Fakta Sebenarnya di Balik Polemik VMS: Nelayan Kecil atau Pengusaha yang Protes?

Kuatbaca.com-Polemik terkait kewajiban pemasangan perangkat Vessel Monitoring System (VMS) di kapal-kapal penangkap ikan kembali mencuat ke publik. Banyak yang mengira protes datang dari para nelayan kecil, padahal fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengklarifikasi bahwa suara penolakan tersebut mayoritas berasal dari kalangan pengusaha, bukan nelayan tradisional.

1. Siapa Sebenarnya yang Menolak Pemasangan VMS?

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai narasi bahwa nelayan kecil merasa terbebani dengan kewajiban memasang VMS di kapal mereka. Namun, pemerintah menegaskan bahwa para nelayan kecil tidak termasuk dalam kelompok yang diwajibkan memasang perangkat ini. Justru, mereka kerap mendapatkan bantuan pemerintah berupa alat tangkap, BBM bersubsidi, hingga kapal. Hal ini membuat mereka tidak merasa terbebani, bahkan cenderung mendukung kebijakan pengawasan tersebut.

Sebaliknya, protes paling nyaring datang dari kalangan pemilik kapal skala besar atau pengusaha. Diduga, kekhawatiran mereka bukan semata soal biaya pemasangan perangkat, tetapi lebih karena aktivitas mereka di laut akan terpantau secara transparan.

2. Manfaat VMS: Bukan Hanya Pengawasan, Tapi Juga Keselamatan

VMS merupakan sistem berbasis sinyal yang memungkinkan pemantauan posisi kapal secara real time. Pemerintah menilai, sistem ini penting untuk berbagai aspek, mulai dari pengawasan kegiatan penangkapan, mencegah pelanggaran wilayah tangkap, hingga meminimalisir praktik illegal transhipment.

Tak hanya itu, keberadaan VMS juga sangat krusial untuk urusan keselamatan di laut. Jika terjadi insiden seperti kapal tersesat, mengalami kerusakan, atau terkena badai, posisi kapal bisa langsung diketahui melalui sistem. Dengan begitu, upaya penyelamatan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat.

3. Nelayan Kecil Tidak Dibebani, Malah Akan Diberi Dukungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa VMS tidak ditujukan untuk nelayan dengan kapal berukuran kecil yang bekerja secara mandiri. Bahkan, pemerintah tengah menjajaki kemungkinan memberikan bantuan pemasangan VMS kepada kelompok nelayan yang dinilai membutuhkan.

Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami kondisi ekonomi nelayan kecil dan tidak ingin menambah beban mereka. Dengan diferensiasi kebijakan yang jelas antara nelayan dan pengusaha, VMS diharapkan tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga instrumen perlindungan dan pelayanan.

4. Protes Mengatasnamakan Nelayan Kecil Dinilai Menyesatkan

Kritik keras dari beberapa pihak yang mengklaim mewakili nelayan kecil mulai dianggap sebagai manuver politik oleh pengusaha untuk menghindari kewajiban. Menggunakan narasi "nelayan kecil" dinilai hanya sebagai strategi untuk menolak transparansi yang dihadirkan oleh teknologi VMS.

Pemerintah berharap masyarakat dapat membedakan antara nelayan kecil yang memang perlu dibina dan dilindungi, dengan pengusaha perikanan besar yang memiliki kapasitas lebih dan seharusnya mendukung langkah pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya laut.

VMS bukanlah beban, melainkan bagian dari modernisasi sistem perikanan Indonesia. Protes yang muncul patut dilihat lebih kritis, agar tidak menyesatkan opini publik. Di saat Indonesia terus memperkuat pengawasan laut dan memberdayakan nelayan kecil, penting bagi semua pihak untuk memahami siapa yang benar-benar terdampak dan siapa yang merasa terganggu karena aktivitasnya mulai diawasi.