Sidang Tuntutan Hasto Kristiyanto Dijaga Ketat, Massa Aksi Turun ke Jalan

Kuatbaca - Suasana di sekitar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, tampak berbeda pada Kamis (3/7/2025) pagi. Hari itu menjadi sorotan publik karena digelarnya sidang pembacaan tuntutan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang terseret dalam pusaran kasus besar seputar buronan Harun Masiku. Tak hanya aparat, massa aksi pun ikut turun ke jalan.

Sidang Sensitif yang Menarik Perhatian Publik

Sidang pembacaan tuntutan terhadap Hasto bukan sekadar agenda hukum biasa. Perkaranya menyangkut nama besar dalam struktur elite politik Indonesia, dan menyeret nama Harun Masiku, tokoh buronan yang masih menjadi misteri sejak 2020. Tak heran jika publik, media, dan berbagai kelompok masyarakat menaruh perhatian tinggi terhadap jalannya proses ini.

Sebanyak 916 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, hingga aparat Polsek setempat diterjunkan demi menjamin keamanan jalannya persidangan. Jumlah besar itu mencerminkan tingkat kewaspadaan tinggi aparat, mengingat situasi yang berpotensi memanas akibat dinamika politik dan opini publik yang terbelah.

Aksi Massa yang Menggema di Luar Pengadilan

Tak hanya aparat yang bersiaga, puluhan massa aksi dari kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) DKI Jakarta turut hadir di sekitar gedung pengadilan. Diperkirakan sekitar 150 orang turun membawa spanduk dan pengeras suara, menyuarakan penolakan mereka terhadap sidang yang dianggap sarat kepentingan politik.

Aksi mereka menjadi simbol dari ketegangan politik yang belum reda. Para orator di barisan massa menyampaikan tuntutan agar proses hukum berjalan tanpa intervensi politik dan tidak dijadikan alat kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh tertentu. Meski berlangsung damai, kepolisian tetap mengantisipasi segala kemungkinan agar tidak terjadi insiden yang bisa mengganggu ketertiban umum.

Imbauan Aparat: Aksi Damai Tanpa Provokasi

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengingatkan para peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban. Ia menekankan pentingnya tidak melakukan tindakan provokatif seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, atau mengganggu aktivitas pengadilan.

Pihak keamanan juga ditekankan untuk bersikap humanis selama pengamanan berlangsung. Polisi hadir bukan sebagai intimidator, melainkan pelayan masyarakat yang bertugas mengawal jalannya demokrasi, termasuk hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Pendekatan ini diambil agar ketegangan tak berujung pada konflik fisik yang justru merusak citra penegakan hukum itu sendiri.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, Hasto Kristiyanto dituding sebagai pihak yang menghalangi proses hukum dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Ia disebut memerintahkan Harun agar menghindari kejaran KPK, termasuk dengan menyembunyikan keberadaannya dan menghilangkan barang bukti seperti telepon seluler.

Tak berhenti di situ, Hasto juga didakwa turut memberi suap sebesar Rp 600 juta kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu disebut berkaitan dengan upaya pengurusan pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019–2024, yang melibatkan Harun Masiku sebagai kandidat pengganti.

Jaksa mendalilkan bahwa Hasto tidak sendirian dalam tindakannya. Beberapa orang dekatnya, termasuk Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, turut terlibat. Donny kini sudah menyandang status tersangka, sementara Saeful telah lebih dahulu dijatuhi hukuman. Harun Masiku sendiri masih menjadi buronan sejak operasi tangkap tangan KPK pada awal Januari 2020.

Sidang Hasto menjadi salah satu bab penting dalam perjalanan penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus besar yang beririsan dengan aktor politik. Perdebatan di publik tidak hanya soal substansi kasus, tapi juga menyangkut persepsi keadilan, netralitas lembaga penegak hukum, dan hubungan antara hukum dan kekuasaan.

DPR, parpol, dan tokoh-tokoh masyarakat terbagi dalam menyikapi perkara ini. Sebagian menuntut proses hukum berjalan tegas dan transparan, sementara yang lain meyakini ada kepentingan tertentu yang membayangi jalannya persidangan.

Terlepas dari hiruk pikuk politik dan protes di jalanan, harapan terbesar publik tetap satu: hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Baik Hasto maupun tokoh lainnya yang tersangkut dalam kasus ini berhak mendapatkan proses hukum yang adil, dan negara wajib menjamin itu.

Sidang pembacaan tuntutan ini menjadi momen penting untuk mengukur seberapa besar komitmen Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum, tanpa tunduk pada tekanan politik atau opini publik. Semua mata tertuju ke ruang sidang, menanti akhir dari drama hukum yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Ask ChatGPT