Truk ODOL Bikin Negara Rugi Rp 41 Triliun per Tahun, AHY Serukan Penegakan Hukum Ketat

1. Kerusakan Jalan Akibat Truk ODOL Makan Anggaran Triliunan Rupiah

Kuatbaca.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan fakta mengejutkan soal beban anggaran negara akibat truk ODOL (Over Dimension Over Loading). Setiap tahun, pemerintah harus mengalokasikan hingga Rp 41 triliun hanya untuk memperbaiki jalan rusak yang sebagian besar disebabkan oleh kendaraan berat bermuatan berlebih tersebut.

Dalam forum Clean Air Forum di Jakarta, AHY menyoroti bahwa truk ODOL bukan hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengancam keselamatan lalu lintas. Kecelakaan yang melibatkan truk ODOL kerap menelan korban jiwa, selain menciptakan kerugian ekonomi akibat terganggunya aktivitas transportasi dan logistik.

2. AHY: Sudah Saatnya ODOL Diberantas Total

AHY menegaskan bahwa pemerintah sedang mengakselerasi langkah untuk memberantas praktik truk ODOL, bukan hanya sebagai upaya menghemat anggaran, tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Ia menilai bahwa jika negara mampu menggelontorkan dana triliunan untuk perbaikan jalan, maka sudah semestinya juga mengalokasikan sumber daya untuk penegakan hukum dan pengawasan kendaraan angkutan barang.

"Kalau kita sudah bersedia mengeluarkan Rp 41 triliun untuk memperbaiki jalan, maka seharusnya kita juga bersedia menggelontorkan dana untuk memperbaiki sistem hukum dan menindak tegas pelanggar ODOL," tegas AHY.

3. Konversi Truk ke Listrik Jadi Solusi Jangka Panjang

Selain fokus pada penegakan aturan ODOL, pemerintah juga mulai menyiapkan langkah elektrifikasi kendaraan angkutan barang sebagai bagian dari strategi jangka panjang. AHY menyatakan bahwa truk-truk logistik yang menggunakan bahan bakar solar ke depannya perlu dikonversi menjadi truk listrik untuk menekan polusi dan meningkatkan efisiensi energi.

Meski diakui bahwa biaya konversi truk ke listrik masih mahal, pemerintah tetap berupaya membangun ekosistem kendaraan listrik secara bertahap. Contohnya, Transjakarta telah mengoperasikan 300 bus listrik, yang akan terus bertambah setiap tahunnya hingga mencapai target fully electric public transport.

4. BBM Rendah Emisi dan Udara Bersih Jadi Agenda Nasional

Tak hanya menyasar truk dan bus, program elektrifikasi juga diperluas ke kendaraan pribadi dan transportasi publik lainnya. Pemerintah juga mendorong penggunaan BBM rendah sulfur standar Euro 4 sebagai bagian dari strategi mengurangi polusi udara di perkotaan.

Isu polusi udara yang selama ini kurang mendapat perhatian kini mulai menjadi fokus utama pemerintah pusat, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan tekanan dari berbagai pihak. AHY pun mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pelaku industri dan operator logistik, agar transisi ke moda transportasi ramah lingkungan bisa berjalan mulus.

5. Lawan ODOL, Bangun Infrastruktur yang Berkelanjutan

Kerugian Rp 41 triliun akibat jalan rusak bukan angka kecil. Truk ODOL terbukti menjadi salah satu faktor utama perusakan infrastruktur yang seharusnya bisa dinikmati jangka panjang. Oleh karena itu, pemberantasan ODOL harus menjadi agenda prioritas nasional, disertai kebijakan transisi energi dan peningkatan kualitas transportasi publik.

Melalui penegakan hukum yang konsisten, dukungan terhadap elektrifikasi, dan pengawasan distribusi logistik yang lebih tertib, Indonesia bisa menuju era infrastruktur yang berkelanjutan, aman, dan efisien bukan hanya hemat anggaran, tetapi juga menyelamatkan nyawa dan memperbaiki kualitas udara untuk generasi mendatang.