Gaji dan Tunjangan Dosen Swasta di Tahun 2025: Potret Tanggung Jawab Besar dengan Imbalan yang Variatif

1. Dosen Swasta: Pilar Pendidikan Tinggi Non-Pemerintah

Kuatbaca.com - Dosen di perguruan tinggi swasta (PTS) memegang peranan penting dalam sistem pendidikan tinggi nasional. Mereka tidak hanya mengajar mahasiswa, tetapi juga bertanggung jawab terhadap riset ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola berbagai posisi strategis di lingkungan kampus. Namun, dibalik tanggung jawab besar ini, masih banyak pertanyaan mengenai bagaimana kesejahteraan finansial para dosen swasta, terutama di tahun 2025.

2. Kisaran Gaji Pokok Dosen Swasta Tahun 2025

Pada tahun 2025, gaji pokok dosen swasta di Indonesia berada di kisaran Rp 5.000.000 hingga Rp 8.000.000 per bulan. Angka ini bersumber dari informasi umum di berbagai platform pencari kerja, dan bisa sangat bervariasi tergantung kebijakan internal masing-masing kampus. Faktor seperti reputasi institusi, lokasi geografis, akreditasi program studi, hingga jenjang pendidikan dosen dapat memengaruhi nominal gaji pokok yang diterima.

3. Gaji Bergantung pada UMP/UMK dan Perjanjian Kerja

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dosen swasta berhak atas upah yang tidak boleh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai wilayah mereka bekerja. Selain itu, besaran gaji juga bergantung pada status kepegawaian dosen (tetap atau kontrak), masa kerja, beban pengajaran, serta isi dari kontrak atau perjanjian kerja dengan pihak universitas.

4. Realita di Lapangan: Masih Ada Dosen Bergaji di Bawah UMP

Meski ketentuan hukum mengatur batas minimal upah, faktanya masih banyak dosen PTS yang menerima gaji di bawah UMP. Kondisi ini kerap menjadi sorotan publik karena dianggap mencederai semangat peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Minimnya pengawasan, keterbatasan anggaran kampus swasta kecil, serta ketidakseimbangan antara beban kerja dan imbalan, menjadi tantangan yang masih perlu dibenahi.

5. Permendikbudristek 44 Tahun 2024: Harapan Baru yang Masih Tertunda

Sebagai bentuk respons terhadap isu kesejahteraan dosen, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 yang mengatur profesi, karier, dan penghasilan dosen, termasuk di lingkungan PTS. Peraturan ini membawa harapan baru, karena menegaskan bahwa dosen swasta harus mendapatkan hak sesuai ketentuan ketenagakerjaan, serta membuka peluang pemberian berbagai tunjangan. Sayangnya, implementasi aturan ini ditunda karena masih dalam tahap evaluasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

6. Tunjangan Dosen Swasta: Profesi, Khusus, dan Kehormatan

Meskipun status kepegawaian berbeda dengan dosen PNS, dosen swasta tetap berpeluang mendapatkan berbagai tunjangan berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2009, yaitu:

• Tunjangan Profesi: Diberikan kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi dosen. Nominal tunjangan biasanya setara dengan satu kali gaji pokok dan disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional dan masa kerja.
• Tunjangan Khusus: Berlaku bagi dosen yang ditugaskan mengajar di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) oleh pemerintah pusat atau daerah. Tunjangan ini bersifat insentif untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan.
• Tunjangan Kehormatan: Diberikan secara bulanan kepada dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memenuhi syarat tertentu. Tujuannya adalah memberikan penghargaan atas kontribusi keilmuan yang signifikan.

7. Tantangan Implementasi dan Perlunya Dukungan Lintas Sektor

Meski payung hukum untuk perlindungan dosen swasta sudah mulai terbentuk, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk soal pendanaan, kesenjangan antar-PTS, serta kurangnya pengawasan dari otoritas pendidikan. Diperlukan dukungan konkret dari pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan asosiasi dosen agar regulasi tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para tenaga pendidik.

8. Dosen Swasta Masih Hadapi Dilema Pajak dan Beban Ganda

Selain soal gaji, dosen swasta juga kerap dihadapkan pada persoalan lain seperti pajak penghasilan yang tetap dikenakan meski upah tergolong kecil. Bahkan, beban kerja yang mencakup pengajaran, penelitian, pengabdian, dan manajerial terkadang tidak diimbangi dengan honorarium tambahan. Dalam beberapa kasus, dosen juga harus membiayai sendiri proses kenaikan jabatan fungsional atau publikasi ilmiah.

9. Diharapkan Keadilan dan Kesejahteraan Dosen Bisa Terwujud

Dengan adanya payung hukum baru dan perhatian dari pemerintah, harapannya ke depan tidak ada lagi jurang kesejahteraan yang terlalu lebar antara dosen swasta dan negeri. Peningkatan kualitas pendidikan harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan para pendidiknya agar bisa menciptakan ekosistem akademik yang sehat, produktif, dan kompetitif.

10. Dosen Swasta Layak Dihargai Lebih Baik

Dosen swasta adalah ujung tombak pendidikan tinggi yang layak mendapatkan apresiasi lebih, baik secara moral maupun finansial. Meski tantangan masih banyak, adanya regulasi yang lebih adil dan dukungan sistemik dari berbagai pihak menjadi harapan baru bagi kesejahteraan mereka di tahun 2025 dan seterusnya. Pemerintah, kampus, serta masyarakat perlu bersinergi demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk semua.