“Afghanistan mengklaim akan menekan produksi opium. Itu dianggap mustahil, jika dicocokan dengan kontribusi opium terhadap perekonomian pemerintah Taliban di era tahun 1980-an. Koar-koar Taliban hanya akal-akalan politis di masa tanam, diperkirakan opium yang dihasilkan tanaman ephedera itu bakal panen di pertengahan 2023.” &nbsp;Papaver somniferum, atau kerap disebut Poppy adalah tumbuhan berbunga idaman para pecandu. Selain enak dipandang, Poppy menyimpan sejuta fantasi bagi para penikmatnya. Poppy yang juga akrab disapa opium mengandung bahan penting dalam pembuatan heroin. Getah yang dihasilkan dari bunga opium mengandung morfin, yang tak lain dan tak bukan merupakan bahan utama heroin.&nbsp;Bicara perkara Opium, tak lepas dari Afghanistan yang saat ini berhasil kembali dikuasai oleh Taliban. Bagaimana tidak, salah satu negara Timur Tengah tersebut tercatat sebagai pemasok terbesar opium untuk dunia sebanyak 80 persen.&nbsp;Berabad-abad lalu, Poppy memang sudah ditanam di Afghanistan untuk konsumsi lokal. Para sejarawan mengklaim Jenghis Khan, penakluk dari Mongol pada abad ke 13 adalah sosok yang pertama kali memperkenalkan tanaman itu di sana.&nbsp;Iklim geografis yang dimiliki Afghanistan memang cocok untuk budidaya Poppy. Tanaman ini dapat tumbuh subur di lahan kering dengan sistem irigasi tadah hujan.&nbsp;Singkat cerita, pada 1979 Unisoviet lakukan invasi ke Afghanistan. Alhasil kelompok pemberontak pejuang Afghanistan pun lahir. Kala itu para pemberontak mendapat dukungan dana dari Amerika Serikat untuk memerangi Unisoviet. Selain Amerika, bisnis Opium yang menjanjikan juga jadi modal perang bagi para pemberontak.&nbsp;1989 Soviet pun mundur dari Afghanistan. Amerika tak lagi kucurkan dananya ke negeri Opium tersebut. Opium jadi jalan terbaik yang tak bisa disangkal, cara mudah dapatkan uang untuk bertahan di fase perebutan kekuasaan faksi-faksi pemberontak yang membuat Afghanistan porak poranda.&nbsp;1996, Taliban berhasil merebut Afghanistan. Produksi opium mencapai rekor tertingginya pada 1999 dengan jumlah 4.600 ton per tahun. Pemerintahan Taliban saat itu melegalkan masyarakatnya untuk memproduksi opium dengan pajak 10 persen.&nbsp;Lewat pajak tersebut, Taliban mampu meraup USD9 juta untuk mendanai militer dan membentuk pemerintahan.&nbsp;Satu tahun kemudian, petinggi Taliban saat itu, Mullah Omar melarang warganya menanam Opium. Menurutnya hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.&nbsp;Hal tersebut ternyata salah satu langkah diplomatis Internasional Mullah demi mendapat dukungan dari negara lain. United Nations Office on Drugs and Crime, Badan PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan akhirnya menjanjikan bantuan kemanusiaan untuk setiap ladang Opium yang berhasil dikontrol. Alhasil, pada tahun 2000 produksi Opium di Afghanistan menurun drastis.&nbsp;Kasus Osama Bin Laden 2001, Amerika akhirnya menginvansi Afghanistan. Taliban pun tersingkirkan dari kekuasan. Guna mendongkrak laju ekonomi, serta asupan dana perang melawan Amerika.&nbsp;Taliban akhirnya kembali menanam Opium. Tak hanya menanam, pihaknya juga mengolah opium hingga jadi heroin. Hal ini membuat Taliban menjadi produsen opium dan heroin terbesar di dunia selama dua dekade.&nbsp;Jurnalis detik.com sempat menulis keterangan primer dari sumber di Afghanistan yang terlibat dalam perdagangan narkotika di Afghanistan bercerita, sekitar 3.000 kilogram sabu sekarang diproduksi di lebih dari 500 "pabrik darurat" setiap hari.&nbsp;Tempat produksi itu berada di sebuah distrik terpencil di barat daya Afghanistan. Distrik itu dikenal sebagai wilayah penghasil narkotika.&nbsp;[INFOGRAFIS] Pertengahan Agustus lalu, Taliban kembali menduduki Kota Kabul dan merebut istana kepresidenan setelah sebulan lebih bertempur. Afghanistan kini kembali dibawah kuasa Taliban. Hal tersebut membuat komunitas internasional menarik dukungan mereka. Alhasil ekonomi Afghanistan runtuh.&nbsp;Namun pernyataan kontroversional keluar dari pimpinan Taliban. Beberapa hari setelah merebut kekuasaan Afghanistan, pimpinan Taliban berkata akan melarang penanaman opium.&nbsp;Dejavu, nampaknya Taliban kali ini sedang melancarkan strategi yang sama pada saat kepemimpinan Mullah Omar tahun 2000 lalu. Dengan harapan mendapat dukungan Internasional, Taliban rela memangkas sumber keuangannya selama ini.&nbsp;Dukungan internasional dianggap penting bagi Taliban guna mencegah oposisi serta mencegah pemberontakan dari Faksi anti Taliban.&nbsp;Tantangannya, jika opium benar-benar diharamkan, Taliban jelas akan kesulitan dalam ekonomi. Terlebih lagi, sumber daya minyak di Afghanistan kini sudah tidak dapat diandalkan selepas hengkangnya tentara Amerika. Negara-negara seperti Indonesia, China, dan Palestina menjadi harapan Taliban memperkuat kedaulatannya.&nbsp;Lewat wawancara ekslusif Juru Bicara Taliban Suhail Shaheen bersama jurnalis Narasi TV, Suhail menjelaskan semangat warga Indonesia ciptakan kedamaian di Afghanistan menjadi pintu masuk hubungan itu terwujud.&nbsp;“Kami ingin memiliki hubungan yang baik dengan negara Islam yang besar ini (Indonesia) dan berharap mereka berpartisipasi dalam rekontruksi, dan membangun kembali Afghanistan” jelas Suhail.&nbsp;Ia mengklaim sudah melakukan hubungan diplomasi dengan Indonesia, “Kami berharap, kami memiliki harapan besar dari Indonesia sebagai saudara seiman dan negara islam yang hebat,” jelas Suhail.&nbsp;Selain Indonesia, China tentu saja menjadi target Taliban diplomasi pemerintahan baru Afghanistan. Sebagai investor terbesar di Asia Tenggara, China diharapkan dapat menjadi tonggak perekonomian Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban.&nbsp;“Kami memiliki hubungan dengan China. China adalah negara tetangga yang baik bagi Afghanistan. Kami akan melihat peran mereka dalam membangun kembali Afghanistan,” tambah Suhail.&nbsp;Pengakuan Suhail cukup menjelaskan sebuah potret mesra Menteri Luar Negeri China Wang Yi dengan pimpinan Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar. Foto itu diambil di Tianjin, China pada 28 Juli 2021, atau beberapa waktu sebelum Taliban menguasai pemerintahan Ashraf Ghani, pemerintahan Republik Afghanistan sebelumnya. Potret itu menjadi muatan politik tingkat tinggi, bukan semata-mata Taliban mengambil alih pemerintahan yang sah kala itu, tetapi menandakan pergeseran patron politik Afghanistan dari AS ke China. China sendiri memiliki agenda penting dengan Afghanistan. Sudah hampir satu dekade, pemerintahan Xi Jinping mengembangkan China Pakistan Economic Corridor (CPEC) di Pakistan, yang dianggap sebagai pendukung utama Taliban. Hal ini pula yang membuat pemerintahan Ashraf Ghani dan India memusuhi China dan Pakistan. Jika Afghanistan melalui pemerintahan Taliban bisa dianeksasi, hal mudah bagi Cina untuk melanjutkan OBOR/BRI yang terintegrasi dari Pakistan ke Afghanistan dan/atau membuka cabang ke jalur Asia Tengah melalui Uzbekistan dan Tajikistan serta Iran. China dan Afghanistan memiliki sikap politik internasional yang sama. Memerangi Amerika Serikat. Harusnya peluang itu cukup besar. Namun, keputusan melarang opium di Taliban menuai kontroversi. Para petani miskin di sana merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut.&nbsp;Beberapa pedagang opium berkata, Taliban sebenarnya dapat secara efektif memberlakukan larangan opium. Walau begitu, banyak pedagang skeptis pada opsi itu.&nbsp;"Taliban telah mencapai apa yang mereka miliki berkat opium," kata seorang petani dengan nada marah di hadapan Jurnalis BBC.&nbsp;Di beberapa wilayah Afghanistan, industri narkotika sangat mempengaruhi perekonomian lokal.&nbsp;"Tak satu pun dari kami akan membiarkan Taliban melarang opium kecuali komunitas internasional membantu rakyat Afghanistan. Kalau tidak, kami akan kelaparan dan tidak akan bisa menafkahi keluarga," ujarnya.&nbsp;Gandum Rez, sebuah desa terpencil di Helmand, hanya dapat dicapai melalui jalur berkerikil. Namun daerah itu berada di peta perdagangan heroin global. Sejumlah besar kios pasar dikhususkan untuk penjualan opium, desa ini juga memiliki beberapa lokasi pabrik, masing-masing mempekerjakan 60 hingga 70 orang.&nbsp;Pabrik-pabrik itu mengolah opium menjadi heroin. Zat adiktif itu kemudian diselundupkan ke Pakistan dan Iran, kemudian terus bergerak ke seluruh dunia, termasuk Eropa. Menurut salah satu sumber lokal, satu kilogram heroin untuk ekspor dijual dengan harga sekitar 210.000 rupee Pakistan (sekitar Rp17 juta).&nbsp;Pemberantasan opium oleh Taliban pada dasarnya tidak punya komitmen. Saat ini Taliban masih mengizinkan pabrik sabu beroperasi. Hal itu dikemukakan David Mansfield, pakar perdagangan narkotik Afghanistan. Dengan memanfaatkan citra satelit, ia justru melacak adanya pertumbuhan produksi shabu di Afghanistan. Mansfield mengatakan, larangan ephedra muncul pada saat panen produksi sabu telah dikumpulkan. "Jadi dampak sebenarnya tidak akan terasa sampai Juli tahun depan (2023-RED) pada jadwal panen ephedra berikutnya," pungkas Mansfield. (*)

Dejavu di Afghanistan

“Perempuan menjadi salah satu subjek yang menentukan keberlangsungan pembela HAM. Identitas perempuan juga menjadi titik lemah yang menjadikannya lebih rentan terhadap kekerasan. Namun seakan hal tersebut luput dari perhatian bersama termasuk negara.”&nbsp;Perlawanan perempuan dalam isu HAM masih kurang publikasi, termasuk kekerasan yang didapatkan sebagai buah pembelaan haknya sebagai manusia. Pada hakikatnya, manusia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun hak tersebut belum merata dirasakan oleh masyarakat di tanah air yang sudah merdeka selama 76 tahun ini.&nbsp;Baru-baru ini aksi mama-mama di Desa Rendu Butowe, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi viral. Pasalnya penolakan pengukuran lahan untuk Pembangunan Bendungan Mbay Lambo ini diwarnai aksi bertelanjang dada yang dilakukan para mama. Aksi itu dilakukan usai negosiasi yang tidak menemui kesepakatan antara para pendemo dengan aparat.&nbsp;"Karena tidak adanya titik temu, anggota melakukan pembongkaran pagar dan mendapatkan perlawanan dari masyarakat di antaranya berupa aksi melepaskan pakaian dari ibu-ibu," kata Rishian, Kabid Humas Polda NTT pada Kamis (9/12/2021).&nbsp;Aksi serupa juga pernah terjadi dalam penolakan pabrik semen yang dilakukan masyarakat Kendeng Jawa Tengah oleh para petani perempuan beberapa waktu silam.&nbsp;Berbagai bentuk perjuangan tuntutan HAM oleh perempuan masih dibayang-bayangi kekerasan. Serangan fisik, psikis, verbal, seksual, digital, kriminalisasi, dan viktimisasi merupakan bentuk ancaman yang membayangi para pembela HAM, tak terkecuali perempuan. Lebih parah, ancaman menyasar pada tubuh dan identitas mereka sebagai perempuan.&nbsp;Lembaga Swadaya Masyarakat Oxfam mencatatkan bahwa aktivis perempuan memiliki kerentanan tambahan karena identitas perempuan mengarah pada tubuh, seksualitas atau identitas gendernya. Identitas gender ini lahir dari interaksi atau hierarki yang dibangun oleh lingkup adat atau identitas komunal tertentu.&nbsp;Data Lembaga Studi &amp; Advokasi Masyarakat (ELSAM) periode September 2021 hingga Desember 2021, kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan didominasi sektor agraria dengan jumlah 7 kasus. Peringkat selanjutnya disusul sektor infrastuktur sebanyak 6 laporan.&nbsp;“Kekerasan yang didapat oleh pembela HAM didominasi oleh aparat kepolisian, TNI bahkan hakim yang mengkriminalisasi. Aparatur pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam kasus pembela HAM,” ungkap Villarian, peneliti ELSAM pada diskusi dan Peluncuran Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan, Kamis (23/12/2021).[INFOGRAFIS] Kriminalisasi dan kekerasan yang dialami para puan ini menjadi pelatuk berbagai organisasi dan aktivis HAM menuntut peran pemerintah serius dalam menanganinya. Sebelumnya, usulan pembuatan lembaga tanggap darurat kasus HAM telah diajukan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sejak era pemerintahan Megawati. Namun presiden ke lima itu tidak menyetujuinya. Usulan kembali dilayangkan pada periode Jokowi, tetapi hingga kini tidak menemukan titik kejelasan.&nbsp;Perempuan yang mendapat kekerasan termasuk saat menjadi pembela HAM hanya dapat melaporkan ke Komnas Perempuan dan beberapa Lembaga Bantuan Hukum. Nahas, berbagai laporan pun kerap menemui titik buntu yang berujung pada tidak tercapainya keadilan di hadapan hukum. Peran Komnas Perempuan hanya sampai pada: merujuk dan mengeluarkan surat rekomendasi untuk mempercepat penanganan korban atau memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.&nbsp;Komisioner Mediasi Komnas HAM, Hairansyah, mengatakan bahwa saat ini lembaga yang ada hanya seperti pemadam kebakaran yang meredam saat api meluas. Kondisi pembela HAM semakin suram dan harusnya ada tindakan dari negara sendiri. Negara belum menjalankan kewajiban itu secara konstitusional dan bahkan belum ada wacana yang membahas hal tersebut.&nbsp;“Tindakan maju dari pemerintah belum ada dan belum terlihat sama sekali,” kata Hairansyah.&nbsp;Sebenarnya pemerintah sudah memiliki instrumen hukum untuk melindungi HAM bidang lingkungan hidup. Adapun aturan tersebut antara lain Undang-Undang (UU) No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Akan tetapi, aturan ini justru menjadi boomerang tersendiri bagi penegakan HAM. Pasalnya, oknum hakim malah menggunakan aturan ini untuk menyerang para pembela HAM.&nbsp;LSM pegiat isu pemberdayaan perempuan dan HAM kerap kali menekankan perlunya aturan yang jelas dan tidak kontradiktif agar aturan tidak disalahgunakan. Aturan ini seharusnya dapat diimplementasikan dengan jelas. Diharapkan penegakannya tidak berat sebelah, siapapun oknum yang mencederai hakikat dasarnya harus ditindak tanpa tebang pilih. Hal yang sama dengan kekerasan yang terjadi pada pembela HAM khususnya perempuan seharusnya bisa ditindaklanjuti sampai tuntas.&nbsp;Untuk menjembatani kontradiksi peraturan di atas, pegiat HAM meyakini bahwa jika negara ingin memenuhi hal tersebut, pengukuhan RUU TPKS dan RUU masyarakat adat diharapkan itu bisa terwujud secara paralel.&nbsp;Aktivis HAM, Astuti N Kilwouw mengatakan, “Harapan saya pada akhirnya adalah disahkannya RUU TPKS dan RUU Masyarakat Adat yang akan menjamin kami para perempuan pembela HAM yang masih terus berjuang,” pungkasnya dalam diskusi bertemakan Bertumpu pada Perempuan, Keluarga dan Komunitas, di hotel Mercure Cikini, Jakpus, Kamis (23/12/2021). (*) &nbsp;

Kekerasan Pada Perempuan Pembela HAM

Terdapat 502 kecelakan TransJakarta sepanjang Januari hingga Oktober 2021. Kecelakaan yang terus berulang ini diindikasikan belum ada implementasi manajeman evaluasi pada perusahaan moda transportasi ibu kota ini.&nbsp;Angka 502 sebagai catatan kecelakaan Transjakarta selama 10 bulan di tahun 2021, bukanlah angka yang wajar. Sejumlah pihak mengkritisi buruknya manajemen pengelola Transjakarta, walaupun itu tidak menjadi bagian kritis dalam layanan. Karena faktanya, layanan Transjakarta sudah makin masif.&nbsp;Hal tersebut diakui oleh Ketua Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ) Jan Oratmangun, dalam keterangan kepada media, tingginya kecelakaan Transjakarta sebagai raport merah layanan publik Ibu Kota. Permasalahan itu muncul karena orientasi perusahaan semakin mengejar profit, ketimbang sebagai layanan publik yang aman.&nbsp;“Ini dampak dari diberlakukannya berbagai kebijakan yang lebih mengutamakan profit oriented dibandingkan pemberdayaan sumber daya manusianya,” kata Jan, Selasa (7/12/2021).&nbsp;Poin kritis selanjutnya adalah fungsi kontrol Transjakarta sebagai regulator tidak berjalan dengan baik. Tadinya hal itu dilakukan petugas pengendali di setiap koridor atau rute dengan skema tiga orang petugas pengendali, tapi saat ini dikerucutkan hingga hanya satu orang di setiap koridor. Hal tersebut diindikasikan yang menjadi penyebab rendahnya pengawasan terhadap perilaku pramudi selama berada di koridor busway, dalam menerapakan standar pelayanan minimum (SPM) lemah.&nbsp;Hal inilah yang mendorong SPTJ meminta manajemen Transjakarta meningkatkan kualitas layanan sesuai SPM dengan menempatkan lagi petugas PLB di dalam bus.&nbsp;[INFOGRAFIS] Pihak manajemen Transjakarta tidak mengakui faktor penyabab ini, namun mereka tidak menyangkal bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2021 terhimpun angka kecelakaan mencapai 502 kasus. Dengan rincian kecelakaan paling banyak terjadi pada Januari 2021 yakni 75 kecelakaan. Pada bulan-bulan berikutnya, kecelakaan masing-masing terjadi sebanyak 63 kasus kecelakaan pada Februari; 72 kasus pada Maret; dan pada bulan April terdapat 55 kecelakaan.&nbsp;Pada bulan Mei, angka kecelakaan menurun menjadi 54 kasus; menjadi 48 kasus pada bulan Juni; pada Juli 44 kasus; Agustus 22 kasus; September 42 kasus, dan data terakhir yang dapat direkap pada Oktober terdapat 27 kasus.&nbsp;Kecelakaan Transjakarta paling banyak melibatkan bus milik operator PPD yakni 34 persen; disusul Mayasari 32 persen; Steady Safe 16 persen; Kopaja 13 persen; Transwadaya 3 persen; Pahala Kencana 1 persen; dan Bianglala 1 persen.&nbsp;Kecelakaan bus Transjakarta paling banyak melibatkan mobil pribadi 29 persen dan sepeda motor 28 persen. Adapun benda diam seperti separator, median, halte menyumbang 20 persen dari total Transjakarta; sesama bus Transjakarta sebanyak 11 persen; angkutan barang 6 persen; angkutan umum 4 persen; dan pejalan kaki 2 persen.&nbsp;Catatan Korps Lalu Lintas Polda Metro Jaya (PMJ) menyebut faktor utama kecelakaan adalah sopir (human error). Hal itu dikatakan Direktur Lantas PMJ Kombes Sambodo Purnomo Yogo dengan mengambil sampel 14 kecelakaan dalam dua bulan terakhir.&nbsp;Pengungkapan para sopir, mereka acapkali lalai dalam mengemudi lantaran mengantuk. Rerata para sopir ini beristirahat hanya dalam dua jam.&nbsp;“Jadwal piket kerja tidak teratur. Selain itu pandangan sopir terganggu karena masalah penerangan jalan,” jelas Sambodo.&nbsp;Sambodo merekomendasikan agar Transjakarta melakukan perbaikan dalam waktu operasional dan istirahat pramudi dan pengawasan di koridor. Rekomendasi tersebut bukan hanya analisis Sambodo selaku Direktur Lantas PMJ, namun sudah termuat dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih rincinya, pada Bagian Ketiga Waktu Kerja yang mengatur setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp;“Waktu kerja bagi sopir paling lama 8 jam sehari. Wajib istirahat setelah mengemudi selama 4 jam berturut-turut atau beristirahat paling singkat 30 menit. Dalam hal tertentu sopir dapat bekerja paling lama 12 jam sehari, termasuk waktu istirahat selama 1 jam,” kata Sambodo.&nbsp;Sementara dari sistem kerja TransJakarta, Sambodo melihat belum adanya apresiasi terhadap SDM. Ia menyarankan agar TransJakarta dapat mengayomi SDM di dalamnya dengan memberikan sanksi dan penghargaan dalam pengelolaan aspek keselamatan.&nbsp;“Ada penghargaan bagi sopir terbaik serta peninjauan terkait dengan permesinan, standar keselamatan hingga pembatas kecepatan, hingga tempat untuk istirahat sopir,” jelasnya. Kritik terhadap manajemen TransJakarta agar berbenah kembali tak hanya datang dari temuan penyelidikan kecelakaan oleh Ditlantas PMJ. Berbagai pemangku kebijakan di tingkat provinsi DKI Jakarta juga turut bersuara, menyebut angka kecelakaan yang tinggi pada TransJakarta sebagai potret buruk penyelenggaraan transportasi publik ibu kota.&nbsp;Gilbert Simanjuntak Anggota DPRD DKI Jakarta berkomentar, bahwa faktor penyebab kecelakaan harus diusut secara terbuka dan tuntas.&nbsp;“Apakah ada pemeliharaan bus yang dikurangi, apakah ada faktor manajemen sumber daya yang harus diperketat, termasuk tes narkoba rutin dan solusi ke depannya seperti apa. Pemprov DKI harus melakukan itu agar masyarakat mendapatkan ketenangan saat menikmati layanan publik. Anggarannya tidak sedikit, tidak kurang dari Rp 3 triliun setiap tahunnya dianggarkan,” pungkasnya.&nbsp;Tingginya angka biaya pelayanan publik moda bus ibu kota ini ternyata tidak mampu menekan tingginya angka kecelakaan. Jika dalam 10 bulan terakhir ada 502 kecelakaan, berarti setiap bulannya rerata terjadi kecelakaan sebanyak 50 kasus kecelakaan. Berarti, kecelakaan terjadi setiap hari sebanyak -paling tidak- sekali.&nbsp;Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan menyoroti buruknya pelayanan sebagai kesalahan pucuk pimpinan.&nbsp;“Tata kelola manajemen PT Transjakarta harus segera diperbaiki. Jika tidak, kepercayaan publik akan semakin tergerus. Bila perlu, seluruh jajaran direksi diganti agar ada perbaikan manajemen layanan bus transjakarta,” kata dia, Minggu (30/10/2021).&nbsp;Sementara itu, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono merekomendasikan PT TransJakarta agar membuat “Driver Resource Management” untuk memperbaiki tata kelola pramudi bus. Hasil rekomendasi itu nantinya juga akan berpengaruh pada penerapan Standar Operasional Prosedur&nbsp;(SOP) bagi pramudi TransJakarta.Sebelumnya,&nbsp;Direktur Operasional PT Transjakarta&nbsp;Prasetia Budi, mengatakan akan menjamin adanya evaluasi kecelakaan yang terjadi.&nbsp;“Kami akan memperketat lagi kegiatan evaluasi dan pembinaan kepada operator. Hal ini sebagai salah satu langkah dan upaya yang kami lakukan, sesuai arahan Pak Gubernur untuk meminimalisir kejadian seperti ini tidak terulang kembali ke depannya,” singkat Prasetia.&nbsp;(*)

Pangkas SDM, Kecelakaan Transjakarta Tiap Hari Terjadi

Kementerian Pertahanan kembali mendapat alokasi anggaran jumbo pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang dipimpin Menteri Prabowo Subianto sebesar Rp 133,92 triliun.&nbsp;Meskipun demikian, jika melihat dokumen perencanaan Minimum Essential Force (MEF), anggaran sebesar itu masih belum dianggap layak memenuhi postur ideal kekuatan pertahanan. Bagaimana siasat Prabowo Subianto menulis rincian belanja yang berbatas anggaran dihadapkan pada kebutuhan standar yang belum tercukupi untuk industri pertahanan NKRI?&nbsp;Berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (2019), anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB pada periode 2009-2018 masih di bawah 1 persen dari PDB, atau masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN. Berdasarkan data BPS, menggunakan PDB atas dasar harga berlaku 2019 adalah sebesar Rp15.833,9 triliun. Artinya, di tahun 2019 alokasi anggaran pertahanan hanya sebesar 0,68 persen terhadap PDB. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2015 - 2019 disebutkan bahwa terdapat target untuk dapat menaikkan anggaran pertahanan menjadi sebesar 1,5 persen dari PDB. Namun hingga saat ini masih belum dapat tercapai.&nbsp;Dalam berbagai kesempatan, mantan jenderal kopassus tersebut mengutarakan bahwa negara kaya tanpa pertahanan yang kuat, negara tersebut akan diinjak-injak oleh bangsa lain. “Bangsa itu akan didikte oleh bangsa lain, kekayaannya akan dirampas oleh bangsa lain,” ucap Prabowo seperti dikutip dari suara.com, Selasa, (7/12/2021).&nbsp;Jika melihat trek pemenuhan MEF secara bertahap yang berlangsung sejak tahun 2010 hingga target pada 2024, kekurangan postur ideal kekuatan pertahanan Indonesia masih jauh dari harapan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. [INFOGRAFIS]&nbsp;Sebelum program tersebut berjalan, kekuatan pertahanan Indonesia baru mencapai 41,92% dari seharusnya, dengan rincian jumlah alutsista TNI di setiap matra adalah sebagai berikut:<ul><li>Matra Darat: 92.115 senjata ringan, 962 meriam/roket/rudal, 1.321 kendaraan tempur, 67 pesawat terbang.</li><li>&nbsp;Matra Laut: 144 unit KRI, 2 kapal selam, 62 pesawat udara, 413 kendaraan tempur mariner.</li><li>Matra Udara: 211 pesawat, 17 radar, belum memiliki peluru kendali, dan 20 penangkis serangan udara</li></ul>&nbsp;Kemudian program dilaksanakan secara bertahap melalui pengadaan/pembelian dan optimalisasi produksi industri pertahanan dalam negeri, dengan pemenuhan target pada 2024. Terdapat tiga tahapan pemenuhan MEF, yaitu:<ol><li>Tahap I, dilaksanakan dari tahun 2010 hingga 2014, dengan pencapaian 54,97% dari target 57,24%.</li><li>Tahap II, dilaksanakan dari tahun 2015 hingga 2019, dengan pencapaian 63,19% dari target 75,54%</li><li>Tahap III (target pemenuhan 100%), dilaksanakan dari tahun 2020 hingga 2024.</li></ol> Berdasarkan data Ditjen Kuathan Kemhan tahun 2018, pemenuhan jumlah alutsista di setiap matra pada Tahap I (hingga 2014) adalah:<ul><li>Matra Darat: 64,89% (613.043 senjata ringan, 1.144 meriam/roket/rudal, 1.641 kendaraan tempur, 104 pesawat terbang).</li><li>Matra Laut: 55,55% (146 unit KRI, 2 kapal selam, 72 pesawat udara, 440 kendaraan tempur marinir).</li><li>Matra Udara: 43,97% (261 pesawat, 20 radar, belum memiliki peluru kendali, 24 penangkis serangan udara).</li></ul>&nbsp;Sedangkan pemenuhan pada tahap II (hingga 2019) adalah:<ul><li>Matra Darat: 68,72% (649.062 senjata ringan, 1.371 meriam/roket/rudal, 2.000 kendaraan tempur, 121 pesawat terbang).</li><li>Matra Laut: 68,72% (161 unit KRI, 4 kapal selam, 85 pesawat udara, 503 kendaraan tempur marinir)</li><li>Matra Udara: 44,40% (267 pesawat, 20 radar, belum memiliki peluru kendali, 24 penangkis serangan udara).</li></ul>&nbsp;Dikutip dari Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2021 bahwa jumlah alutsista pada masing-masing matra yang ditargetkan pada akhir tahap III (2024) adalah:<ul><li>Matra Darat: 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur, 224 pesawat terbang.</li><li>Matra Laut: 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara, 978 kendaraan tempur marinir.</li><li>Matra Udara: 344 pesawat, 32 radar, 72 peluru kendali, 64 penangkis serangan udara.</li></ul>&nbsp;Berdasarkan “Analisis Ringkas Cepat, Anggaran Pertahanan Indonesia, Pemenuhan Minimum Essential Force”, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretarian Jenderal DPR RI, 2020 menyebutkan bahwa angka di atas sebenarnya masih jauh untuk mendapatkan postur pertahanan yang ideal. Aspek fisik tiap matra TNI yang harus dipenuhi dalam postur ideal adalah sebagai berikut:<ul><li>Matra Darat: 783.462 senjata ringan, 2.162 meriam/roket/rudal, 4.858 kendaraan tempur, 1.224 pesawat terbang.</li><li>&nbsp;Matra Laut: 262 unit KRI, 12 kapal selam, 160 pesawat udara, 1.481 kendaraan tempur marinir.</li><li>&nbsp;Matra Udara: 469 pesawat, 32 radar, 96 rudal, dan 216 penangkis serangan udara</li></ul>&nbsp;Harapan dengan tercapainya pemenuhan MEF atau kekuatan pokok minimum, sistem pertahanan negara dapat lebih menjamin terjaganya&nbsp;kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia terhadap Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan (ATHG) baik dari dalam maupun luar negeri atau kawasan, serta semakin disegani oleh negara lain.Dengan demikian, matra darat selalu mendapat porsi yang lebih besar dibanding matra udara dan matra laut. Padahal jika melihat urgensi ATHG, laut dan udara justru merupakan garda terdepan dalam mempertahankan wilayah Indonesia yang merupakan sebagian besar adalah berupa lautan.&nbsp;Hal ini tidak pernah menjadi perhatian yang serius, atau setidaknya dipertentangkan oleh stakeholder terkait terhadap Kementerian Pertahanan. Sebagian besar anggota DPR RI, misalnya dalam rapat kerja tertutup bersama Komisi I yang hanya membahas besaran anggaran yang layak bagi Kemenhan tanpa merinci aspek teknis dan peruntukan modernisasi alutsista bagi matra yang akan mengampunya.&nbsp;Wakil Rakyat juga lebih senang membicarakan jenis barang dan membelinya dari mana. Anggota Komisi I&nbsp;DPR RI&nbsp;Syaifullah Tamliha&nbsp;mengatakan bahwa rencana kebutuhan anggaran sebesar US$124,9 miliar atau Rp1,7 kuadriliun guna membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) akan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, pinjaman sebesar US$12 miliar cair pada 2021 dan akan bertambah sekitar US$21 miliar pada 2022 mendatang. Pihaknya berharap alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang dibeli nantinya tetap memberikan keseimbangan terhadap produk-produk, baik dari Amerika bersama sekutunya maupun Rusia bersama sekutunya.&nbsp;"US$125 miliar itu tidak sekaligus. Tahun ini sudah ada US$12 miliar 2021, kalau enggak salah, 2022 ada tambahan sekitar US$21 miliar," kata Tamliha. Kementerian Pertahanan sebelumnya disebut akan melakukan pembelian sejumlah alpalhankam untuk memenuhi kebutuhan tiga matra TNI. Rencana ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Kemhan dan TNI tahun 2020-2024. Pemenuhan alpalhankam itu ditaksir memerlukan pendanaan sekitar US$124,9 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun. Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024. Dalam dokumen itu disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar Rp1,7 kuadriliun, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan mengajukan pinjaman ke luar negeri. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang. Kemhan tak menampik soal skema pinjaman yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Presiden terkait Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam&nbsp;itu. Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason, menyebut pembahasan skema utang itu memang ada, namun pihaknya memastikan pinjaman itu tak akan membebankan keuangan negara. "Memang ada, tapi dipastikan tidak akan beban keuangan negara, sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," kata Rodon seperti dikutip CNNIndonesia.com, Sabtu, (29/5/2021). Sementara itu, dinukil dari Buku II Nota Keuangan yang dirilis pada Senin (16/8/2021), alokasi anggaran kementerian di bawah Prabowo Subianto mengalami peningkatan sebesar 13,28 persen, dari Rp118,2 triliun pada outlook APBN 2021 menjadi Rp133,9 Triliun pada RAPBN 2022.&nbsp;“Dalam menjamin pelaksanaan program-program pembangunan nasional dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, diperlukan pula adanya dukungan dan prasyarat (kondisi perlu) diantaranya adanya kepastian hukum, terpenuhinya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan tewujudnya pertahanan negara," termaktub dalam dokumen tersebut.&nbsp;Mengacu pada APBN, Kementerian Pertahanan termasuk sebagai kementerian dengan anggaran belanja yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Pada 2021, Kemenhan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp 136,99 triliun. Angka ini merupakan belanja terbesar kedua setelah Kementerian PUPR.&nbsp;Namun, pagu belanja Kemenhan tidak semua dialokasikan untuk keperluan alutsista TNI. Kemenhan mengalokasikan pengadaan alutsista sebesar Rp 9,3 triliun. Lebih rinci, Kemenhan berencana melakukan modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan alutsista untuk TNI AD sebesar Rp 2,65 triliun, TNI AL Rp 3,75 triliun, dan TNI AU Rp 1,19 triliun.&nbsp;Lalu, berapa besar anggaran Kemenhan sejak dipimpin Prabowo Subianto? Lantas, berapa besar alokasi untuk perawatan dan perbaikan alutsista?&nbsp;Pada 2020, Kemenhan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp131,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Kemenhan merealisasikan anggaran belanja sebesar Rp117,9 triliun. Berdasarkan program kerja kementerian, mayoritas dana tersebut digunakan untuk tiga program, yakni program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp46,14 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut Rp12,62 triliun, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur&nbsp;Rp12,14 triliun.&nbsp;Sementara untuk program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp1,01 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp5,06 triliun, matra laut Rp2,77 triliun, dan matra udara Rp2,19 triliun.&nbsp;Pada 2019, Kementerian Keuangan menjatah Kemenhan sebesar Rp108,4 triliun. Kemenhan merealisasikan belanja senilai Rp115,35 triliun.Dari jumlah itu, Kemenhan mengalokasikan anggaran untuk program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp700 miliar, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp5,2 triliun, matra laut Rp3,63 triliun, dan matra udara Rp2,66 triliun.&nbsp;Kementerian Pertahanan menyebut Presiden Joko Widodo&nbsp;(Jokowi) telah setuju terhadap Peraturan Presiden terkait pengadaan&nbsp;alat utama sistem persenjataan&nbsp;(alutsista). Perpres ini nantinya akan menggunakan skema&nbsp;pinjaman asing atau luar negeri untuk memenuhinya.&nbsp;Draf Perpres ini beredar di kalangan media. Drafnya belum bernomor dan diberi nama Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan&nbsp;Tentara Nasional Indonesia&nbsp;2020-2024.&nbsp;Dijelaskan dalam Pasal 3 draf itu, Perencanaan Kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemenhan dan TNI untuk 5 (lima) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, mencapai USD 124 miliar atau setara dengan Rp 1.773 triliun.&nbsp;Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di tahun ini mengungkapkan bahwa anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB masih berada di angka 0,8%. Angka yang diungkapkan oleh Prabowo masih sejalan dengan&nbsp;data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) di tahun 2018, yang mengungkapkan anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB hanya mencapai 0,81%, bahkan kalah dibandingkan dengan negara tetangga lain, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Singapura.&nbsp;Dikutip dari kontan.co.id Selasa (23/11/2021), anggota Komisi I DPR RI Farhan menyatakan bahwa skema anggaran alutsista akan sesuai dengan paparan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas), yang postur anggarannya disesuaikan dengan kondisi pemulihan ekonomi nasional&nbsp;“Untuk tahun 2022 anggaran Kementerian Pertahanan akan sebesar Rp 133,9 triliun, karena di dalamnya ada lima unit organisasi, yakni Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.” ucap Farhan.&nbsp;Ada delapan anggaran dalam postur anggaran alutsista berdasarkan Peraturan Presiden No. 85 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, pertama adalah akan mengatur tentang pemenuhan minimum MEF mencapai 86%. Lalu, kontribusi industri pertahanan mencapai 50%, menurutnya kedua hal tersebut akan bernilai Rp 29,5 triliun.&nbsp;Selain itu, dalam PP tersebut pengadaan 23 jenis alat utama sistem persenjataan akan mencapai Rp 12,64 triliun, pemeliharaan dan perawatan 20 jenis alutsista senilai Rp 8,14 triliun, dan pembangunan lima sarana dan prasarana pertahanan dengan anggaran Rp 746,62 miliar.&nbsp;Kemudian, akan dianggarkan untuk pembangunan 25 jenis sarana dan pra sarana profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebanyak Rp 4,86 triliun, pembangunan satu sistem pertahanan siber pada tahun 2022 dengan anggaran Rp 38,72 miliar, dan pengadaan 5 jenis alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) industri pertahanan senilai Rp 3,14 triliun.&nbsp;Meskipun demikian, pembangunan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan untuk menjamin kedaulatan negara, keutuhan NKRI dan keselamatan segenap seluruh bangsa. Untuk mewujudkan kekuatan pertahanan negara yang ideal, pemerintah melaksanakan program pemenuhan Minimum Essential Force (MEF).&nbsp;Dikutip dari laman kemhan.go.id menyebutkan bahwa Minimum Essential Force (MEF) merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010.&nbsp;Sedangkan pada Tahun 2009 telah dirumuskan Strategic Defence Review (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara. Kepentingan utama kebijakan penyelarasan MEF adalah untuk mengoreksi terhadap faktor perencanaan, mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan dan tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara sesuai dengan tataran kewenangan. (*)