Demo Ojol di Patung Kuda Selesai, Jalan Medan Merdeka Selatan Kembali Normal

Kuatbaca.com-Aksi unjuk rasa yang digelar oleh komunitas ojek online (ojol) dan sopir taksi online di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, akhirnya berakhir dengan kondusif. Setelah berlangsung sejak pagi hingga sore, massa aksi secara bertahap membubarkan diri pada Selasa petang. Situasi yang semula ramai dipenuhi pengunjuk rasa kini kembali tenang.

Kegiatan unjuk rasa ini sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan Medan Merdeka Selatan. Namun, setelah perwakilan massa berdialog dengan pihak Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, para peserta aksi menyatakan puas dan bersedia meninggalkan lokasi secara tertib.

Petugas dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) langsung diterjunkan untuk membersihkan area sekitar Patung Kuda setelah massa bubar. Sisa-sisa atribut aksi seperti spanduk dan botol air mineral langsung dikumpulkan untuk menjaga kebersihan kawasan strategis tersebut.

Pihak kepolisian juga dengan sigap membuka kembali pembatas jalan yang sebelumnya dipasang untuk pengamanan. Jalan Medan Merdeka Selatan kini sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat dengan arus lalu lintas kembali normal.

1. Jalanan Kembali Dibuka Setelah Penutupan Sementara

Sebelumnya, akses Jalan Medan Merdeka Selatan sempat ditutup sementara oleh pihak berwajib untuk memastikan keamanan selama berlangsungnya aksi. Penutupan dilakukan dari arah Stasiun Gambir menuju kawasan Patung Kuda, yang menjadi titik konsentrasi massa aksi.

Selama aksi berlangsung, pengamanan dilakukan secara humanis oleh aparat kepolisian. Bahkan, ada momen di mana polisi terlihat membagikan minuman kepada para peserta demo, sebagai bentuk empati dan pendekatan yang lebih bersahabat. Hal ini turut menciptakan suasana damai dalam demonstrasi yang melibatkan ribuan pengemudi.

Pengemudi ojol yang tergabung dalam berbagai komunitas menyatakan bahwa aksi ini merupakan puncak dari kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Mereka menyoroti ketidaktegasan pemerintah dalam mengawasi aplikator yang diduga melanggar peraturan yang berlaku.

Selama aksi, para pengemudi melakukan mogok layanan secara massal dengan menonaktifkan aplikasi. Layanan seperti pemesanan penumpang, makanan, hingga pengiriman barang dihentikan selama satu hari penuh sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah dan perusahaan aplikasi.

2. Aksi Mogok Serentak dan Seruan Tidak Melakukan Pemesanan

Gerakan mogok ini dilakukan secara nasional, dengan imbauan agar masyarakat tidak melakukan pemesanan layanan ojek online pada hari aksi berlangsung. Langkah ini dilakukan untuk menekan perusahaan aplikasi dan memperkuat posisi tawar para pengemudi dalam menyampaikan aspirasinya.

Para pengemudi berharap agar kebijakan pemerintah lebih berpihak pada keberlangsungan mata pencaharian mereka. Potongan komisi yang tinggi, tarif penumpang yang rendah, dan kebijakan fitur-fitur di aplikasi dianggap semakin menyulitkan pengemudi untuk mendapatkan penghasilan yang layak.

Menurut pengemudi, fitur seperti "hemat", "prioritas", hingga "slot" dinilai membuat sistem tarif tidak adil dan hanya menguntungkan aplikator. Mereka menginginkan sistem tarif yang transparan dan melibatkan perwakilan pengemudi dalam proses penetapannya.

Selain itu, dalam demonstrasi ini para pengemudi juga menuntut adanya keterlibatan lembaga konsumen seperti YLKI dalam menetapkan tarif layanan pengantaran makanan dan barang. Mereka merasa perlu adanya pengawasan agar tarif tidak terus merosot dan tetap memperhatikan aspek keadilan bagi pekerja lapangan.

3. Lima Tuntutan Utama Disampaikan kepada Pemerintah

Dalam aksinya, massa ojol menyampaikan lima tuntutan utama yang mereka harapkan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pertama, mereka mendesak Presiden dan Menteri Perhubungan untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi. Kedua, mereka meminta agar DPR RI Komisi V mengadakan rapat dengar pendapat bersama semua

pemangku kepentingan.

Tuntutan ketiga menyasar besaran potongan atau komisi yang diambil oleh aplikator. Para pengemudi meminta agar potongan maksimal ditetapkan sebesar 10 persen saja dari total tarif yang dibayarkan konsumen. Mereka menilai potongan saat ini terlalu besar dan tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka jalani.

Keempat, revisi tarif penumpang juga menjadi fokus. Para pengemudi menolak keberadaan fitur-fitur tertentu dalam aplikasi yang justru menurunkan nilai jasa mereka. Terakhir, mereka meminta pemerintah segera menetapkan standar tarif untuk layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, serta lembaga perlindungan konsumen.

Dengan aksi yang telah berlangsung damai dan tertib, kini bola ada di tangan pemerintah dan pihak aplikator. Masyarakat pengemudi daring berharap agar suara mereka benar-benar didengar dan tidak sekadar dijadikan catatan tanpa tindak lanjut.