwa langka ini di kedua pasar hewan tersebut.&nbsp;Pada penelusuran Pasar Jatinegara, tim Kuatbaca.com menemukan penjual (S) yang menjajakan burung Jalak Bali. Burung endemik Indonesia ini merupakan spesies burung yang dilindungi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 421/ktsp/Um/8/1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa Jalak Bali merupakan satwa yang dilarang perdagangannya, kecuali dari hasil penangkaran generasi ketiga (indukan bukan dari alam).&nbsp;Saat ditanya mengenai burung yang ia jual, S mengklaim bahwa burung dagangannya memiliki sertifikat dari Badan Konservasi Daya Alam (BKDA). Hal tersebut terlihat dari kaki burung yang memiliki cincin di kakinya.&nbsp;“Kalau ini ada sertifikatnya kok, kaki jalaknya juga ada cincinnya,” kata S, Kamis (2/6/2022).&nbsp;Berbeda dengan Pasar Pramuka, tim Kuatbaca.com sama sekali tidak menemukan hewan langka yang dijajakan. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Agus bahwa penjual di Pasar Jatinegara menyembunyikan satwa langka mereka di gudang.&nbsp;“Kalo Jatinegara itu yang dilindungi biasanya di gudang, diumpetin sama mereka. Untuk yg dilindungi mereka punya pasarnya sendiri, mereka tau mana yg bener pembeli mana yg Intel, sisanya dari langganan mereka aja,” jelas Agus.&nbsp;Berdasarkan informasi tersebut, tim Kuatbaca.com mencoba untuk bertanya kepada salah satu pedagang bernama J. J bercerita jika dulu pernah ada razia yang dilakukan pihak berwajib. Dari razia tersebut, beberapa pedangan ditangkap dan didenda Rp100 juta.&nbsp;“Dulu sering Razia, ada yang ditangkap mbak. Didenda 100 juta trus dipenjara lima tahun,” kata J kepada tim Kuatbaca.com, Jumat (3/6/2022).&nbsp;Sebenarnya, perdagangan satwa liar sudah diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Regulasi itu menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, hingga memperniagakan satwa liar.&nbsp;Lebih lanjut, pada pasal 40 Ayat (2) UU KSDAHE disebutkan bahwa hukuman pidana bagi pihak-pihak yang memperjualbelikan satwa dilindungi secara ilegal dijatuhi hukuman kurungan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.&nbsp;Sebagai turunan regulasi konservasi sumber daya alam tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan peraturan turunan yang memuat jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Dalam surat menteri itu tercatat setidaknya ada 921 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.&nbsp;Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.&nbsp;Meski sudah diatur dalam regulasi yang sudah ada sejak 32 tahun itu, perdagangan satwa liar ilegal nyatanya masih marak terjadi. Tidak rincinya ketentuan minimum penjatuhan pidana disinyalir menjadi faktor tidak adanya efek jera terhadap para pelaku.&nbsp;Direktur Hukum Yayasan Auriga Nusantara, Roni Saputra mengatakan salah satu faktor masih berlangsungnya perdagangan ilegal satwa liar adalah penegakan hukum yang tidak memberikan efek jera. Saat ini aktor lebih banyak menjadi pesakitan, namun dalang atau cukongnya tidak tersentuh hukum.&nbsp;“Putusan pengadilan pun relatif lebih rendah dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku, dan hanya menjerat pelaku lapangan seperti pemburu,” kata Roni kepada Betahita, Selasa, (20/4/2021).&nbsp;Hal tersebut dapat dilihat dari angka kasus perdagangan satwa liar yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.&nbsp;Data tersebut menunjukkan dalam kurun waktu 2015 hingga 2020 terdapat 301 kasus yang terungkap.&nbsp;Berbeda dengan data yang diungkapkan Garda Animalia tahun 2021, organisasi non Pemerintah ini merilis data akun sosial media yang menjual satwa langka. Pada tahun 2018 setidaknya ada 2.286 akun yang melibatkan 2.676 satwa dilindungi. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat peningkatan dimana ditemukan 3.319 akun penjual satwa dengan melibatkan 4.105 satwa.[INFOGRAFIS] Dikutip dari Kumparan, Tim advokasi Garda Animalia, Britha Dian menyebutkan bahwa peningkatan tren penjualan satwa langka ini disebabkan aturan yang berlaku sudah usang. Regulasi yang sudah tua ini dianggap tidak mampu mengakomodir modus-modus kejahatan satwa yang semakin berkembang seiring teknologi yang semakin canggih.&nbsp;“Sedangkan Undang-undang ini belum mengakomodir terkait dengan perkembangan itu, yang kemudian berbasis elektronik, perdagangan transnasional atau sampai ke luar negeri, dan sebagainya,” kata Britha Dian.&nbsp;Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan ladang potensial bagi masyarakat yang dapat memanfaatkannya dengan baik. Seperti dikutip dari artikel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa sejumlah besar sektor perekonomian nasional tergantung secara langsung ataupun tak langsung dengan keanekaragaman flora-fauna, ekosistem alami dan fungsi-fungsi lingkungan yang dihasilkannya.&nbsp;“Konservasi keanekaragaman hayati, dengan demikian sangat penting dan menentukan bagi keberlanjutan sektor-sektor seperti kehutunan, pertanian, dan perikanan, kesehatan, ilmu pengetahuan, industri dan kepariwisataan, serta sektor-sektor lain yang terkait dengan sektor tersebut,” tulis artikel tersebut.&nbsp;Dengan demikian, pentingnya keberlangsungan hidup flora dan fauna di Indonesia harusnya menjadi salah satu perhatian khusus Pemerintah. Itu sebabnya, pembaharuan regulasi yang dapat menjamin para satwa liar di Indonesia harus segera dilakukan. (*)

Cahaya Redup Dalam Gelap Pasar Hewan

&nbsp;World Health Network (WHN) mendeklarasikan penyakit cacar monyet atau monkeypox&nbsp;sebagai pandemi pada Rabu (22/6/2022). Hal tersebut lantaran kasus konfirmasi cacar monyet sudah menyentuh angka 3.417 di 58 negara. "Wabah ini berkembang pesat di berbagai benua dan tidak akan berhenti tanpa tindakan global bersama," tulis WHN dalam rilis, dikutip dari&nbsp;situs&nbsp;resmi. Deklarasi pandemi oleh WHN ini bertujuan mencapai upaya bersama di seluruh dunia guna mencegah bahaya cacar monyet semakin meluas. Sampai saat ini, sebagian besar kasus cacar monyet tercatat masih menyerang orang dewasa saja.Meski demikian, WHN mengingatkan, jika penularan sudah terjadi di kalangan anak-anak, maka kasus akan jauh lebih parah dan akan lebih banyak kematian. "Tidak benar menunggu pandemi cacar monyet menyebar lebih luas. Waktu yang tepat untuk bertindak adalah saat ini. Menunggu secara pasif akan menyebabkan kerugian," ujar Yanerr Bar-Yam, salah satu pendiri WHN, dalam rilis yang sama. Lantas, siapa WHN? Dan seberapa parah peningkatan kasus cacar monyet? World Health NetworkDilansir dari laman resmi, Jaringan Kesehatan Dunia atau WHN adalah komunitas global yang mengabdikan diri untuk melindungi kesehatan dan meminimalisir bahaya. WHN menyebut sebagai organisasi independen dan lepas dari badan politik atau pemerintahan mana pun.Terdiri dari tim penasihat ilmiah dan masyarakat, WHN juga terlibat dalam komunikasi publik untuk melakukan sosialisasi kesehatan individu dan masyarakat. Sejauh ini, ada sekitar 43 organisasi yang tergabung dalam WHN. Beberapa di antaranya: Status cacar monyet menurut WHOAdapun, deklarasi pandemi cacar monyet oleh WHN diumumkan menjelang pertemuan Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk menentukan status penyebaran cacar monyet pada Kamis, 23 Juni 2022 lalu. WHN mendesak tindakan segera dari WHO dan organisasi kesehatan nasional seperti&nbsp;Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dalam pencegahan cacar monyet. Pasalnya, menurut WHN, tindakan dini akan memiliki dampak besar dengan intervensi atau penyebaran yang lebih kecil.Dilansir dari The Economist (23/6/2022), WHO sendiri telah mengadakan pertemuan untuk memutuskan status cacar monyet sebagai "darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional" atau tidak. Meski demikian, belum ada putusan resmi terkait status kedaruratan cacar monyet. Kepastian status cacar monyet ini baru akan diputuskan dalam beberapa hari mendatang. Sekilas tentang cacar monyetDikutip dari laman WHO, cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit langka yang disebabkan virus monkeypox, bagian dari genus Orthopoxvirus. Cacar monyet merupakan zoonosis, yakni penyakit yang menular dari hewan ke manusia.Meski disebut cacar monyet, virus ini tidak benar-benar berasal dari monyet maupun primata lain. Penyematan kata "monyet", karena virus ini pertama kali ditemukan pada monyet yang dipelihara untuk kepentingan penelitian pada 1958. Seseorang yang terinfeksi monkeypox, akan muncul gejala seperti demam, ruam, dan pembengkakan kelenjar getah bening.Meski tergolong penyakit yang bisa sembuh sendiri, WHO menyebut cacar monyet bisa menimbulkan komplikasi medis, termasuk dehidrasi, infeksi paru-paru, ensefalitis atau radang otak, dan infeksi kornea mata.

WHN Sebut Status Cacar Monyet Jadi Pandemi, Bagaimana Menurut WHO?

JAKARTA - Kebakaran merupakan salah satu ancaman yang sering terjadi pada rumah atau bangunan.Oleh sebab itu, penggunaan bahan bangunan tahan api menjadi sesuatu yang dibutuhkan agar dapat meminimalisir risiko bahaya kebakaran. Jadi, apabila kamu hendak membangun atau merenovasi rumah, pertimbangkan untuk menggunakan beragam bahan bangunan yang tahan api untuk meningkatkan keamanan bangunan. Dilansir berbagai sumber, Sabtu (25/6/2022), berikut ini delapan bahan bangunan tahan api yang layak digunakan untuk meminimalisir risiko bahaya kebakaran rumah. Shutterstock Konstruksi rumah betonBetonBeton adalah bahan bangunan tahan api lainnya yang paling sering digunakan untuk konstruksi karena daya tahannya yang kuat.Ketahanan api pada beton juga lebih baik dari baja. Sebab, dibutuhkan waktu yang lama bagi panas api untuk menembus beton.Karena kekuatannya tersebut, beton sering digunakan sebagai bahan pelindung baja dalam struktur bangunan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Kaca tahan api Kaca tahan api atau fireproof glass merupakan kaca khusus yang terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam.Terbuat dari bahan baku tempered glass dengan kekuatan empat kali lebih besar dari kaca biasa, kaca jenis ini memiliki ketahanan api yang tinggi. Jika terjadi kebakaran, kaca pada lapisan luar akan pecah terlebih dahulu sebelum kaca lapisan dalam.&nbsp;Hal ini dapat memperpanjang jangka waktu penetrasi api dan memperkecil risiko terjadinya kebakaran. Gipsum tahan apiGipsum (gypsum) atau gips sering dianggap sebagai bahan yang rapuh, tetapi bahan ini memiliki ketahanan api yang tinggi. Sebab, beberapa jenis gipsum mengandung cairan kimia yang dapat menghambat proses pembakaran dan penyebaran api.Selain itu, gipsum juga memiliki tekstur yang halus dan rapi sehingga baik digunakan untuk finishing (pekerjaan akhir pada pembangunan). Tangkapan layar Instagram @untungantok Batu bata merahBatu bata merahTak hanya kuat dan tahan panas, batu bata merah juga menjadi penyerap suhu yang baik sehingga dapat menjadi bahan dinding yang tahan api. Karena proses pembuatan batu bata merah melalui tahap pembakaran, itu membuatnya memiliki sifat tahan panas sehingga dapat menjadi perlindungan bagi bangunan dari bahaya api. Baja ringan Ketika ingin membuat konstruksi atap rumah, sebaiknya gunakan baja ringan karena material ini termasuk ke dalam bahan bangunan tahan api. Dibandingkan kayu biasa, baja ringan memiliki sifat yang jauh lebih baik saat menghadapi panas.Namun, pastikan untuk menggunakan baja ringan berkualitas tinggi. Jika tidak berkualitas tinggi, baja ringan mempunyai ketahanan yang kurang kuat.&nbsp; Bata ringan atau biasa disebut hebel juga menjadi salah satu bahan bangunan yang tahan api.Penggunaan bata ringan sebagai dinding bangunan mampu meningkatkan perlindungan hunian terhadap bahaya kebakaran. Batu Batu memilki sifat tahan api sehingga dapat membuat rumah tahan terhadap kebakaran.Jika campuran bahan bangunan ditambah dengan batu yang baik, itu juga dapat membuat sifat antiapi yang sangat baik. Oleh karena itu, pastikan kamu memilih batu (batu sungai, batu kali, dan masih banyak lagi) untuk campuran semen dan lainnya.Pilih jenis batu yang tahan retak, memiliki pori-pori yang sedikit, dan memilki sifat tahan api yang baik. Kayu tahan api Kayu tahan api adalah bahan bangunan tahan api lannnya yang bisa kamu gunakan dalam membangun atau merenovasi rumahmu. Agar tahan api maupun suhu tinggi, jenis kayu ini dilapisi dengan bahan kimia tertentu, seperti amonium fosfat atau sulfat.

8 Bahan Bangunan Tahan Api, Dapat Meminimalisir Risiko Kebakaran Rumah

JAKARTA&nbsp;- Rem motor bisa mengalami blong karena berbagai faktor. Mulai karena kampas rem terlalu panas, atau pemakaian rem yang agresif atau kasar. Kecelakaan akibat rem motor blong masih sering ditemui di antara pengguna sepeda motor. Seperti yang terekam dalam unggahan akun Instagram milik @dashcamindonesia, Sabtu (25/6/2022). Seorang penumpang sepeda motor tengah merekam kondisi jalan saat tiba-tiba motor melaju semakin cepat dan tidak bisa dihentikan. Akibatnya, penumpang dan pengendara sepeda motor tersebut terjatuh di jalan. Tidak diketahui lagi kelanjutan dari peristiwa rem blong tersebut. Namun keterangan video mengatakan, motor tersebut mengalami rem blong secara tiba-tiba. Ada tindakan antisipasi dan reaktif yang bisa dilakukan untuk menghadapi rem blong. Head of Safety Riding Promotion Wahana Agus Sani menjelaskan, sebelum berkendara baiknya dipersiapkan terlebih dahulu perlengkapan berkendara dan pemeriksaan kendaraan. &nbsp;"Apalagi jika berkendaranya dengan jarak yang cukup jauh, selalu persiapkan diri dengan menggunakan perlengkapan berkendara atau&nbsp;riding gear&nbsp;yang aman. Kita juga harus mempersiapkan kendaraan dengan melakukan pemeriksaan sebelum mulai berkendara," ucap Agus pada&nbsp;Kompas.com, Sabtu (25/6/2022). Hal-hal itu, menurut Agus merupakan tindakan antisipasi untuk mencegah terjadinya rem blong saat berkendara. Namun jika sudah terlanjur terjadi, Agus menyarankan pengendara untuk tidak langsung panik. "Jika panik, kita tidak dapat berpikir dengan baik untuk menyelamatkan diri," ucap Agus. Kemudian, untuk motor selain skutik, pengendara bisa mencoba melakukan&nbsp;engine brake&nbsp;dengan melakukan perpindahan gigi ke gigi yang paling rendah. "Tetap kuasai kendaraan dengan baik, lakukan manuver-manuver yang tidak membahayakan diri kita. Terakhir,carilah lokasi yang paling dianggap sangat aman untuk memberhentikan kendaraan dengan menjatuhkannya, jika motor belum dapat berhenti," ucap Agus. Agus menekankan, penggunaan&nbsp;riding gear yang baik saat berkendara diharapkan bisa meminimalisir cedera pada tubuh saat pengendara terpaksa menjatuhkan motor.

Langkah Penting Menghadapi Rem Motor Blong

Cari Bank BCA terdekat yang buka hari ini? Layanan Weekend Banking BCA 2022 dibuka pada sejumlah kantor cabang pada Sabtu dan Minggu, 25-26 Juni 2022. Dikutip dari laman resmi www.bca.co.id, jam operasional Weekend Banking BCA pada Sabtu dan Minggu adalah dari pukul 10.00 hingga 15.00 waktu setempat. Tidak semua kantor cabang Bank BCA yang buka hari Sabtu atau Minggu. Ada yang hanya buka hari Sabtu saja. Ada pula Bank BCA buka hari Minggu saja. Meski demikian, terdapat beberapa kantor yang membuka Weekend Banking BCA 2022 pada dua hari yakni Sabtu dan Minggu.Tiap akhir pekan, layanan kantor BCA yang buka juga mengalami perubahan. Karena itu, penting mengecek jadwal buka BCA akhir pekan secara berkala. Yang jelas, transaksi yang dapat Nasabah BCA lakukan di layanan Weekend Banking adalah sebagai berikut:Transaksi Teller (mata uang rupiah) Setoran dan Tarikan Tunai Setoran dan Tarikan Pemindahan Setoran Pajak dan Penerimaan Negara Lainnya Transaksi Customer Service Pembukaan Rekening dalam Mata Uang Rupiah Penggantian Buku Penempatan Deposito Penggantian Kartu Pembelian Kartu Flazz Pembukaan dan Pencabutan Fasilitas Perubahan Data Pembuatan Surat Referensi Pengambilan Warkat Penanganan Masalah/Keluhan Pencetakan Laporan Portofolio Weekend Banking BCA 2022 JabodetabekBank BCA yang buka hari Sabtu dan/atau Minggu pekan ini di wilayah Jabodetabek meliputi: KCP Mal Pondok Indah Kota Adm. Jakarta Selatan Ground Floor G31 &amp; G32, Jl. Metro Pondok Indah (Buka Sabtu) KCP Senayan City Kota Adm. Jakarta Pusat Mall Senayan City Unit 6-09A, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta (Buka Sabtu) KCP Mall Grand Indonesia Kota Adm. Jakarta Pusat Gedung Grand Indonesia Mall A, Lower Ground No. 20-21, Jl. MH Thamrin No. 1 (Buka Sabtu) KCP Mal Kelapa Gading III Kota Adm. Jakarta Utara Gedung Mal Kelapa Gading III, Jl. Bulevar Kelapa Gading Blok M (Buka Sabtu dan Minggu) KCU Kelapa Gading Kota Adm. Jakarta Utara Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lt. Dasar, 1, 9 dan 10 (Buka Sabtu) KCP Pluit Mega Mal Kota Adm. Jakarta Utara Jl. Pluit Permai Raya 60 (Buka Sabtu dan Minggu) KCP Mangga Dua Mal Kota Adm. Jakarta Pusat Mangga Dua Mal No. RM. 49, Jl. Mangga Dua Raya (Buka Sabtu dan Minggu) KCP Mangga Dua ITC Kota Adm. Jakarta Utara Gedung ITC Mangga Dua Lt. IV Blok B No. 20-25, 29-32, Jl. Mangga Dua Raya (Buka Sabtu) KCP Glodok Plaza Kota Adm. Jakarta Barat Pertokoan Glodok Plaza Blok E/7-8, Jl. Pinangsia Raya 1 (Buka Sabtu) KCP Perniagaan Timur Kota Adm. Jakarta Barat Jl. Perniagaan Timur 35 (Buka Sabtu) KCP Muara Karang 2 Kota Adm. Jakarta Utara Jl. Pluit Karang Blok D-7-U No. 211A Kav.1 &amp; No. 211 Kav 2 (Buka Sabtu) KCP KHM Mansyur Kota Adm. Jakarta Barat Jl. KHM Mansyur 246 A &amp; B, Jakarta (Buka Sabtu) KCU Pasar Baru Kota Adm. Jakarta Pusat Jl. KH Samanhudi 8 (Buka Sabtu) KCP Mal Ciputra Kota Adm. Jakarta Barat Mal Ciputra LG II No. 24-28, Jl. Arteri S. Parman, Slipi (Buka Sabtu dan Minggu) KCP Mal Taman Anggrek Kota Adm. Jakarta Barat Lower Ground Lot. C 07, Jl. S. Parman Kav. 21, Slipi (Buka Sabtu dan Minggu) KCP Supermal Karawaci Kab. Tangerang 105 Bulevar Diponegoro FF #A 3A# Lippo Karawaci 1200 (Buka Sabtu dan Minggu) KCP Metro Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat Pusat Grosir Metro Tanah Abang 2 Lt. 7 No. 10 Jl. KH Wahid Hasyim No. 189 (Buka Sabtu) KCU Tangerang Kota Tangerang Jl. Kisamaun No. 57 (Buka Sabtu) KCU Alam Sutera Kota Tangerang Selatan Jl. Alam Sutera Boulevard No. 10A Alam Sutera, Serpong (Buka Sabtu untuk layanan CSO saja) KCU Gading Serpong Kab. Tangerang Perumahan Gading Serpong, Summarecon Serpong, Jl Boulevard Gading Serpong, Cluster Scientia Garden Blok S No. 001, Tangerang (Buka Sabtu dan Minggu) Weekend Banking BCA 2022 di luar JabodetabekBank BCA yang buka hari Sabtu dan/atau Minggu pekan ini di luar wilayah Jabodetabek meliputi: KCU Semarang Kota Semarang Jl. Pemuda No. 90-92 (Buka Sabtu) KCU Yogyakarta Kota Yogyakarta Jl. Jend. Sudirman No. 49-51 (Buka Sabtu) KCP Pakuwon Trade Center Kota Surabaya Pakuwon Trade Center Ruko Terrace unit 011, Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 (Buka Sabtu dan Minggu) KCP Tunjungan Plaza Kota Surabaya Pakuwon Tower Tunjungan Plaza 6 Level Lower Ground Unit 01, Jl. Embong Malang No. 21-31, Surabaya (Buka Sabtu dan Minggu) KCP Pasar Atum Kota Surabaya Pasar Atum Mall, Lantai 2 Stand No. BA-1 s/d BA-7, Jl. Stasiun Kota No. 7A (Buka Sabtu dan Minggu) KCU Galaxy Kota Surabaya Jl. Kertajaya Indah Timur No. 37-39 (Buka Sabtu) KCU Sidoarjo Kab. Sidoarjo Jl. Ahmad Yani 39 A (Buka Sabtu) KCP Plaza Medan Fair Kota Medan Gedung Plaza Medan Fair Lt. 1 AE No. 1 G, Jl. Gatot Subroto No. 30, Medan (Buka Sabtu dan Minggu) KCP Penuin Kota Batam Jl. Pembangunan Komplek Penuin Center Blok E No. 12-12A (Buka Sabtu) Informasi lebih lanjut terkait layanan perbankan di Kantor Cabang BCA, hubungi Halo BCA 1500888 atau cukup mention akun Twitter: @HaloBCA. Itulah informasi seputar Bank BCA terdekat yang buka hari ini. Pastikan Anda mengetahui jam operasional Weekend Banking BCA sebelum berangkat ke kantor Bank BCA.

Update Weekend Banking BCA 2022, Cek Bank BCA yang Buka Sabtu-Minggu

LAMPUNG - Seorang suami di Lampung Timur memukuli istrinya sendiri dengan dalih tidak tahan dimintai rumah baru.Korban menderita luka lebam dan mendapat 23 jahitan. Peristiwa itu terjadi di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur pada Selasa (21/6/2022) sore. Kapolsek Pasir Sakti AKP Marbun membenarkan adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu yang dialami oleh korban berinisial S (37). "Pelaku, inisial SO, usia 52 tahun sudah diamankan pada Kamis kemarin," kata Marbun dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/6/2022). Marbun menjelaskan, korban dan pelaku adalah suami istri yang baru menikah selama 1 tahun. "Hubungan korban dan pelaku renggang dengan latar belakang permasalahan ekonomi, sehingga korban pulang ke rumah orangtuanya," kata Marbun. Dari keterangan sementara, motif pelaku melakukan KDRT itu lantaran sakit hati atas perlakuan korban yang selalu meminta dibangunkan rumah baru. Pelaku juga mengaku kebutuhan biologisnya tidak pernah dipenuhi oleh korban.Selain itu, pelaku juga mengaku korban tidak transparan dalam mengelola keuangan keluarga. Kronologi pemukulanBerdasarkan kronologi yang dihimpun kepolisian, pemukulan itu terjadi setelah korban&nbsp;1 bulan pisah ranjang dengan pelaku.Hingga pada hari kejadian, pelaku bertemu dengan korban di areal pesawahan dan kembali terjadi pertengkaran. Diduga pelaku naik pitam dan kalap hingga memukul korban menggunakan besi yang dibawanya. "Pelaku memukul korban menggunakan besi sepanjang 40 sentimeter di bagian muka," kata Marbun. Korban yang dipukuli berkali-kali pingsan di lokasi kejadian dan diselamatkan warga yang melintas.Sedangkan pelaku melarikan diri usai memukuli korban. Marbun mengatakan, pelaku saat ini ditahan di Mapolsek Pasir Sakti dan dijerat UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan Pasal 351 ayat 2 KUHP. "Ancaman hukuman 15 tahun penjara," kata Marbun.

Tak Tahan Dimintai Rumah Baru, Suami di Lampung Pukuli Istri hingga Babak Belur

Media Monitoring Parpol #23

Media Monitoring Parpol #22

Media Monitoring Parpol #21

Media Monitoring Parpol #20

Podcast kali ini kita akan membahas keseharian pak ogah sebagai boneka di serial film si unyil pergi kepasar.&nbsp;Mau tau cerita lengkapnya? Dengerin sampe abis ya!

Judul Podcast Bersama Pak Ogah 5

Judul Podcast Bersama Pak Ogah 4

Judul Podcast Bersama Pak Ogah 3

Judul Podcast Bersama Pak Ogah 2

Jakarta - Jerman tertimpa masalah besar akibat seretnya pasokan gas dari Rusia. Dikutip dari Reuters disebutkan, Jerman saat ini sudah berada di ambang krisis energi akibat pemutusan gas tersebut. Memang negara Barat seperti Uni Eropa memberikan sanksi untuk Rusia setelah invasi yang dilakukan ke Ukraina. Jerman sebenarnya adalah salah satu negara yang tergantung pada gas Rusia. Dengan pasokan gas yang semakin sulit itu, Jerman bisa masuk ke jurang resesi. Terlebih jika gas benar-benar dihentikan oleh negara yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin itu.Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck menyebutkan jika pembatasan pasokan gas merupakan serangan yang digencarkan Rusia untuk Jerman. "Sekarang, gas langka di Jerman. Karena itu masyarakat harus mengurangi konsumsi gas, apalagi sekarang sudah masuk musim panas," ujar Habeck dikutip dari Reuters, Jumat (24/6/2022). Pihak Rusia membantah menghentikan pasokan gas secara tiba-tiba. Jerman saat ini menyediakan pendanaan US$ 15,76 miliar untuk penyimpanan pasokan gas dan menggelar lelang gas pada musim panas tahun ini. Namun tetap meminta pengguna untuk melakukan penghematan gas. Habeck menyebut ke depan pasokan gas dan harga masih belum kembali ke jalur normal. "Jika kondisi ini tak membaik, maka seluruh pasar akan mengalami guncangan seperti efek Lehman Brothers tapi dalam sektor energi," jelas dia. Pada kuartal I 2022 Jerman telah mengimpor 22% gas alam. Namun biaya yang dikeluarkan melonjak hingga 170% dibandingkan periode yang sama.

Jerman di Pinggir Jurang Resesi, Rusia Penyebabnya!

Jakarta - #MimpiMenjelangKiamat masuk trending topic di Twitter. Nama Muhammad Qasim Ibn Abdul Karim pun ikut diseret. Sebenarnya, apa maksud dari trending tersebut? Siapa pula Muhammad Qasim? Trending tersebut ternyata membahas seputar mimpi viral yang diklaim dialami oleh Muhammad Qasim, seorang pria dari Pakistan. Ia mengaku bermimpi mengalami pengalaman spiritual, contohnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saat berita ini ditulis, Jumat (24/6/2022) sudah ada lebih dari 37 ribu cuitan mengenai ini dan terus bertambah. Beberapa tweet yang muncul, jika diamati adalah jenis tweet kembar atau berulang. Entah ini bot, atau bukan. Sementara itu, melansir The Day Spring, Muhammad Qasim Ibn Abdul Karim adalah pria berusia 42 tahun dan warga negara Pakistan. Dia mengaku sudah bermimpi bertemu Rasulullah SAW selama 300 kali dan tidak dapat melihat wajahnya karena terhalang cahaya. Muhammad Qasim juga mengaku sudah melihat Dajjal berkali-kali. Pengalaman tentang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah cukup sering diceritakan orang. Tak hanya itu, ada juga banyak kisah yang menarasikan kemunculan Imam Mahdi dikaitkan dengan hal ini. Kebenarannya belum diketahui, yang pasti rahasia ini hanya Tuhan yang tahu. Narasi soal Muhammad Qasim dan mimpi soal kiamat ini dinarasikan dengan pesan agar disebar ke lebih banyak orang di media sosial. Sehingga tidak sedikit netizen berkomentar kalau ini hanya broadcast berantai atau spam.

Trending #MimpiMenjelangKiamat, Apaan Tuh?  

Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyindir menteri baru yang akting kaget soal harga barang naik. PAN menyebut Cak Imin seharusnya tak saling sindir sesama koalisi pemerintah. "Cak Imin tidak usah menyindir sesama anggota partai koalisi pemerintahlah. Justru Cak Imin harus men-support agar kinerja seluruh kementerian dapat meningkat dan dapat mencapai target pembangunan nasional," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga, saat dihubungi, Jumat (17/6/2022). Viva Yoga mengatakan sesama partai koalisi harus kompak menyukseskan program Pemerintah. "Sesama partai koalisi harus kompak, dan bersatu, saling bergotong royong untuk mensukseskan program pemerintah," ujarnya. "Kalau saling meniadakan, atau saling menegasikan, itu hal yang tidak patut dan tidak baik," ucapnya. Dia lalu mencontohkan seandainya ada sindiran ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Padahal menurutnya Mendes Abdul Iskandar bekerja keras hingga tak tidur. "Kan tidak enak misalnya ada sindiran bahwa kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ibarat wujuduhu ka'adamihi yang artinya keberadaannya seperti tidak ada," katanya. "Padahal kan dalam realitasnya telah bekerja keras, penuh perjuangan, dan tidak tidur," katanya. Viva Yoga mengajak Cak Imin bekerja bersama membangun pemerintahan. Tidak lagi menyindir atau menyinggung menteri dari partai lain. "Ayo Cak Imin, marilah membangun energi positif untuk meningkatkan kinerja pemerintah, membangun soliditas dan solidaritas di partai pemerintah. Tidak saling mengkritik dan merendahkan," katanya. Cak Imin Sindir Menteri Baru Akting Kaget Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melontarkan sindiran kepada menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Ketua umum parpol yang dikenal dengan panggilan Cak Imin itu menyebut menteri baru tersebut akting kaget soal harga barang naik. "Menteri baru kok akting tapi pake kaget, barang sudah naik lama kok baru kaget," kata Cak Imin melalui akun Twitter pribadinya @cakiminNOW, seperti dilihat pada Jumat (17/6/2022). Melalui akun Twitter yang sama, Cak Imin juga memposting fotonya sedang bersama Head of the Spiritual Assembly of Muslim of Russia Mufti, Sheikh Albir Krganov, dalam acara tablig akbar bersama para habaib, Kamis (16/6), di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam postingan foto itu, Cak Imin juga menuliskan kata 'kaget'. Namun, Wakil Ketua DPR RI itu tak menyebut nama menteri yang berakting kaget tersebut. Seperti diketahui, ada 2 menteri yang dilantik Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet 15 Juni. Dua menteri itu adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Di antara dua menteri baru itu, yang ditunjuk mengurusi soal barang adalah Zulhas selaku Menteri Perdagangan. Sedangkan Hadi ditunjuk sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

PAN ke Cak Imin: Tak Enak Kalau Ada Sindiran Menteri Desa 'Seperti Tidak Ada'

Jakarta - Kicauan Roy Suryo di Twitter yang memposting stupa Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbuntut panjang. Meski sudah menghapus dan meminta maaf, Roy Suryo telah melukai umat Buddha. Peristiwa tersebut bermula ketika mantan Menpora ini memprotes kenaikan harga tarif masuk ke Candi Borobudur. "Mumpung akhir pekan, ringan2 saja Twit-nya. Sejalan dgn Protes Rencana Kenaikan Harga Tiket naik ke Candi Borobudur (dari 50rb) ke 750rb yg (sdh sewarasnya) DITUNDA itu, Banyak Kreativitas Netizen mengubah Salah satu Stupa terbuka yg Ikonik di Borobudur itu, LUCU, he-3x 🤣 AMBYAR," demikian cuitan Roy Suryo. Tidak ada yang salah dengan tweet Roy Suryo. Hanya saja dalam foto yang disertakan di postingan ini yang mengundang banyak kritikan, stupa Borobudur yang diedit dengan wajah mirip Jokowi. Mengetahui tweet-nya jadi kontroversial, Roy Suryo lantas menghapus postingannya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ia juga meminta maaf akan postingan tersebut, tetapi luka sudah kadung teriris. Adalah Dharmapala Nusantara yang tadinya akan melaporkan ke polisi. Akan tetapi laporan Dharmapala Nusantara itu ditolak, dengan alasan sudah ada yang melaporkan Roy Suryo lebih dahulu atas perkara yang sama. "Bahwa laporan tadi tidak diterima, karena ternyata pada 16 Juni kemarin sudah ada yang melapor dengan kasus yang sama, terhadap orang yang sama, pasal yang sama kita laporkan, sehingga tidak bisa diproses," kata kuasa hukum Kevin Wu, Antoni, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (17/6). Netizen juga beraksi terhadap aksi Roy Suryo itu, yang menurutnya bahwa ia juga menyebarkan meme stupa Borobudur ke khalayak lebih luas lagi. "Hukum ga boleh pandang bulu!! Kelakuan Model Roy Suryo ini ga bisa dibiarkan, harus diproses hukum. Konyol banget cara si @KRMTRoySuryo2 Ngelessss," kata @m3juah***. "Roy Suryo harus diproses hukum. Ingat kasus Ahok, walau sudah minta maaf tetap proses hukum berjalan dan divonis penjara 2 th.👇👇," kata @jayabay194***. "Mgkin Roy suryo pikir bahwa dia hanya memposting ulang meme tersebut, Dan ga ada pasal pidananya. Dia ga tau bahwa yg dia posting tersebut sebuah keyakinan kelompok tertentu😀," kata @teristie***. "Lho gak sadar ya dan gak merasa bersalah. Yang menyebarkan itu dia andai gak dipakai ngetweet roy suryo mungkin banyak orang gak tahu, lalu kalimat yg dilontarkan jg dr pengedit foto? Kok onok menungso koyok ngono, sirahe wis buyer tenan," kata @kiwa***. Pakar Teknologi dan Informatika (TIK) Abimanyu Wahyu Hidayat menjelaskan tidak ada standar maupun ketentuan baku, maupun kode etik mengenai segala apa yang laik disampaikan ke ranah internet. Postingan narasumber, termasuk Roy Suryo mengenai segala hal juga merupakan suatu kebebasan masing-masing. Namun, ada etika di media sosial, bahkan ada aturan formal melalui regulasi. Yang paling utama adalah konten media sosial secara etis sesuai kepatutan, tidak menyinggung dan tidak melecehkan SARA. "Namun demikian memang hal yang wajib kita jaga sebagai warga Indonesia adalah agar tidak menyinggung baik secara langsung/berkonotasi/berkonteks yang bisa memberi kesan pelecehan SARA pada ranah publik karena UU ITE 11/2008 dan 19/2016 telah mengatur hal tersebut," ujar Abimanyu, Kamis (16/6/2022). Roy Suryo sebagai narasumber telematika pasti mengetahui mengenai UU ITE, dan juga sangat mengetahui bahwa konten editan tersebut tidak patut. Nada yang sama juga disampaikan Pengamat Media Sosial Enda Nasution bahwasanya pengguna jejaring sosial lebih baik tidak perlu menyerempet konten-konten berbahaya demi meraih kepopuleran atau viral semata. Dalam negara demokrasi, semua orang berhak mengeluarkan pendapat dan memberikan kritikan. Tapi menurut Enda, ada batas yang jelas antara kritikan dan ejekan. Kritikan harus didukung dengan data dan semestinya menawarkan solusi yang bermanfaat. Mengkritik di medsos tentu boleh, tapi yang terjadi ini kan bukan kritik, hanya ejek-ejekan. Ya itu tadi, tolong dong apalagi kalau levelnya sudah pejabat masa ikut-ikutan seperti itu. Yang berkualitas lah, bisa di-support oleh data, apalagi kalau bisa memberikan saran, masukan yang lebih bermanfaat jadi nggak berhenti sekadar ejekan," tutupnya. Menurutnya, sebagai tokoh publik, Roy seharusnya memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Dengan memposting ulang meme tersebut, Roy Suryo seolah memberi contoh bahwa tidak apa-apa me-retweet atau memposting ulang sebuah konten yang tidak baik "Jadi menurut saya gimana masyarakatnya mau baik kalau tokoh sekelas mantan menteri memberi contoh yang tidak baik. Jangan ikut menyebarkan. Harusnya dari awal Pak Roy sudah langsung stop di dia saja tanpa harus ikut menyebarkan," jelas Enda.

Aksi Roy Suryo Posting Meme Stupa, Hapus, Minta Maaf dan Lapor Polisi          

Jakarta - Taman Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, ditutup sementara usai belum lama dibuka pasca-renovasi. Penutupan itu dilakukan karena Tebet Eco Park akan dijadikan zona emisi rendah yang bakal mendukung Program Langit Biru untuk mengendalikan pencemaran udara Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memandang perlu ada solusi dalam waktu dekat untuk mengatasi permasalahan di Tebet Eco Park karena tingginya minat masyarakat menyambangi taman itu. Riza mengakui kondisi ini berimbas pada parkir liar hingga pedagang kaki lima yang menjamur di sepanjang jalan. Atas hal ini, Pemprov DKI memutuskan menutup sementara taman itu sambil menyediakan fasilitas penunjang. "Itu juga mengganggu lingkungan sekitar dan warga sekitar. Untuk itulah kami lakukan sementara ditutup untuk ditertibkan nanti akan disiapkan tempat-tempat yang ada akan kita maksimalkan nanti akan disiapkan tempat untuk kuliner, untuk UMKM di situ," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Kamis (16/6). Berikut ini informasi terkininya: 1. Alasan Utama Tebet Eco Park Ditutup Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkap alasan utama penutupan Tebet Eco Park. Penutupan disebut dilakukan karena jumlah pengunjung yang membeludak. "Sebagaimana kita ketahui bahwa penutupan memang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, karena jumlah pengunjung yang mengunjungi kawasan Tebet Eco Park ini luar biasa membeludaknya," kata Syafrin saat ditemui di Tebet Eco Park, Sabtu (18/6). Syafrin menjelaskan kapasitas Tebet Eco Park 10 ribu pengunjung dalam waktu yang bersamaan. Namun, beberapa waktu lalu, angkanya mencapai 60 ribu pengunjung. "Dari perencanaan awal, sebagaimana yang disampaikan rekan-rekan Pertamanan dan Hutan Kota, kapasitas Tebet Eco Park ini dalam waktu yang bersamaan paling tidak 10 ribu (orang). Tapi kemudian kemarin sampai 60 ribu pengunjung," jelas Syafrin. Akibat lonjakan tersebut, kemacetan tak terhindarkan karena banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan. Untuk itu, lanjut Syafrin, pihaknya perlu melakukan evaluasi terkait hal tersebut. Ini dilakukan agar nantinya pengunjung bisa mendapatkan manfaat dari adanya taman ini. "Tentu kami Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi sehingga, pada saat kembali Tebet Eco Park ini dibuka, masyarakat yang akan berkunjung mendapatkan nilai manfaat dari mereka berkunjung ke sini. Yang seharusnya mereka mendapatkan manfaat menikmati taman ini, karena jebolnya pengunjung itu tidak didapatkan," ujarnya. 176 Aparat DKI Berjaga Petugas gabungan mulai Satpol PP hingga Dinas Perhubungan DKI melakukan pengamanan di Tebet Eco Park, kemarin. Pengamanan dilakukan sebagai respons rencana menjadikan kawasan ini sebagai zona emisi rendah. "Ini merespons apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di mana sekitar kawasan Tebet Eco Park ini terjadi kesemrawutan, baik itu para pedagang kemudian parkir yang tidak teratur dan sebagainya," kata Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin saat ditemui di lokasi, Tebet Barat, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6). Arifin mengatakan total ada 176 personel gabungan, mulai Satpol PP hingga Dishub dalam melakukan pengamanan tersebut. Menurutnya, para personel akan berjaga di 17 titik penyekatan, di antaranya 11 titik di lingkar dalam dan 6 titik di lingkar dalam. "Tiap hari ada penjagaan. Hanya dari sisi jumlah personel pada saat weekend berbeda. Jam pengawasan ini kita bagi dua shift. Dari pagi hingga malam dengan kekuatan kurang lebih 176 orang," ujarnya. Fokusnya, lanjut Arifin, para petugas melakukan penyekatan terhadap para pengendara yang akan melintas di kawasan Tebet Eco Park. Nantinya dipastikan tidak akan ada kendaraan yang melintas di sana selain penghuni sekitar. Selain itu, petugas mengingatkan para pedagang tidak berjualan di titik-titik yang memang tidak diperbolehkan. Dia menegaskan para pengunjung taman masih tetap bisa berkunjung di area luar. Namun untuk parkir kendaraan diarahkan di tempat lain yang sudah disediakan. "Lintasan untuk kendaraan tidak lagi bisa parkir semaunya karena jalannya juga sempit, agak susah. Jadi lokasi parkirnya sudah kita siapkan. Kemudian mereka jalan. Ada beberapa lokasi yang sudah ditentukan, sedang dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," kata dia. "Karena ini untuk mewujudkan Jakarta yang lebih bersih, lebih sehat, dari polusi udara, tempat ini ditetapkan sebagai zona emisi rendah. Masyarakat juga merasa nyaman, dan mereka yang datang ke sini juga bisa memanfaatkan tempat ini dengan baik," tambahnya. Warga Diminta Naik TransJ-KRL ke Tebet Eco Park Dishub DKI Jakarta mengurangi kantong parkir bagi pengunjung Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Lokasi parkir dikurangi dari sepuluh titik menjadi enam titik. "Tempat parkir ini adalah tempat parkir pada saat awal dioperasikan Tebet. Tetapi kemudian kita setelah melakukan evaluasi dan penerapan kawasan rendah emisi di dua ruas jalan ini. Dari identifikasi awal, lebih kurang ada enam titik lokasi parkir," kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Tebet Eco Park, Sabtu (18/6/2022). Syafrin belum menjelaskan di mana saja enam lokasi parkir itu. Syafrin hanya menyebut lokasi parkir baru berada di luar kawasan Jalan Tebet Barat Raya dan Jalan Tebet Timur Raya. Sebagai informasi, kantong parkir yang sebelumnya bisa digunakan warga untuk berkunjung ke Tebet Eco Park berada di SD dan SMP Muhammadiyah, SMPN 73, Rusun Harum, lapangan basket, TPS Tebet, pom bensin MT Haryono, Kopi Nako, gedung Wisma Pede, gedung Mugi Griya, dan gedung Graha Pratama. "Tentu mulai hari ini beberapa titik sudah tidak diperbolehkan lagi parkir. Dan saat ini kami sudah melakukan uji coba penerapan kawasan rendah emisi," tuturnya. Syafrin meminta masyarakat yang akan berkunjung ke Tebet Eco Park tidak membawa kendaraan pribadi. Dia menyarankan warga menggunakan bus TransJakarta atau KRL. "Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membawa kendaraannya ke kawasan ini. Sebaiknya parkir di lokasi park and ride yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Contohnya di kawasan PGC itu bisa parkir di sana, kemudian melanjutkan dengan TransJakarta dan turun di halte TransJakarta BUMD, kemudian tinggal menyeberang sampai ke kawasan ini," kata dia. "Atau juga parkir di kawasan stasiun yang dekat rumah masing-masing, kemudian melanjutkan dengan KRL. Di mana KRL ada dua stasiun yang bisa dijangkau, apakah itu di Stasiun Cawang maupun Stasiun Tebet itu sendiri," imbuhnya. Warga Kecewa Tebet Eco Park Ditutup Sementara Pemprov DKI Jakarta menutup sementara Tebet Eco Park. Sejumlah warga yang sudah datang pun harus putar balik dengan rasa kecewa. "Saya kan belum, jadi saya ingin tahu saja ajak anak saya ke sini. Mumpung libur juga hari Sabtu. Kecewa saya sudah datang jauh-jauh, ternyata udah jauh-jauh ke sini, ditutup," kata seorang warga asal Pulogadung, Fenty (46), di Tebet, Sabtu (18/6/2022). Fenty mengaku ingin melihat Tebet Eco Park karena viral di media sosial. Dia juga ingin menjajal berbagai fasilitas yang ada. Warga lainnya, Arifin (33), juga mengaku kecewa gara-gara Tebet Eco Park ditutup sementara. Warga asal Kebayoran Lama ini mengaku belum tahu soal penutupan tersebut. Arifin mengatakan akan mencoba taman lain yang dibuka. Dia berharap penutupan Tebet Eco Park tak berlangsung lama. "Harapannya mungkin, kalau bisa dibuka kembali, mungkin bisa tertata mungkin penjualnya segala macam, biar nggak menyebabkan kemacetan, biar lebih rapi," ujarnya.

4 Hal Terkini Seputar Penutupan Tebet Eco Park

Jakarta - Kualitas udara di Jakarta tercatat menjadi salah satu yang terburuk di dunia pada Sabtu (18/6) akhir pekan ini. Fraksi Gerindra DKI menilai hal ini perlu menjadi perhatian. "Memang harus jadi perhatian kita bersama karena hal tersebut pun menyangkut pada kesehatan kita bersama juga," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, saat dihubungi, Sabtu (18/6/2022). Rani menyebut terdapat beberapa hal yang perlu diselidiki. Salah satunya penyebab hingga pengecekan kondisi udara Jakarta selama beberapa hari ini. "Yang perlu diinvestigasi lagi ada apa dengan udara pagi ini, bagaimana dengan pagi kemarin atau esok, atau jangan-jangan kualitas udara ini bukan hal yang baru terjadi pada kota Jakarta, tapi kitanya yang tidak sadar akan kondisi tersebut," kata Rani. "Apa yang menjadi penyebab buruknya kualitas udara juga harus kita telusuri karena Jakarta tidak punya hutan yang ada kemungkinan terbakar sehingga udara tercemar. Apa iya dengan banyaknya volume kendaraan yang bermobilisasi di Jakarta bisa memperburuk udara sebegitunya?" sambungnya. Rani juga menilai perlu adanya pengecekan ada tidaknya tujuan terselubung dari disorotnya kualitas udara Jakarta saat ini. Sebab Rani menilai jika masalah udara menjadi perhatian rutin maka tidak akan menjadi bahan pembicaraan secara tiba-tiba. "Atau jangan-jangan kepedulian terhadap kualitas udara ini tiba-tiba muncul untuk mencover sesuatu tujuan terselubung, semisal karena mau muncul perihal mobil listrik atau apalah. Ya semoga kepedulian ini tulus dan murni apa adanya," kata Rani. "Karena kan tiba-tiba jadi topik trending perihal kualitas udara, kalau menjadi perhatian rutin kan engga usah tiba-tiba. Lelah sudah kita disuguhin yang terselubung-terselubung. Bagaimana masyarakat mau bangkit dari keterpurukan akibat dampak pandemi karena selalu disuguhkan kondisi-kondisi dan situasi-situasi yang menimbulkan dampak kecemasan. Ayoo move on kami mau sehat lahir dan batin, kami harus bertahan, kami berhak merasa aman dan nyaman," tuturnya. Kualitas Udara Terburuk Diketahui sebelumnya kualitas udara di Jakarta tercatat menjadi yang terburuk ketiga di dunia pada Sabtu (18/6) akhir pekan ini. Hal itu berdasarkan data kualitas udara (air quality index/AQI) dari situs IQAir. Dilihat dari situs IQAir, data ranking kualitas udara itu terkumpul pada pukul 11.58 WIB, Sabtu (18/6/2022). "Konsentrasi PM2.5 di udara Jakarta saat ini 16,8 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO," tulisnya di situs IQAir. Data kualitas udara ini dikumpulkan IQAir dari 16 kontributor, mulai stasiun pemerintah, yakni Kementerian LHK, BMKG, dan Kedubes Amerika Serikat (AS). Selain itu, ada juga data yang dikumpulkan dari stasiun organisasi nirlaba, seperti Greenpeace hingga perusahaan. Pada Rabu (15/6) kemarin, Jakarta menjadi wilayah dengan kualitas udara terburuk di dunia. Pada hari itu, konsentrasi PM 2.5 mencapai 26,2 kali dari batas pedoman kualitas udara WHO. Kualitas udara DKI Jakarta berada di 188 US AQI per 10.30 WIB dengan PM 2.5 sebesar 128 µg/m³ dan dan PM 10 sebesar 22 µg/m³. Masyarakat pun direkomendasikan untuk mengenakan masker di luar ruangan.