Dirjen Pajak dan Fahri Hamzah Jadi Komisaris Bank BUMN, Ini Penjelasan Erick Thohir

1. Strategi Baru BUMN: Sinergi Pemerintah dan Perbankan

Kuatbaca.com - Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan alasan di balik pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank-bank BUMN. Menurut Erick, langkah ini adalah bagian dari upaya memperkuat sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan, tanpa mengesampingkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola korporasi.

2. Penempatan Komisaris Disesuaikan dengan Fokus Bank

Erick menekankan bahwa penempatan para pejabat ini bukan sembarangan, melainkan disesuaikan dengan fokus dan mandat masing-masing bank. Sebagai contoh:

• BRI, yang fokus pada sektor UMKM, kini memiliki Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza sebagai komisaris.
• BTN, yang konsentrasi pada sektor perumahan, menunjuk Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai komisaris.

3. Nama-Nama Besar di Balik Kursi Komisaris Bank Pelat Merah

Berikut adalah daftar lengkap pejabat kementerian yang kini menjabat di jajaran komisaris bank BUMN:

• Suryo Utomo (Dirjen Pajak, Kemenkeu): Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN)
• Fahri Hamzah (Wamen Perumahan): Komisaris BTN
• Helvi Yuni Moraza (Wamen UMKM): Komisaris BRI
• Yuliot Tanjung (Wamen ESDM): Komisaris Bank Mandiri
• Luky Alfirman (Dirjen Perimbangan Keuangan): Komisaris Bank Mandiri
• Tedi Bharata (Deputi SDM, TI, Kementerian BUMN): Wakil Komisaris Utama BNI

4. Fokus pada Efisiensi dan Integrasi Kebijakan

Menurut Erick Thohir, kebijakan ini juga bertujuan mempercepat implementasi program-program strategis nasional, seperti pembiayaan perumahan rakyat, penguatan sektor UMKM, dan transisi energi. Penempatan pejabat yang relevan secara sektoral di posisi komisaris diharapkan mampu mendekatkan kebijakan makro pemerintah dengan realisasi operasional di lapangan.

5. Komitmen Transparansi dan Pengawasan Ketat

Meski ada kekhawatiran soal potensi konflik kepentingan, Erick menegaskan bahwa pengawasan terhadap bank-bank BUMN tetap dilakukan secara ketat oleh:

• Kementerian Keuangan
• Bank Indonesia (BI)
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kehadiran pejabat kementerian sebagai komisaris tidak mengganggu independensi manajemen bank dalam menjalankan fungsi bisnisnya.

6. Kritik dan Harapan Publik

Publik sempat mempertanyakan penempatan figur-figur politik dan pejabat aktif dalam struktur komisaris, karena dikhawatirkan berpotensi memicu konflik kepentingan dan mereduksi peran profesional murni di dewan komisaris. Namun, Erick menyakinkan bahwa penunjukan ini tetap berdasarkan kompetensi sektor dan penguatan koordinasi lintas kementerian, bukan semata-mata bagi-bagi jabatan.

Pengangkatan pejabat kementerian sebagai komisaris di bank BUMN merupakan bagian dari strategi besar sinergi kebijakan lintas sektor yang diklaim akan meningkatkan efektivitas program pemerintah. Erick Thohir menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan efisiensi, dengan pengawasan yang tetap dijalankan secara ketat. Kini, tinggal publik yang menilai apakah langkah ini akan memperkuat perbankan nasional, atau justru menyisakan tanda tanya.