PLB Dituding Jadi Celah Impor Ilegal, Ini Penegasan Bea Cukai Soal Pengawasan Ketat
Kuatbaca.com-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya dalam mengawasi ketat jalur masuk barang impor, termasuk dari kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB). Pernyataan ini muncul menyusul kekhawatiran bahwa PLB bisa dimanfaatkan sebagai celah masuknya barang ilegal ke pasar domestik.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menuturkan bahwa pemerintah memang memberikan sejumlah insentif untuk mendorong arus investasi melalui PLB, seperti penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Namun, ia menekankan bahwa setiap barang yang dikeluarkan dari PLB ke pasar domestik tetap harus memenuhi kewajiban kepabeanan dan perpajakan sesuai ketentuan berlaku.
“Begitu barang keluar dari PLB dan masuk ke pasar lokal, maka harus bayar bea masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor),” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI.
1. Fungsi PLB: Dorong Investasi, Tapi Wajib Patuhi Aturan
PLB dibentuk sebagai solusi untuk efisiensi logistik dan mendukung kelancaran arus barang masuk dan keluar Indonesia. Melalui fasilitas ini, pelaku usaha bisa menimbun barang dengan fleksibilitas tinggi, baik dari sisi jangka waktu, asal barang (impor/lokal), hingga tujuan distribusinya (ekspor/domestik).
Meski mendapatkan berbagai kemudahan, Askolani memastikan tidak ada diskon khusus yang menjadikan harga barang dari PLB lebih murah dibandingkan dengan barang impor reguler. “Tidak ada ruang bagi pelanggaran. Kalau barang mau dijual dalam negeri, prosedurnya harus sesuai. Kalau tidak, akan kami tindak,” katanya.
DJBC juga aktif mendampingi perusahaan yang menggunakan PLB untuk kebutuhan ekspor, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional.
2. DJBC Lakukan Puluhan Penindakan Terkait Barang Ilegal
Guna menutup celah penyalahgunaan fasilitas, DJBC memperkuat sistem pengawasan fisik dan digital. Salah satunya adalah penggunaan CCTV yang terintegrasi dengan sistem audit internal, untuk memastikan semua aktivitas di kawasan PLB berjalan transparan dan sesuai regulasi.
Menurut data DJBC, sepanjang tahun 2023 hingga 2024, terdapat rata-rata 220 kasus penindakan per tahun yang dilakukan di kawasan berfasilitas seperti PLB. Sementara itu, pada periode Januari hingga Mei 2025 saja, sudah tercatat 81 kasus pelanggaran, termasuk tekstil, elektronik, besi-baja, hingga balpres.
Dari total penindakan tersebut, 16% di antaranya terkait produk tekstil dan aksesori, yang menjadi salah satu sektor paling rentan terhadap praktik penyelundupan.
3. DPR Ingatkan Potensi Penyalahgunaan: PLB Jangan Jadi Jalur Legal Impor Ilegal
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, memberikan catatan penting terkait keberadaan PLB. Ia menilai, walau tujuan pembentukan PLB mulia—yakni mempercepat dan mengefisienkan logistik nasional—namun tetap dibutuhkan kontrol ketat agar fasilitas ini tidak disalahgunakan.
“Jangan sampai PLB digunakan untuk melegalkan barang yang harusnya untuk ekspor, tapi malah masuk ke pasar lokal. Ini bisa merugikan industri nasional yang sedang dibangun pemerintah,” ucap Misbakhun.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, aparat kepabeanan, dan legislatif dalam menciptakan sistem logistik yang sehat dan berdaya saing tanpa mengorbankan prinsip keadilan perdagangan.
Pusat Logistik Berikat memang memberikan banyak kemudahan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan ekspor. Namun di sisi lain, fasilitas ini juga berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi dengan ketat. Bea Cukai melalui DJBC telah menunjukkan langkah tegas dengan memperkuat penindakan dan pengawasan berbasis teknologi.
Ke depan, sinergi lintas lembaga dan keterlibatan pelaku industri akan sangat menentukan keberhasilan program logistik nasional ini. Dengan pengawasan yang cermat, PLB bisa menjadi solusi logistik masa depan Indonesia—bukan celah penyelundupan barang ilegal.