KuatBaca

KuatBaca.com - Presiden Joko Widodo, yang dikenal dengan sebutan Jokowi, menyoroti pentingnya percepatan reformasi hukum di Indonesia. Ia menekankan kepada Tim Percepatan Reformasi Hukum untuk menentukan prioritas dan klasifikasi atas berbagai rekomendasi yang telah diserahkan kepadanya. Hal ini untuk memastikan langkah cepat dan efektif dalam mengimplementasikan rekomendasi tersebut.

1. Empat Area Kritis

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, sebagai koordinator utama dalam tim ini, menjelaskan bahwa Jokowi berharap rekomendasi yang memungkinkan untuk segera dituntaskan dapat diutamakan.

Mahfud, dalam siaran YouTube Kemenko Polhukam RI, memaparkan bahwa rekomendasi yang disampaikan mencakup empat area kritis: bidang peradilan dan penegakan hukum, agraria serta sumber daya alam, pemberantasan korupsi, dan penataan peraturan perundang-undangan.

Dalam keterangannya, Mahfud mengungkapkan bahwa tiap rekomendasi yang diberikan bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk, mulai dari undang-undang, peraturan menteri, hingga peraturan presiden. Namun, tantangan utamanya adalah menentukan prioritas dan klasifikasi.

"Saya diberi amanah oleh Presiden untuk mengklasifikasikan dan menentukan skala prioritas setiap rekomendasi. Ada yang bisa kita tuntaskan dalam waktu singkat, namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama," ungkap Mahfud.

2. Reformasi Hukum Agenda Penting Pemerintah

Reformasi hukum memang telah menjadi salah satu agenda penting pemerintahan Jokowi. Hal ini terbukti dengan penyerahan ratusan rekomendasi oleh Menko Polhukam Mahfud Md kepada Jokowi, yang dilakukan di Istana Negara, Bogor. Berdasarkan data yang diberikan oleh Kelompok Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum, ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan.

Setiap rekomendasi disusun oleh berbagai Kelompok Kerja (Pokja), yang masing-masing berfokus pada sektor tertentu dalam reformasi hukum. Ada Pokja yang khusus menangani reformasi peradilan, ada juga yang berfokus pada reformasi hukum agraria dan sumber daya alam, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Presiden Jokowi, dengan dukungan dari timnya, kini berupaya keras untuk mewujudkan reformasi hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Semua ini dilakukan demi menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan mendukung pertumbuhan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan penekanan pada skala prioritas dan klasifikasi rekomendasi, diharapkan reformasi hukum dapat berjalan lebih terarah dan efektif. (*)