Sri Mulyani Berikan Insentif Fiskal Sebesar Rp 1,88 Triliun ke Pemda Berprestasi
Kuatbaca.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan insentif fiskal sebesar Rp 1,88 triliun kepada pemerintah daerah (pemda) yang telah mencapai prestasi dalam berbagai bidang. Insentif ini diberikan sebagai penghargaan atas upaya pemda dalam mengakselerasi belanja daerah, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menjaga inflasi.
Penghargaan untuk Pemda Berprestasi
Insentif fiskal tersebut dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, sebesar Rp 750 miliar diberikan kepada 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten yang berhasil mengakselerasi belanja daerah. Kedua, insentif sebesar Rp 750 miliar juga diberikan kepada 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten yang berhasil meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Sisanya, yakni sebesar Rp 330 miliar, diberikan kepada 24 kabupaten, 6 kota, dan 3 provinsi yang sukses mengendalikan inflasi periode kedua.
Inspirasi Bagi Daerah Lainnya
Dalam sambutan pemberian penghargaan, Sri Mulyani menyatakan harapannya bahwa daerah-daerah yang terus mencapai prestasi dapat menjadi sumber inspirasi bagi daerah lainnya. Penilaian terhadap pemda yang menerima penghargaan didasarkan pada sejumlah kriteria, termasuk upaya pengendalian inflasi, kepatuhan dalam penyampaian laporan harian, stabilitas harga pangan yang diukur melalui indeks pengendalian harga, serta percepatan realisasi belanja yang mendukung pengendalian inflasi di daerah.
Menggunakan Dana untuk Pengendalian Inflasi
Sri Mulyani berharap bahwa daerah-daerah yang menerima insentif fiskal akan menggunakan dana tersebut untuk lebih memperkuat upaya pengendalian inflasi di masa mendatang. Selain itu, insentif fiskal juga diharapkan dapat mendorong pemda untuk konsisten mempercepat realisasi belanja dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada ekonomi daerah.
Dukungan untuk Pemda
Sri Mulyani juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemda dalam meningkatkan kinerja mereka. Hal ini mencakup capacity building, pelatihan, peningkatan kemampuan dalam pemungutan pajak lokal, serta proses digitalisasi yang dapat memperbaiki efisiensi administrasi di daerah. Semua upaya ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat.
(*)