Rokok Ilegal Makin Merajalela, Industri Hasil Tembakau di Indonesia Tertekan

Kuatbaca.com-Industri hasil tembakau (IHT) kembali menjadi sorotan utama di tengah kondisi ekonomi yang melambat dan tantangan global yang semakin kompleks. Peran IHT sangat vital, tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara melalui cukai, tetapi juga sebagai penopang kehidupan jutaan tenaga kerja di berbagai sektor.

1. Peran Strategis Industri Hasil Tembakau bagi Negara

Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, IHT merupakan salah satu industri strategis nasional yang harus dilindungi. Pada tahun 2024, kontribusi Cukai Hasil Tembakau (CHT) mencapai angka Rp216,9 triliun, yang mencakup sekitar 96% dari total penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Besarnya peran ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kestabilan dan keberlangsungan industri rokok, terutama di tengah target penerimaan negara yang terus meningkat. Harris menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang berkaitan dengan IHT harus dirancang dengan sangat hati-hati untuk menghindari risiko besar bagi negara dan masyarakat.

2. Tekanan Ekonomi dan Dampaknya pada Industri Rokok

Situasi ekonomi domestik yang melambat, seperti yang tercermin dari penurunan indeks manufaktur (PMI), menjadi tantangan tambahan bagi industri rokok. Kebijakan fiskal yang terlalu ketat atau agresif justru bisa menjadi bumerang dan memperberat kondisi industri yang padat karya ini.

IHT menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga pedagang eceran. Pengetatan kebijakan tanpa perhitungan matang dapat berimbas pada pengurangan lapangan pekerjaan dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan.

3. Maraknya Peredaran Rokok Ilegal dan Ancaman bagi Industri Legal

Salah satu masalah utama yang saat ini dihadapi IHT adalah makin maraknya peredaran rokok ilegal. Kebijakan cukai yang membuat harga rokok resmi menjadi mahal membuat konsumen beralih ke produk ilegal yang tidak memberikan kontribusi kepada negara.

Meski data resmi mencatat persentase rokok ilegal sekitar 6,9% pada 2023, kenyataannya di lapangan angka tersebut diyakini jauh lebih tinggi. Rokok ilegal tidak hanya merugikan pendapatan negara tetapi juga menghancurkan industri legal yang taat aturan dan aturan pemerintah.

4. Pentingnya Kebijakan Fiskal yang Seimbang dan Bijak

Pemerintah menargetkan penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp230,09 triliun pada tahun 2025, dari total cukai yang diproyeksikan mencapai Rp244,2 triliun. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kebijakan fiskal yang seimbang agar industri legal tetap tumbuh dan ruang bagi peredaran rokok ilegal bisa diminimalkan.

Harris Turino menekankan pentingnya melindungi industri hasil tembakau sebagai sumber pendapatan negara sekaligus penopang ekonomi rakyat. Kebijakan fiskal yang dirancang dengan hati-hati akan membantu menjaga keberlangsungan industri ini sekaligus mencegah penyebaran rokok ilegal yang merugikan banyak pihak.

5. Dampak Sosial Ekonomi dari Perlindungan Industri Rokok

Melindungi industri hasil tembakau bukan hanya soal penerimaan negara, tetapi juga berdampak besar pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama para petani dan pekerja di sektor ini. Industri rokok memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang.

Jika industri ini tertekan akibat kebijakan fiskal yang kurang tepat, akan muncul efek domino yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga pekerja dan ketahanan ekonomi daerah yang bergantung pada sektor tembakau.

6. Upaya Mengatasi Rokok Ilegal dan Menjaga Industri Legal

Penanganan peredaran rokok ilegal memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan industri legal. Penguatan pengawasan, edukasi kepada masyarakat, serta regulasi yang efektif menjadi kunci untuk menekan produk ilegal.

Di sisi lain, mendukung keberlangsungan industri hasil tembakau dengan memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan usaha dan perlindungan terhadap pelaku usaha legal menjadi langkah strategis untuk menjaga perekonomian nasional.

Industri hasil tembakau berada di persimpangan penting antara kebutuhan fiskal negara dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, sektor ini bisa tetap menjadi tulang punggung penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas sosial ekonomi Indonesia.