Mengapa Prabowo Memilih Dirjen Bea Cukai dari Kalangan Militer? Ini Alasannya

Kuatbaca.com - Penunjukan Letnan Jenderal (Purn.) Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai menandai langkah tegas pemerintah dalam memperkuat sektor kepabeanan. Latar belakang Djaka sebagai perwira tinggi TNI dianggap sejalan dengan tantangan besar yang saat ini dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terutama dalam menanggulangi maraknya penyelundupan dan pelanggaran arus barang lintas batas negara.

Dalam konteks ini, keberanian, ketegasan, serta kemampuan mengorganisasi operasi skala nasional menjadi kualitas penting yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin Bea Cukai. Pos-pos pengawasan tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil yang kerap menjadi jalur penyelundupan. Sosok dengan pengalaman militer dianggap mampu mengelola jaringan pengawasan tersebut secara lebih efektif dan disiplin.

1. Tantangan Serius: Dari Pelabuhan Gelap hingga Barang Ilegal

Sektor kepabeanan kerap menjadi pintu masuk bagi praktik-praktik ilegal yang merugikan negara, mulai dari penyelundupan barang, penghindaran pajak, hingga perdagangan komoditas ilegal. Dalam kondisi seperti itu, diperlukan figur yang bukan hanya memahami administrasi publik, tetapi juga punya keberanian dan ketegasan dalam menghadapi tekanan di lapangan.

Djaka Budhi Utama dinilai memiliki kapasitas untuk menanggulangi persoalan-persoalan serius tersebut. Tugas besar yang kini diembannya mencakup penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti TNI dan Polri, serta pembenahan sistem pengawasan internal Bea Cukai. Ini bukan tugas mudah, mengingat praktik pelanggaran di pelabuhan-pelabuhan tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi juga terorganisir.

2. Koordinasi Lintas Lembaga Jadi Kunci Utama

Penempatan pejabat berlatar militer juga ditujukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Fungsi Bea Cukai tidak berdiri sendiri—instansi ini kerap beririsan dengan Kementerian Perdagangan, TNI AL, Polri, hingga Kementerian Perhubungan. Sosok dengan latar belakang militer terbiasa menjalankan koordinasi lintas instansi dalam skala besar.

Kapasitas kepemimpinan Djaka, yang sebelumnya telah menduduki jabatan strategis dalam struktur TNI, diyakini mampu mengorkestrasi sinergi antarlembaga demi menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Dengan jaringan yang luas dan kemampuan mengelola operasi lintas wilayah, Djaka diharapkan dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor ini.

3. Penunjukan Djaka Tidak Langgar Aturan, Sudah Mundur dari TNI

Penunjukan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai dipastikan telah melalui mekanisme hukum dan administratif yang sah. Ia secara resmi mengundurkan diri dari TNI pada awal Mei 2025, sebelum resmi menjabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang jabatan sipil yang tidak dapat dirangkap oleh anggota aktif militer.

Langkah ini sekaligus memberikan sinyal bahwa pemerintah serius dalam menjaga transparansi dan integritas dalam proses pengisian jabatan strategis. Tidak ada celah hukum dalam penempatan Djaka di posisi ini, dan hal tersebut juga mencerminkan upaya untuk menjaga profesionalitas dan netralitas institusi.

4. Bukan yang Pertama, Tapi Dilandasi Alasan Serupa

Penempatan tokoh militer di posisi Dirjen Bea dan Cukai bukan pertama kalinya terjadi dalam sejarah Indonesia. Tercatat, pernah ada dua tokoh militer yang sebelumnya menjabat sebagai kepala lembaga ini. Masing-masing ditunjuk di masa ketika bea cukai menghadapi tantangan besar seperti ketidaktertiban administrasi dan lemahnya pengawasan di lapangan.

Pengalaman sejarah ini menjadi pertimbangan pemerintah saat ini untuk kembali menunjuk figur militer yang diyakini memiliki keunggulan dalam disiplin dan kepemimpinan di lapangan. Namun kali ini, tantangannya semakin kompleks, mulai dari digitalisasi sistem, penguatan keamanan pelabuhan, hingga sinergi antar lembaga dalam penegakan hukum ekonomi.