Pemkab Bogor Minta Warga Bersabar Soal Kompensasi Penutupan Tambang di Parungpanjang dan Cigudeg

Kuatbaca.com - Kebijakan penutupan aktivitas tambang di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor terus menjadi perhatian masyarakat. Warga terdampak di kawasan Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin kini menunggu kepastian terkait kompensasi yang dijanjikan pemerintah setelah aktivitas tambang mulai dievaluasi dan dibatasi.

Pemerintah Kabupaten Bogor meminta masyarakat untuk tetap bersabar karena proses pembahasan kompensasi masih berada dalam koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemkab Bogor menegaskan bahwa penanganan kompensasi bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, mengatakan pihaknya terus menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar solusi terbaik segera ditemukan.

Pernyataan Ade Ruhandi: “Terkait kompensasi sudah beberapa kali disampaikan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur mengira jumlahnya itu terdampak tambang itu 3.000. Sehingga Pak Gubernur bisa setiap bulan memberikan kompensasi.”

1. Jumlah Warga Terdampak Tambang Ternyata Membengkak

Menurut Ade Ruhandi, awalnya jumlah warga yang diperkirakan terdampak penutupan tambang hanya sekitar 3.000 orang. Namun dalam perkembangannya, data terus bertambah hingga mencapai 18.000 warga.

Lonjakan jumlah masyarakat terdampak inilah yang disebut menjadi salah satu tantangan dalam proses penentuan skema kompensasi. Pemerintah harus melakukan pendataan ulang agar bantuan yang nantinya diberikan benar-benar tepat sasaran.

Ade menegaskan bahwa Pemkab Bogor hanya berperan menyampaikan aspirasi warga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui surat resmi maupun audiensi langsung.

Pernyataannya: “Ternyata dari mulai 6.000, bertambah 9.000, bertambah ke 18.000, dan itu bukan kewenangan kami. Kami hanya menyampaikan aspirasi berbentuk surat maupun secara audiensi kepada Pak Gubernur. Inilah fakta aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.”

Situasi tersebut membuat proses pembahasan kompensasi membutuhkan waktu lebih panjang dibanding perkiraan awal.

2. Pemkab Bogor Minta Masyarakat Bersabar

Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terdampak tambang, Ade Ruhandi meminta warga tetap tenang dan bersabar menunggu keputusan pemerintah. Ia menilai seluruh pihak, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi, sedang berupaya mencari solusi terbaik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurutnya, tidak ada pihak yang sengaja menghambat proses kompensasi. Pemerintah saat ini masih melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan kondisi di lapangan.

Pernyataan Ade: “Jadi semuanya tidak ada yang salah, semuanya sedang berupaya. Tapi kesimpulannya adalah saya minta sabar dulu. Pak Gubernur, Pak Bupati tentu punya konsep yang terbaik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang untuk kepentingan Kabupaten Bogor.”

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk penegasan bahwa pemerintah daerah masih terus berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan dampak penutupan tambang secara bertahap.

3. Tambang Dinilai Masih Dibutuhkan untuk Pembangunan

Meski aktivitas tambang menuai banyak kritik terkait dampak lingkungan dan kesehatan, Pemkab Bogor menilai material tambang masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Ade Ruhandi menjelaskan bahwa berbagai proyek pembangunan strategis membutuhkan pasokan material dalam jumlah besar. Mulai dari pembangunan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga proyek nasional disebut bergantung pada material tambang.

Penjelasan Ade Ruhandi: “Kedua, kesehatan. Kalau memperbaiki seluruh infrastruktur kesehatan juga perlu material. Yang selanjutnya pendidikan. Anak-anak kita harus sekolah, kan gitu. Ini juga perbaikan seluruh sekolah memerlukan juga material.”

Ia juga menyebut pembangunan program pemerintah seperti koperasi Merah Putih hingga proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) turut membutuhkan dukungan material konstruksi.

4. Proyek Strategis Nasional Disebut Bergantung pada Material Tambang

Selain pembangunan daerah, Ade juga menyinggung sejumlah proyek strategis nasional yang membutuhkan pasokan material dari wilayah Bogor. Beberapa proyek besar seperti Bendungan Cibeet hingga pembangunan jalan tol baru disebut memerlukan suplai material konstruksi dalam jumlah besar.

Pernyataan Ade: “Termasuk kebutuhan pembangunan strategis nasional, PSN (program strategis nasional), juga membutuhkan material. Kita ada Bendungan Cibeet, belum pembangunan tol, nanti BSD-Bogor juga mau dilaksanakan pembangunan.”

Pemerintah daerah khawatir jika seluruh kebutuhan material harus didatangkan dari luar daerah, biaya pembangunan akan meningkat drastis dan memengaruhi anggaran proyek.

Karena itu, pemerintah kini mencoba mencari titik tengah antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan masyarakat terdampak tambang.

5. Harga Material dari Luar Bogor Dinilai Terlalu Mahal

Ade Ruhandi juga menjelaskan bahwa penggunaan material dari luar Bogor berpotensi membuat biaya proyek pembangunan melonjak. Menurutnya, harga material yang masuk ke Bogor dari daerah lain jauh lebih tinggi dibanding harga lokal.

Perbedaan harga tersebut dinilai dapat mengganggu pelaksanaan proyek yang sudah disusun berdasarkan anggaran pemerintah daerah.

Penjelasannya: “Contoh harga satuan misalnya kita untuk material Rp 350 ribu perkubik, kalau beli dari luar bisa sampai Bogor itu mencapai Rp 525 sampai 550 ribu, sehingga bagi pelaksana pekerjaan itu akan rugi.”

Kenaikan harga material tersebut disebut dapat memicu masalah baru dalam pelaksanaan proyek pembangunan jika tidak diantisipasi sejak awal.