Kuatbaca.com- Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di sekitar kantor Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pertahanan pada Rabu, 12 Agustus 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah terkait kebijakan dan pelaksanaan program yang menjadi perhatian kelompok mahasiswa. Massa membawa sejumlah aspirasi yang ditujukan kepada masing-masing lembaga dengan meminta adanya evaluasi, transparansi, serta pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Demonstrasi membuat aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk menjaga ketertiban sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan. Petugas juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan lalu lintas karena aksi berlangsung di kawasan yang memiliki mobilitas cukup tinggi. Para mahasiswa menyampaikan pendapat melalui orasi dan berbagai atribut demonstrasi. Mereka berharap pemerintah tidak hanya menerima tuntutan secara administratif, tetapi juga memberikan respons yang jelas terhadap persoalan yang mereka suarakan.
Aksi di sekitar Badan Gizi Nasional berkaitan dengan perhatian mahasiswa terhadap pelaksanaan program yang berada di bawah koordinasi lembaga tersebut. BGN menjadi salah satu institusi yang mendapat sorotan karena memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk Makan Bergizi Gratis. Dalam beberapa waktu terakhir, pelaksanaan program tersebut menghadapi berbagai evaluasi, mulai dari kesiapan dapur, keamanan pangan, tata kelola anggaran, hingga mekanisme pelaksanaan di lapangan. Mahasiswa meminta pemerintah memastikan setiap program yang menggunakan anggaran negara dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Mereka juga mendorong agar setiap persoalan yang muncul tidak hanya ditangani setelah terjadi kasus, tetapi dicegah melalui pengawasan yang lebih ketat. Menurut mereka, program dengan skala nasional membutuhkan sistem pengawasan yang kuat karena melibatkan banyak penerima manfaat, penyedia layanan, dan anggaran dalam jumlah besar.
Selain BGN, mahasiswa mengarahkan aksi ke Kementerian Pertahanan dengan membawa sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dalam demonstrasi seperti ini, mahasiswa menempatkan ruang publik sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan negara dan meminta pemerintah terbuka terhadap evaluasi. Aparat keamanan melakukan penjagaan agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan tidak mengganggu aktivitas di sekitar kantor kementerian. Perwakilan massa berharap tuntutan mereka dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh pejabat terkait, bukan hanya berhenti pada penyampaian di depan gedung pemerintahan. Mereka menilai dialog antara pemerintah dan masyarakat, termasuk mahasiswa, diperlukan untuk menjaga akuntabilitas kebijakan. Di sisi lain, penyampaian pendapat di muka umum tetap harus dilakukan sesuai ketentuan agar hak demonstran dan hak masyarakat lainnya dapat berjalan beriringan. Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi mahasiswa dalam mengawasi jalannya kebijakan publik.
Kepolisian menyiagakan personel di sekitar titik demonstrasi untuk mengantisipasi gangguan keamanan maupun kepadatan kendaraan. Pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi aksi diminta memperhatikan arahan petugas dan mempertimbangkan rute alternatif apabila terjadi penumpukan kendaraan. Rekayasa lalu lintas dapat diterapkan secara situasional sesuai perkembangan jumlah massa dan kondisi di lapangan. Aparat juga berupaya menjaga agar demonstrasi berlangsung damai sekaligus memastikan akses menuju fasilitas umum tetap tersedia. Bagi mahasiswa, aksi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada lembaga pemerintah yang mereka nilai berkaitan dengan persoalan yang disoroti. Sementara bagi pemerintah, demonstrasi menjadi salah satu bentuk masukan publik yang perlu ditanggapi secara proporsional. Jalannya aksi dan respons dari BGN maupun Kementerian Pertahanan akan menjadi perhatian berikutnya, terutama mengenai apakah aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti melalui dialog atau kebijakan yang lebih konkret.
