Jejak Hakim Eko Aryanto: Dari Vonis Ringan Harvey Moeis hingga Dimutasi ke Papua Barat

1. Karier Hakim Eko Aryanto yang Kembali Jadi Sorotan

Kuatbaca.com - Nama hakim Eko Aryanto kembali mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengumumkan mutasi besar-besaran terhadap 41 hakim di seluruh Indonesia. Dalam daftar tersebut, Eko yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan kemudian dipindahkan ke PN Sidoarjo, kini dimutasi ke wilayah yang lebih jauh—yakni ke Pengadilan Tinggi Papua Barat. Perpindahan ini diputuskan dalam rapat pimpinan MA pada 9 Mei 2025.

2. Mutasi Kilat Kurang dari Sebulan

Yang menarik perhatian publik adalah waktu mutasi Eko Aryanto yang tergolong cepat. Baru sekitar satu bulan bertugas di Sidoarjo, ia kembali dipindah ke ujung timur Indonesia. Rotasi ini membuat banyak pihak berspekulasi, mengingat nama Eko sempat jadi buah bibir setelah menjatuhkan vonis ringan terhadap terdakwa kasus besar korupsi timah, Harvey Moeis.

3. Vonis Ringan di Kasus Korupsi Rp 300 Triliun

Pada Desember 2024, hakim Eko menjatuhi hukuman 6,5 tahun penjara kepada Harvey Moeis, suami artis Sandra Dewi. Harvey divonis bersalah dalam kasus mega korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Selain penjara, Harvey juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar.

4. Pertimbangan Meringankan yang Tuai Polemik

Vonis ringan tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa yang menginginkan hukuman 12 tahun penjara. Dalam amar putusannya, Eko menyampaikan beberapa alasan yang menjadi dasar hukuman ringan. Di antaranya adalah sikap sopan Harvey selama persidangan, statusnya sebagai kepala keluarga, tidak memiliki catatan kriminal, serta tidak berperan sebagai pengambil keputusan di perusahaan yang terlibat.

5. Posisi Harvey Dinilai Sebatas Perwakilan

Dalam sidang, Eko Aryanto menyatakan bahwa Harvey Moeis bukan merupakan pemilik saham, komisaris, atau direksi di PT Refined Bangka Tin (RBT). Ia hanya dianggap mewakili PT RBT dalam pertemuan dengan pihak PT Timah. Bahkan, pengakuan Harvey yang menyebut dirinya hanya membantu temannya, Suparta—Dirut PT RBT—diterima oleh hakim sebagai alasan pembenar.

6. Reaksi Jaksa dan Perubahan di Tingkat Banding

Vonis ringan ini mendapat perlawanan keras dari Kejaksaan Agung. Jaksa langsung mengajukan banding dan hasilnya mengejutkan. Pada 13 Februari 2025, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara. Hakim banding menilai Harvey memiliki peran penting dalam proses yang menyebabkan kerugian negara sangat besar, sehingga perlu dijatuhi hukuman maksimal.

7. Gelombang Mutasi Hakim: Eko Kembali Pindah

Seiring dengan perubahan di tingkat banding, Mahkamah Agung juga melakukan mutasi terhadap hampir 200 hakim di seluruh Indonesia pada 22 April 2025. Salah satu nama dalam daftar mutasi adalah Eko Aryanto, yang dipindahkan dari Jakarta ke Sidoarjo. Namun hanya berselang kurang dari sebulan, tepatnya pada 9 Mei 2025, Eko kembali dimutasi ke daerah yang lebih jauh, yakni ke Pengadilan Tinggi Papua Barat.

8. Apakah Mutasi Terkait Vonis Kontroversial?

Publik pun bertanya-tanya, apakah mutasi cepat ini berkaitan dengan keputusannya dalam kasus Harvey Moeis? Meski Mahkamah Agung tidak memberikan keterangan resmi mengenai alasan spesifik mutasi tersebut, kecepatan dan arah mutasi yang makin jauh menimbulkan banyak spekulasi. Apalagi, vonis Eko dianggap terlalu ringan untuk kasus sebesar korupsi timah yang nilai kerugiannya fantastis.

9. Evaluasi Etik dan Transparansi Putusan Hakim

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam sistem peradilan. Vonis ringan dalam kasus besar seperti ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Diperlukan evaluasi menyeluruh, termasuk dari Komisi Yudisial, untuk memastikan integritas hakim tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal atau konflik kepentingan.

10. Catatan untuk Masa Depan Peradilan di Indonesia

Rotasi dan mutasi memang bagian dari dinamika karier aparatur negara, termasuk hakim. Namun jika mutasi terjadi berdekatan dengan kontroversi besar, tentu menimbulkan pertanyaan publik yang perlu dijawab secara terbuka. Kasus Eko Aryanto dan Harvey Moeis kini menjadi catatan penting dalam upaya pembenahan sistem peradilan agar lebih transparan, adil, dan bebas dari intervensi.