Gagal Aman, Gagal Investasi: Gangguan Ormas Hambat Pembangunan Pabrik BYD di Subang
Kuatbaca.com-Investasi asing merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, upaya menarik investor tidak semudah membalikkan telapak tangan. Salah satu tantangan yang kembali mencuat adalah gangguan dari oknum organisasi masyarakat (ormas) terhadap proyek besar. Kasus terbaru menimpa proyek pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat.
Perusahaan otomotif asal Tiongkok itu telah memutuskan untuk membangun fasilitas produksi berskala besar di kawasan Subang Smartpolitan. Namun sayangnya, proses pembangunan dikabarkan sempat terganggu oleh aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah oknum. Peristiwa ini memantik perhatian banyak pihak, termasuk Kementerian Investasi dan lembaga legislatif, yang menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.
1. Proyek Strategis Terancam: Gangguan Ormas Bisa Berdampak Sistemik
Pembangunan pabrik BYD di Subang bukan proyek biasa. Fasilitas ini digadang-gadang akan menjadi pabrik mobil listrik terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nilai investasi yang dikucurkan juga tidak main-main, mencapai lebih dari Rp 11 triliun. Pabrik ini bukan hanya membawa potensi kemajuan teknologi otomotif, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi ribuan masyarakat lokal.
Namun, laporan mengenai adanya gangguan dari oknum ormas dalam proses pembangunan tersebut menunjukkan bahwa masih ada tantangan serius yang mengancam kelancaran investasi di Indonesia. Aksi-aksi premanisme seperti ini bisa berdampak langsung terhadap keputusan investor untuk bertahan atau bahkan mundur dari proyek.
2. Tindakan Tegas Jadi Kunci Menjaga Citra Indonesia
Kementerian Investasi melalui Deputi Promosi Penanaman Modal telah menanggapi serius insiden ini. Premanisme dan pungutan liar dianggap sebagai hambatan utama dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Selain merugikan perusahaan, hal ini juga mencoreng citra Indonesia di mata investor global.
Negara-negara lain saat ini berlomba-lomba menawarkan iklim investasi yang lebih aman dan menguntungkan. Jika Indonesia tidak mampu menjamin keamanan investasi, maka bukan tidak mungkin para investor akan memilih beralih ke negara lain yang lebih ramah terhadap bisnis.
3. Premanisme Bikin Biaya Investasi Membengkak
Gangguan dari oknum ormas tidak hanya menimbulkan rasa tidak aman, tapi juga berkontribusi pada meningkatnya biaya ekonomi dan investasi. Ketika investor harus mengalokasikan dana tambahan untuk keamanan atau menyelesaikan konflik dengan kelompok tertentu, maka efisiensi proyek menjadi terganggu. Ujung-ujungnya, biaya produksi pun membengkak.
Lebih jauh lagi, dampak sosial dari mahalnya biaya investasi bisa sangat besar. Jika proyek seperti BYD gagal terealisasi karena alasan keamanan, maka masyarakat sekitar yang berpotensi mendapatkan pekerjaan juga akan kehilangan kesempatan. Padahal, lapangan kerja dari sektor manufaktur seperti ini sangat dibutuhkan dalam menekan angka pengangguran.
4. Pembangunan Berkelanjutan Butuh Dukungan Semua Pihak
Pembangunan pabrik BYD di Subang seharusnya menjadi simbol kemajuan Indonesia dalam menyambut era kendaraan listrik. Namun, insiden ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan kerja sama dari berbagai elemen masyarakat untuk menjaga suasana kondusif, termasuk dari ormas yang seharusnya menjadi mitra pembangunan, bukan penghambatnya.
Pemerintah pun diharapkan mengambil tindakan tegas untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Keamanan, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha adalah tiga faktor utama yang akan menentukan apakah Indonesia tetap menjadi destinasi menarik bagi investor asing.
Kasus gangguan ormas terhadap proyek BYD di Subang menjadi pengingat bahwa keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh angka-angka dan kesepakatan bisnis. Faktor keamanan sosial dan dukungan masyarakat juga memegang peranan krusial. Indonesia masih punya banyak potensi, tetapi potensi itu hanya bisa diwujudkan jika seluruh elemen bangsa menjaga komitmen terhadap pembangunan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.