Berita Gerak

Kekerasan Pada Perempuan Pembela HAM

“Perempuan menjadi salah satu subjek yang menentukan keberlangsungan pembela HAM. Identitas perempuan juga menjadi titik lemah yang menjadikannya lebih rentan terhadap kekerasan. Namun seakan hal tersebut luput dari perhatian bersama termasuk negara.” Perlawanan perempuan dalam isu HAM masih kurang publikasi, termasuk kekerasan yang didapatkan sebagai buah pembelaan haknya sebagai manusia. Pada hakikatnya, manusia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun hak tersebut belum merata dirasakan oleh masyarakat di tanah air yang sudah merdeka selama 76 tahun ini. Baru-baru ini aksi mama-mama di Desa Rendu Butowe, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi viral. Pasalnya penolakan pengukuran lahan untuk Pembangunan Bendungan Mbay Lambo ini diwarnai aksi bertelanjang dada yang dilakukan para mama. Aksi itu dilakukan usai negosiasi yang tidak menemui kesepakatan antara para pendemo dengan aparat. "Karena tidak adanya titik temu, anggota melakukan pembongkaran pagar dan mendapatkan perlawanan dari masyarakat di antaranya berupa aksi melepaskan pakaian dari ibu-ibu," kata Rishian, Kabid Humas Polda NTT pada Kamis (9/12/2021). Aksi serupa juga pernah terjadi dalam penolakan pabrik semen yang dilakukan masyarakat Kendeng Jawa Tengah oleh para petani perempuan beberapa waktu silam. Berbagai bentuk perjuangan tuntutan HAM oleh perempuan masih dibayang-bayangi kekerasan. Serangan fisik, psikis, verbal, seksual, digital, kriminalisasi, dan viktimisasi merupakan bentuk ancaman yang membayangi para pembela HAM, tak terkecuali perempuan. Lebih parah, ancaman menyasar pada tubuh dan identitas mereka sebagai perempuan. Lembaga Swadaya Masyarakat Oxfam mencatatkan bahwa aktivis perempuan memiliki kerentanan tambahan karena identitas perempuan mengarah pada tubuh, seksualitas atau identitas gendernya. Identitas gender ini lahir dari interaksi atau hierarki yang dibangun oleh lingkup adat atau identitas komunal tertentu. Data Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) periode September 2021 hingga Desember 2021, kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan didominasi sektor agraria dengan jumlah 7 kasus. Peringkat selanjutnya disusul sektor infrastuktur sebanyak 6 laporan. “Kekerasan yang didapat oleh pembela HAM didominasi oleh aparat kepolisian, TNI bahkan hakim yang mengkriminalisasi. Aparatur pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam kasus pembela HAM,” ungkap Villarian, peneliti ELSAM pada diskusi dan Peluncuran Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan, Kamis (23/12/2021).[INFOGRAFIS]Kriminalisasi dan kekerasan yang dialami para puan ini menjadi pelatuk berbagai organisasi dan aktivis HAM menuntut peran pemerintah serius dalam menanganinya. Sebelumnya, usulan pembuatan lembaga tanggap darurat kasus HAM telah diajukan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sejak era pemerintahan Megawati. Namun presiden ke lima itu tidak menyetujuinya. Usulan kembali dilayangkan pada periode Jokowi, tetapi hingga kini tidak menemukan titik kejelasan. Perempuan yang mendapat kekerasan termasuk saat menjadi pembela HAM hanya dapat melaporkan ke Komnas Perempuan dan beberapa Lembaga Bantuan Hukum. Nahas, berbagai laporan pun kerap menemui titik buntu yang berujung pada tidak tercapainya keadilan di hadapan hukum. Peran Komnas Perempuan hanya sampai pada: merujuk dan mengeluarkan surat rekomendasi untuk mempercepat penanganan korban atau memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Komisioner Mediasi Komnas HAM, Hairansyah, mengatakan bahwa saat ini lembaga yang ada hanya seperti pemadam kebakaran yang meredam saat api meluas. Kondisi pembela HAM semakin suram dan harusnya ada tindakan dari negara sendiri. Negara belum menjalankan kewajiban itu secara konstitusional dan bahkan belum ada wacana yang membahas hal tersebut. “Tindakan maju dari pemerintah belum ada dan belum terlihat sama sekali,” kata Hairansyah. Sebenarnya pemerintah sudah memiliki instrumen hukum untuk melindungi HAM bidang lingkungan hidup. Adapun aturan tersebut antara lain Undang-Undang (UU) No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Akan tetapi, aturan ini justru menjadi boomerang tersendiri bagi penegakan HAM. Pasalnya, oknum hakim malah menggunakan aturan ini untuk menyerang para pembela HAM. LSM pegiat isu pemberdayaan perempuan dan HAM kerap kali menekankan perlunya aturan yang jelas dan tidak kontradiktif agar aturan tidak disalahgunakan. Aturan ini seharusnya dapat diimplementasikan dengan jelas. Diharapkan penegakannya tidak berat sebelah, siapapun oknum yang mencederai hakikat dasarnya harus ditindak tanpa tebang pilih. Hal yang sama dengan kekerasan yang terjadi pada pembela HAM khususnya perempuan seharusnya bisa ditindaklanjuti sampai tuntas. Untuk menjembatani kontradiksi peraturan di atas, pegiat HAM meyakini bahwa jika negara ingin memenuhi hal tersebut, pengukuhan RUU TPKS dan RUU masyarakat adat diharapkan itu bisa terwujud secara paralel. Aktivis HAM, Astuti N Kilwouw mengatakan, “Harapan saya pada akhirnya adalah disahkannya RUU TPKS dan RUU Masyarakat Adat yang akan menjamin kami para perempuan pembela HAM yang masih terus berjuang,” pungkasnya dalam diskusi bertemakan Bertumpu pada Perempuan, Keluarga dan Komunitas, di hotel Mercure Cikini, Jakpus, Kamis (23/12/2021). (*) 

Pangkas SDM, Kecelakaan Transjakarta Tiap Hari Terjadi

Terdapat 502 kecelakan TransJakarta sepanjang Januari hingga Oktober 2021. Kecelakaan yang terus berulang ini diindikasikan belum ada implementasi manajeman evaluasi pada perusahaan moda transportasi ibu kota ini. Angka 502 sebagai catatan kecelakaan Transjakarta selama 10 bulan di tahun 2021, bukanlah angka yang wajar. Sejumlah pihak mengkritisi buruknya manajemen pengelola Transjakarta, walaupun itu tidak menjadi bagian kritis dalam layanan. Karena faktanya, layanan Transjakarta sudah makin masif. Hal tersebut diakui oleh Ketua Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ) Jan Oratmangun, dalam keterangan kepada media, tingginya kecelakaan Transjakarta sebagai raport merah layanan publik Ibu Kota. Permasalahan itu muncul karena orientasi perusahaan semakin mengejar profit, ketimbang sebagai layanan publik yang aman. “Ini dampak dari diberlakukannya berbagai kebijakan yang lebih mengutamakan profit oriented dibandingkan pemberdayaan sumber daya manusianya,” kata Jan, Selasa (7/12/2021). Poin kritis selanjutnya adalah fungsi kontrol Transjakarta sebagai regulator tidak berjalan dengan baik. Tadinya hal itu dilakukan petugas pengendali di setiap koridor atau rute dengan skema tiga orang petugas pengendali, tapi saat ini dikerucutkan hingga hanya satu orang di setiap koridor. Hal tersebut diindikasikan yang menjadi penyebab rendahnya pengawasan terhadap perilaku pramudi selama berada di koridor busway, dalam menerapakan standar pelayanan minimum (SPM) lemah. Hal inilah yang mendorong SPTJ meminta manajemen Transjakarta meningkatkan kualitas layanan sesuai SPM dengan menempatkan lagi petugas PLB di dalam bus. [INFOGRAFIS]Pihak manajemen Transjakarta tidak mengakui faktor penyabab ini, namun mereka tidak menyangkal bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2021 terhimpun angka kecelakaan mencapai 502 kasus. Dengan rincian kecelakaan paling banyak terjadi pada Januari 2021 yakni 75 kecelakaan. Pada bulan-bulan berikutnya, kecelakaan masing-masing terjadi sebanyak 63 kasus kecelakaan pada Februari; 72 kasus pada Maret; dan pada bulan April terdapat 55 kecelakaan. Pada bulan Mei, angka kecelakaan menurun menjadi 54 kasus; menjadi 48 kasus pada bulan Juni; pada Juli 44 kasus; Agustus 22 kasus; September 42 kasus, dan data terakhir yang dapat direkap pada Oktober terdapat 27 kasus. Kecelakaan Transjakarta paling banyak melibatkan bus milik operator PPD yakni 34 persen; disusul Mayasari 32 persen; Steady Safe 16 persen; Kopaja 13 persen; Transwadaya 3 persen; Pahala Kencana 1 persen; dan Bianglala 1 persen. Kecelakaan bus Transjakarta paling banyak melibatkan mobil pribadi 29 persen dan sepeda motor 28 persen. Adapun benda diam seperti separator, median, halte menyumbang 20 persen dari total Transjakarta; sesama bus Transjakarta sebanyak 11 persen; angkutan barang 6 persen; angkutan umum 4 persen; dan pejalan kaki 2 persen. Catatan Korps Lalu Lintas Polda Metro Jaya (PMJ) menyebut faktor utama kecelakaan adalah sopir (human error). Hal itu dikatakan Direktur Lantas PMJ Kombes Sambodo Purnomo Yogo dengan mengambil sampel 14 kecelakaan dalam dua bulan terakhir. Pengungkapan para sopir, mereka acapkali lalai dalam mengemudi lantaran mengantuk. Rerata para sopir ini beristirahat hanya dalam dua jam. “Jadwal piket kerja tidak teratur. Selain itu pandangan sopir terganggu karena masalah penerangan jalan,” jelas Sambodo. Sambodo merekomendasikan agar Transjakarta melakukan perbaikan dalam waktu operasional dan istirahat pramudi dan pengawasan di koridor. Rekomendasi tersebut bukan hanya analisis Sambodo selaku Direktur Lantas PMJ, namun sudah termuat dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Lebih rincinya, pada Bagian Ketiga Waktu Kerja yang mengatur setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Waktu kerja bagi sopir paling lama 8 jam sehari. Wajib istirahat setelah mengemudi selama 4 jam berturut-turut atau beristirahat paling singkat 30 menit. Dalam hal tertentu sopir dapat bekerja paling lama 12 jam sehari, termasuk waktu istirahat selama 1 jam,” kata Sambodo. Sementara dari sistem kerja TransJakarta, Sambodo melihat belum adanya apresiasi terhadap SDM. Ia menyarankan agar TransJakarta dapat mengayomi SDM di dalamnya dengan memberikan sanksi dan penghargaan dalam pengelolaan aspek keselamatan. “Ada penghargaan bagi sopir terbaik serta peninjauan terkait dengan permesinan, standar keselamatan hingga pembatas kecepatan, hingga tempat untuk istirahat sopir,” jelasnya.Kritik terhadap manajemen TransJakarta agar berbenah kembali tak hanya datang dari temuan penyelidikan kecelakaan oleh Ditlantas PMJ. Berbagai pemangku kebijakan di tingkat provinsi DKI Jakarta juga turut bersuara, menyebut angka kecelakaan yang tinggi pada TransJakarta sebagai potret buruk penyelenggaraan transportasi publik ibu kota. Gilbert Simanjuntak Anggota DPRD DKI Jakarta berkomentar, bahwa faktor penyebab kecelakaan harus diusut secara terbuka dan tuntas. “Apakah ada pemeliharaan bus yang dikurangi, apakah ada faktor manajemen sumber daya yang harus diperketat, termasuk tes narkoba rutin dan solusi ke depannya seperti apa. Pemprov DKI harus melakukan itu agar masyarakat mendapatkan ketenangan saat menikmati layanan publik. Anggarannya tidak sedikit, tidak kurang dari Rp 3 triliun setiap tahunnya dianggarkan,” pungkasnya. Tingginya angka biaya pelayanan publik moda bus ibu kota ini ternyata tidak mampu menekan tingginya angka kecelakaan. Jika dalam 10 bulan terakhir ada 502 kecelakaan, berarti setiap bulannya rerata terjadi kecelakaan sebanyak 50 kasus kecelakaan. Berarti, kecelakaan terjadi setiap hari sebanyak -paling tidak- sekali. Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan menyoroti buruknya pelayanan sebagai kesalahan pucuk pimpinan. “Tata kelola manajemen PT Transjakarta harus segera diperbaiki. Jika tidak, kepercayaan publik akan semakin tergerus. Bila perlu, seluruh jajaran direksi diganti agar ada perbaikan manajemen layanan bus transjakarta,” kata dia, Minggu (30/10/2021). Sementara itu, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono merekomendasikan PT TransJakarta agar membuat “Driver Resource Management” untuk memperbaiki tata kelola pramudi bus. Hasil rekomendasi itu nantinya juga akan berpengaruh pada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pramudi TransJakarta.Sebelumnya, Direktur Operasional PT Transjakarta Prasetia Budi, mengatakan akan menjamin adanya evaluasi kecelakaan yang terjadi. “Kami akan memperketat lagi kegiatan evaluasi dan pembinaan kepada operator. Hal ini sebagai salah satu langkah dan upaya yang kami lakukan, sesuai arahan Pak Gubernur untuk meminimalisir kejadian seperti ini tidak terulang kembali ke depannya,” singkat Prasetia. (*)

Modernisasi Alutsista di Era Menhan Prabowo Subianto

Kementerian Pertahanan kembali mendapat alokasi anggaran jumbo pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang dipimpin Menteri Prabowo Subianto sebesar Rp 133,92 triliun. Meskipun demikian, jika melihat dokumen perencanaan Minimum Essential Force (MEF), anggaran sebesar itu masih belum dianggap layak memenuhi postur ideal kekuatan pertahanan. Bagaimana siasat Prabowo Subianto menulis rincian belanja yang berbatas anggaran dihadapkan pada kebutuhan standar yang belum tercukupi untuk industri pertahanan NKRI? Berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (2019), anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB pada periode 2009-2018 masih di bawah 1 persen dari PDB, atau masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN. Berdasarkan data BPS, menggunakan PDB atas dasar harga berlaku 2019 adalah sebesar Rp15.833,9 triliun. Artinya, di tahun 2019 alokasi anggaran pertahanan hanya sebesar 0,68 persen terhadap PDB. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2015 - 2019 disebutkan bahwa terdapat target untuk dapat menaikkan anggaran pertahanan menjadi sebesar 1,5 persen dari PDB. Namun hingga saat ini masih belum dapat tercapai. Dalam berbagai kesempatan, mantan jenderal kopassus tersebut mengutarakan bahwa negara kaya tanpa pertahanan yang kuat, negara tersebut akan diinjak-injak oleh bangsa lain. “Bangsa itu akan didikte oleh bangsa lain, kekayaannya akan dirampas oleh bangsa lain,” ucap Prabowo seperti dikutip dari suara.com, Selasa, (7/12/2021). Jika melihat trek pemenuhan MEF secara bertahap yang berlangsung sejak tahun 2010 hingga target pada 2024, kekurangan postur ideal kekuatan pertahanan Indonesia masih jauh dari harapan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.[INFOGRAFIS] Sebelum program tersebut berjalan, kekuatan pertahanan Indonesia baru mencapai 41,92% dari seharusnya, dengan rincian jumlah alutsista TNI di setiap matra adalah sebagai berikut:Matra Darat: 92.115 senjata ringan, 962 meriam/roket/rudal, 1.321 kendaraan tempur, 67 pesawat terbang. Matra Laut: 144 unit KRI, 2 kapal selam, 62 pesawat udara, 413 kendaraan tempur mariner.Matra Udara: 211 pesawat, 17 radar, belum memiliki peluru kendali, dan 20 penangkis serangan udara Kemudian program dilaksanakan secara bertahap melalui pengadaan/pembelian dan optimalisasi produksi industri pertahanan dalam negeri, dengan pemenuhan target pada 2024. Terdapat tiga tahapan pemenuhan MEF, yaitu:Tahap I, dilaksanakan dari tahun 2010 hingga 2014, dengan pencapaian 54,97% dari target 57,24%.Tahap II, dilaksanakan dari tahun 2015 hingga 2019, dengan pencapaian 63,19% dari target 75,54%Tahap III (target pemenuhan 100%), dilaksanakan dari tahun 2020 hingga 2024.Berdasarkan data Ditjen Kuathan Kemhan tahun 2018, pemenuhan jumlah alutsista di setiap matra pada Tahap I (hingga 2014) adalah:Matra Darat: 64,89% (613.043 senjata ringan, 1.144 meriam/roket/rudal, 1.641 kendaraan tempur, 104 pesawat terbang).Matra Laut: 55,55% (146 unit KRI, 2 kapal selam, 72 pesawat udara, 440 kendaraan tempur marinir).Matra Udara: 43,97% (261 pesawat, 20 radar, belum memiliki peluru kendali, 24 penangkis serangan udara). Sedangkan pemenuhan pada tahap II (hingga 2019) adalah:Matra Darat: 68,72% (649.062 senjata ringan, 1.371 meriam/roket/rudal, 2.000 kendaraan tempur, 121 pesawat terbang).Matra Laut: 68,72% (161 unit KRI, 4 kapal selam, 85 pesawat udara, 503 kendaraan tempur marinir)Matra Udara: 44,40% (267 pesawat, 20 radar, belum memiliki peluru kendali, 24 penangkis serangan udara). Dikutip dari Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2021 bahwa jumlah alutsista pada masing-masing matra yang ditargetkan pada akhir tahap III (2024) adalah:Matra Darat: 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur, 224 pesawat terbang.Matra Laut: 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara, 978 kendaraan tempur marinir.Matra Udara: 344 pesawat, 32 radar, 72 peluru kendali, 64 penangkis serangan udara. Berdasarkan “Analisis Ringkas Cepat, Anggaran Pertahanan Indonesia, Pemenuhan Minimum Essential Force”, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretarian Jenderal DPR RI, 2020 menyebutkan bahwa angka di atas sebenarnya masih jauh untuk mendapatkan postur pertahanan yang ideal. Aspek fisik tiap matra TNI yang harus dipenuhi dalam postur ideal adalah sebagai berikut:Matra Darat: 783.462 senjata ringan, 2.162 meriam/roket/rudal, 4.858 kendaraan tempur, 1.224 pesawat terbang. Matra Laut: 262 unit KRI, 12 kapal selam, 160 pesawat udara, 1.481 kendaraan tempur marinir. Matra Udara: 469 pesawat, 32 radar, 96 rudal, dan 216 penangkis serangan udara Harapan dengan tercapainya pemenuhan MEF atau kekuatan pokok minimum, sistem pertahanan negara dapat lebih menjamin terjaganya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia terhadap Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan (ATHG) baik dari dalam maupun luar negeri atau kawasan, serta semakin disegani oleh negara lain.Dengan demikian, matra darat selalu mendapat porsi yang lebih besar dibanding matra udara dan matra laut. Padahal jika melihat urgensi ATHG, laut dan udara justru merupakan garda terdepan dalam mempertahankan wilayah Indonesia yang merupakan sebagian besar adalah berupa lautan. Hal ini tidak pernah menjadi perhatian yang serius, atau setidaknya dipertentangkan oleh stakeholder terkait terhadap Kementerian Pertahanan. Sebagian besar anggota DPR RI, misalnya dalam rapat kerja tertutup bersama Komisi I yang hanya membahas besaran anggaran yang layak bagi Kemenhan tanpa merinci aspek teknis dan peruntukan modernisasi alutsista bagi matra yang akan mengampunya. Wakil Rakyat juga lebih senang membicarakan jenis barang dan membelinya dari mana. Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa rencana kebutuhan anggaran sebesar US$124,9 miliar atau Rp1,7 kuadriliun guna membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) akan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, pinjaman sebesar US$12 miliar cair pada 2021 dan akan bertambah sekitar US$21 miliar pada 2022 mendatang. Pihaknya berharap alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang dibeli nantinya tetap memberikan keseimbangan terhadap produk-produk, baik dari Amerika bersama sekutunya maupun Rusia bersama sekutunya. "US$125 miliar itu tidak sekaligus. Tahun ini sudah ada US$12 miliar 2021, kalau enggak salah, 2022 ada tambahan sekitar US$21 miliar," kata Tamliha.Kementerian Pertahanan sebelumnya disebut akan melakukan pembelian sejumlah alpalhankam untuk memenuhi kebutuhan tiga matra TNI.Rencana ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Kemhan dan TNI tahun 2020-2024. Pemenuhan alpalhankam itu ditaksir memerlukan pendanaan sekitar US$124,9 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun.Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024. Dalam dokumen itu disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar Rp1,7 kuadriliun, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan mengajukan pinjaman ke luar negeri. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang.Kemhan tak menampik soal skema pinjaman yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Presiden terkait Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam itu.Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason, menyebut pembahasan skema utang itu memang ada, namun pihaknya memastikan pinjaman itu tak akan membebankan keuangan negara."Memang ada, tapi dipastikan tidak akan beban keuangan negara, sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," kata Rodon seperti dikutip CNNIndonesia.com, Sabtu, (29/5/2021).Sementara itu, dinukil dari Buku II Nota Keuangan yang dirilis pada Senin (16/8/2021), alokasi anggaran kementerian di bawah Prabowo Subianto mengalami peningkatan sebesar 13,28 persen, dari Rp118,2 triliun pada outlook APBN 2021 menjadi Rp133,9 Triliun pada RAPBN 2022. “Dalam menjamin pelaksanaan program-program pembangunan nasional dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, diperlukan pula adanya dukungan dan prasyarat (kondisi perlu) diantaranya adanya kepastian hukum, terpenuhinya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan tewujudnya pertahanan negara," termaktub dalam dokumen tersebut. Mengacu pada APBN, Kementerian Pertahanan termasuk sebagai kementerian dengan anggaran belanja yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Pada 2021, Kemenhan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp 136,99 triliun. Angka ini merupakan belanja terbesar kedua setelah Kementerian PUPR. Namun, pagu belanja Kemenhan tidak semua dialokasikan untuk keperluan alutsista TNI. Kemenhan mengalokasikan pengadaan alutsista sebesar Rp 9,3 triliun. Lebih rinci, Kemenhan berencana melakukan modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan alutsista untuk TNI AD sebesar Rp 2,65 triliun, TNI AL Rp 3,75 triliun, dan TNI AU Rp 1,19 triliun. Lalu, berapa besar anggaran Kemenhan sejak dipimpin Prabowo Subianto? Lantas, berapa besar alokasi untuk perawatan dan perbaikan alutsista? Pada 2020, Kemenhan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp131,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Kemenhan merealisasikan anggaran belanja sebesar Rp117,9 triliun. Berdasarkan program kerja kementerian, mayoritas dana tersebut digunakan untuk tiga program, yakni program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp46,14 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut Rp12,62 triliun, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp12,14 triliun. Sementara untuk program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp1,01 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp5,06 triliun, matra laut Rp2,77 triliun, dan matra udara Rp2,19 triliun. Pada 2019, Kementerian Keuangan menjatah Kemenhan sebesar Rp108,4 triliun. Kemenhan merealisasikan belanja senilai Rp115,35 triliun.Dari jumlah itu, Kemenhan mengalokasikan anggaran untuk program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp700 miliar, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp5,2 triliun, matra laut Rp3,63 triliun, dan matra udara Rp2,66 triliun. Kementerian Pertahanan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah setuju terhadap Peraturan Presiden terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Perpres ini nantinya akan menggunakan skema pinjaman asing atau luar negeri untuk memenuhinya. Draf Perpres ini beredar di kalangan media. Drafnya belum bernomor dan diberi nama Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024. Dijelaskan dalam Pasal 3 draf itu, Perencanaan Kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemenhan dan TNI untuk 5 (lima) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, mencapai USD 124 miliar atau setara dengan Rp 1.773 triliun. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di tahun ini mengungkapkan bahwa anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB masih berada di angka 0,8%. Angka yang diungkapkan oleh Prabowo masih sejalan dengan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) di tahun 2018, yang mengungkapkan anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB hanya mencapai 0,81%, bahkan kalah dibandingkan dengan negara tetangga lain, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Singapura. Dikutip dari kontan.co.id Selasa (23/11/2021), anggota Komisi I DPR RI Farhan menyatakan bahwa skema anggaran alutsista akan sesuai dengan paparan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas), yang postur anggarannya disesuaikan dengan kondisi pemulihan ekonomi nasional “Untuk tahun 2022 anggaran Kementerian Pertahanan akan sebesar Rp 133,9 triliun, karena di dalamnya ada lima unit organisasi, yakni Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.” ucap Farhan. Ada delapan anggaran dalam postur anggaran alutsista berdasarkan Peraturan Presiden No. 85 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, pertama adalah akan mengatur tentang pemenuhan minimum MEF mencapai 86%. Lalu, kontribusi industri pertahanan mencapai 50%, menurutnya kedua hal tersebut akan bernilai Rp 29,5 triliun. Selain itu, dalam PP tersebut pengadaan 23 jenis alat utama sistem persenjataan akan mencapai Rp 12,64 triliun, pemeliharaan dan perawatan 20 jenis alutsista senilai Rp 8,14 triliun, dan pembangunan lima sarana dan prasarana pertahanan dengan anggaran Rp 746,62 miliar. Kemudian, akan dianggarkan untuk pembangunan 25 jenis sarana dan pra sarana profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebanyak Rp 4,86 triliun, pembangunan satu sistem pertahanan siber pada tahun 2022 dengan anggaran Rp 38,72 miliar, dan pengadaan 5 jenis alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) industri pertahanan senilai Rp 3,14 triliun. Meskipun demikian, pembangunan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan untuk menjamin kedaulatan negara, keutuhan NKRI dan keselamatan segenap seluruh bangsa. Untuk mewujudkan kekuatan pertahanan negara yang ideal, pemerintah melaksanakan program pemenuhan Minimum Essential Force (MEF). Dikutip dari laman kemhan.go.id menyebutkan bahwa Minimum Essential Force (MEF) merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Sedangkan pada Tahun 2009 telah dirumuskan Strategic Defence Review (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara. Kepentingan utama kebijakan penyelarasan MEF adalah untuk mengoreksi terhadap faktor perencanaan, mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan dan tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara sesuai dengan tataran kewenangan. (*)

Dejavu di Afghanistan

“Afghanistan mengklaim akan menekan produksi opium. Itu dianggap mustahil, jika dicocokan dengan kontribusi opium terhadap perekonomian pemerintah Taliban di era tahun 1980-an. Koar-koar Taliban hanya akal-akalan politis di masa tanam, diperkirakan opium yang dihasilkan tanaman ephedera itu bakal panen di pertengahan 2023.”  Papaver somniferum, atau kerap disebut Poppy adalah tumbuhan berbunga idaman para pecandu. Selain enak dipandang, Poppy menyimpan sejuta fantasi bagi para penikmatnya. Poppy yang juga akrab disapa opium mengandung bahan penting dalam pembuatan heroin. Getah yang dihasilkan dari bunga opium mengandung morfin, yang tak lain dan tak bukan merupakan bahan utama heroin. Bicara perkara Opium, tak lepas dari Afghanistan yang saat ini berhasil kembali dikuasai oleh Taliban. Bagaimana tidak, salah satu negara Timur Tengah tersebut tercatat sebagai pemasok terbesar opium untuk dunia sebanyak 80 persen. Berabad-abad lalu, Poppy memang sudah ditanam di Afghanistan untuk konsumsi lokal. Para sejarawan mengklaim Jenghis Khan, penakluk dari Mongol pada abad ke 13 adalah sosok yang pertama kali memperkenalkan tanaman itu di sana. Iklim geografis yang dimiliki Afghanistan memang cocok untuk budidaya Poppy. Tanaman ini dapat tumbuh subur di lahan kering dengan sistem irigasi tadah hujan. Singkat cerita, pada 1979 Unisoviet lakukan invasi ke Afghanistan. Alhasil kelompok pemberontak pejuang Afghanistan pun lahir. Kala itu para pemberontak mendapat dukungan dana dari Amerika Serikat untuk memerangi Unisoviet. Selain Amerika, bisnis Opium yang menjanjikan juga jadi modal perang bagi para pemberontak. 1989 Soviet pun mundur dari Afghanistan. Amerika tak lagi kucurkan dananya ke negeri Opium tersebut. Opium jadi jalan terbaik yang tak bisa disangkal, cara mudah dapatkan uang untuk bertahan di fase perebutan kekuasaan faksi-faksi pemberontak yang membuat Afghanistan porak poranda. 1996, Taliban berhasil merebut Afghanistan. Produksi opium mencapai rekor tertingginya pada 1999 dengan jumlah 4.600 ton per tahun. Pemerintahan Taliban saat itu melegalkan masyarakatnya untuk memproduksi opium dengan pajak 10 persen. Lewat pajak tersebut, Taliban mampu meraup USD9 juta untuk mendanai militer dan membentuk pemerintahan. Satu tahun kemudian, petinggi Taliban saat itu, Mullah Omar melarang warganya menanam Opium. Menurutnya hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut ternyata salah satu langkah diplomatis Internasional Mullah demi mendapat dukungan dari negara lain. United Nations Office on Drugs and Crime, Badan PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan akhirnya menjanjikan bantuan kemanusiaan untuk setiap ladang Opium yang berhasil dikontrol. Alhasil, pada tahun 2000 produksi Opium di Afghanistan menurun drastis. Kasus Osama Bin Laden 2001, Amerika akhirnya menginvansi Afghanistan. Taliban pun tersingkirkan dari kekuasan. Guna mendongkrak laju ekonomi, serta asupan dana perang melawan Amerika. Taliban akhirnya kembali menanam Opium. Tak hanya menanam, pihaknya juga mengolah opium hingga jadi heroin. Hal ini membuat Taliban menjadi produsen opium dan heroin terbesar di dunia selama dua dekade. Jurnalis detik.com sempat menulis keterangan primer dari sumber di Afghanistan yang terlibat dalam perdagangan narkotika di Afghanistan bercerita, sekitar 3.000 kilogram sabu sekarang diproduksi di lebih dari 500 "pabrik darurat" setiap hari. Tempat produksi itu berada di sebuah distrik terpencil di barat daya Afghanistan. Distrik itu dikenal sebagai wilayah penghasil narkotika. [INFOGRAFIS]Pertengahan Agustus lalu, Taliban kembali menduduki Kota Kabul dan merebut istana kepresidenan setelah sebulan lebih bertempur. Afghanistan kini kembali dibawah kuasa Taliban. Hal tersebut membuat komunitas internasional menarik dukungan mereka. Alhasil ekonomi Afghanistan runtuh. Namun pernyataan kontroversional keluar dari pimpinan Taliban. Beberapa hari setelah merebut kekuasaan Afghanistan, pimpinan Taliban berkata akan melarang penanaman opium. Dejavu, nampaknya Taliban kali ini sedang melancarkan strategi yang sama pada saat kepemimpinan Mullah Omar tahun 2000 lalu. Dengan harapan mendapat dukungan Internasional, Taliban rela memangkas sumber keuangannya selama ini. Dukungan internasional dianggap penting bagi Taliban guna mencegah oposisi serta mencegah pemberontakan dari Faksi anti Taliban. Tantangannya, jika opium benar-benar diharamkan, Taliban jelas akan kesulitan dalam ekonomi. Terlebih lagi, sumber daya minyak di Afghanistan kini sudah tidak dapat diandalkan selepas hengkangnya tentara Amerika. Negara-negara seperti Indonesia, China, dan Palestina menjadi harapan Taliban memperkuat kedaulatannya. Lewat wawancara ekslusif Juru Bicara Taliban Suhail Shaheen bersama jurnalis Narasi TV, Suhail menjelaskan semangat warga Indonesia ciptakan kedamaian di Afghanistan menjadi pintu masuk hubungan itu terwujud. “Kami ingin memiliki hubungan yang baik dengan negara Islam yang besar ini (Indonesia) dan berharap mereka berpartisipasi dalam rekontruksi, dan membangun kembali Afghanistan” jelas Suhail. Ia mengklaim sudah melakukan hubungan diplomasi dengan Indonesia, “Kami berharap, kami memiliki harapan besar dari Indonesia sebagai saudara seiman dan negara islam yang hebat,” jelas Suhail. Selain Indonesia, China tentu saja menjadi target Taliban diplomasi pemerintahan baru Afghanistan. Sebagai investor terbesar di Asia Tenggara, China diharapkan dapat menjadi tonggak perekonomian Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban. “Kami memiliki hubungan dengan China. China adalah negara tetangga yang baik bagi Afghanistan. Kami akan melihat peran mereka dalam membangun kembali Afghanistan,” tambah Suhail. Pengakuan Suhail cukup menjelaskan sebuah potret mesra Menteri Luar Negeri China Wang Yi dengan pimpinan Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar. Foto itu diambil di Tianjin, China pada 28 Juli 2021, atau beberapa waktu sebelum Taliban menguasai pemerintahan Ashraf Ghani, pemerintahan Republik Afghanistan sebelumnya.Potret itu menjadi muatan politik tingkat tinggi, bukan semata-mata Taliban mengambil alih pemerintahan yang sah kala itu, tetapi menandakan pergeseran patron politik Afghanistan dari AS ke China.China sendiri memiliki agenda penting dengan Afghanistan. Sudah hampir satu dekade, pemerintahan Xi Jinping mengembangkan China Pakistan Economic Corridor (CPEC) di Pakistan, yang dianggap sebagai pendukung utama Taliban. Hal ini pula yang membuat pemerintahan Ashraf Ghani dan India memusuhi China dan Pakistan. Jika Afghanistan melalui pemerintahan Taliban bisa dianeksasi, hal mudah bagi Cina untuk melanjutkan OBOR/BRI yang terintegrasi dari Pakistan ke Afghanistan dan/atau membuka cabang ke jalur Asia Tengah melalui Uzbekistan dan Tajikistan serta Iran.China dan Afghanistan memiliki sikap politik internasional yang sama. Memerangi Amerika Serikat. Harusnya peluang itu cukup besar. Namun, keputusan melarang opium di Taliban menuai kontroversi. Para petani miskin di sana merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut. Beberapa pedagang opium berkata, Taliban sebenarnya dapat secara efektif memberlakukan larangan opium. Walau begitu, banyak pedagang skeptis pada opsi itu. "Taliban telah mencapai apa yang mereka miliki berkat opium," kata seorang petani dengan nada marah di hadapan Jurnalis BBC. Di beberapa wilayah Afghanistan, industri narkotika sangat mempengaruhi perekonomian lokal. "Tak satu pun dari kami akan membiarkan Taliban melarang opium kecuali komunitas internasional membantu rakyat Afghanistan. Kalau tidak, kami akan kelaparan dan tidak akan bisa menafkahi keluarga," ujarnya. Gandum Rez, sebuah desa terpencil di Helmand, hanya dapat dicapai melalui jalur berkerikil. Namun daerah itu berada di peta perdagangan heroin global. Sejumlah besar kios pasar dikhususkan untuk penjualan opium, desa ini juga memiliki beberapa lokasi pabrik, masing-masing mempekerjakan 60 hingga 70 orang. Pabrik-pabrik itu mengolah opium menjadi heroin. Zat adiktif itu kemudian diselundupkan ke Pakistan dan Iran, kemudian terus bergerak ke seluruh dunia, termasuk Eropa. Menurut salah satu sumber lokal, satu kilogram heroin untuk ekspor dijual dengan harga sekitar 210.000 rupee Pakistan (sekitar Rp17 juta). Pemberantasan opium oleh Taliban pada dasarnya tidak punya komitmen. Saat ini Taliban masih mengizinkan pabrik sabu beroperasi. Hal itu dikemukakan David Mansfield, pakar perdagangan narkotik Afghanistan. Dengan memanfaatkan citra satelit, ia justru melacak adanya pertumbuhan produksi shabu di Afghanistan.Mansfield mengatakan, larangan ephedra muncul pada saat panen produksi sabu telah dikumpulkan. "Jadi dampak sebenarnya tidak akan terasa sampai Juli tahun depan (2023-RED) pada jadwal panen ephedra berikutnya," pungkas Mansfield. (*)

Kecolongan Agen Rahasia Iran

 “Hampir sepuluh tahun agen rahasia Iran melenggang keluar-masuk negeri ini. Penguatan fungsi intelijen dan imigrasi harus diperhatikan. Mengawali itu, Indonesia mestinya perlu ambil tindakan tegas dalam hubungan diplomatik dengan Iran.”  JAKARTA – Sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu pasti terjatuh juga. Peribaratan itu cocok untuk menggambarkan Ghassem Saberi Gilchalan. Warga Negara Asing (WNA) asal Iran yang diduga berprofesi agen rahasia. Hampir selama sepuluh tahun ini ia bebas melenggang ke Indonesia, lolos dari pengamanan barikade kontra intelijen dalam negeri. Kejadian itu bermula pada Kamis, 27 Mei 2021, tim SatReskrim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta melakukan pengecekan history tiket di Qatar Airways dan didapati Ghassem merubah tiket kepulangan dari semula 18 Juli 2021 menjadi 27 Mei 2021. Sekitar pukul 18.00 WIB, ia ditangkap di Area Keberangkatan Terminal 3 Internasional Soekarno Hatta. Saat penangkapan, polisi menemui 3 Paspor. Masing-masing dari 2 paspor tersebut memiliki negara origin Bulgaria dan 1 paspor lainnya bernegara origin Iran. Pihak kepolisian menerangkan bahwa dari hasil interogasi, Ghassem mengakui telah menggunakan 2 paspor palsu Bulgaria bernomor 382509836 dan 366391997 untuk masuk ke wilayah Indonesia pada Rabu 19 Mei 2021 dalam penerbangan Qatar Airways QR956 Doha-Jakarta. Petugas mencurigai Ghassem lantaran membawa telepon genggam lebih dari satu. "Saya punya teman di beberapa negara, saya harus menyimpan nomor-nomornya," kata Ghassem ditirukan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Rezha Rahandhi, September, Rabu (9/12/21). Setelah penyelidikan lebih lanjut, barulah diketahui bahwa Ghassem merupakan warga negara asal Iran sebagaimana tertulis di Paspornya bernomor E4742639 yang dibawanya saat penangkapan. Paspor itu dibuat pada tanggal 29 Oktober 2018 dan akan habis masa kadaluarsa tertanggal 29 Oktober 2023. Setalah 2 bulan tertangkap, pada 28 Juli 2021 Ghassem diadili di Pengadilan Negeri Tangerang (PN Tangerang) dengan Vonis hukuman pidana 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan atas kepemilikan dokumen palsu. Untuk menguatkan apa yang telah dijatuhkan oleh PN Tangerang, Mahkamah Agung mengeluarkan Direktori Putusan pada 12 November 2021. Gerak-gerik Ghassem layaknya Sacha Baron Cohen yang berperan sebagai intel Israel Mossad Eli Cohen di Film The Spy yang tayang di Netflix. Membawa sejumlah uang asing setara Rp140 juta, serta ditemukan 11 telpon seluler, satu tablet, satu pemutar musik, dua modem serta beberapa kartu SIM lokal dan luar negeri. Dari 11 ponsel, tiga perangkat di antaranya hanya bisa dipakai untuk melakukan panggilan telepon dan berkirim pesan saja. Delapan lainnya bermerk Nokia 3310, dan 8110. Sisanya telepon pintar seperti iPhone 5, iPhone 6, Iphone 6 Plus, iPhone 11 dan terakhir Huawei Y5. Seperti tertulis di dalam putusan direktori MA. Catatan imigrasi, Ghassem masuk-keluar Indonesia selama 30 kali dalam 9 tahun terakhir. “Pada 2012-2021 menggunakan paspor Iran dan Bulgaria. Paspor Iran digunakan pada 2012 dan 2019 hanya untuk perjalanan dari dan ke negaranya. Sementara 2 Paspor Bulgaria digunakan untuk masuk ke Indonesia sepanjang 2013-2018 transit dari Malaysia, Singapura Thailand dan Australia,” ujar pihak imigrasi yang tidak ingin disebutkan namanya, dikutip dari pemberitaan Kompas, Sabtu (11/12/2021). Kecolongan invasi agen spionase ke dalam suatu negara mengindikasikan adanya titik lemah keamanan nasional suatu negara. Pada masa perang dingin, masalah ini begitu menyeramkan bagi suatu masyarakat. Pengamat Intelijen dan Terorisme Al-Chaidar menjelaskan kepada Kuatbaca.com, bahwa potensi rahasia yang bocor merupakan ‘kulik-kulik’ rahasia militer dan potensi penduduk seperti mapping para tokoh nasional serta mapping pertambangan yang dimiliki Indonesia. DI era sekarang, invasi spionase mungkin jauh dari kata pendudukan wilayah. Tetapi, informasi dalam negeri yang bocor keluar akan berdampak langsung terhadap isu-isu riil yang akan mengganggu stabilitas keamanan nasional. “Termasuk di dalamnya titik-titik rawan bencana,” ungkapnya, Selasa (14/12/2021). Menurut Dosen Universitas Malikussaleh Lhokseumawe ini, indikasi kebocoran lainnya ialah masalah yang mengganggu potensi penduduk. Khususnya, jika spionase ini datang dari Iran, maka identik dengan isu agama syiah. Dalam satu tahun terakhir bara konflik Sunni-Syiah memang menggejala. Di Afghanistan, setelah ISIS berhasil melakukan pendudukan terhadap pemerintahan, terjadi bom bunuh diri di masjid beraliran Syiah yang menewaskan 47 orang di bulan Oktober lalu. Sedangkan di Indonesia, Syiah menjadi kambing hitam dalam kasus Herry Wirawan, ustadz yang mencabuli 20 santriwatinya. Iran merupakan negara yang cukup fasis dalam soal keyakinan, karena mayoritas negaranya Muslim beraliran Syiah. “Potensi penduduk, dalam kaitan ini khususnya dalam penyebaran agama syiah yang penganutnya sudah banyak di Indonesia. Ini menjadi isu yang sangat krusial untuk menjadi target invasi Iran dalam ‘menyerang’ Indonesia dari sisi stabilitas negara,” jelasnya.[INFOGRAFIS]Gempuran spionase asing ke Indonesia memang merupakan isu yang tak akan habis. Berdasarkan data rekapan sejarah Indoensia, hal ini sudah terjadi sejak era pemerintahan Belanda. Tidak lain dan bukan, upaya melakukan dominasi terhadap wilayah Nusantara merupakan hal yang strategis dalam pandangan negara lain, termasuk di dalamnya Belanda yang ingin mempertahankan status quo di Nusantara. Belanda yang kala itu telah mengeluarkan anggaran perang sangat besar, dan tentu saja banyak tentaranya, mendorong Belanda mengutus seorang orientalis bernama Christiaan Snouck Hugronje dalam perang perjuangan Aceh yang berlangsung lama, dalam kurun waktu 1873 hingga 1904. Ia menyamar sebagai Abdul Ghaffar lalu akrab disapa Gopur. Ia tiba di Aceh pada 6 Juli 1891 setelah wafatnya pemimpin gerilya Aceh Teungku Chik di Tiro (1836-1891). Ia tinggal di sana hanya sampai Februari 1892. Gopur pulang ke rumah Sangkana, seorang perempuan asal Cimahi yang dinikahinya sejak 1890. Ia menuangkan pemikiran dan pengalamannya selama di Aceh ke dalam De Atjehers (Orang Aceh). Ia jugalah yang menjadi figur orang Belanda dalam kisah Kartini, tokoh reformis perempuan asal Jepara-Jawa Tengah. Di negerinya, Snouck merupakan utusan dari Direktur Pendidikan Agama dan Perindustrian (PAP), juga Menteri Urusan Negeri Jajahan. Fakta ini jugalah yang menjadi kritik terhadap legenda Kartini untuk tidak dijadikan figur perempuan reformis. Ya, karena faktor ia terhasut intel Belanda. Di era pemerintahan Soekarno pun pernah mengalami kasus yang serupa. Intel itu bernama Allen Lawrence Pop yang merupakan tentara bayaran CIA. Salah satu misinya menggulingkan pemerintahan soekarna dengan membantu pemberontakan PRRI/Permesta. Ia tertangkap TKR -TNI kala itu- ketika usahanya membom armada gabungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan pesawat pembom B-26 Invader AUREV. Kejadian selanjutnya, jaringan intelijen Uni Soviet pernah beraksi di Jakarta pada 1982. Seorang perwira tinggi TNI Letkol Soesdarjanto membocorkan dokumen data-data kelautan Indonesia kepada Alexandre Finenko, intel yang mengepalai kantor cabang maskapai Aeroflot di Jakarta. Soesdarjanto ditangkap di sebuah rumah makan saat menyerahkan dokumen kepada atase militer Soviet, Sergei Egorov. Finenko ditangkap 6 Februari 1982, mogok makan hingga dideportasi pada 13 Februari. Sejak saat itu, operasi Aeroflot di Indonesia ditutup oleh pemerintah Orde Baru. Pada era reformasi, kasus spionase yang menggegerkan publik tidak dilakukan secara tradisional dengan mengirimkan orang, melainkan dilakukan melalui penyadapan alat komunikasi keluarga kepala negara. Ini terjadi pada tahun 2009, dinas intelijen Australia berupaya menyadap telepon seluluer Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya, Ani Yudhoyono. Informasi ini terungkap di dalam dokumen Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang dibocorkan melalui jaringan wikileaks, Edward Snowden. Disebutkan juga, sasaran lain dalam operasi tersebut Wakil Presiden Boediono serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan mantan Duta Besar Indonesia buat Amerika Dino Patti Djalal. Dokumen berupa bahan presentasi bertajuk sangat rahasia ini milik Departemen Pertahanan Australia dan Badan Intelijen Australia (DSD), dilansir dari media Australia ABC, Senin (18/11/2013). Dokumen ini menyebutkan jenis telepon seluler dipakai target. SBY dan Ani Yudhoyono menggunakan Nokia E-90-1. Boediono memakai BlackBerry Bold 9000. Terakhir ada pengakuan mantan diplomat Australia Philip Dorling, ia mengatakan Australia sudah lama mengintai tindak-tanduk tetangganya. Kedutaan Besar Australia di Jakarta adalah lokasi pertama operasi badan intelijen Australia di luar negeri. Sebuah catatan harian salah satu diplomat senior Australia yang tidak terpublikasikan, menyebutkan bahwa DSD rutin menyadap hubungan kawat diplomatik Indonesia sejak pertengahan 1950-an. Aksi Australia memata-matai Indonesia bermula dari kerja sama dengan unit intelijen Inggris MI6 dan lebih jauh lagi kerja sama dengan badan intelijen Amerika Serikat (CIA). Salah satu misi spionase mereka adalah Timor Timur. Pembenahan fungsi intelijen di Indonesia memang terus dilakukan. Salahsatunya, dengan memantapkan fungsi BIN yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2011 tentang BIN, ditekankan dengan Perpres No. 90 pasal 2 tahun 2012 tentang BIN. Dalam penulisan ini, pihak BIN enggan berkomentar mengenai kasus spionase Iran. Katanya, ini masalah rahasia. Namun, tentu saja bukan hanya BIN yang bertanggungjawab atas lengahnya pengawasan orang. Pihak imigrasi nyata-nyata telah kecolongan soal verifikasi data dan riwayat para pelancong mancanegara. Padahal, itu sudah termaktub dalam PP No. 48 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Alih-alih saling menyalahkan, Al-Chaidar mengungkap adanya hambatan yang dihadapi Indonesia dalam pengungkapan kasus spionase. Salah satunya, soal pemantauan aktivitas WNA dan kamuflase agen rahasia dalam berbagai profesi, yang itu pun ditampung dengan baik oleh perusahaan asal negaranya. “Hambatannya bisa bermacam-macam, misalnya soal pemantauan aktivitas orang asing yang sangat lemah. Juga bisa jadi seseorang WNA memiliki banyak pekerjaan yang tidak mencurigakan bagi intelijen negara,” ujarnya. Namun paling tidak, Al-Chaidar berharap dari ditemukannya aksi spionase ini mengevaluasi hubungan diplomatis dengan Iran. “Tindakan tegas itu seperti, seluruh diplomat Iran bisa diusir dari Indonesia,” tutupnya. (*)

Drama Penghapusan Kelas III BPJS

BPJS hanya akan memiliki dua standar layanan, dengan menghapus kelas ‘bawah’ BPJS atau dulu disebut kelas III. Seperti apa dampak perubahan ketentuan ini dapat meningkatkan aksesi masyarakat pada layanan kesehatan secara layak dan merata. JAKARTA – BPJS kesehatan masuki babak baru penghapusan kelas paling bawah dari layanan BPJS, saat ini hanya disebut ‘kelas BPJS’. Sebelumnya layanan terbagi ke dalam tiga kelas, I-II-III menjadi hanya kelas standar saja untuk layanan non premium kelas I. BPJS menggebrak ide ini karena kebijakan lama dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Rencana tersebut telah disampaikan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sejak 2020 lalu dan ditargetkan mulai berlaku tahun depan atau paling lambat Januari 2023. Nantinya, sesuai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), peserta BPJS hanya akan menerima layanan kelas rawat inap standar dan Kebutuhan Dasar Kesehatan atau KDK saja.Sebelum menguliti rencana tersebut, ada baiknya dibahas tuntas mengenai latar belakang BPJS. Menurut data yang diperoleh dari situs resmi BPJS, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1949, program pelayanan kesehatan ini dikhususkan untuk pegawai negeri sipil dan keluarganya saja. Menteri Kesehatan Prof. G.A. Siwabessy mengajukan gagasan program asuransi kesehatan semesta (universal health insurance). Pada tahun 1968, pemerintah pun menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1/1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya. Kemudian tahun 1984, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 yang mengubah BPDPK dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu PERUM HUSADA BHAKTI (PHB), yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya. Selanjutnya pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang selanjutnya dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum tercover oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. Barulah kemudian BPJS Kesehatan diresmikan pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes (Persero). Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan.[INFOGRAFIS]Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.Aturan BPJS tahun 2014 itulah yang masih digunakan hingga sekarang. Untuk diketahui, besaran iuran BPJS 2021 yang masih berlaku untuk kelas I sebesar Rp 160.000, kelas II sebesar Rp 110.000 dan kelas III sebesar Rp 42.000 (mendapat subsidi pemerintah sebesar Rp 7.000 per Januari 2021)Tarif kelas BPJS yang ada saat ini pun dianggap sudah tidak relevan oleh DJSN. Hal itu berdasarkan alasan tarif pembayaran klaim pada rumah sakit dan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP relatif rendah setiap tahunnya. “Tarif rumah sakit dan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama sudah tidak layak, memang sudah banyak yang kelihatan dalam pantauan kita,” kata anggota DJSN Asih Eka Putri dikutip ekonomi.bisnis.com, Minggu (12/12/2021). Desakan kenaikan tarif pada penghapusan kelas BPJS ini disuarakan oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI). Dia meminta pemerintah untuk menetapkan iuran tertinggi bagi peserta BPJS Kesehatan seiring implementasi kebijakan rawat inap kelas standar secara bertahap tahun depan. ARSSI mengeluhkan indeks tarif pembayaran klaim kepada rumah sakit swasta belum mengalami kenaikan selama delapan tahun terakhir. Perlu diketahui, sebelum finalisasi kelas BPJS Kesehatan dihapus, pemerintah berencana melakukan transisi kelas rawat inap (KRI) JKN yang dibagi ke dalam dua kelas standar. Kelas ini adalah kelas standar A dan kelas standar B. Kelas standar A adalah kelas yang diperuntukkan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Sedangkan kelas standar B diperuntukkan bagi peserta Non-PBI JKN. Aturan penghapusan kelas tersebut mulai dari penyesuaian manfaat medis dan non-medis, Indonesia Case Based Groups (INA CBGs) atau rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis, kapitasi, hingga iuran peserta. Berdasarkan kelas PBI dan non-PBI itu, ketentuan luas kamar dan jumlah tempat tidur tiap kamar akan berbeda. Di mana untuk kelas untuk peserta PBI, minimal luas per tempat tidur (dalam meter persegi/m2), sebesar 7,2 meter persegi dengan jumlah maksimal 6 tempat tidur per ruangan. Sementara di kelas untuk peserta non-PBI, luas per tempat tidur sebesar 10 meter persegi dengan jumlah maksimal 4 tempat tidur per ruangan. Nantinya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ARSSI Ichsan Hanafi berharap iuran tertinggi tarif ditarik berdasar besaran tarif kelas I dan II yang berlaku dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. “Tarif ini sudah hampir delapan tahun tidak naik, tarif non PBI yang empat tempat tidur mungkin disesuaikan dengan kelas satu yang sekarang, PBI yang enam tempat tidur bisa disamakan dengan tarif kelas dua sekarang,” harap Ichsan, Minggu (12/12/2021). Menurut Ichsan besaran itu wajar mengingat rumah sakit swasta mesti mengeluarkan investasi yang relatif tinggi untuk mengatur ulang fasilitas layanan kesehatan mereka sesuai dengan kelas standar yang menjadi amanat Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Selain investasi itu, rumah sakit swasta juga mengeluhkan turunnya pendapatan mereka akibat tingginya beban layanan kesehatan selama delapan tahun terakhir. “Bayangkan kalau delapan tahun iuran ini tidak naik, UMR hampir setiap tahun naik, inflasi setiap tahun naik. Artinya, selisih (keuntungan) semakin kecil, akan sulit sekali bagi rumah sakit bertumbuh dan berkembang,” pungkasnya. Sinyal-sinyal ARSSI setuju jika aturan penghapusan kelas rawat inap diterapkan tampak jelas. Dengan syarat, nilai besaran tarif nantinya dapat menyesuaikan kenaikan beban layanan kesehatan. Atau setara dengan tarif kelas I dan kelas II yang berlaku sekarang yaitu berkisar antara Rp 100.000 – Rp 150.000. Penerapan rawat inap kelas standar ini dicanangkan akan mulai berlaku pada 2022 atau paling lambat Januari 2023. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kepastian berapa besaran tarif iuran yang akan ditetapkan. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan belum mengetahui besarannya karna masih dalam proses. Menurut Muttaqien, iuran BPJS yang akan diputus harus diperhitungkan berdasarkan beberapa pertimbangan, mulai dari inflasi dan biaya kebutuhan jaminan kesehatan. "Yang penting juga adalah memperhatikan kemampuan membayar iuran peserta, terutama jika kita lihat di masa pandemi seperti sekarang ini," tandasnya. Penghapusan kelas dan penerapan kelas standar sejatinya bertujuan untuk menjalankan prinsip asuransi sosial dan equitas di program JKN. Penghapusan kategori kelas itu sesuai dengan amanat UU SJSN Pasal 23 (4) yang mengatakan bahwa jika peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka diberikan "kelas standar". “Kelas BPJS Kesehatan dihapus itu hanya berlaku untuk rawat inap. Sementara rawat jalan normal seperti biasanya. Nanti segmentasi peserta otomatis berubah, tidak ada lagi kategori peserta kelas 1, 2, dan 3," jelasnya. Akan tetapi, jika ditelaah secara mendalam, kebijakan ini dinilai kurang tepat karena digembar - gemborkan di tengah musibah pandemi. Wabah ini dianggap merugikan seluruh lapisan masyarakat secara ekonomi. Apabila kebijakan kelas standar diterapkan dengan jalan tengah besaran tarif Rp 100.000 – Rp 150.000, maka publik akan merasa sangat keberatan. Hal ini terlihat pada kebijakan kenaikan tarif BPJS Januari 2021 lalu. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menjawab pertanyaan kritis atas hal itu kepada Kuatbaca.com, Senin (13/12/2021). Jauh sebelumnya ia menilai perlu ada evaluasi terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Terlebih lagi pada awal tahun 2021, peserta mandiri khususnya kelas III mengalami kenaikan iuran dari Rp 25.000 menjadi Rp 35.000 karena subsidi Pemerintah diturunkan menjadi Rp 7.000. Kenaikan iuran dinilai akan menambah daftar panjang jumlah peserta yang menunggak, melihat kondisi perekonomian masih terdampak pandemi. "Kenaikan terbaru itu justru tambah tunggakan. Karena kondisi makin nggak terkendali karena pandemi, pandemi ini kan kondisi extraordinary, darurat. Kaitannya dengan anggaran JKN mau nggak mau menyusut, yang kemungkinan bisa berkurang layanan berkurang perlindungan, jadi program JKN nggak optimal," jelas Trubus. Dengan demikian, Trubus menyarankan perlu adanya evaluasi optimalisasi yang ada terlebih dahulu seperti penyesuaian tarif iuran juga evaluasi program-program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Senada dengan itu, Koordinator Bidang Advokasi BPJS Kesehatan, Timboel Siregar pun turut bersuara. Dia menilai penerapan kelas standar dalam layanan rawat inap BPJS Kesehatan akan berdampak kepada besaran iuran dan tarif INA-CBGS. Ia memprediksi besaran iuran dan tarif INA-CBGS akan dihitung ulang menyesuaikan dengan dua jenis kelas standar. "Saya berharap besaran iuran yang akan ditetapkan bisa terjangkau oleh peserta mandiri, sehingga bisa menurunkan jumlah peserta yang non-aktif atau yang menunggak iuran," ujar Timboel, Rabu (8/12/2021). Timboel mengingatkan bahwa apabila iuran nantinya ditetapkan lebih dari Rp 35.000/orang per bulannya, maka akan semakin mempersulit peserta kelas 3 mandiri untuk membayar iuran. "Oleh karena itu, saya berharap agar penerapan Kelas Rawat Inap Standar dengan nilai iuran baru maka dimungkinkan peserta kelas 3 mandiri yang tidak mampu untuk mendaftar di Kelas Rawat Inap Standar PBI dengan nilai iuran Rp 42.000 per orang per bulan, namun mendapat subsidi Rp 7.000 sehingga mereka tetap membayar Rp 35.000 seperti saat ini," lanjutnya. Adapun untuk tarif INA-CBGS diharapkan nantinya bisa mendorong rumah sakit yang selama ini tidak mau bekerja sama, akan mau menjadi mitra BPJS Kesehatan. Sehingga, program ini dapat mendukung peningkatan tempat tidur bagi peserta JKN. "Demikian juga, dengan menjadikan rawat inap kelas standar maka potensi fraud INA-CBGS dari perbedaan kelas perawatan RS akan dapat dikurangi," harap Timboel. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan wacana penghapusan kelas BPJS ini akan membebani masyarakat. “Itu membebani yang kelas III karena pada akhirnya meski berbayar, ini tidak efektif di tengah pandemi,” ucap Trubus. Selanjutnya, kata dia, apabila ketentuan ini diputuskan maka perlu ada tata kelola yang baik. “Banyaknya penyimpangan karna tata kelola yang kurang baik, pengawasan yang lemah, jadi terjadi banyak kekecewaan sehingga implementasinya tidak baik. Yang melanggar didiemin aja,” ungkapnya. Trubus menilai kebijakan ini hanya menguntungkan pihak pemerintah saja. Meski tidak sepenuhnya beruntung, akan tetapi tetap saja terjadi ketimpangan, dan berat sebelah. Dari sederet pro dan kontra yang muncul setelah wacana penghapusan kelas BPJS mencuat ke publik, diharapkan itu menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah sebelum memutus kebijakan tersebut. Apakah kebijakan itu dianggap sudah tepat atau malah sebaliknya. Apakah kebijakan yang diambil nanti dapat dipastikan sesuai visi-misi BPJS yaitu seluruh penduduk Indonesia terlindungi jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata? Lalu, berapa besaran tarif yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Serta bagaimana kejelasan program harusnya dapat diungkapkan secara gamblang kepada masyarakat. Dalih-dalih ingin meningkatkan fasilitas layanan kesehatan masyarakat malah menjadi pesakitan, terlebih lagi wacananya mencuat di tengah perekonomian yang compang-camping akibat pandemi yang tak kunjung usai. Kebijakan haruslah menguntungkan kedua belah pihak, jika hanya mempertimbangkan segi keuntungan satu pihak saja maka kebijakan tersebut tidak proporsional. BPJS ibarat ladang bisnis yang digarap pengusaha dengan hanya memikirkan keuntungan pribadi saja. (*)

Presidensi G20 butuh Implementasi Bukan Cakap-cakap

“Presidensi G20 yang dipegang Jokowi memacu Indonesia harus menjadi teladan bagi dunia. Ada tiga agenda restrukturisasi dunia dalam upaya mengakhiri masa pandemi, digitalisasi, dan memasarkan energi yang lebih ramah lingkungan. Berikut ini nukilan capaian Indonesia dalam upaya menjadi teladan dunia.” Salah satu alasan Indonesia didapuk presidensi G-20 karena dinilai mampu mengendalikan ekonomi disaat pandemi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan negara yang tergabung dalam G-20, berhasil tumbuh positif sebesar 3,51% (yoy) atau 1,55% (qtq), melanjutkan pertumbuhan positif sebelumnya dari Triwulan II-2021. Respon cepat Pemerintah dalam mengendalikan lonjakan kasus varian delta pada awal Triwulan III-2021 dapat memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi nasional. Pulihnya kepercayaan masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di sisi demand dan supply tetap terjaga. Namun, sejumlah agenda utama G-20, harus dijawab oleh Jokowi, terutama mengenai keinginan dunia untuk terbebas dari pandemi Covid, transformasi ruang lingkup kehidupan ke dalam bentuk digital, dan merealisasikan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Menelisik kilas balik kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala sangat besar. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) keluaran OECD, yang kemudian difinalisasikan pada 2015. Bukan hanya itu, kontribusi dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah; Injeksi penanganan Covid-19 sebanyak lebih dari USD5 triliun dalam Riyadh Declaration; penurunan dan penghapusan bea dan pajak impor; serta pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis dan obat-obatan. Selain itu, G20 berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Pada 2016, diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change di 2015, dan The 2030 Agenda for Sustainable Development.  Agenda G20 kedepan dibawah presidensi Jokowi, harusnya dapat tetap konsisten memberi dampak dalam mengakhiri krisis dunia akibat Covid. Indonesia sendiri memang belum menjadi negara yang terbebas dari covid, tapi setidaknya dibandingkan negara lain. Data Kementerian Kesehatan per 8 November 2020, melihat grafik kasus aktif Covid-19 berada di level 12,16%, menunjukkan Indonesia mampu menekan angka penyebaran dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia lebih rendah dari Malaysia (27,4%) dan Myanmar (22,39%). Dari negara-negara di benua Eropa dan Amerika, kasus aktif Indonesia lebih rendah. Negara-negara Eropa dan Amerika seperti Perancis (90,55%), Belgia (91,47%), Swiss (60,64%), Jerman (35,95%) Amerika Serikat (34,78%). Penanganan Covid-19 di Indonesia memang sudah sesuai. Bahkan dengan rendahnya angka kasus aktif Indonesia, kita juga berperan dalam menekan kasus aktif di tingkat global. Namun yang masih menjadi catatan dibandingkan negara-negara lain angka kematian yang masih menggejala di Indonesia berkisar 3,33%, angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata dunia sebesar 2,47%. Upaya yang dilakukan Indonesia dalam menekan angka penyebaran covid salah satunya dengan melakukan percepatan vaksin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan vaksinasi merupakan upaya penting untuk menekan laju penularan Covid-19. Data Kementerian Kesehatan, tercatat sebanyak 100,03 juta orang sudah mendapatkan vaksinasi. Jumlah ini telah mencapai separuh total sasaran vaksinasi, yakni 208,2 juta orang.  [INFOGRAFIS]Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia berada di peringkat 7 negara dengan vaksinasi Covid-19 secara kumulatif tertinggi. Laporan Kementerian Keuangan menunjukkan, Indonesia telah mengimpor 201,9 juta dosis vaksin Covid-19 sejak 1 Januari hingga 23 Agustus 2021 lalu. Selain vaksinasi Indonesia juga menekan penyebaran covid dengan cepat melakukan tes PCR maupun Rapid Tes. Tepatnya pada Januari-Juli 2021, impor PCR Test Indonesia mencapai US$ 444,85 juta atau setara dengan Rp 6,4 triliun. Sedangkan nilai impor rapid test Indonesia mencapai US$ 106,3 juta atau setara dengan Rp 1,53 triliun. Dalam proses digitalisasi, Indonesia juga sudah mampu melakukan pengembangan digital pada berbagai sektor. Dalam sektor kesehatan, Indonesia sudah melakukan pengembangan digitalisasi antara lain; BPJS Kesehatan seperti Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, Chat Assistant JKN (CHIKA) dan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), terbukti telah banyak memberikan kemudahan bagi para peserta JKN-KIS yang ingin melakukan pengurusan administrasi kepesertaannya ataupun hendak mengakses layanan kesehatan. Selain itu Indonesia juga melakukan terbosan dalam digitalisasi untuk menekan penyebaran covid dan pendataan vaksinasi melalui aplikasi PeduliLindungi, eHAC dan Travelin milik AP II. Selain itu, dalam digitalisasi Indonesia juga telah menyasar pada start up dan juga UMKM. 16,4 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah terhubung ke dalam platform digital. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia tembus Rp1.700 triliun pada 2025 mendatang yang terbesar di Asia Tenggara. Keyakinan itu didasarkan pada disrupsi digital gelombang kedua yang terjadi di Indonesia memaksa UMKM untuk melakukan transformasi digital. Dengan transformasi itu, masyarakat tanah air dapat mengoptimalkan kekuatan ekonomi digital yang nilainya sangat besar. Beberapa perusahan start up indonesia juga sudah menggandeng UMKM di Indonesia. Galeri Indonesia dengan Blibli Mitra menggandeng UMKM 45.000 mitra toko kelontong. Bukan hanya itu, Grab Indonesia dan Tokopedia juga telah menggandeng dan bermitra dengan UMKM.  Sementara itu untuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), wacananya sudah berlangsung sejak 2010. Meski masih minim untuk dilakukan, tetapi arah dan komitmen presiden Jokowi sudah terlihat. Salah satunya Indonesia telah merintis pembangunan industri baterai bekerjasama dengan LG Energy Solution Ltd bidang industri sel baterai kendaraan listrik bernilai USD 9,8 miliar atau Rp 138 triliun. Namun, Indonesia masih amat bergantung pada energi fosil. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM) Arifin Tasrif dalam acara webinar Potret Energi Indonesia pada Tempo Energy Day, Rabu (21/10/2020) porsi EBT 2020 masih kalah jauh dibanding energi lain di antaranya gas bumi 19,16 persen, minyak bumi 31,60 persen, dan batu bara 38,04 persen sedangkan tahun 2020 EBT baru 11,2 persen. "Sampai tahun 2020 bauran EBT baru 11,2%, masih perlu upaya konkrit terencana di target 23% pada tahun 2025," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial dalam acara Pertamina Energy Webinar, Selasa (07/12/2021). Indonesia memiliki peran yang cukup strategis dalam perubahan iklim dunia seiring dengan statusnya sebagai produsen batu bara dan kelapa sawit terbesar. Peneliti dari Asosisasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, mengatakan isu transisi digital dan energi merupakan isu penting dan juga mendesak yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Transisi energi ramah lingkungan tentunya memiliki dampak positif untuk lingkungan, namun juga memiliki dampak negatif kedepanya jika hal ini tidak betul-betul diperhatikan. Jika kedepannya Indonesia beralih energi BBM ke listrik di duga tarif listrik mengalami kenaikan yang signifikan jika pemerintah khususnya Pembangkit Tenaga Listrik (PLN) tidak mengantisipasi. Ia juga menilai hal itu pasti bakal bangkrut jika PLN kedepannya tidak mengantisipasi ke transisi energi yang paling murah yaitu PLTA yang tidak ada bahan bakar hanya modal bendungan. “Transisi energi ini seharusnya dilakukan sejak dulu. PLTA penting karena isu dari climate change itu. Kita harus jaga hutan, sehingga debit air yang bagus dan sungai yang bagus bisa jadi PLTA. Membangun semua itu sebetulnya maksimal waktu dua tahun.” Pungkasnya. Presidensi G20 memiliki titik krusial pada transformasi ruang lingkup kehidupan ke dalam bentuk digital, dan merealisasikan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Salamuddin Daeng mengatakan,“Indonesia saat ini belum siap semua terkait transisi digitalisasi dan energi terbarukan melihat sampai sekarang belum diimplementasikan.” (*)

Masih Gagap Instrumen Hadapi Masalah Perkosaan

“Kasus pemerkosaan di Indonesia, memicu tingkat aborsi dan bunuh diri dari para korban, baik paksaan atau kemauan diri sendiri. Kasus pemerkosaan terus mengemuka yang dilakukan secara brutal, bahkan dilakukan oleh sejumlah profesi yang terhormat.” Pemerkosaan adalah tindak pidana yang menimbulkan dampak traumatis bagi korbannya. Dampak ini dapat dikatakan paling berisiko bagi korban, jika dibandingkan dengan kehilangan harta benda. Sisi psikologi manusia adalah harta satu-satunya yang melekat dalam laku hidup manusia. Kejadian terbaru di Mojokerto, terjadi pada mahasiswa Universitas Brawijaya yang mengkhiri hidupnya agar terbebas dari derita pasca diperkosa oleh sang pacar. Apalagi, sang pacar merupakan anggota kepolisian. Kejadian terbaru lainnya di Bandung, seorang gadis dibawah umur yang diculik kemudian diperkosa beramai-ramai, kemudian dijual kepada 20 pelanggan. Itu mungkin hanya beberapa kasus yang terekspos, kasus perkosaan di Indonesia sebenarnya mencapai angka peningkatan 58 persen dari total 3.602 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah publik atau komunitas. Kasus itu meliputi pencabulan 531 kasus, perkosaan 715 kasus, pelecehan seksual 522 kasus, dan persetubuhan 176 kasus dalam berapa tahun terakhir. Kasus yang lebih menggegerkan publik, kasus pemilik pondok pesantren yang mencabuli santriwati yang masih berusia belasan tahun. Jumlah korbannya mencapai 13 orang, 4 pernah hamil dan melahirkan. Jika dibandingkan dengan tren kejahatan lainnya, kejahatan berupa kekerasan terhadap perempuan sangatlah tinggi, terlebih pada tindak perkosaan yang dilakukan oleh para tersangka yang memiliki status sosial tertentu di masyarakat. Kondisi demikian membuat para korban memerlukan pendampingan yang baik dari orang-orang disekitar, terutama keluarganya. Disamping itu, kondisi para korban harus mendapat sentuhan dan bantuan dari Psikolog. Hal ini mungkin belum familiar di Indonesia, tapi di negara maju, korban perkosaan mendapat perlindungan dan bantuan untuk memulihkan kembali kondisi psikologis korban pasca kejadian perkosaan. Memang sulit bagi korban perkosaan untuk mengakui bahwa dirinya korban. Dari berbagai kasus, tindak perkosaan terjadi dalam kondisi tertekan, dilakukan di temnpat tertutup, berselimut bujuk rayu, berlindung di balik hubungan, kawin siri, dalam kondisi mabuk, dan yang lebih parahnya lagi tidak adanya saksi mata untuk kejadian perkosaan ini. Problema seperti ini yang membuat para korban perkosaan sulit untuk mendapatkan keadilan, perlindungan dari perbuatan bejat orang yang tidak bertanggung jawab. Pengungkapan pihak kepolisian terhadap berbagai kasus perkosaan sebenarnya patut diapresiasi. Misalnya, pada kasus perkosaan penyandang disabilitas di Yogyakarta beberapa waktu silam. Tindakan ini dilakukan oleh seorang tetangga yang sudah berusia senja, pelaku melakukan tindakan bejatnya kepada korban yang adalah penyandang disabilitas sejak kecil.[INFOGRAFIS]Jadi kesamaan para korban dalam perkosaan, adalah ketidakberdayaan. Situasi terhimpit membuat para korban menjadi tertekan, dan dalam tekanan itu membuat korban menjadi depresi yang sangat luar biasa. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi bercerita, apa yang sudah dilakukan Komnas Perempuan bagi NWR, mahasiswi Universitas Brawijaya Malang yang menjadi korban kekerasan seksual dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Siti tak bisa menyembunyikan rasa penyesalannya, karena pihaknya merasa terlambat dalam merespon dan menangani pengaduan yang disampaikan NWR. NWR mengadukan kekerasan dalam pacaran yang dialaminya kepada Komnas Perempuan pada Agustus 2021, namun konselor Komnas Perempuan baru terhubung dengan korban pada awal November 2021.  Kondisi ini tak lepas dari kendala yang dialami Komnas Perempuan dan penyedia layanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual yang selama ini menjadi rujukan Komnas Perempuan, yakni sama-sama kewalahan dengan banyaknya pengaduan yang masuk. “Untuk masuk ke tahap verifikasi, pengaduan yang masuk kadang harus menunggu selama dua bulan,” ujar Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani dalam jumpa pers pada Senin (6/12/2021) sore. Kasus pelecehan seksual seperti tak berujung, ini kerap terjadi di berbagai lingkungan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di instansi pendidikan Universitas Riau (Unri). Salah satu mahasiswi angkatan 2018 berinisial L mengalami pelecehan seksual oleh dosennya sendiri. Menanggapi itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek Nizam menilai regulasi aturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sangat urgent. Aktualisasi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS diharapkan menjadi perhatian utama. Misalnya, dalam Pasal 2, tujuan regulasi ini sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus dan untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi. “Kemdikbudristek tidak memberi toleransi atas kekerasan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Institusi pendidikan yang baik adalah melindungi warganya dari kejahatan dan kekerasan seksual,” tutur Nizam, Senin (8/11/2021). Pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP dengan hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Dari kajian pasal yang berlaku bagi para pelaku, ada yang dirasa kurang pas, apabila korban tidak mendapatkan keadilan yang layak. Para korban perkosaan pun harus mendapat bantuan berupa pendampingan untuk mengembalikan mental untuk dapat kembali pada kenyataan hidup yang ia dijalani. “Keterlambatan dalam membantu NWR adalah pelajaran sangat berharga bagi kita semua. Mendidik publik untuk mendukung korban dan mendesak negara agar sungguh-sungguh membangun secara berkelanjutan infrastruktur dan sistem layanan pemulihan korban. Adalah tanggung jawab kita semua agar kisah NWR menjadi kisah pilu darurat kekerasan seksual yang terakhir,” tandas Andy Yentriyani dalam Konferensi pers di Jakarta, Senin (6/12/2021). Semua tangan harus merangkul dan merawat korban. Komnas Perempuan menyerukan agar kasus pelecehan seksual ini menjadi momentum bagi negara untuk segera membenahi diri, termasuk menyegarakan RUU TPKS, dan mengembangkan dukungan pemulihan bagi korban di tingkat nasional pun daerah. Komnas perempuan berkomitmen untuk terus memperbaiki internal mereka demi keadilan, dan pemulihan bagi korban, dan meningkatkan upaya untuk menggalang dukungan lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan. “Komitmen kami tidak akan pernah kendur, demi keadilan dan pemulihan korban atas nama kemanusiaan agar tidak ada lagi NWR yang lain,” tutup Andy. (*)

Lagi-Lagi Ulah Buzzer

“Pengaburan informasi yang dilakukan Buzzer membuat khalayak geram. Namun, sebagian orang bahkan negara malah sebaliknya. Memanfaatkannya demi sebuah kepentingan politik.” JAKARTA – Jagat Twitter kembali heboh, usai pengakuan sebuah akun @txtdrpemerintah yang dikelola Lestianto Eko alias Lele, ia mengaku telah dikontrak dalam jangka waktu tertentu oleh politikus PDI-P Puan Maharani untuk menyebarkan berita positif tentang dirinya demi menaikan citra positif kepada khlayak.Kejadian bermula ketika salah satu akun bernama @eksploitasu menyenggol akun @txtdrpemerintah dengan cuitan berupa secreenshot penyeberan pemberitaan mengenai Puan Maharani yang membuat kecurigaan netizen.Tak menunggu waktu lama, akun influencer @mazzini_gsp serta penyanyi yang juga penulis @FiersaBesari menggoreng tweet tersebut. Setelah itu, cuitannya menjadi ramai dibicarakan hingga akhirnya akun @txtdrpemerintah mengakui telah dikontrak oleh Puan Maharani untuk menjadi Buzzernya.Bukannya mendapat citra positif, politikus PDI-P Puan Maharani malah menjadi bulan-bulanan oleh netizen dengan serangkaian umpatan serta sumpah serapah. Disisi lain, PDI-P melalui Ketua DPD PDI-P asal Sumatera Barat Alex Indra menepis soal isu akun Twitter @txtdrpemerintah merupakan buzzer Puan."Ini semuanya kan tergantung sudut pandang, kita sebagai pengguna sosial media kadang suka me-repost berita, apa yang kita repost, yang kita repost itu berita yang menurut kita baik, yang menurut kita perlu diapresiasi dan berikutnya berita yang kita anggap dengan sudut pandang negatif," kata Alex dikutip dari pemberitaan detik.com, Kamis (9/12/21).Menggunakan jasa buzzer untuk kepentingan bukanlah pertama kali di Indonesia. Hasil riset Center for Innovation Policy dan Governance (CIPG) pada 2017 mengatakan bahwa buzzer pertama kali muncul di Indonesia pada 2009. Saat itu, buzzer muncul bersamaan dengan maraknya pengguna Twitter di Indonesia.Hasil riset CIPG mengatakan penggunaan buzzer baru mencapai puncaknya ketika Pilkada DKI 2012 dan sejak saat itu buzzer semakin banyak bermunculan menjelang pemilihan umum (pemilu) seperti di tahun 2014 dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017.Pada Awalnya, keberadaan buzzer di media sosial masih dianggap sebagai hal yang positif dan lumrah karena mereka biasa dilibatkan oleh korporat dalam promosi produk. Namun, di tahun 2017 pada Pilgub DKI Jakarta Ahok versus Anies Baswedan terjadi pergeseran menjadi negatif. Lantaran terlibat dalam peristiwa politik serta penyebaran informasi palsu (hoax) yang berdampak pada polarisasi ditengah masyarakat.Tak hanya itu keberadaan buzzer juga merajalela di Pilpres 2019 Jokowi Vs Prabowo. Hal ini diungkapkan oleh ‘Kakak Pembina’ istilah pimpinan buzzer. Permadi Arya atau yang lebih dikenal Abu Janda mengaku pernah menjadi buzzer Presiden Jokowi yang pada saat itu berstatus petahana.“Mungkin karena kreativitas, keberpihakan, dan keberaniannya itulah pada 2018, tim sukses Jokowi mengajaknya bergabung selama kampanye 2019 berlangsung,” ujarnya.Bahkan yang terbaru, organisasi keislaman yang didanai pemerintah yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta ikut-ikutan bakal membikin tim siber guna menangkal narasi negatif yang menyerang Gubernur Anies Baswedan.“Saya berharap infokom dan MUI DKI bisa bekerja sama membela dan membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menangkal serangan bahkan fitnah yang ditunjukan kepada dirinya di sosial media,” kata Munahar Muchtar, ketua umum MUI DKI yang disiarkan melalui situs resmi MUI.Kembali menilik data CIPG, buzzer adalah individu atau akun yang memiliki kemampuan amplikasi pesan dengan cara menarik perhatian atau membangun percakapan, lalu bergerak dengan motif tertentu.Buzzer biasanya mempunyai jaringan yang terorganisasi yang masif, sehingga mampu menciptakan konten sesuai konteks dan persuasif yang digerakkan untuk memuluskan tujuan tertentu. Singkatnya, buzzer adalah pelaku kebisingan di media sosial. Lantas motif apa yang memprakarsai seseorang ingin menjadi buzzer?Data dari CIPG mengatakan ada dua motif utama yang menggerakan seseorang menjadi buzzer. Pertama, motif komersial yang ditandai aliran dana. Kedua, motif sukarela yang didorong oleh ideologi atau rasa kepuasan tertentu terhadap suatu produk dan jasa.Motif komersial pernah diungkap oleh ‘Kakak Pembina’ Abu Janda, ia terang-terangan menyebut medapatkan jackpot ketika menjadi buzzer untuk tim Presiden Jokowi. “Iya, saya pernah diminta jadi pembicara dalam kampanye di Hong Kong dan Jepang,” kata dia dalam suatu wawancara program Blak-blakan detik.com, Senin (1/2/21).Keterangan Abu janda diperkuat oleh pernyataan Pakar Telekomunikasi Heru Sutadi, ia mengungkapkan bayaran ‘Kakak Pembina’ bisa mencapai Rp30 juta hingga Rp500 juta per bulan. Namun demikian, ada juga yang dibayar per enam bulan dikisaran Rp300 juta sampai Rp600 juta dan setahun angkanya bisa mencapai miliaran rupiah.[INFOGRAFIS]Pasukan buzzer  sendiri mendapat upah bulanan Rp3 juta sampai Rp4 juta, sedangkan koordinator tim berkisar Rp6 juta sampai Rp7 juta. Dalam satu tim, biasanya beranggotakan 12 hingga 100 orang sesuai kontrak.“Jadi angkanya ikut sesuai kontrak yang berlaku. Itu kontraknya gede tergantung tugas dan tujuannya," ungkap Heru, mengutip dari pemberitaan Sindonews, Rabu (10/2/21).Serupa dengan Indonesia, sejumlah negara juga gencar menggunakan jasa buzzer untuk kepentingan politik. Berdasarkan laporan ‘2019 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation’ membeberkan ada 5 negera paling sering menggunakan buzzer.1.    ChinaDalam laporan itu, tim buzzer China diperkirakan berjumlah 300.000 hingga 2 juta orang. Bahkan, mereka berstatus staf permanen serta bekerja di kantor lokal dan regional.2.    IsraelDilaporkan tim buzzer di Israel beranggotakan 400 orang. Tak main-main, mereka juga mendapat pelatihan formal. Serupa dengan China, mereka juga berstatus sebagai staf permanen. Nilai kontraknya bervariasi, mulai dari USD 778.000 atau setara Rp11,1 miliar hingga USD 100 juta atau setara Rp1,4 triliun (Kurs 14.400 per dolar AS).3.    IranIran merupakan salah satu negara yang menyebarkan doktrin politik ke luar negeri lewat kecanggihan teknologi. Facebook dan Twitter menjadi perantaranya. Dalam laporan tersebut, tak disebutkan berapa jumlah buzzer yang dimiliki Iran. Namun, negara itu rela menggelontorkan dana cukup besar demi menyebarkan propaganda lewat media sosial. Iran terhitung telah merogoh USD 6.000 atau setara Rp85,9 juta untuk mengiklankan propaganda di Facebook.4.    Arab SaudiSama dengan Iran, Arab Saudi juga termasuk negara paling mengandalkan Facebook dan Twitter untuk menyebarkan propagandanya ke luar negeri. Diperkirakan mereka rela merogoh 150 poundsterling atau setara Rp2,8 juta (Kurs 18.942 per Poundsterling) demi menciptakan satu tagar Twitter masuk dalam daftar 'trending'.5.    VenezuelaDibawah kepemimpinan Nicolas Maduro, Venezuela juga mengandalkan buzzer untuk menyebarkan propaganda. Tim buzzer Venezuela diperkirakan berjumlah 500 orang. Dengan bayaran mencapai Rp1 juta hingga Rp50 juta perkontrak.Setelah melihat nominal angka yang begitu fantastis untuk gaji buzzer, lalu bagaimana pola rekrutmen mereka? Berdasarkan hasil riset yang dikemukakan CIPG, adapun pola rekrutmen menjadi buzzer adalah sebagai berikut.1.    Media Sosial Pemantauan akun yang aktif di media sosial seperti retweet, share dan like.2.    Group Chat 1Seleksi akun yang aktif di media sosial. Akun yang aktif dimasukkan ke dalam grup chat 1, biasanya memanfaatkan WhatsApp dan Telegram.3.    Group Chat 2Seleksi akun yang paling aktif di grup Chat 1. Akun yang paling aktif dimasukkan ke grup Chat 2.4.    Pertemuan Tatap MukaIndividu dengan akun paling aktif yang sudah terjaring di grup chat 2 diundang dalam pertemuan tatap muka dengan koordinator buzzer.Buzzer terpilih.Pola rekrutmen buzzer lainnya adalah agensi atau biro komunikasi memetakan dan mencari akun buzzer yang sesuai dengan kebutuhannya. Atau bisa juga mengumumkan lowongan untuk menjadi buzzer produk atau isu tertentu.Setelah merilis data cara pola rekrutmen buzzer, CIPG juga membocorkan strategi buzzer mereka dalam menggarap suatu konten. Antara lain:Berkicau dengan tagar serta membangun percakapan, baik secara alami maupun rekayasa.Membuat atau memanfaatkan situs berita untuk meningkatkan kredibilitas konten.Memanfaatkan jaringan yang dimiliki buzzer dan aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp dan Telegram untuk menyebarkan konten.Sosiolog UGM, Achmad Munjid menerangkan kepada Kuatbaca.com, pemberantasan buzzer di jagat media sosial terkendala aturan hukum. Saat ini, belum ada ketentuan yang jelas dalam mengontrol aktivas percakapan masyarakat di media sosial. Hal ini juga yang mambuat para buzzer seakan leluasa melakukan aksinya.“Belum ada aturan maen yang jelas dalam bercakap-cakap di sosial media,” jelas Achmad Munjid, Senin (13/12/21).Achmad berharap itikad pemerintah dan DPR untuk melakukan pengaturan buzzer masuk dalam rencana revisi UU ITE. Sebagaimana diketahui, RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah masuk dalam prolegnas 2022.Menurutnya, revisi UU tersebut menampung kritik masyarakat bahwa buzzer kerapkali digunakan untuk menekan lawan politik pemerintah.“UU ITE bukannya untuk mengatur aktivitas percakapan yang dilakukan oleh buzzer agar tidak melakukan seenaknya di dunia maya, malah digunakan menekan lawan politik secara represif,” katanya.Solusi sementara, hingga pemerintah dan DPR benar-benar beritikad mengontrol aktivitas buzzer, paling tidak perlu adanya penangkalan dampak isu yang digulirkan buzzer. Pemerintah diminta merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk membangun narasi di masyrakat, agar tidak mudah percaya pada penyebaran informasi yang diterima. Karena bisa jadi itu datang dari buzzer.“Seharusnya pemerintah itu merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk mengawasi dan mengkampanyekan lebih massif dampak bahaya penyebaran informasi palsu (hoax) serta edukasi check and balances untuk mengatahui kebeneran informasi tersebut,” pungkas alumni Temple University AS itu. (*)

Lahan Basah Mafia, Pantaskah Garuda Diselamatkan??

“Misi penyelamatan Garuda masih bingung, sederet pemangku kebijakan di Garuda seperti Peter Gontha sedang cari selamat. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir juga tidak punya solusi jitu menghadapi tekanan global atas aksi pengadaan pesawat yang bermasalah sejak era Emirsyah Satar.”Ditengah badai kebangkrutan yang menerpa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), Peter Gontha , Eks Komisaris PT Garuda Indonesia tbk, memperkeruh suasana. Menjelang November 2021 Peter membeberkan adanya kejanggalan dalam pengadaan pesawat Boeing 777.Melalui akun instagramnya, Peter menyebut harga sewa pesawat Boeing 777 di pasar mencapai 750.000 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp10,6 miliar per bulan (Kurs 14.400 per dolar AS). Namun menurutnya, manajemen Garuda Indonesia sebelumnya berani membayar dengan harga nyaris 2 kali lipat, yakni di angka 1,4 juta dolar AS atau Rp 19,8 miliar per bulan.Peter mengklaim memiliki data terkait adanya permainan mafia pengadaan pesawat tersebut. Namun sayangnya, hingga kini, Peter nampaknya belum berani melaporkan hal itu kepada badan anti rasuah."Sampai sekarang kami juga belum menerima (laporan dari Peter Gontha)," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Jakarta, Rabu (17/11).Gufron menambahkan, KPK baru akan menindak lanjuti kasus tersebut kalau ada laporan ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Dia melanjutkan, keberadaan laporan akan membuat detail peristiwa dugaan korupsi yang dimaksud lebih jelas dugaan tindak pidananya.Menanggapi ucapan Peter, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan mendukung Peter untuk membuat laporan ke KPK. Dirinya bahkan meminta KPK untuk juga menyelidiki keterlibatan mantan komisaris atau mantan direksi yang salah satunya ialah Peter. KPK diminta menelusuri bagaimana sejarahnya penyewaan pesawat tersebut dapat terjadi.Menurut Arya, Peter juga ikut dalam penyewaan pesawat tersebut dan menandatangani beberapa proyek, meskipun ada juga yang tidak ditandatangani. Entah apa yang terjadi, yang pasti belum ada konfirmasi mengapa hingga kini Peter mendadak bungkam.Kendati demikian, sejarah mencatat pengadaan pesawat Garuda Indonesia memang cacat. Juni 2021 mantan Direktur Teknik Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno, dinyatakan sebagai tersangka skandal pengadaan pesawat Garuda Indonesia dan pencucian uang. Atas kasus tersebut, Hadinoto dijerat hukuman 8 tahun penjara.Selain itu, Hadinoto dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti. Dia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 2.302.974,08 dan uang sebesar EUR 477.560 atau setara dengan SGD 3.771.637,58 atau setidak-tidaknya jumlah yang senilai dengan nilai itu selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun SGD 3.771.637,58, jika dikonversikan dengan mata uang rupiah dengan kurs Rp 10.793,64 saat ini, nilainya sekitar empat puluh miliar sekian, persisnya Rp 40.709.698.248,99."Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak punya harta benda yang cukup, maka dipenjara selama 4 tahun," kata hakim Rosmina saat itu.Kasus ini jelas mencoreng wajah Indonesia di kancah Internasional. Serious Fraud Office (SFO) alias lembaga penyidik tindak pidana pasar keuangan Inggris pun melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi Bombardier dan Garuda terkait pemesanan pesawat pabrikan Kanada tersebut.Jelas otoritas Inggris ini turun tangan mengingat saham Class B Bombardier tercatat di Bursa London Stock Exchange (LSE). Menteri BUMN Erik Tohir mendukung penuh pemeriksaan tersebut. Lembaga ini tengah menyelidiki dugaan penyuapan dan korupsi terkait kontrak dan pesanan Garuda."Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk penindaklanjutan masalah hukum di Garuda karena ini merupakan bagian dari Good Corporate Governance dan transparansi yang dijalankan sejak awal kami menjabat," kata Erick melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Jumat (6/11/2020).Maskapai penerbangan berplat merah ini memang alami kerugian bersih senilai US$ 1,33 miliar atau setara dengan Rp 19,01 triliun (kurs Rp 14.300/US$) pada periode laporan keuangan yang berakhir 30 September 2021. Kerugian ini membengkak 25% dari periode yang sama di tahun sebelumnya US$ 1,07 miliar atau Rp 15,30 triliun. Total aset yang dimiliki Garuda disebutkan mencapai US$ 6,93 miliar atau sekitar Rp 99,10 triliun, sementara liabilitas (kewajiban, termasuk utang) mencapai US$ 9,76 miliar (Rp 140 triliun). Dengan demikian ada ekuitas negatif US$ 2,8 miliar (Rp 40 triliun).Memanfaatkan momen pandemi Covid 19, masyarakat seakan dibawa kepada fenomena bangkrutnya Garuda Indonesia akibat serangan penyakit oleh Kementrian BUMN. Terbukti, dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan selama Pandemi Covid 19, yang terjadi pada awal 2020, neraca keuangan Garuda Indonesia terus memburuk. Hal tersebut akibat biaya pengeluaran perusahaan semakin tinggi, sedangkan jadwal penerbangan dan jumlah penumpang berbanding terbalik."Kalau kita lihat mulai Januari 2020 turun revenue per bulannya. Itu dulu US$ 235 juta-US$ 250 juta peak-nya pada 2019 akhir. Drop pernah di US$ 27 juta per bulan dan saat ini di kisaran US$ 70 juta dan itu terlihat setiap kali ada pengetatan selalu ada downside risk kepada Garuda setiap ada pengetatan daripada pergerakan ataupun penerapan PCR," kata Kartika, Jumat (12/11/2021).Dengan penenkanan, bahwa setelah 2020/2021 ini harus diakui bahwa pandemi Covid menjadi trigger. “Kenapa kemudian saya istilahkan menjadi perfect story buat Garuda karena di saat Garuda memang berjuang dengan cost structure yang tinggi untuk bersaing, kemudian revenue base-nya turun secara signifikan," ungkap dia.Kondisi terdampak pandemi hanyalah kondisi yang bukan fundamental, jika mengutip pernyataan Pengamat Transportasi, Azas Tigor, menurutnya pandemi covid 19 seharusnya tidak berpengaruh terhadap keuangan PT Garuda Indonesia. “Bisnis transportasi tidak pernah rugi, memangnya penumpang beli tiket pesawat pada ngutang? Kalau soal perawatan, itu sudah ada anggaran tetapnya,” Jelas Tigor kepada Jurnalis Kuatbaca.com, Selasa (7/12/2021).[INFOGRAFIS]Logika sederhananya, tambah Tigor “Armada lain saja masih bisa bertahan, bahkan beberapa armada yang kelasnya bisa dikatakan ada di bawah Garuda Indonesia masih dapat survive”. Alasan pandemi covid 19 dianggap Tigor sebagai kambing hitam demi menutupi adanya praktik korupsi yang ada di badan Garuda Indonesia. “Kebetulan terbongkarnya saat pandemi, jadi ini akal-akalan saja. Sebenarnya korupsi di Garuda Indonesia itu sudah masiv dan secara terus menerus,” jelasnya.Jelas sudah, Potensi korupsi yang dapat menggerogoti tubuh Garuda nan gagah hingga lumpuh saat ini, terdapat di pengadaan pesawat. Setidaknya 202 pesawat dengan 13 jenis pesawat tercatat beroperasi di udara dengan logo rajawali sakti. Jumlah tersebut cukup bombastis jika dibanding dengan armada lain yang biasanya hanya memiliki 3-4 jenis pesawat.Garuda mengoperasikan jenis pesawat seperti Boeing 737, Boeing 777, Airbus 320, Airbus 330, ATR, Bombardier. Hal ini, dianggap Wamen BUMN II, membuat perusahaan pelat merah itu boros atau tidak bisa menekan biaya. Ratusan pesawat tersebut pun tak lepas dari bayang-bayang para lessor. Banyaknya pesawat membuat leasing atau perusahaan yang berkontrak memberikan pembiayaan sewa pesawat melebihi batas biaya yang wajar."Memang masalah utama Garuda masa lalu karena leasing-leasing-nya memang melebihi cost yang wajar dan memang jenis pesawat terlalu banyak," ujar Kartika pada awal Juni 2021. Mantan Dirut Bank Mandiri tersebut juga membenarkan adanya mafia di pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Dirinya menjelaskan karena korupsi yang berhubungan dengan lessor atau perusahaan penyewa pesawat tersebut, biaya sewa pesawat alias aircraft rental cost perusahaan mencapai 24,7% dari pendapatan perusahaan. Angka ini empat kali lipat lebih tinggi dibanding dengan maskapai lainnya.Azas Tigor menganggap adanya pembiaran bola salju rasuah di Garuda Indonesia semakin besar. “ Saya melihat pemerintah tidak punya keinginan menyelesaikan masalah korupsi Garuda. Atau mereka takut? Kalau takut berarti ada masalah!” pungkas Tigor.Kerugian yang dialami Garuda Indonesia sebagai bagian dari BUMN saat ini bukan cerminan baik bagi bisnis negara. Kenakalan oknum pejabatnya pun jelas mencoreng wajah bangsa. Lantas dengan kondisi seperti itu, pantaskah Garuda Indonesia diselamatkan?Sejumlah wacana pun bermunculan. Para akademisi dan pakar ekonomi memandang Garuda Indonesia wajib diselamatkan. Hal tersebut bertujuan agar tidak menghilangkan kepercayaan Investor asing kepada Indonesia. Selain itu Garuda Indonesia sudah menjadi identitas bangsa.Namun, bagi mantan Sekretaris Kementrian BUMN Said Didu berpandangan lain. Bagi orang yang sudah bersentuhan langsung dengan Garuda Indonesia itu, solusi yang harus ditempuh adalah benar-benar menumbangkan Garuda Indonesia, baru kemudian menyusun langkah membuat perusahaan baru dengan sistem yang berbeda."Maka saya katakan melahirkan Garuda baru. Periksa semua permainan-permainan selama ini, buat komitmen baru," tutup Said yang disiarkan juga melalui akun Youtube miliknya, kanal MSD, Rabu (3/11). (*)