Cerita Lengkap di Balik Penunjukan Dirjen Pajak dan Bea Cukai Baru, Ini Strategi Pemerintah Dorong Penerimaan Negara
Kuatbaca.com-Pemerintah melakukan rotasi besar-besaran di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang kali ini menyasar jabatan strategis di dua direktorat penting: Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penunjukan dua pejabat baru, yakni Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak dan Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai, menandai arah baru kebijakan fiskal dan reformasi administrasi penerimaan negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan bersifat sepihak, tetapi hasil evaluasi bersama antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan performa sektor perpajakan dan kepabeanan yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis.
Menurut Prasetyo, pembenahan besar memang dibutuhkan. Apalagi mengingat potensi penerimaan negara yang belum tergarap maksimal. Presiden dan jajaran di kementerian teknis sepakat bahwa dibutuhkan sosok-sosok kuat, bersih, dan berani untuk memimpin dua direktorat tersebut.
1. Proses Pemilihan Tidak Instan, Dirancang Sejak Lama
Penunjukan Bimo dan Djaka bukanlah hasil proses yang tergesa-gesa. Prasetyo menekankan bahwa pemerintah telah melakukan asesmen mendalam terhadap sejumlah calon sebelum akhirnya menetapkan dua nama tersebut. Bahkan, tidak semua yang ditawari jabatan tersebut bersedia menerima tantangan berat ini.
"Calonnya bukan hanya satu, ada beberapa yang kami asesmen. Tapi memang tidak semua siap," kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5/2025). Ia menyebut bahwa penugasan ini merupakan amanah berat, mengingat dua institusi itu menjadi tulang punggung penerimaan negara di tengah kebutuhan fiskal yang terus meningkat.
Bimo Wijayanto dikenal sebagai figur dengan latar belakang kuat dalam bidang reformasi birokrasi dan tata kelola. Sementara Djaka Budhi Utama, yang berasal dari kalangan militer, dinilai memiliki karakter kuat dan kemampuan koordinatif yang mumpuni, terutama dalam mengatasi tantangan di sektor bea cukai seperti penyelundupan dan pungutan liar.
2. Target Utama: Meningkatkan Tax Ratio dan Efisiensi Sistem Pajak
Salah satu indikator kunci yang ingin ditingkatkan adalah rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang hingga kini masih berada di kisaran 9,8-10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang telah mencapai 14–18 persen.
Namun, Prasetyo menegaskan bahwa upaya menaikkan tax ratio bukan berarti menaikkan tarif pajak. Fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki sistem pemungutan, memaksimalkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan digitalisasi administrasi pajak. Reformasi digitalisasi juga menjadi kunci utama agar pelayanan pajak dan kepabeanan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
"Jadi bukan soal tarif yang dinaikkan. Tapi bagaimana kita bisa memperbaiki sistem. Kita pastikan sistem digitalnya baik, layanan pajaknya efisien, dan masyarakat patuh tanpa harus ditekan," ujar Prasetyo.
3. Tantangan Dirjen Baru: Transparansi, Ketegasan, dan Integritas
Penunjukan Letjen (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai turut mencuri perhatian publik, mengingat latar belakangnya sebagai perwira tinggi TNI. Namun Prasetyo membela keputusan ini dengan menyebut Djaka adalah figur yang mampu bertindak cepat, tegas, dan memiliki jaringan koordinasi yang luas lintas instansi dan wilayah.
Pos-pos Bea Cukai tersebar di seluruh Indonesia, dari pelabuhan besar hingga bandara kecil di perbatasan. Hal ini membutuhkan pemimpin yang bisa bekerja lintas sektor dan memahami kompleksitas pengawasan barang dan perdagangan lintas negara.
"Penyelundupan, pelanggaran bea masuk, dan praktik ilegal lainnya seringkali menembus banyak wilayah dan sektor. Butuh orang yang bisa 'keroyokan' dengan instansi lain, termasuk aparat keamanan. Itulah mengapa Pak Djaka ditunjuk," tegas Prasetyo.
Dengan kombinasi dua figur ini, pemerintah berharap mampu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, tanpa membebani rakyat. Terutama dalam konteks membiayai program-program prioritas nasional yang dirancang Presiden Prabowo untuk lima tahun ke depan.