Kuatbaca.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah kembali menjadi bahan evaluasi. Kali ini, perhatian tertuju pada kelompok penerima manfaat, khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), yang dinilai perlu dikaji ulang sebagai penerima bantuan makan gratis dari negara.
Wacana tersebut muncul setelah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan peninjauan terhadap efektivitas program dan mempertimbangkan kembali kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi. Sejumlah pihak di parlemen pun memberikan dukungan terhadap langkah evaluasi tersebut.
Pembahasan mengenai penyempurnaan program ini menjadi penting mengingat kebutuhan anggaran yang sangat besar serta target pemerintah untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.
1. Komisi IX DPR Nilai Refocusing Program Sudah Saatnya Dilakukan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai evaluasi terhadap penerima manfaat MBG merupakan langkah yang realistis dan perlu dilakukan. Menurutnya, fokus utama program seharusnya diarahkan kepada kelompok yang memiliki risiko paling tinggi mengalami masalah gizi.
Charles berpandangan bahwa tujuan dasar program MBG bukan semata-mata menyediakan makanan gratis bagi seluruh siswa, melainkan menjadi instrumen untuk memperbaiki status gizi masyarakat serta mencegah stunting sejak usia dini.
Dalam keterangannya, Charles menyampaikan:
"Saya berpendapat langkah untuk menghentikan pemberian MBG kepada siswa SMA bukan hanya layak dipertimbangkan, tetapi memang harus dilakukan sebagai bagian dari refocusing program."
Menurutnya, kebijakan sosial yang menggunakan dana negara harus memiliki prioritas yang jelas. Oleh karena itu, kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah harus menjadi fokus utama.
2. Anggaran Negara Harus Menyasar Kelompok yang Paling Membutuhkan
Charles menekankan bahwa terdapat perbedaan antara kebutuhan akan makanan bergizi dan kebutuhan akan bantuan dari negara. Semua anak memang membutuhkan asupan nutrisi yang baik, namun tidak semuanya memerlukan subsidi makan yang dibiayai pemerintah.
Dalam kondisi fiskal yang menuntut efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran, pemerintah dinilai perlu menyusun skala prioritas yang lebih tajam.
Ia menjelaskan:
"Kita harus berani membedakan antara kebutuhan akan makanan bergizi dan kebutuhan akan intervensi negara. Semua anak tentu membutuhkan makanan bergizi, tetapi tidak semua anak membutuhkan subsidi makan dari negara. Dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, bantuan pemerintah harus diprioritaskan kepada mereka yang paling membutuhkan."
Pandangan tersebut mencerminkan pendekatan baru yang lebih menitikberatkan pada efektivitas program dibandingkan perluasan jumlah penerima manfaat.
3. Ibu Hamil dan Balita Dinilai Lebih Membutuhkan Intervensi Gizi
Dalam berbagai penelitian kesehatan, periode emas pertumbuhan manusia terjadi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Fase ini sering disebut sebagai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang menjadi periode paling menentukan bagi perkembangan otak dan kondisi kesehatan jangka panjang.
Karena itu, banyak ahli kesehatan menilai bahwa intervensi gizi sebaiknya difokuskan kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, serta anak-anak yang berasal dari keluarga rentan.
Charles menilai kelompok tersebut akan memperoleh manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan siswa SMA yang sebagian besar telah melewati fase pertumbuhan kritis.
Menurutnya, apabila anggaran yang sama dialihkan kepada kelompok usia dini, dampak yang dihasilkan terhadap perbaikan gizi nasional akan jauh lebih signifikan.
4. Jumlah Penerima MBG Berpotensi Berkurang Drastis
Salah satu dampak dari refocusing program adalah berkurangnya jumlah penerima manfaat. Namun, pengurangan tersebut justru dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Charles mengungkapkan bahwa apabila penerima manfaat difokuskan pada kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dari keluarga miskin, jumlah penerima bantuan dapat berkurang secara signifikan.
Ia menyatakan:
"Saya justru melihat kepemimpinan baru di BGN harus berani melakukan desain ulang program secara menyeluruh. Jika penerima manfaat difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak sekolah dari keluarga desil 1 sampai 3, jumlah penerima manfaat diperkirakan hanya sekitar 25 juta orang."
Menurutnya, langkah tersebut dapat menghasilkan penghematan anggaran yang besar sekaligus memastikan bantuan diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.
5. Keberhasilan MBG Tidak Diukur dari Banyaknya Paket Makanan
Dalam evaluasi yang berkembang saat ini, ukuran keberhasilan program juga menjadi sorotan. Selama ini, capaian program sering diukur dari jumlah makanan yang berhasil didistribusikan kepada masyarakat.
Namun menurut Charles, indikator tersebut perlu diubah agar lebih berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan:
"Parameter keberhasilan MBG seharusnya bukan berapa banyak ompreng yang dibagikan, melainkan seberapa besar perbaikan status gizi yang berhasil dicapai. Fokus program harus bergeser dari kuantitas penerima manfaat menuju kualitas dampak yang dihasilkan."
Pendekatan berbasis dampak ini dianggap lebih relevan untuk memastikan tujuan utama program benar-benar tercapai.
6. Usulan Pembatasan MBG untuk SMA Sudah Muncul Sejak Awal
Pandangan serupa juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal pembahasan program, dirinya telah mengusulkan agar penerima manfaat MBG difokuskan pada anak usia dini hingga jenjang SMP.
Menurut Irma, kelompok usia tersebut memiliki kebutuhan intervensi gizi yang lebih besar dibandingkan siswa SMA.
Ia mengatakan:
"Sedari awal saya usul cukup anak TK sampai SMP saja seperti di Jepang, untuk eliminasi stunting, yang diberikan hanya untuk ibu hamil keluarga miskin, anak balita dan anak dengan gizi buruk."
Meski demikian, Irma masih membuka ruang bagi pemberian bantuan kepada siswa SMA yang berada di daerah miskin sebagai bagian dari upaya mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan.
7. BGN Mulai Susun Skema Baru Penerima Manfaat
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian ulang terhadap kelompok penerima manfaat MBG. Evaluasi tersebut dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan.
BGN menilai bahwa intervensi gizi perlu difokuskan pada kelompok usia yang memberikan dampak paling besar terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Dalam keterangannya, Arumsari menjelaskan:
"Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain."
Selain itu, BGN juga mengisyaratkan adanya penyesuaian anggaran pada tahun mendatang yang akan diiringi dengan berbagai langkah efisiensi.
8. Siswa SMA Mampu Berpotensi Tidak Lagi Menjadi Prioritas
Sebagai bagian dari proses evaluasi, BGN menilai siswa SMA dari kalangan ekonomi menengah ke atas kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG.
Menurut Agustina Arumsari, fokus program harus diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan dukungan negara untuk memenuhi kebutuhan gizi hariannya.
Ia menyampaikan:
"Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG."
Lebih lanjut, Arumsari menilai bahwa siswa yang berasal dari keluarga mampu dan memiliki uang saku relatif besar pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan makan bergizi secara mandiri tanpa subsidi pemerintah.
