Kuatbaca.com - Pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) membawa arah baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah terjadinya perubahan struktur kepemimpinan, BGN kini dipimpin oleh Nanik S. Deyang bersama dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono.
Tidak membutuhkan waktu lama, jajaran pimpinan baru langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program unggulan pemerintah tersebut. Fokus utama mereka adalah memastikan anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Sejumlah kebijakan baru pun mulai disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Mulai dari distribusi yang belum merata hingga kualitas dapur penyedia makanan menjadi perhatian utama.
1. Moratorium Dapur Baru Demi Efisiensi Anggaran
Salah satu keputusan penting yang diambil BGN adalah menghentikan sementara pembangunan dan pendaftaran dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis.
Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus evaluasi terhadap ribuan dapur yang sudah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini jumlah dapur MBG yang aktif telah mencapai lebih dari 27 ribu unit.
Menurut Nanik S. Deyang, langkah tersebut diperlukan agar pemerintah dapat lebih fokus memperbaiki kualitas layanan yang sudah berjalan sebelum melakukan ekspansi lebih luas.
Nanik S. Deyang: "Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran."
Ia juga menegaskan bahwa salah satu langkah utama yang dilakukan adalah melakukan penataan ulang titik-titik dapur yang dianggap sudah terlalu padat di suatu wilayah.
Nanik S. Deyang: "Saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium."
Kebijakan ini diharapkan mampu menghindari pemborosan anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas distribusi makanan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Kualitas Program Kini Lebih Penting Dibanding Mengejar Jumlah Penerima
Perubahan besar berikutnya adalah bergesernya fokus dari pencapaian jumlah penerima manfaat menuju peningkatan kualitas program.
Sebelumnya Program Makan Bergizi Gratis memiliki target yang sangat besar dalam menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Namun di bawah kepemimpinan baru, BGN memilih memperbaiki fondasi program terlebih dahulu agar manfaat yang diterima masyarakat benar-benar optimal.
Peningkatan kualitas dapur, pengawasan keamanan pangan, standar kebersihan, serta pelatihan sumber daya manusia menjadi prioritas utama yang akan dijalankan dalam beberapa waktu ke depan.
Nanik S. Deyang: "Tahun 2026 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta. Tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi."
Dengan pendekatan baru tersebut, pemerintah berharap program MBG tidak hanya menjangkau banyak orang, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.
3. Fokus Utama Dialihkan ke Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
Salah satu perubahan paling signifikan dalam strategi baru BGN adalah fokus yang lebih besar kepada kelompok rentan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kelompok ini dinilai memiliki kebutuhan gizi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas tumbuh kembang anak di masa depan. Para ahli gizi dan dokter anak juga menilai bahwa intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia sekolah dasar.
Karena itu, BGN akan mengarahkan sebagian besar sumber daya program untuk memastikan kelompok tersebut memperoleh akses makanan bergizi secara lebih optimal.
Nanik S. Deyang: "Kita fokuskan adalah ke 3T dan terutama untuk 3B."
Ia juga menjelaskan bahwa masa emas perkembangan anak menjadi alasan utama perubahan kebijakan tersebut.
Nanik S. Deyang: "Bahwa mereka itu mengatakan bahwa intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana."
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia.
4. Sekolah Mampu Akan Dievaluasi Sebagai Penerima Manfaat
Perubahan berikutnya adalah evaluasi terhadap kelompok penerima manfaat program MBG, termasuk sekolah-sekolah yang berasal dari kalangan ekonomi mampu.
BGN menilai bahwa bantuan makanan bergizi sebaiknya lebih diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, sekolah yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi memadai berpotensi tidak lagi menjadi prioritas utama.
Pernyataan Nanik S. Deyang: "Kalau ada sekolah-sekolah yang mahal gitu kan kita tanya apakah masih perlu MBG? Nah ini yang kita alihkan ke 3T."
Kebijakan ini bertujuan agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat yang selama ini belum tersentuh program.
5. Daerah 3T Menjadi Prioritas Utama Program MBG
Selain fokus pada kelompok rentan, pemerintah juga akan memberikan perhatian lebih besar kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selama ini, sebagian besar dapur MBG terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi. Akibatnya, sejumlah daerah terpencil masih belum mendapatkan akses yang memadai terhadap program tersebut.
Pimpinan baru BGN menilai kondisi tersebut harus segera diperbaiki agar manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Nanik S. Deyang: "Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu."
Dengan strategi baru ini, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi program berskala besar, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Fokus pada kualitas, pemerataan layanan, serta kelompok rentan diharapkan menjadi fondasi kuat untuk meningkatkan kualitas gizi nasional secara berkelanjutan.
