Konektivitas Digital Dorong Transformasi Layanan Kesehatan di NTT Makin Optimal

Kuatbaca.com - Pemerintah terus mendorong digitalisasi dalam berbagai sektor layanan publik, termasuk bidang kesehatan. Namun, upaya ini tak lepas dari tantangan, terutama di wilayah pelosok yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur internet. Salah satu wilayah yang kini tengah merasakan dampak positif dari peningkatan konektivitas adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Kupang.

Melalui peran aktif Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah meningkatkan kapasitas akses internet di sejumlah titik layanan publik, termasuk Puskesmas. Dari sebelumnya hanya 4 Mbps, kini konektivitas dioptimalkan menjadi 8 Mbps guna menyesuaikan kebutuhan penggunaan aplikasi digital yang makin kompleks.

Puskesmas Camplong di Kabupaten Kupang menjadi salah satu contoh penerima manfaat dari program ini. Menurut Plh Kepala Puskesmas, Tucla Suarez, jaringan internet yang disediakan telah memberikan dukungan besar terhadap sistem kerja yang kini sepenuhnya berbasis aplikasi. Digitalisasi memudahkan proses pelaporan, koordinasi, dan akses data secara real time.

Hal ini menjadi penting karena tenaga kesehatan di daerah terpencil seperti Camplong sangat bergantung pada konektivitas untuk menyampaikan laporan ke dinas tingkat atas maupun berinteraksi langsung dengan sistem milik Kementerian Kesehatan secara daring.

1. Peningkatan Kebutuhan Data Seiring Transformasi Digital

Tucla menyampaikan bahwa seiring berjalannya waktu, penggunaan aplikasi dalam sistem kerja puskesmas meningkat pesat. Dampaknya, kebutuhan akan koneksi yang stabil dan cepat menjadi semakin penting. Dengan kehadiran jaringan dari Bakti, digitalisasi kini bukan lagi hambatan, melainkan menjadi bagian dari solusi pelayanan kesehatan yang lebih efektif.

Kondisi ini juga disorot oleh Ketua Dewan Pengawas Bakti Komdigi, Virgie Baker, dan Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar, yang meninjau langsung kondisi di Puskesmas tersebut. Mereka memahami bahwa petugas di lapangan tidak bisa maksimal bekerja tanpa dukungan konektivitas yang memadai.

Menurut Fadhilah, semula kapasitas 4 Mbps ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan untuk dua pengguna utama. Namun, perkembangan penggunaan aplikasi kini menuntut kapasitas lebih besar. Terlebih, semua proses administrasi hingga pelaporan kini berbasis digital, mulai dari pelayanan hingga pengiriman data ke kementerian.

Dengan bertambahnya perangkat, aplikasi, dan personel yang mengakses sistem dalam waktu bersamaan, peningkatan bandwidth menjadi keharusan. Langkah ini memastikan transformasi digital tidak terhambat oleh kendala teknis seperti lambatnya koneksi atau gangguan sinyal.

2. Capaian Pemerataan Konektivitas di NTT dan Wilayah 3T

Peningkatan konektivitas yang dilakukan Bakti tidak hanya terjadi di Puskesmas Camplong, tetapi menyeluruh di berbagai wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Berdasarkan data per 10 Juni 2025, telah tercatat pencapaian besar dalam pemerataan akses digital di berbagai pelosok Indonesia.

Dalam kegiatan monitoring yang dilaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, disebutkan bahwa sebanyak 27.858 lokasi layanan publik kini telah menikmati akses internet dari kapasitas satelit SATRIA-1, ditambah 6.747 desa yang telah mendapatkan sinyal seluler.

Untuk Provinsi NTT sendiri, Bakti Komdigi telah menggelar 584 titik BTS 4G dan USO, serta 2.691 titik layanan akses internet gratis. Ini menjadikan NTT sebagai salah satu provinsi dengan penetrasi digital yang terus berkembang dalam dua tahun terakhir.

Tak hanya di NTT, capaian serupa juga terjadi di Provinsi Maluku Utara dengan pemasangan 497 titik BTS 4G dan USO, serta 687 titik akses internet gratis. Ini membuktikan bahwa komitmen pemerintah dalam pemerataan digital tak hanya fokus di Jawa, tetapi merata hingga ke wilayah timur Indonesia.

3. Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Keadilan Digital

Keberhasilan program Bakti Komdigi tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta lembaga pendidikan yang turut memanfaatkan jaringan tersebut. Pendekatan inklusif ini menjadi kunci agar digitalisasi tidak hanya berhenti pada infrastruktur, tetapi benar-benar dimanfaatkan masyarakat.

Pemerintah juga mendorong partisipasi swasta dan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur digital di daerah 3T. Dengan memperkuat ekosistem teknologi, layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan menjadi lebih transparan dan efisien.

Menurut Fadhilah Mathar, kehadiran internet di wilayah-wilayah terpencil seperti Kalali dan Camplong bukan hanya soal konektivitas, tetapi soal keadilan sosial. Masyarakat di wilayah pinggiran berhak mendapatkan akses informasi, pelayanan, dan peluang yang sama dengan warga perkotaan.

Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga alat pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan. Digitalisasi membuka jalan bagi generasi muda daerah untuk bersaing di level nasional maupun global.

4. Komitmen Berkelanjutan di Era Pemerintahan Baru

Pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto menempatkan infrastruktur digital sebagai salah satu prioritas strategis nasional. Akses internet bukan lagi fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan pokok dalam mendukung pembangunan manusia Indonesia.

Program yang digagas oleh Bakti Komdigi menjadi salah satu bukti nyata dari komitmen itu. Ke depannya, Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas koneksi internet, khususnya untuk layanan publik vital seperti pendidikan dan kesehatan.

Dalam menghadapi tantangan masa depan, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Maka dari itu, langkah proaktif seperti peningkatan bandwidth, perluasan titik BTS, dan pendampingan literasi digital harus terus dilakukan secara konsisten dan terukur.

Dengan konektivitas yang optimal, NTT dan wilayah lainnya kini berada di jalur yang tepat untuk menikmati layanan publik yang lebih baik, inklusif, dan modern. Transformasi ini diharapkan menjadi tonggak kemajuan nyata menuju Indonesia digital yang merata dan berkeadilan.