PDIP DKI Jakarta Ingatkan Pemprov Soal Kajian Sebelum Bentuk BUMD Parkir

Kuatbaca.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Dwi Rio Sambodo, menyoroti rencana pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) khusus untuk mengelola parkir di Jakarta. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian ilmiah yang mendalam sebelum melangkah lebih jauh dalam merealisasikan wacana tersebut. Rio menekankan bahwa masalah perparkiran di Jakarta tidak hanya menyangkut potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang besar, namun juga memerlukan perhatian serius terhadap dampak negatif yang sudah muncul akibat tata kelola parkir yang belum tertata dengan baik.

Menurut Rio, masalah perparkiran yang semrawut di Jakarta saat ini sudah menimbulkan berbagai dampak, seperti kemacetan lalu lintas yang parah, menurunnya estetika kota, merugikan pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sekitar, hingga berpotensi mengurangi pendapatan daerah. Oleh karena itu, ia mengingatkan Pemprov DKI untuk mempersiapkan segala aspek dengan matang sebelum membentuk BUMD yang bertugas mengelola parkir secara profesional.

1. Evaluasi Menyeluruh Diperlukan untuk Pengelolaan Parkir

Rio juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pengelolaan parkir yang selama ini ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan Unit Pengelola Perparkiran (UPT). Menurutnya, pendapatan yang dihasilkan dari parkir di Jakarta jauh dari yang diharapkan, mengingat kondisi riil di lapangan. Untuk itu, ia meminta evaluasi menyeluruh yang kritis terhadap jajaran Dishub dan UPT parkir guna mengetahui apakah target pendapatan yang ditetapkan selama ini sudah sesuai dengan situasi yang ada.

Ia menambahkan, pengelolaan parkir memang harus diperbaiki, dan salah satu solusinya adalah dengan membentuk BUMD khusus untuk parkir. Namun, Rio mengingatkan bahwa pembentukan BUMD bukanlah langkah yang mudah dan memerlukan perencanaan yang sangat matang. Menurutnya, kajian yang ilmiah dan terukur sangat diperlukan untuk memastikan bahwa langkah tersebut tidak justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.

2. Pendekatan Sosial untuk Penanggulangan Jukir Liar

Salah satu masalah besar terkait perparkiran di Jakarta adalah maraknya juru parkir (jukir) liar yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengendara dan berpotensi menambah ketidaktertiban di jalan. Rio menyarankan Pemprov DKI untuk mencari solusi dengan melibatkan jukir liar dalam sistem parkir yang resmi, agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih terjamin dengan penghasilan yang jelas. Dengan cara ini, diharapkan risiko konflik horizontal antara jukir liar dan petugas parkir resmi dapat diredam.

Lebih lanjut, Rio menyatakan bahwa Pemprov DKI harus berpikir untuk meminimalkan dampak sosial yang mungkin muncul akibat pengelolaan parkir yang lebih profesional. Dengan melibatkan jukir liar dalam sistem yang terorganisir, diharapkan bisa menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi semua pihak. Ini juga menjadi bagian dari upaya Pemprov untuk mengurangi ketimpangan sosial di Jakarta.

3. Solusi Holistik untuk Masalah Parkir di Jakarta

Dalam menghadapi masalah perparkiran yang begitu kompleks di Jakarta, Rio menekankan pentingnya pemetaan yang tuntas. Menurutnya, Pemprov DKI harus melakukan pendekatan yang menyeluruh, baik dari segi situasi objektif di lapangan, maupun kondisi subyektif terkait regulasi dan pengawasan yang ada. Semua aspek ini harus dipertimbangkan secara holistik agar pengelolaan parkir dapat berjalan dengan baik dan tidak menambah masalah baru di masyarakat.

Rio berharap Pemprov DKI Jakarta dapat menuntaskan masalah parkir ini melalui pendekatan yang sistematis dan terencana dengan baik. Selain itu, ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses transisi ke sistem parkir yang lebih profesional.

4. Rencana Pemprov DKI Jakarta dalam Mengatasi Masalah Parkir

Pemprov DKI Jakarta melalui Gubernur Pramono Anung juga tengah mengkaji rencana untuk membentuk BUMD yang khusus menangani masalah parkir. Menurutnya, sistem parkir yang ada saat ini sudah tidak mengalami perubahan signifikan dalam 15 tahun terakhir, sehingga sudah saatnya dilakukan perbaikan besar-besaran agar pengelolaan parkir lebih tertata dan efisien.

Gubernur Pramono juga mengungkapkan bahwa penerapan sistem nontunai (cashless) dalam pengelolaan parkir menjadi salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan. Sistem ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola parkir yang lebih transparan dan terorganisir dengan baik. Namun, seperti yang ditekankan Rio, langkah ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh membebani APBD, serta harus mengutamakan penyelesaian masalah sosial yang ada di lapangan.