Inggris Hentikan Perundingan Dagang dengan Israel Imbas Serangan Brutal di Gaza
Kuatbaca.com - Pemerintah Inggris resmi menangguhkan perundingan perdagangan bebas dengan Israel, menyusul meningkatnya kecaman dunia atas agresi militer Israel di wilayah Gaza dan Tepi Barat. Langkah tegas ini diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Rabu (21/5/2025), dan menandai memburuknya hubungan diplomatik antara kedua negara yang sebelumnya menjalin kerja sama dagang cukup erat.
1. Inggris Kecam Keras Serangan Israel di Gaza
David Lammy menyebut eskalasi militer Israel di Gaza sebagai "fase baru yang gelap" dalam konflik Israel-Palestina. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui Reuters, Lammy tidak hanya mengutuk tindakan militer tersebut, tetapi juga mengecam keras pernyataan ekstrem oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang sempat menyerukan pembersihan Gaza dan relokasi warga Palestina ke negara ketiga.
"Itu ekstremisme, itu berbahaya, itu menjijikkan. Itu mengerikan, dan saya mengutuknya sekeras-kerasnya," ujar Lammy.
"Operasi Israel di Gaza tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari hubungan bilateral kita."
Dalam konteks ini, Inggris secara eksplisit meminta Israel untuk mengakhiri blokade bantuan kemanusiaan, yang telah memperburuk kondisi warga sipil di Gaza. Ribuan warga kehilangan akses terhadap makanan, obat-obatan, dan bahan bakar sejak Maret lalu, memicu peringatan bencana kemanusiaan dari organisasi internasional.
2. Perundingan Dagang Resmi Ditangguhkan
Dalam pernyataan lanjutan, David Lammy menegaskan bahwa pemerintah Inggris telah mengambil keputusan untuk menangguhkan negosiasi perjanjian perdagangan bebas yang telah berjalan sejak 2022. Perundingan ini sebelumnya dimulai di bawah pemerintahan Konservatif, dan bertujuan memperkuat hubungan dagang pasca-Brexit dengan Israel.
“Hari ini, saya mengumumkan bahwa kami telah menangguhkan negosiasi dengan pemerintah Israel mengenai perjanjian perdagangan bebas baru,” kata Lammy.
Keputusan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Inggris tidak akan menoleransi pelanggaran hak asasi manusia dan blokade terhadap bantuan kemanusiaan, meskipun harus mengorbankan potensi keuntungan ekonomi dalam hubungan dagang bilateral.
3. Respons Keras dari Israel
Pemerintah Israel bereaksi cepat dan keras atas keputusan Inggris. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Israel, mereka menyinggung sejarah kolonial Inggris dengan menyatakan bahwa "mandat Inggris telah berakhir 77 tahun yang lalu."
"Tekanan eksternal tidak akan mengalihkan Israel dari jalannya dalam mempertahankan keberadaan dan keamanannya dari musuh yang berusaha menghancurkannya," tegas juru bicara Kemenlu Israel.
Israel menilai keputusan Inggris sebagai bentuk tekanan politik yang tidak akan memengaruhi kebijakan mereka terhadap Hamas dan kelompok bersenjata lain yang dianggap sebagai ancaman eksistensial.
4. Situasi Krisis di Gaza Makin Memburuk
Sementara itu, data dari otoritas medis di Gaza mengungkapkan bahwa lebih dari 500 warga sipil tewas hanya dalam delapan hari terakhir akibat serangan intensif Israel. Serangan-serangan ini mencakup pemboman kawasan pemukiman dan fasilitas publik.
Blokade Israel terhadap pasokan medis, makanan, dan bahan bakar sejak Maret juga disebut oleh sejumlah pengamat sebagai bentuk hukuman kolektif, yang melanggar hukum humaniter internasional. Meski beberapa truk bantuan sempat diizinkan masuk pada 19 Mei, namun jumlahnya dinilai jauh dari cukup untuk menanggulangi krisis kemanusiaan yang terjadi.
Langkah Inggris Bisa Jadi Awal Tekanan Internasional yang Lebih Kuat
Keputusan Inggris untuk menghentikan perundingan perdagangan bebas dengan Israel menjadi langkah diplomatik penting yang berpotensi mendorong negara-negara lain mengambil posisi tegas. Langkah ini juga menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi internasional tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan global.
Jika negara-negara Barat lainnya mengikuti langkah Inggris, maka tekanan global terhadap Israel bisa meningkat secara signifikan. Dunia saat ini menanti komitmen nyata dari negara-negara besar dalam menegakkan hak asasi manusia dan menghentikan kekerasan yang menimpa rakyat Palestina.