Komdigi Siapkan Internet 100 Mbps di Blankspot, Operator Minta Insentif Jadi Kunci

Kuatbaca.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menggalang kekuatan untuk menghadirkan internet berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps di daerah-daerah yang selama ini disebut blankspot, alias wilayah yang belum tersentuh layanan internet. Target utamanya adalah puskesmas, sekolah, dan kantor desa di daerah pelosok.

Ambisi besar ini disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam pertemuan dengan para perwakilan operator seluler nasional. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor pusat Komdigi di Jakarta, dan membahas rencana strategis penerapan konektivitas ngebut di wilayah tertinggal.

1. Dukungan Operator Muncul, Tapi Perlu Regulasi dan Insentif

Tiga operator besar—Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), Telkomsel, dan XLSmart—turut menyatakan dukungan terhadap visi pemerintah ini. Namun, mereka juga menyoroti pentingnya insentif dan regulasi yang mendukung keberlanjutan investasi infrastruktur digital di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Indosat, melalui Chief Business Officer Muhammad Buldansyah, menegaskan komitmennya mendukung konektivitas merata, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Ia menilai konektivitas yang inklusif adalah fondasi utama digitalisasi layanan publik.

Telkomsel pun menyambut inisiatif Komdigi, terutama terkait skema open access berbasis spektrum baru. Namun mereka mengingatkan pentingnya memperhitungkan implikasi keekonomian dan operasional dari proyek ini. "Kami saat ini masih mencermati secara seksama rancangan regulasinya," ujar VP Corporate Communications Telkomsel, Saki H. Bramono.

2. Infrastruktur Sudah Ada, Tapi Butuh Percepatan di Wilayah Non-Fiber

Telkomsel mengklaim saat ini jaringannya sudah menjangkau lebih dari 97% populasi Indonesia melalui 4G/LTE, serta mulai mengembangkan jaringan 5G di 56 kota/kabupaten dengan 3.000 BTS aktif. Untuk wilayah yang belum terjangkau fiber optik, Telkomsel menggunakan teknologi Hybrid Wireless Access dan koneksi satelit.

Meski begitu, Telkomsel menekankan bahwa insentif seperti relaksasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan diskon biaya hak penyelenggaraan (BHP) menjadi sangat penting agar operator bisa tetap agresif membangun jaringan tanpa terbebani risiko finansial tinggi.

Skema kolaboratif antara regulator dan operator diharapkan bisa mempercepat pemerataan jaringan tanpa mengorbankan kesinambungan industri. Operator perlu jaminan bahwa investasi mereka di daerah non-komersial tetap mendapatkan dukungan jangka panjang.

3. XLSmart Fokus pada Teknologi dan Keberlanjutan Jaringan

XLSmart, hasil merger dua operator nasional, juga menyatakan dukungannya untuk program strategis internet cepat di blankspot. Mereka menyebut proyek ini sebagai bagian dari visi digital inklusif yang mereka perjuangkan sejak awal merger.

Menurut Reza Zahid Mirza, Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSmart, pihaknya terus melakukan investasi pada perluasan jaringan 4G dan adopsi teknologi 5G. Mereka juga tengah mengoptimalkan spektrum frekuensi untuk menjamin kualitas dan kecepatan jaringan yang konsisten.

Reza menekankan bahwa meaningful broadband coverage tidak hanya soal kecepatan, tapi juga tentang kestabilan, jangkauan, dan daya tahan jaringan dalam jangka panjang—terutama ketika digunakan untuk pelayanan publik di wilayah-wilayah terpencil.

4. Harapan Baru untuk Daerah Tertinggal, Tapi Masih Banyak PR

Langkah Komdigi untuk menghadirkan internet 100 Mbps di daerah blankspot patut diapresiasi. Ini bukan hanya soal pemerataan akses, tapi juga tentang mempersempit kesenjangan digital dan menciptakan peluang ekonomi baru di pelosok negeri.

Namun untuk mewujudkan ambisi ini, dibutuhkan sinergi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator seluler. Tanpa dukungan regulasi yang realistis dan insentif yang menarik, proyek ini bisa jadi terbebani secara biaya dan sulit untuk dijalankan secara masif.

Komdigi perlu memastikan bahwa skema pembiayaan tidak memberatkan operator, dan masyarakat di daerah sasaran pun harus disiapkan agar mampu memanfaatkan koneksi cepat untuk keperluan produktif, bukan sekadar hiburan digital.

Jika semua pihak bisa bergerak dalam arah yang sama, bukan tidak mungkin mimpi menghadirkan internet cepat di setiap jengkal tanah air bisa segera menjadi kenyataan.