Wagub Kaltara Dorong Akses Jalan Long Ampung–Malinau Terhubung ke IKN
Kuatbaca.com - Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, mengajukan usulan penting terkait pembangunan infrastruktur yang menghubungkan wilayah perbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Usulan tersebut disampaikan saat kunjungannya ke kawasan Ibu Kota Nusantara, dalam pertemuan bersama Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
1. Pentingnya Konektivitas untuk Mendorong Ekonomi Daerah
Menurut Ingkong Ala, pembangunan akses jalan dari Long Ampung hingga Malinau yang terhubung langsung ke IKN memiliki peran strategis. Konektivitas ini diyakini mampu meningkatkan posisi Kalimantan Utara sebagai wilayah penyangga atau hinterland bagi ibu kota baru.
Ia menyampaikan dalam pertemuan tersebut: "Integrasi ini sangat penting sehingga dapat mendorong posisi Kaltara sebagai wilayah hinterland yang menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kawasan ibu kota negara baru."
2. Fokus pada Jalur Perbatasan yang Selama Ini Terisolasi
Salah satu perhatian utama dalam usulan ini adalah pembukaan akses di wilayah perbatasan yang selama ini sulit dijangkau. Kawasan seperti Apau Kayan disebut menjadi prioritas karena memiliki potensi besar, namun terkendala oleh keterbatasan infrastruktur jalan.
Rencana pembangunan mencakup jalur dari PLBN Long Ampung, Long Nawang, hingga Sungai Boh di Malinau yang diharapkan bisa terhubung ke wilayah lain hingga menuju pusat IKN.
3. Rencana Pengembangan Jalur Distribusi Barang dan Mobilitas Warga
Selain jalur utama, pemerintah daerah juga mengusulkan pengembangan ruas jalan lain yang dapat memperkuat distribusi logistik dan mobilitas masyarakat. Jalur seperti PLBN Labang menuju Mensalong hingga Malinau, serta rute dari PLBN Long Midang ke Binuang menjadi bagian dari rencana besar tersebut.
Kehadiran jalur ini diharapkan dapat mempercepat arus barang dan jasa, sekaligus membuka isolasi wilayah-wilayah terpencil di Kalimantan Utara.
4. Usulan Penguatan Akses Transportasi Udara
Tidak hanya fokus pada jalur darat, Ingkong Ala juga mengusulkan penguatan konektivitas udara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong pembukaan dan pengembangan rute penerbangan internasional yang menghubungkan wilayah perbatasan dengan kota-kota besar.
Rute yang diusulkan meliputi koneksi dari Tawau, Kinabalu, Miri, hingga Brunei Darussalam menuju Tarakan, Balikpapan, dan IKN.
5. Bandara Juwata Tarakan Diproyeksikan Jadi Gerbang Utama
Dalam rencana tersebut, Bandara Juwata Tarakan diproyeksikan menjadi pintu gerbang utama transportasi udara di wilayah perbatasan Indonesia. Penguatan peran bandara ini dinilai penting untuk mendukung mobilitas internasional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan utara Kalimantan.
Ia menegaskan: "Kita juga usulkan penguatan jalur penerbangan internasional, diharapkan Kota Tarakan akan menjadi pintu gerbang udara di kawasan perbatasan."
6. Dorongan Pengembangan Telekomunikasi dan Pariwisata
Selain infrastruktur transportasi, usulan yang diajukan juga mencakup percepatan pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan. Hal ini dianggap krusial untuk meningkatkan akses informasi dan mendukung aktivitas ekonomi digital.
Tak hanya itu, pengembangan pariwisata berbasis desa adat juga menjadi perhatian, termasuk pelestarian kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang sebagai bagian dari konsep Heart of Borneo.
7. Kayan Mentarang sebagai Pusat Keanekaragaman Hayati
Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang diharapkan tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga pusat penelitian biodiversitas. Pemerintah daerah mendorong agar kawasan ini dikembangkan sebagai pusat studi keanekaragaman hayati yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Dalam pernyataannya, ia mengatakan: "Kami berharap dukungan pengembangan HOB sebagai pusat studi biodeversitas, riset keanekaragaman hayati sekaligus kawasan bernilai tinggi."
8. Respons Positif dari Otorita IKN
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Basuki Hadimuljono menyatakan dukungan dan membuka peluang kerja sama yang lebih konkret. Ia menyebutkan bahwa integrasi Kalimantan Utara dengan IKN merupakan langkah strategis yang perlu diwujudkan melalui kebijakan resmi.
9. Rencana Kerja Sama Formal Segera Disusun
Sebagai tindak lanjut, Otorita IKN bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan merumuskan kerja sama dalam bentuk regulasi resmi. Hal ini bertujuan agar pembangunan dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik.
Basuki menyampaikan: "Kita akan merumuskan kerja sama antara Otorita IKN dan Pemprov Kaltara dalam bentuk Peraturan Kepala Otorita IKN, sehingga Kaltara dapat menjadi mitra pembangunan IKN."