Krisis Politik Thailand: Perdana Menteri Paetongtarn Dibekukan Jabatan
Kuatbaca.com - Thailand kini menghadapi krisis politik yang serius dengan ditangguhkannya jabatan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mulai 1 Juli 2025 oleh Mahkamah Konstitusi. Penangguhan ini berawal dari tuduhan pelanggaran etika terkait penanganan sengketa perbatasan dengan Kamboja, yang memicu ketegangan hingga terjadi bentrokan militer di wilayah perbatasan. Dugaan ketidakpatutan dalam sikap diplomasi ini memunculkan pro dan kontra kuat di dalam negeri.
Dalam peristiwa ini, rekaman percakapan Paetongtarn dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, yang meminta penyelesaian damai sambil mengabaikan tekanan kelompok tertentu di Thailand, bocor dan memicu kegaduhan politik. Masyarakat dan politisi dalam negeri menilai sikap PM dianggap melemahkan posisi militer, meski Paetongtarn menegaskan pernyataannya adalah bagian dari strategi negosiasi.
1. Dampak Krisis Politik Terhadap Kondisi Ekonomi Thailand
Krisis politik yang tengah berlangsung membawa dampak besar bagi perekonomian Thailand. Ketidakpastian politik yang tinggi membuat kebijakan strategis pemerintah berpotensi tertunda, termasuk dalam negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat. Kepercayaan investor terhadap aset-aset domestik yang selama ini kurang menarik berpotensi semakin menurun.
Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah yang baru saja berusia satu tahun. Jika pemerintahan runtuh, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang sudah melambat akan makin sulit. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Thailand memang lebih lambat dibandingkan negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
2. Sejarah Politik Turbulen dan Implikasinya
Thailand memiliki sejarah politik yang penuh gejolak. Perdana Menteri sebelumnya pernah dijatuhkan oleh putusan pengadilan, dan ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, juga pernah terguling akibat kudeta militer. Situasi ini menambah kompleksitas politik yang membuat perekonomian rentan terhadap guncangan.
Ketidakpastian politik yang berkepanjangan diyakini menjadi “bayangan gelap” bagi ekonomi yang sejatinya sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Bank sentral pun didorong untuk mengambil langkah ekstra, seperti memangkas suku bunga guna memberi stimulus tambahan bagi perekonomian.
3. Ancaman Tarif Tinggi AS dan Konflik Global Memperparah Situasi
Selain masalah domestik, ekonomi Thailand juga mendapat tekanan dari faktor eksternal. Salah satunya adalah ancaman pemberlakuan tarif impor tinggi sebesar 36% dari Amerika Serikat terhadap produk ekspor Thailand. Bila tarif ini berlaku, rantai pasok global bisa terganggu dan berdampak negatif terhadap kinerja perdagangan dan investasi Thailand.
Di sisi lain, ketegangan geopolitik global, termasuk konflik berkepanjangan antara Israel dan Iran, berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia. Situasi ini akan menambah beban pada biaya produksi dan inflasi dalam negeri.
4. Perlambatan Ekonomi dan Risiko Resesi Teknis
Ekonomi Thailand sendiri sudah menunjukkan perlambatan tajam. Pada kuartal pertama 2025, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mencapai 0,7% dibanding kuartal sebelumnya. Kepala ekonom Kasikorn Research Center, Burin Adulwattana, memperkirakan bahwa Thailand berisiko masuk ke dalam resesi teknikal pada paruh kedua tahun ini jika ekspor terus menurun.
Resesi teknikal terjadi ketika ekonomi mengalami kontraksi dua kuartal berturut-turut, dan terakhir kali Thailand mengalaminya adalah pada masa pandemi COVID-19. Jika ketidakpastian politik semakin memuncak sampai terjadi kekosongan pemerintahan, resesi yang dialami bisa menjadi lebih dalam.
5. Prospek Ekonomi dan Harapan di Tengah Ketidakpastian
Dengan kondisi politik yang tidak menentu, banyak kebijakan penting negara seperti negosiasi tarif dagang dan pengesahan anggaran 2026 berpotensi tertunda. Gangguan pada anggaran negara bisa membuat Bank Sentral Thailand harus turun tangan untuk memberikan stimulus dan menjaga stabilitas ekonomi.
Tekanan terhadap pasar modal sudah terlihat nyata. Indeks saham utama Thailand jatuh ke level terendah sejak Maret 2020 dengan penurunan hampir 23% sepanjang tahun 2025, menjadikannya yang terburuk di antara pasar negara berkembang.