Singgung Jabar yang Belum Punya Komite Keuangan Syariah, Wapres: Mungkin Gubernurnya Sibuk Urusan Lain
Kuatbaca.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin kembali menyinggung Provinsi Jawa Barat yang belum memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf saat memberikan keterangan pers selepas menghadiri pengukuhan KDEKS Provinsi Aceh di Kota Banda Aceh pada Kamis (7/9/2023).
Mula-mula, Wapres menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dalam pembentukan KDEKS di daerah.
Hanya saja, menurut dia, ada sejumlah daerah yang terlambat membentuk Komite karena kesibukan lain.
"Mungkin daerah-daerah itu ada yang masih sibuk saja, terlalu sibuk urusan yang lain sehingga, seperti Jawa Barat itu sebenarnya sudah, rancangan sudah ada," ujar Wapres Ma'ruf sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Wakil Presiden pada Kamis malam.
"Tapi mungkin ada kesibukan pimpinan daerahnya sehingga agak terlambat. Daerah-daerah lain saya kira juga," kata dia.
Ma'ruf juga mengakui masih ada sejumlah daerah yang resisten saat didorong untuk membentuk KDEKS.
Hanya saja, menurut dia, secara umum tidak ada masalah yang berarti.
"Jadi soal waktu saja," ucap dia.
Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa Jawa Barat merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang belum memiliki KDEKS.
Menurut Ma'ruf, Jawa Barat telat mempunyai KDEKS karena Gubernur Ridwan Kamil sibuk untuk maju dalam kontestasi tahun depan.
"Jawa, kecuali Jawa Barat ya, kecuali Jawa Barat seluruhnya (sudah punya KDEKS). Ini yang telat Jawa Barat, sibuk soalnya mau jadi capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden)," kata Ma'ruf dalam acara Sarasehan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Surabaya, Rabu (30/8/2023).
Ia menyebutkan, jika di Jawa ada Jawa Barat yang belum punya KDEKS, sedangkan seluruh provinsi di Sumatera kini telah memiliki KDEKS.
Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengungkapkan, KDEKS merupakan perpanjangan tangan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menggerakan roda ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
"Kalau KNEKS itu kan tidak nyambung ke daerah, harus ada lembaga penggerak di daerah, makanya itu langsung gubernur wakil gubernur yang memimpin supaya bisa menggerakan," ujar dia.
(*)