BPOM Belum Kantongi Anggaran Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis, Ajukan Tambahan Rp2,7 Triliun
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum menerima alokasi anggaran khusus untuk menjalankan tugas pengawasan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, lembaga tersebut memiliki peran penting untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada masyarakat aman dikonsumsi dan memenuhi standar mutu serta gizi.
Kondisi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, dalam rapat di kompleks parlemen.
BPOM Belum Terima Dana Pengawasan MBG
Taruna Ikrar menjelaskan bahwa sebelumnya BPOM sempat memperoleh persetujuan tambahan anggaran yang ditujukan untuk mendukung sejumlah program prioritas, termasuk pengawasan Makan Bergizi Gratis.
Awalnya, BPOM mengusulkan tambahan dana sebesar Rp700 miliar. Namun, jumlah yang disetujui pemerintah menjadi Rp675 miliar.
Meski demikian, anggaran tersebut disebut kembali ditarik oleh Kementerian Keuangan sehingga hingga kini belum dapat digunakan.
"Untuk MBG, kemarin kan kami sudah diputuskan dapat tambahan Rp700 miliar, akhirnya disetujui Rp675 miliar. Sekarang yang Rp675 miliar itu juga ditarik Kementerian Keuangan," ujar Taruna Ikrar di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Ia menegaskan bahwa sampai saat ini BPOM belum menerima tambahan dana untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam Program Makan Bergizi Gratis.
"Jadi sekarang tidak ada. Tidak ada untuk pengawasan Makan Bergizi Gratis, sampai detik ini Badan POM belum menerima tambahan anggaran," katanya.
BPOM Punya Peran Penting dalam Program MBG
Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, BPOM mendapat tugas untuk melakukan pengawasan terhadap keamanan, mutu, dan kandungan gizi pangan.
Pengawasan tersebut dilakukan mulai dari proses produksi hingga makanan sampai ke tangan penerima manfaat.
Langkah ini bertujuan meminimalkan berbagai risiko, termasuk potensi keracunan makanan maupun beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan.
Usulkan Tambahan Anggaran Rp2,7 Triliun
Untuk mendukung pelaksanaan berbagai tugas strategis, BPOM telah mengajukan tambahan anggaran kepada DPR RI sebesar Rp2,7 triliun.
Taruna Ikrar menjelaskan, dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pengawasan MBG, tetapi juga mendukung sejumlah program lain yang dinilai mendesak.
Beberapa di antaranya mencakup pengawasan keamanan pangan nasional, dukungan terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih, hingga upaya pencegahan penyakit tidak menular.
"Tupoksi program yang sangat urgent dan penting ini perlu disertai dengan ketersediaan dana. Oleh karena itu, maka on progress kami optimis lewat dukungan Komisi IX dan Baleg dan Banggar, saya yakin usulan kami diterima," ujarnya.
Perlindungan Masyarakat Jadi Prioritas
Taruna menegaskan bahwa BPOM tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melindungi masyarakat, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
Menurutnya, keberhasilan BPOM dalam melaksanakan fungsi pengawasan sangat menentukan keselamatan masyarakat sebagai penerima manfaat berbagai program pemerintah.
"Tupoksinya Badan POM, kami sangat fokus pada apa yang menjadi wewenang kami, tugas kami. Untuk apa? Untuk melindungi rakyat secara keseluruhan. Karena kalau kami gagal melakukan pelaksanaan tupoksi Badan POM, maka rakyat yang akan menerima dampaknya," tuturnya.
Pengawasan MBG Dinilai Perlu Dukungan Anggaran Memadai
Pernyataan BPOM tersebut menyoroti pentingnya dukungan anggaran dalam menjalankan program-program prioritas nasional. Pengawasan yang menyeluruh terhadap keamanan pangan dinilai menjadi faktor krusial untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat.
Dengan adanya usulan tambahan anggaran yang kini dibahas bersama DPR, BPOM berharap dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal demi menjamin kualitas pangan dan perlindungan kesehatan publik.