Wamenaker Geram dengan Besaran Bonus Hari Raya Driver Ojol: 'Ini Masalah Serius!'

Kuatbaca - Pemerintah kembali disorot terkait kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para driver ojek online (ojol). Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, tidak bisa menahan kemarahannya setelah mengetahui bahwa sejumlah perusahaan memberikan bonus Lebaran dengan nominal yang sangat kecil bagi mitra driver ojol, yaitu hanya Rp 50.000. Menurutnya, pemberian tersebut sangat tidak adil dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap perjuangan para driver ojol yang sudah lama berkontribusi dalam dunia transportasi.

Kemarahan Wamenaker Terkait Bonus yang Tidak Pantas

Noel mengungkapkan kekecewaannya secara tegas. Ketika mendengar besaran BHR yang diberikan, dirinya mengaku sangat kesal. Dalam penjelasannya, ia bahkan tidak bisa menyembunyikan emosi karena angka tersebut jauh dari harapan. “Jawabannya tahu, lu mau gua kasar atau baik? Langsung naik darah gue nih soal BHR ini. Mereka rakus, jawabannya itu,” tegas Noel. Wamenaker tersebut menilai bahwa perusahaan aplikasi ojek online tidak cukup menghargai mitra driver yang telah bekerja keras sepanjang tahun, terutama di momen Lebaran yang seharusnya menjadi waktu untuk memberi penghargaan.

Terkait keluhan yang semakin meluas dari para driver ojol, Noel memastikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera memanggil pihak aplikator untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Meskipun Noel tidak merinci kapan tepatnya pemanggilan tersebut akan dilakukan, ia menyatakan bahwa masalah ini akan ditindaklanjuti secara serius. “Aplikator itu rakus, kita akan panggil,” ujar Noel, memberikan sinyal bahwa pihak Kemnaker tidak akan tinggal diam dan akan mengusut masalah ini hingga tuntas.

Keluhan Driver Ojol dan Asosiasi Terkait Bonus yang Tidak Adil

Isu ini pertama kali mencuat setelah banyak driver ojol yang merasa kecewa dengan nilai BHR yang mereka terima. Menurut data yang dihimpun, sebagian besar driver ojol hanya mendapatkan Rp 50.000 sebagai bonus Lebaran, meskipun mereka telah bekerja selama bertahun-tahun dengan platform yang sama. Ketua Umum Asosiasi Driver Ojek Online (Garda Indonesia), Raden Igun Wicaksono, juga menegaskan bahwa besaran BHR ini sangat tidak adil, terutama bagi para driver yang sudah bekerja lebih dari lima tahun. Ia mengungkapkan rasa protesnya dengan keras, bahkan menyebut perusahaan aplikasi ojol telah "berbuat licik" demi mempertahankan citra positif di mata pemerintah.

“Rata-rata nilai BHR yang diterima ojol sebagian besar hanya Rp 50.000, meskipun banyak dari rekan-rekan ojol yang sudah bekerja lebih dari lima tahun. Kami sangat kecewa,” ujar Igun. Ia menambahkan bahwa pihaknya mengecam keras sikap perusahaan yang dinilai tidak menghargai perjuangan para driver ojol. Bahkan, Igun merasa bahwa aplikasi ojol sengaja berusaha “menipu” Presiden RI, mengabaikan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan, dan membohongi para driver di seluruh Indonesia demi menjaga citra baik perusahaan.

Harapan Para Driver untuk Keadilan

Para driver ojol merasa bahwa pemberian BHR yang rendah ini sangat mencederai prinsip keadilan. Mereka mengharapkan pemerintah dapat bertindak lebih tegas terhadap perusahaan aplikasi yang tidak memberikan hak yang pantas bagi mitra mereka. Selain itu, mereka berharap pemerintah bisa memperbaiki sistem pemberian tunjangan agar lebih sesuai dengan pengorbanan dan kerja keras para driver.

Dengan penghasilan yang tidak menentu, banyak driver ojol yang mengandalkan BHR untuk meningkatkan pendapatan mereka, terutama di saat-saat libur Lebaran yang biasanya lebih sibuk. Namun, dengan bonus yang sangat rendah ini, mereka merasa seperti tidak dihargai, meskipun telah menjadi bagian penting dalam sistem transportasi publik yang banyak membantu masyarakat.

Tuntutan para driver yang tidak puas dengan bonus yang mereka terima semakin meningkat. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan dengan cara yang adil, besar kemungkinan para driver akan menggelar demonstrasi besar-besaran di Jakarta, yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Mereka berharap dengan turun ke jalan, perhatian publik terhadap masalah mereka akan semakin besar, dan pihak aplikator serta pemerintah akan segera memberikan solusi yang lebih adil bagi mereka.

Masalah pemberian BHR ini juga membuka kembali diskusi tentang kesejahteraan para pekerja di sektor informal, seperti driver ojol, yang selama ini sering kali terlupakan. Meskipun mereka berperan penting dalam perekonomian dan mobilitas kota, para pekerja ini seringkali tidak mendapat perlindungan sosial dan kesejahteraan yang layak. Ke depannya, para pihak yang terlibat diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan dan hak-hak pekerja, serta memastikan adanya sistem yang transparan dan adil dalam pembagian bonus dan insentif lainnya.

Pada akhirnya, masalah ini harus diselesaikan dengan cara yang adil dan transparan. Para driver ojol berhak mendapatkan hak-hak mereka dengan setimpal, termasuk dalam hal tunjangan hari raya. Pemerintah dan aplikator harus duduk bersama untuk mencari solusi yang baik bagi semua pihak, sehingga masalah serupa tidak terulang di masa depan. Semua pihak harus memahami bahwa kesejahteraan pekerja adalah faktor penting yang memengaruhi kinerja dan semangat kerja mereka.