Soal Pengosongan Hotel Sultan, Pontjo Sutowo dan Pemerintah Perlu Bertemu

Kuatbaca.com-Berada di jantung Jakarta, Hotel Sultan yang terletak di kawasan prestisius Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, menjadi pusat perhatian saat pemerintah memintanya untuk dikosongkan. Perintah ini didasarkan pada berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan hotel tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan bahwa pengosongan lahan tersebut diperlukan sehubungan dengan berakhirnya HGB milik PT Indobuildco. Meski begitu, Mahfud mengharapkan agar seluruh proses dilakukan dengan persuasif.

Sebagai upaya transparansi, pihak Hotel Sultan, yang dikelola oleh PT Indobuildco, melalui kuasa hukumnya, Hamdan Zoelva, menggelar konferensi pers. Hamdan menegaskan bahwa pihaknya memiliki alas hak yang sah untuk mengelola Hotel Sultan. Dia menambahkan bahwa HGB Hotel Sultan, yang diberikan pada tahun 1972, seharusnya masih berlaku hingga 30 tahun ke depan.

1. Kendati pemerintah telah mengeluarkan imbauan, Hotel Sultan tetap beroperasi.

Diketahui, PT Indobuildco telah mengajukan permohonan perpanjangan HGB. Namun, hingga saat ini, belum ada jawaban tegas terkait permohonan tersebut. Pihak PT Indobuildco menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh otoritas terkait.

Suyus Windayana, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, menegaskan bahwa pihaknya akan mematuhi keputusan pengadilan. Dia juga menyatakan pentingnya adanya komunikasi antara kedua belah pihak dalam proses pengosongan lahan hingga pembahasan soal pembayaran royalti atau ganti rugi. Kedua belah pihak diharapkan dapat menemukan solusi terbaik untuk masalah ini.

Hotel Sultan, dengan sejarah dan prestisinya, telah menjadi bagian dari ikon Jakarta. Masyarakat tentunya berharap agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam era digital, komunikasi dan informasi yang transparan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kini, masyarakat menunggu langkah selanjutnya dari PT Indobuildco dan pemerintah. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan, mereka tentunya memegang peran penting dalam menentukan masa depan Hotel Sultan. Harapannya, solusi terbaik dapat segera ditemukan sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional hotel serta memenuhi kepentingan publik.(*)