Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran Rp 134,9 Triliun untuk Biayai Program Prioritas Pemerintah Prabowo

Kuatbaca.com-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah percepatan dalam realisasi belanja negara melalui pembukaan blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Hingga 24 Juni 2025, anggaran yang telah dibuka blokirnya mencapai Rp 134,9 triliun, yang diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan fokus dan kebutuhan prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden.

1. Rincian Pembukaan Blokir Anggaran di Berbagai Kementerian dan Lembaga

Dari jumlah total tersebut, sebanyak 23 kementerian dan lembaga telah menerima pembukaan blokir anggaran sebesar Rp 48 triliun, sementara 76 kementerian dan lembaga lain menyusul dengan nilai Rp 86,9 triliun. Hal ini menunjukkan fleksibilitas pengelolaan anggaran yang kini dapat disesuaikan untuk program-program penting sesuai prioritas nasional.

Sri Mulyani menegaskan bahwa alokasi anggaran yang sebelumnya dikunci tidak lagi terpaku pada kegiatan lama, melainkan dibuka dan diarahkan ulang sesuai dengan kebutuhan program pemerintah saat ini.

3. Instruksi Presiden soal Efisiensi Belanja APBN 2025

Pembukaan blokir anggaran ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menargetkan penghematan belanja negara sebesar Rp 306,69 triliun. Target penghematan tersebut diambil dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

Instruksi Presiden mengamanatkan agar Menteri dan Pimpinan Lembaga melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja yang meliputi pengurangan belanja operasional dan non-operasional seperti belanja perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan alat dan mesin.

4. Batasan dalam Identifikasi Efisiensi Belanja

Sri Mulyani menekankan bahwa identifikasi efisiensi ini tidak mencakup belanja pegawai maupun belanja bantuan sosial. Hal ini untuk memastikan bahwa pengurangan anggaran tidak berdampak pada kesejahteraan pegawai dan masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran secara lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas pelayanan dan program sosial yang menjadi prioritas.