KuatBaca

Kuatbaca.com - Sebagai salah satu platform media sosial paling populer di dunia, TikTok kini menjadi tempat bagi beragam konten, mulai dari hiburan, edukasi, hingga ekspresi aspirasi. Namun, dengan mendekatnya Pemilu 2024 di Indonesia, perusahaan tersebut menekankan komitmennya untuk menjaga neutralitas politik dan memastikan penggunaannya tetap sejalan dengan prinsip tersebut.

Membatasi Fitur

Sebagai upaya untuk mempertegas posisinya, TikTok telah mengambil beberapa langkah penting dalam membatasi fitur tertentu pada akun yang berhubungan dengan pemerintah dan politisi. Faris Mufid, perwakilan dari ByteDance yang menaungi TikTok, menjelaskan bahwa meski pengguna diperbolehkan menyuarakan aspirasi politiknya, platform ini tetap membatasi konten yang bisa mempengaruhi opini publik secara signifikan.

Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh TikTok adalah kerjasama dengan Bawaslu untuk menyajikan informasi seputar Pemilu 2024 melalui Portal Pemilu di platform tersebut. Namun, portal ini akan difokuskan pada edukasi pemilihan umum tanpa menampilkan simbol atau atribut dari partai politik maupun kandidat. Tujuannya jelas: mengedepankan edukasi dan informasi tanpa mengarahkan opini pengguna.

Selain itu, TikTok telah memperkenalkan sistem klasifikasi khusus bagi akun yang berhubungan dengan pemerintah, politikus, dan partai politik, dikenal sebagai Akun GPPPA. Dengan klasifikasi ini, beberapa fitur kunci yang biasa diakses oleh pengguna umum akan dibatasi untuk Akun GPPPA. Misalnya, mereka tidak akan dapat mengikuti program insentif dan tidak dapat memonetisasi kontennya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan platform tidak dicampuradukkan dengan kepentingan komersial atau politik.

Tindakan tegas lainnya adalah pelarangan iklan politik di platform ini.

Baik itu iklan yang dibiayai maupun konten yang dibuat oleh kreator yang dibiayai untuk mempromosikan merek atau agenda politik. Langkah ini sejalan dengan komitmen global TikTok untuk menjaga keaslian dan otentisitas kontennya.

Fungsi lain yang umum di media sosial, seperti menggalang dana, juga dibatasi. Sebagai contoh, dalam fitur livestream TikTok, pengguna biasa dapat memberikan dan menerima hadiah atau tip. Namun, untuk Akun GPPPA, fitur ini sengaja dimatikan, untuk memastikan tidak ada pengumpulan dana yang berkaitan dengan kampanye politik.

Dengan serangkaian kebijakan ini, TikTok menunjukkan komitmennya untuk memberikan ruang bagi pengguna untuk berinteraksi, berkreasi, dan berekspresi, namun tetap menjaga agar platformnya tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan pengguna, serta memastikan bahwa informasi yang disajikan tetap berimbang dan tidak bias.

(*)