Titiek Soeharto Dorong Perum Bulog Langsung di Bawah Presiden: Transformasi untuk Swasembada Pangan

1. RUU Pangan Fokuskan Transformasi Kelembagaan Bulog

Kuatbaca.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengungkap wacana penting dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Salah satu pokok pembahasan utamanya adalah transformasi kelembagaan Perum Bulog, dengan usulan agar lembaga ini berada langsung di bawah Presiden, bukan lagi di bawah Kementerian BUMN seperti saat ini.

2. Peran Sentral Bulog dalam Swasembada Pangan

Menurut Titiek, transformasi ini perlu dilakukan karena Bulog berperan krusial dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Ia menilai, jika Bulog diberi mandat langsung dari Presiden, maka lembaga ini akan lebih leluasa dan kuat dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas pasokan pangan, terutama beras, dan mendorong Indonesia kembali mencapai swasembada pangan seperti era masa lalu.

3. Belajar dari Masa Lalu: Kembalikan Fungsi Strategis Bulog

Dalam pernyataannya, Titiek tidak menampik bahwa arah perubahan ini mengingatkan pada peran Bulog di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana lembaga tersebut berfungsi sangat strategis dan terkonsolidasi langsung di bawah pengawasan kepala negara. Ia menegaskan bahwa tidak ada salahnya mencontoh sistem yang terbukti efektif di masa lalu, selama tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat.

4. Kritik terhadap Banyaknya Lembaga Pangan

Titiek juga menyinggung terlalu banyaknya lembaga pangan saat ini yang justru membuat sistem penanganan pangan menjadi tidak efisien. Ia menilai, tumpang tindih fungsi antar lembaga justru menghambat perumusan kebijakan yang terfokus. Oleh karena itu, dengan Bulog diposisikan lebih tinggi secara kelembagaan, diharapkan koordinasi lintas sektor bisa menjadi lebih cepat dan efektif.

5. RUU Pangan Juga Soroti Masalah Food Waste

Selain fokus pada transformasi Bulog, pembahasan RUU Pangan juga mencakup masalah besar lain yakni food waste atau pemborosan makanan. Titiek mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar dari makanan yang terbuang, bahkan bisa mencapai triliunan rupiah per tahun. Ia mendorong agar aspek ini diatur secara eksplisit dalam undang-undang sebagai bagian dari strategi nasional pangan.

6. Langkah Pemerintah Capai Swasembada Didukung DPR

Titiek menyebut pemerintah saat ini menunjukkan komitmen untuk mengejar swasembada pangan secara cepat. Oleh karena itu, DPR mendukung penataan ulang regulasi dan lembaga terkait. Penyusunan ulang RUU Pangan menjadi instrumen utama yang diharapkan dapat mengatur semua aspek mulai dari produksi, distribusi, cadangan pangan, hingga pengelolaan limbah pangan.

7. Momen Kritis Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Transformasi Bulog dinilai sebagai langkah strategis jangka panjang, terutama menghadapi tantangan krisis pangan global, perubahan iklim, dan fluktuasi harga komoditas. Dengan struktur yang lebih kuat dan berada langsung di bawah Presiden, Bulog diharapkan bisa bertindak lebih gesit, memiliki otoritas yang cukup, dan mampu bertindak cepat saat kondisi krisis pangan terjadi.

8. Dukungan Politik dan Harapan dari Komisi IV DPR

Komisi IV DPR RI melalui peran legislasinya menyatakan siap untuk memperjuangkan struktur kelembagaan pangan yang lebih efektif dan terintegrasi. Titiek Soeharto mewakili semangat reformasi kelembagaan yang tidak hanya sekadar perubahan birokrasi, tetapi diarahkan untuk menjawab persoalan lapangan seperti fluktuasi harga, kelangkaan pasokan, dan efisiensi program bantuan pangan.

Reformasi Bulog Jadi Bagian Strategi Pangan Nasional

Usulan menempatkan Perum Bulog langsung di bawah Presiden menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR mulai serius merancang sistem pangan yang kokoh dan terpusat. Bila terealisasi, langkah ini bisa menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal integrasi kelembagaan dan efisiensi anggaran.