California Gugat Trump Atas Pengerahan Garda Nasional ke LA: Dinilai Langgar Konstitusi

10 June 2025 09:32 WIB
ribuan-garda-nasional-kembali-amankan-gedung-capitol-as-1_169.jpeg

1. Gugatan Resmi Dilayangkan: California vs Pemerintah Federal

Kuatbaca.com - Negara bagian California resmi menggugat mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas pengerahan Garda Nasional ke Los Angeles (LA) tanpa persetujuan negara bagian. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Federal San Fransisco pada Selasa (10/6/2025), dan mencantumkan Trump, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, serta Departemen Pertahanan AS sebagai pihak tergugat.

Pemerintah California menilai pengerahan pasukan tersebut sebagai tindakan inkonstitusional karena melanggar prinsip federalisme yang menjamin otonomi negara bagian dalam hal pengelolaan pasukan Garda Nasional mereka sendiri.

2. Permintaan Pembatalan dan Rebut Kembali Kendali Garda Nasional

Dalam permohonannya, Gubernur California Gavin Newsom menuntut agar perintah pengerahan tersebut dibatalkan dan kendali atas Garda Nasional dikembalikan kepada otoritas negara bagian. Ia menganggap bahwa Trump telah bertindak sewenang-wenang dengan mengambil alih komando tanpa koordinasi maupun persetujuan dari pemerintah negara bagian.

Newsom bahkan secara terbuka meminta pembatalan keputusan tersebut melalui media sosial. Dalam postingan di platform X (dulu Twitter), ia menulis langsung kepada Trump dan Hegseth, “Anda memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini segera. Batalkan perintah ini.”

3. Gedung Putih Menyerang Balik: Newsom Dinilai Tak Fokus pada Hukum

Menanggapi gugatan tersebut, Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Anna Kelly menyampaikan kritik tajam kepada Gubernur Newsom. Ia menuduh Newsom lebih mementingkan citra politik daripada menegakkan hukum dan menangani kekacauan yang terjadi di lapangan, terutama demonstrasi yang menentang kebijakan imigrasi dan ICE (Immigration and Customs Enforcement).

“Newsom seharusnya berterima kasih kepada Presiden karena telah memulihkan ketertiban. Tapi dia malah memilih menyelamatkan muka,” kata Kelly kepada CNN, menegaskan posisi pemerintah federal bahwa pengerahan pasukan adalah bentuk pemulihan hukum, bukan pelanggaran konstitusi.

4. Jaksa Agung California Sebut Trump Langgar Amandemen ke-10

Gugatan ini turut didukung penuh oleh Jaksa Agung California, Rob Bonta, yang menilai bahwa tindakan federalisasi pasukan oleh Trump merupakan pelanggaran serius terhadap Amandemen ke-10 Konstitusi AS dan hukum federal lainnya.

Menurut Bonta, pengambilan alih kendali pasukan tanpa seizin gubernur negara bagian merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. Ia menyebut, “Trump bertindak bertentangan dengan keinginan penegak hukum lokal dan tanpa otorisasi resmi dari Gubernur Newsom.”

Selain itu, Bonta juga menyebut Menteri Pertahanan Pete Hegseth telah mengabaikan permintaan resmi untuk membatalkan pengerahan pasukan, memperburuk situasi yang pada dasarnya sangat sensitif dari segi hukum dan politik.

5. Gugatan ke-24 California terhadap Pemerintahan Trump dalam 19 Minggu

Menariknya, ini bukan pertama kalinya California menggugat pemerintahan Trump. Menurut Bonta, gugatan ini adalah yang ke-24 dalam kurun waktu 19 minggu, mencerminkan eskalasi ketegangan antara pemerintah negara bagian dengan otoritas federal di bawah kepemimpinan Trump.

Gugatan-gugatan sebelumnya banyak berkaitan dengan isu-isu seperti lingkungan, kebijakan imigrasi, hingga kesehatan masyarakat. Kasus terbaru ini menambah daftar panjang konflik hukum antara California yang dikenal progresif dan liberal, dengan pemerintahan Trump yang sering mendorong kebijakan federal konservatif secara agresif.

6. Latar Belakang Pengerahan Garda Nasional: Demo Imigran di LA

Pengerahan pasukan Garda Nasional yang memicu gugatan ini dilakukan dalam rangka merespons demonstrasi besar-besaran di Los Angeles yang menolak kebijakan keras Trump terhadap imigran dan lembaga ICE. Trump mengirim tambahan 2.000 pasukan ke LA untuk meredam situasi, yang disebutnya sebagai tindakan pengamanan terhadap “pemberontak”.

Langkah itu dikritik banyak pihak sebagai upaya militerisasi penegakan hukum sipil, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan memperburuk hubungan antara warga sipil dan aparat keamanan.

7. Benturan Konstitusi dan Politik di Tengah Ketegangan Sosial

Kasus ini menjadi sorotan besar karena menyentuh inti dari sistem federalisme Amerika Serikat, di mana negara bagian memiliki hak atas pengelolaan sumber daya militernya sendiri. Tindakan Trump dianggap sebagai bentuk dominasi kekuasaan federal yang membahayakan prinsip-prinsip demokrasi lokal.

Apakah pengadilan federal akan mengabulkan permohonan California dan membatalkan pengerahan Garda Nasional? Hasil persidangan ini akan menjadi preseden penting dalam menentukan batas kewenangan presiden terhadap militer negara bagian, sekaligus mencerminkan arah hubungan pusat dan daerah di era politik Amerika yang terus memanas.

internasional

Fenomena Terkini






Trending