Rote Ndao Disiapkan Jadi Sentra Industri Garam Nasional, Target Swasembada 2027

1. Pemerintah Bangun Tambak Garam Raksasa di Pulau Terluar

Kuatbaca.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan langkah besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan membangun kawasan industri garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek ini merupakan bagian dari strategi untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2027. Kawasan ini akan dikembangkan seluas 10 ribu hingga 13 ribu hektare dan dirancang sebagai kawasan terintegrasi dari hulu hingga hilir—mulai dari tambak produksi hingga fasilitas pengolahan dan distribusi garam nasional.

2. Rote Ndao Dianggap Ideal: Iklim Mirip Australia, Lahan Milik Negara

Keputusan menjadikan Rote Ndao sebagai lokasi pengembangan industri garam bukan tanpa alasan. Daerah ini dinilai memiliki karakteristik geografis dan iklim yang mirip dengan kawasan penghasil garam terbaik di Australia. Selain itu, aktivitas industri yang masih rendah membuat kualitas air laut di Rote Ndao tetap terjaga dan ideal untuk produksi garam berkualitas tinggi. Salah satu faktor penentu lainnya adalah status kepemilikan lahan—sekitar 10 hingga 13 ribu hektare di wilayah tersebut merupakan tanah milik negara, sehingga memudahkan proses pengelolaan tanpa hambatan kepemilikan lahan.

3. Teknologi dan Industri Pengolahan Akan Diterapkan

Dalam pengembangan kawasan ini, KKP tidak hanya berfokus pada pembukaan tambak garam baru, tetapi juga mengintegrasikan teknologi modern dan pabrik pengolahan garam. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yang diproduksi sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan industri, bukan hanya untuk konsumsi rumah tangga. Dengan pendekatan ini, Rote Ndao akan menjadi kawasan industri yang tidak hanya memproduksi bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk akhir yang siap dipasarkan dalam dan luar negeri.

4. Target Produksi: 200 Ton Per Hektare Per Siklus

Hasil penelitian kualitas air laut dan sumber daya lainnya di Rote Ndao menunjukkan potensi produksi yang sangat tinggi. KKP menargetkan produksi minimal 200 ton garam per hektare per siklus dari kawasan ini. Selain air laut, Rote Ndao juga memiliki danau yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku alternatif untuk proses produksi garam. Dengan potensi alam yang tersedia dan dukungan infrastruktur, kawasan ini diharapkan dapat menyamai atau bahkan melampaui kapasitas produksi negara-negara penghasil garam seperti Australia.

5. Investasi Besar Disiapkan untuk Tambak Garam Nasional

Untuk mewujudkan proyek strategis ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp 2 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan tambak, instalasi pengolahan garam, pengadaan teknologi, hingga sistem distribusi. Pendekatan industri yang menyeluruh ini bertujuan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor garam dan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Proyek ini juga diproyeksikan akan menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

6. Rote Ndao Diproyeksikan Jadi Contoh Swasembada Garam Nasional

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, Rote Ndao akan dijadikan proyek percontohan untuk kawasan industri garam nasional. Jika berhasil, model ini akan direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Proyek ini juga menjadi langkah penting dalam mengurangi defisit neraca perdagangan akibat impor garam yang selama ini masih terjadi. Pemerintah berharap kehadiran kawasan industri ini mampu membawa perubahan besar dalam peta ketahanan pangan nasional, khususnya dalam komoditas garam.

Pembangunan kawasan industri garam di Rote Ndao menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun ketahanan pangan dan energi nasional dari wilayah perbatasan. Dengan dukungan teknologi, ketersediaan lahan, dan kualitas lingkungan yang tinggi, Rote Ndao diyakini akan menjadi pusat produksi garam nasional yang tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpotensi menjadi pemain penting di pasar ekspor. Transformasi ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan pangan Indonesia menuju 2027.