Xi Jinping Tekankan Penghematan: Pejabat China Diminta Kurangi Rokok dan Alkohol

Kuatbaca.com - Presiden China, Xi Jinping, kembali menegaskan komitmennya terhadap efisiensi dan penghematan dalam pemerintahan. Dalam situasi pemulihan ekonomi yang masih berjalan lambat, Xi menyerukan kepada seluruh pejabat di negara tersebut untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, termasuk dalam hal perjalanan dinas, konsumsi makanan mewah, rokok, dan minuman beralkohol.

Instruksi resmi ini disampaikan melalui pemberitahuan dari pemerintah pusat dan Partai Komunis China, seperti dikutip oleh media asing Bloomberg dan The Straits Times pada Senin, 19 Mei 2025. Media resmi China, Xinhua, turut memuat laporan tersebut sehari sebelumnya, menyebutkan bahwa “pemborosan adalah hal yang memalukan, dan berhemat adalah tindakan mulia.”

Kebijakan ini bukan hanya sekadar imbauan moral, melainkan bagian dari langkah strategis Xi Jinping untuk meredam potensi krisis ekonomi dan fiskal, terutama di tengah kondisi pendapatan negara yang menurun tajam. Salah satu penyebabnya adalah menyusutnya pendapatan dari sektor penjualan tanah, yang sebelumnya menjadi sumber utama pemasukan bagi pemerintah daerah.

Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya beban utang pemerintah daerah, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap risiko gagal bayar. Maka dari itu, efisiensi pengeluaran publik menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal China saat ini.

1. Rokok dan Alkohol Jadi Sorotan, Resepsi Mewah Dibatasi

Imbauan terbaru tersebut mencakup larangan atau pembatasan keras terhadap penggunaan anggaran negara untuk konsumsi rokok dan minuman beralkohol, terutama dalam konteks resepsi resmi dan acara dinas. Hal ini menandai keberlanjutan dari semangat “anti-korupsi dan anti-hedonisme” yang sudah dicanangkan Xi sejak awal masa jabatannya.

Tidak hanya soal makanan dan minuman, pengeluaran untuk perjalanan dinas, ruang kantor mewah, dan pesta resepsi yang berlebihan juga diminta untuk dikurangi. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa setiap sen dari anggaran negara digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih inklusif.

“Para pejabat harus membiasakan diri hidup hemat dan menjauhi gaya hidup mewah yang hanya memperlebar jurang antara rakyat dan elite,” tulis Xinhua dalam laporannya. Seruan ini memperkuat kebijakan lama Xi Jinping yang selalu menekankan kedekatan pejabat dengan rakyat biasa.

Xi melihat bahwa pemborosan di sektor publik bukan hanya berbahaya dari sisi anggaran, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas sosial-politik.

2. Efisiensi Jadi Strategi Hadapi Krisis Fiskal Pemerintah Daerah

Sejak tahun 2024, pemerintah China telah menjalankan upaya besar-besaran untuk menekan risiko gagal bayar utang daerah. Langkah ini diambil setelah terlihat jelas bahwa banyak pemerintah daerah kesulitan menutup pembiayaan proyek infrastruktur karena melemahnya penjualan tanah dan meningkatnya bunga utang.

Dalam situasi ini, efisiensi anggaran menjadi satu-satunya cara agar pemerintah daerah tetap bisa menjalankan fungsi pelayanan publik tanpa bergantung pada sumber utang baru. Xi Jinping juga mendorong restrukturisasi fiskal dan reformasi manajemen anggaran, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap pengeluaran para pejabat.

Kebijakan penghematan ini juga dilihat sebagai bagian dari strategi "Common Prosperity" yang bertujuan menciptakan kesetaraan ekonomi lebih besar. Xi tak ingin para pejabat justru memperlihatkan gaya hidup glamor di tengah upaya negara menekan ketimpangan sosial.

Selain itu, kebijakan ini juga bisa memperkecil peluang terjadinya korupsi yang berakar dari pengeluaran tidak transparan, termasuk dalam bentuk jamuan makan, pemberian hadiah, atau fasilitas mewah bagi pejabat tinggi.

3. Reformasi Gaya Hidup Pejabat Jadi Simbol Pemerintahan Bersih

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, reformasi gaya hidup pejabat bukan hanya simbol komitmen terhadap efisiensi, tetapi juga bagian dari upaya mendisiplinkan elite politik agar tidak menjauh dari nilai-nilai moralitas publik. Sejak kampanye anti-korupsi dimulai satu dekade lalu, ribuan pejabat telah diberhentikan atau diproses hukum karena hidup berlebihan atau menyalahgunakan kekuasaan.

Kini, dengan imbauan tegas untuk menghindari pemborosan dan konsumsi barang mewah seperti rokok dan alkohol dalam konteks tugas negara, Xi ingin menanamkan budaya hidup sederhana sebagai standar baru pejabat publik di Tiongkok.

Langkah ini juga diprediksi akan menciptakan efek domino di kalangan pemerintah daerah, di mana anggaran publik lebih diarahkan untuk proyek produktif dan pelayanan masyarakat. Beberapa analis menilai bahwa kebijakan ini bisa menghemat miliaran yuan dari pengeluaran negara setiap tahunnya.

Dengan dorongan kuat dari Beijing dan pengawasan ketat dari lembaga pengawas internal Partai Komunis China, gaya hidup mewah pejabat tampaknya akan menjadi masa lalu. Pejabat yang masih ingin memamerkan kekayaan di depan publik bisa saja menjadi target berikutnya dalam daftar hitam partai.