Komisi II DPR RI Bahas Isu Krusial Keuangan Daerah, BUMD, dan Birokrasi bersama Para Gubernur

Kuatbaca.com - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja penting yang mempertemukan para gubernur dari sejumlah provinsi di Indonesia. Agenda utama dalam pertemuan ini mencakup pembahasan keuangan daerah, evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penyelesaian persoalan birokrasi dan tenaga honorer. Rapat ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

1. Gubernur Sejumlah Daerah Hadir, Termasuk Sultan HB X dan Bobby Nasution

Rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda. Hadir dalam rapat tersebut sejumlah kepala daerah seperti Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur NTB Lalu M Iqbal, hingga Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Kehadiran para gubernur ini tidak ditentukan secara kebetulan, melainkan melalui dua indikator penting, yaitu tingkat kemandirian fiskal daerah dan kualitas pengelolaan BUMD. Dengan kehadiran daerah yang mewakili berbagai tingkatan kemandirian fiskal dari tinggi hingga rendah rapat ini diharapkan dapat memberi gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang dalam tata kelola keuangan daerah.

2. Evaluasi Kemandirian Fiskal Daerah Jadi Sorotan

Salah satu pembahasan utama dalam rapat ini adalah bagaimana daerah mampu membiayai kebutuhannya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Tingkat kemandirian fiskal menjadi indikator kunci dalam mengukur kekuatan ekonomi suatu provinsi. Melalui diskusi terbuka, Komisi II mencoba menggali praktik-praktik terbaik dari daerah yang sudah berhasil mencapai kemandirian, dan mengidentifikasi kendala dari daerah yang masih bergantung pada dana transfer pusat.

3. BUMD: Potensi Besar yang Belum Maksimal

Komisi II DPR RI juga menyoroti kinerja BUMD di berbagai daerah. Sebagian BUMD telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Namun, tidak sedikit juga BUMD yang justru menjadi beban bagi keuangan daerah karena minimnya efisiensi dan kurangnya inovasi dalam pengelolaan.

Gagasan membentuk holding BUMD juga muncul dalam rapat ini. Holding ini diharapkan mampu memperkuat daya saing BUMD, terutama bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) besar namun belum mampu mengelolanya secara optimal. Dengan konsep holding, daerah yang lemah dalam pengelolaan bisa mendapatkan dukungan dari entitas yang lebih mapan.

4. Isu Ketenagakerjaan dan Birokrasi Juga Dibahas

Tak hanya urusan fiskal dan BUMD, Komisi II juga menyinggung persoalan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Peralihan status tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pekerjaan rumah besar yang belum tuntas di banyak daerah.

Konversi ini sering kali terkendala pada keterbatasan alokasi anggaran, khususnya pada pos belanja pegawai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DPR menilai bahwa perlu adanya pendekatan sistemik dan dukungan regulasi yang tepat untuk menuntaskan persoalan ini agar tenaga honorer yang telah mengabdi lama mendapat kepastian status dan hak-haknya.

5. Kemendagri Diminta Perkuat Pengawasan dan Pembinaan

Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun skema pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD secara lebih sistematis. Pembinaan ini mencakup manajemen, tata kelola keuangan, inovasi bisnis, hingga penyesuaian terhadap tren ekonomi global. Harapannya, BUMD ke depan bisa menjadi motor penggerak pembangunan daerah dan tidak lagi membebani APBD.

Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan para gubernur menjadi forum penting untuk membedah tantangan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam hal fiskal, BUMD, dan birokrasi. Melalui sinergi antarpemerintah dan parlemen, diharapkan solusi-solusi konkret dapat dirumuskan demi memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.