Kuatbaca.com - Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi kembali menjadi perhatian. Pemerintah tengah menyiapkan skema baru agar Pertalite lebih tepat sasaran dan tidak lagi banyak dinikmati masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok ekonomi atas, khususnya desil 9 dan 10.Selain berdasarkan tingkat kesejahteraan, pemerintah juga membuka kemungkinan menggunakan klasifikasi kendaraan sebagai salah satu dasar pembatasan. Artinya, jenis atau kelas mobil tertentu berpotensi menjadi indikator apakah pemilik kendaraan masih diperbolehkan menggunakan BBM subsidi atau tidak.Rencana tersebut dibahas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026. Pemerintah menilai pembenahan distribusi subsidi BBM perlu dilakukan agar anggaran negara dapat lebih banyak dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan.1. Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite untuk Desil 9 dan 10Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah sedang membahas kemungkinan membatasi subsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok ekonomi atas. Salah satu kategori yang disebut adalah desil 9 dan 10.Dalam sistem desil, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kondisi sosial ekonomi. Kelompok desil 9 dan 10 berada pada lapisan ekonomi atas sehingga pemerintah menilai pemberian subsidi BBM kepada kelompok tersebut perlu dievaluasi."Jadi, tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertailte untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya.Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum langsung menerapkan pembatasan Pertalite. Saat ini, skema dan mekanisme pelaksanaannya masih dibahas oleh kementerian terkait.2. Pembatasan Pertalite Belum Berlaku SekarangMasyarakat belum perlu menganggap pembatasan Pertalite bagi orang kaya sebagai aturan yang langsung berlaku. Pemerintah masih melakukan pembahasan mengenai mekanisme yang paling tepat sebelum kebijakan tersebut diterapkan.Purbaya menyebut implementasi pembatasan kemungkinan dilakukan menjelang akhir 2026. Namun, waktu pasti penerapan kebijakan masih menunggu hasil pembahasan dan kesiapan sistem yang akan digunakan."Masih didiskusikan-masih didiskusikan. Sebelum tahun depan mungkin kita implementasikan," sambungnya.Dengan demikian, belum ada ketentuan final mengenai siapa saja yang nantinya tidak dapat membeli Pertalite. Pemerintah masih perlu menentukan parameter yang akan digunakan, termasuk apakah pembatasan berdasarkan data kesejahteraan, jenis kendaraan, atau kombinasi keduanya.3. Pemerintah Nilai Subsidi Pertalite Belum Tepat SasaranAlasan utama rencana pembatasan Pertalite adalah persoalan ketepatan sasaran subsidi. Pemerintah melihat masih terdapat masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi yang menikmati BBM bersubsidi.Kondisi tersebut dianggap kurang sejalan dengan tujuan subsidi energi. Anggaran subsidi seharusnya diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah dan membutuhkan dukungan pemerintah.Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar subsidi BBM benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak."Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden," ujar Bahlil.Pemerintah berharap perbaikan mekanisme penyaluran subsidi dapat mengurangi kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan manfaat subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.4. Jenis Kendaraan Bisa Menjadi Dasar Pembatasan PertaliteSelain melihat kondisi ekonomi pemilik kendaraan, pemerintah juga mempertimbangkan karakteristik kendaraan sebagai salah satu cara mengidentifikasi penerima BBM subsidi.Opsi tersebut muncul karena jenis kendaraan dapat menjadi gambaran kemampuan ekonomi pemiliknya. Mobil dengan harga dan kelas tertentu dinilai lebih mudah diidentifikasi dibandingkan harus melakukan pemeriksaan kondisi ekonomi setiap pemilik kendaraan secara langsung di SPBU.Bahlil memberikan gambaran bahwa kendaraan mewah seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi."Jadi gini Mas, nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan)," sambungnya.Pernyataan tersebut belum berarti seluruh kendaraan dengan merek tertentu secara otomatis akan dilarang membeli Pertalite. Pemerintah masih membahas formula dan parameter yang akan digunakan agar kebijakan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.5. Sistem Pertamina Dinilai Sudah Mendukung PembatasanPemerintah menilai infrastruktur dan sistem yang dimiliki Pertamina sudah semakin siap untuk mendukung penerapan pembatasan BBM subsidi. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan penyaluran subsidi secara lebih selektif mulai kembali didorong.Dengan dukungan sistem digital dan pencatatan transaksi BBM, pemerintah memiliki peluang untuk melakukan pengawasan yang lebih terukur. Namun, kesiapan teknologi tetap harus diikuti dengan kejelasan aturan mengenai siapa yang berhak membeli Pertalite.Penerapan kebijakan juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan. Jangan sampai pembatasan yang bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran justru menyulitkan kelompok masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan BBM subsidi.Karena itu, validitas data penerima subsidi akan menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
