Korea Utara Luncurkan Ulang Kapal Perang Setelah Kegagalan Memalukan, Kim Jong Un Murka

Kuatbaca.com - Korea Utara kembali menjadi sorotan internasional setelah meluncurkan ulang kapal perangnya yang sebelumnya mengalami kegagalan memalukan. Insiden sebelumnya yang membuat kapal perang terbalik di tengah seremoni, sempat menyulut kemarahan Pemimpin Tertinggi Kim Jong Un, yang menyebut peristiwa itu sebagai “tindakan kriminal yang merusak martabat negara.”

Pada Kamis (5/6/2025), kantor berita pemerintah KCNA mengonfirmasi bahwa kapal perusak berbobot 5.000 ton itu kini telah kembali berada di dermaga usai proses pemulihan dilakukan secara manual. Upaya peluncuran ulang ini dilakukan hanya dua minggu setelah kejadian memalukan di Chongjin yang menyita perhatian global.

Menurut laporan dari 38 North, sebuah lembaga analisis berbasis di Universitas Johns Hopkins, upaya mengembalikan kapal ke posisi seimbang dilakukan dengan menarik tali tambat dan menggunakan balon penghalang besar. Proses ini tergolong rumit, namun berhasil membawa kapal kembali ke posisi stabil sebelum diagendakan untuk pengujian lanjutan.

1. Insiden Gagal dan Amarah Kim Jong Un

Insiden peluncuran yang gagal sebelumnya terjadi dalam sebuah seremoni besar yang dihadiri langsung oleh Kim Jong Un. Dalam momen yang seharusnya menjadi kebanggaan militer Korea Utara, kapal perang baru itu malah mengalami kerusakan pada bagian dasar dan nyaris tenggelam di hadapan para pejabat tinggi partai.

Kim Jong Un langsung memberikan pernyataan keras, menyebut insiden tersebut sebagai bentuk kecerobohan absolut dan empirisme tidak ilmiah. Ia menganggap insiden ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan pelanggaran serius terhadap kehormatan militer dan partai.

Tak hanya itu, Kim juga memerintahkan penahanan beberapa pejabat terkait. Total empat orang telah ditahan, termasuk Ri Hyong-son, Wakil Direktur Departemen Industri Amunisi dari Partai Pekerja Korea. Penahanan ini menandakan sikap tegas Korea Utara terhadap kegagalan yang dianggap mencoreng wajah negara.

2. Deretan Pejabat Ditahan dan Ancaman Hukuman Berat

Selain Ri Hyong-son, pihak berwenang Korut juga menahan kepala teknisi galangan kapal, kepala konstruksi, dan manajer administrasi proyek pembangunan kapal tersebut. KCNA melaporkan bahwa para pejabat ini dianggap sebagai pihak paling bertanggung jawab atas kecelakaan fatal tersebut.

Dalam konteks Korea Utara yang dikenal sebagai negara otoriter dengan sistem hukuman keras, para pejabat yang ditahan kemungkinan akan menghadapi sanksi berat. Tak jarang, hukuman kerja paksa hingga hukuman mati dijatuhkan untuk kasus pelanggaran berat seperti ini.

Meskipun belum diumumkan secara resmi jenis hukuman yang akan dijatuhkan, banyak pihak menduga bahwa proses pengadilan terhadap para pejabat ini akan dilakukan secara tertutup. Ini adalah bagian dari tradisi Korea Utara dalam menangani insiden internal yang berdampak besar pada citra nasional.

3. Persiapan Menjelang Pertemuan Partai Berkuasa

Peluncuran ulang kapal perang ini bukan hanya upaya pemulihan teknis, tetapi juga simbol politik menjelang pertemuan besar partai yang berkuasa dalam waktu dekat. Pemerintah Korut tampaknya ingin memastikan bahwa insiden sebelumnya tak lagi mencoreng persiapan mereka menghadapi agenda strategis partai.

Peluncuran kapal perang tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi militer Korut di tengah meningkatnya ketegangan regional. Meskipun belum diketahui pasti fungsi spesifik dari kapal ini, banyak pengamat menilai bahwa pengembangan kapal perusak tersebut merupakan bagian dari modernisasi angkatan laut Korea Utara.

Tindakan cepat untuk memperbaiki insiden ini menunjukkan bagaimana Korea Utara menanggapi citra militernya dengan sangat serius, terlebih ketika menyangkut proyek yang disaksikan langsung oleh pemimpinnya.

4. Ketegangan Kawasan dan Sorotan Internasional

Peluncuran ulang kapal perang Korea Utara terjadi di tengah ketegangan yang masih tinggi di kawasan Asia Timur. Aktivitas militer negara ini terus mendapat pengawasan ketat dari negara-negara tetangga seperti Korea Selatan, Jepang, dan tentu saja Amerika Serikat.

Korea Utara juga dikenal sering menggunakan momen peluncuran senjata dan kapal perang sebagai sinyal kekuatan politik dan militernya kepada dunia luar. Meskipun terjadi kegagalan sebelumnya, keberhasilan meluncurkan ulang kapal ini bisa menjadi bahan propaganda domestik untuk memperkuat legitimasi pemerintahan Kim Jong Un.

Namun, kegagalan sebelumnya yang disaksikan langsung oleh Kim tetap meninggalkan luka mendalam dalam citra teknokrasi Korea Utara. Apakah peluncuran ulang ini akan mengembalikan kepercayaan pemimpin tertinggi mereka terhadap aparat industri pertahanan, masih menjadi tanda tanya.