Terungkap! Program Makan Bergizi Gratis Jalan Dulu, Aturannya Menyusul

Kuatbaca.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ternyata sudah mulai dijalankan di berbagai wilayah meskipun regulasi resminya belum tuntas. Hal ini diungkap langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang menegaskan bahwa urgensi program ini lebih penting daripada menunggu dokumen hukum rampung.

1. Program Jalan Terlebih Dahulu Demi Kepentingan Anak Bangsa

Dalam keterangan resminya, Dadan menyatakan bahwa program MBG perlu segera diwujudkan di lapangan, bahkan jika belum semua payung hukum seperti Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) disiapkan secara lengkap. Pemerintah mengambil langkah proaktif karena menilai kebutuhan gizi bagi anak-anak Indonesia adalah hal yang mendesak.

“Namanya kita harus bekerja, berjalan dulu. Baru setelah itu kita evaluasi,” jelas Dadan seusai rapat lintas kementerian di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

2. Prabowo Ingin Akselerasi Program di Lapangan

Menurut Dadan, Presiden Prabowo Subianto merasa miris dan prihatin ketika melakukan kunjungan ke berbagai daerah dan mendapati bahwa lebih banyak anak yang belum menerima manfaat MBG dibanding yang sudah menerima.

"Presiden ingin percepatan. Ini bukan sekadar janji, tapi aksi nyata. Maka itu kita harus gerak cepat," ujar Dadan.

Percepatan tersebut tentunya memerlukan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang sesuai. Untuk itulah Kementerian/Lembaga saat ini tengah menyusun kerangka percepatan implementasi program MBG di seluruh Indonesia.

3. Aturan Perpres dan Inpres Sedang Disiapkan

Meski program sudah berjalan, pemerintah tetap mengupayakan penyusunan aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan. Saat ini, tengah disiapkan Perpres atau Inpres yang mengatur percepatan program MBG dengan target menjangkau 82,9 juta orang penerima manfaat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut seluruh jajaran eselon satu dari kementerian dan lembaga teknis turut serta merumuskan kebijakan yang mendukung realisasi cepat program ini.

4. Kolaborasi Lintas Kementerian Jadi Kunci

Zulhas menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari bupati, gubernur, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian PANRB harus ambil bagian aktif.

“Kalau dana perlu cepat, ya Kemenkeu harus pastikan kelancarannya. Kalau butuh SDM, PANRB harus siapkan. Ini urusan banyak orang. Harus ada rasa urgensi bahwa ini menyangkut masa depan bangsa,” ujar Zulhas.

5. Mekanisme Pembiayaan Sudah Disiapkan

Dadan memastikan bahwa anggaran untuk program MBG sudah dijamin. Namun, penggunaan dana akan disesuaikan dengan kecepatan implementasi di daerah. Ia juga menyebut bahwa banyak ide baru dan mekanisme teknis yang sedang dibahas agar eksekusi di lapangan semakin efektif dan efisien.

“Saya sendiri sedang menyusun mekanisme operasionalnya agar fleksibel tapi tetap akuntabel,” katanya.

6. Fokus: Gizi untuk Generasi Emas 2045

Program MBG digadang-gadang sebagai bagian dari investasi besar pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah ingin memastikan bahwa generasi muda, terutama dari keluarga kurang mampu, mendapatkan akses makanan bergizi yang cukup.

Dengan harapan besar mencetak Generasi Emas Indonesia 2045, program ini menjadi pondasi awal menciptakan anak-anak sehat, cerdas, dan produktif.