1. Antonio Guterres Soroti Tindakan Sepihak Anggota Tetap DK PBB
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti tindakan sejumlah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang dinilai turut memicu konflik bersenjata dan mengabaikan hukum internasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Foreign Policy Circle Talks bertajuk Eight Decades of the United Nations: What's Next? yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. Guterres menilai tindakan sepihak negara-negara yang memiliki posisi penting dalam struktur PBB dapat menghambat upaya organisasi internasional tersebut dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Menurutnya, semua negara, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan, perlu menghormati hukum internasional agar mekanisme penyelesaian konflik dapat berjalan sesuai prinsip yang telah disepakati bersama.
2. Tindakan Sepihak Dinilai Menghambat Peran PBB Menjaga Perdamaian
Dalam pidatonya, Guterres menyoroti tantangan yang dihadapi PBB ketika negara-negara berpengaruh justru terlibat dalam konflik bersenjata secara sepihak. Situasi tersebut dinilai dapat membatasi kemampuan organisasi internasional untuk menjalankan mandatnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Dewan Keamanan PBB memiliki peran penting dalam merespons ancaman terhadap stabilitas internasional, termasuk melalui pembahasan konflik dan penetapan langkah-langkah yang diperlukan. Namun, perbedaan kepentingan di antara negara anggota, terutama pemegang hak veto, kerap menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Guterres menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum internasional agar aturan global tidak hanya berlaku bagi negara tertentu, tetapi dihormati oleh seluruh anggota komunitas internasional.
3. Komposisi Anggota Tetap DK PBB Dinilai Belum Mencerminkan Kondisi Dunia
Selain menyoroti konflik bersenjata, Guterres kembali mengangkat persoalan komposisi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Saat ini, lima negara yang memegang status tersebut adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Menurut Guterres, susunan itu mencerminkan tatanan geopolitik masa lalu dan belum sepenuhnya menggambarkan perkembangan kekuatan ekonomi serta pengaruh politik dunia saat ini. Ia menilai negara-negara berkembang, khususnya dari kawasan Global South, perlu memperoleh representasi yang lebih sesuai dengan peran mereka dalam hubungan internasional. Perubahan komposisi Dewan Keamanan menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan reformasi PBB, terutama untuk memastikan keputusan mengenai perdamaian dan keamanan global tidak hanya mencerminkan kepentingan segelintir negara.
4. Indonesia Diapresiasi karena Mendorong Reformasi Tata Kelola Global
Dalam kesempatan yang sama, Guterres memberikan apresiasi terhadap Indonesia yang dinilai konsisten menyuarakan reformasi tata kelola global dan penguatan multilateralisme yang lebih inklusif. Menurutnya, keterlibatan negara berkembang dalam pembahasan persoalan internasional sangat penting untuk memastikan beragam kepentingan dapat terwakili. Indonesia dinilai memiliki peran dalam mendorong dialog mengenai sistem internasional yang lebih terbuka dan berimbang. Acara tersebut juga dihadiri Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir. Pembahasan mengenai reformasi PBB menjadi relevan bagi Indonesia karena menyangkut kesempatan negara-negara berkembang untuk terlibat lebih besar dalam proses pengambilan keputusan global, terutama terkait konflik, keamanan internasional, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
5. Reformasi Dewan Keamanan Jadi Tantangan bagi Masa Depan PBB
Pernyataan Guterres kembali menempatkan reformasi Dewan Keamanan sebagai salah satu agenda penting bagi masa depan PBB. Perubahan struktur lembaga tersebut menghadapi tantangan karena memerlukan kesepakatan luas dari negara-negara anggota dan mengikuti prosedur perubahan Piagam PBB. Di sisi lain, tuntutan agar Dewan Keamanan lebih representatif terus menguat seiring perubahan peta kekuatan dunia dan meningkatnya peran negara-negara berkembang. Reformasi juga berkaitan dengan efektivitas lembaga dalam merespons konflik serta menjaga kepercayaan masyarakat internasional terhadap sistem multilateral. Kritik Guterres menegaskan adanya persoalan mendasar yang perlu dibahas bersama, yakni bagaimana memastikan negara-negara berpengaruh tetap bertanggung jawab terhadap aturan internasional dan bagaimana PBB dapat menjalankan mandat perdamaian secara lebih efektif.
