Bupati Sidrap Tegas Usai DJ Nathalie Disawer di THM, Satpol PP Dikerahkan Periksa Izin

1. DJ Nathalie Holscher Disawer, Bupati Sidrap Ambil Langkah Tegas

Kuatbaca.com - Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif, merespons keras insiden viral yang melibatkan DJ Nathalie Holscher yang disawer pengunjung di sebuah tempat hiburan malam (THM) di wilayahnya. Aksi tersebut menuai kontroversi dan berdampak pada teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tak ingin nama daerahnya tercoreng, Syahar langsung memerintahkan penyelidikan izin operasi tempat tersebut.

2. Satpol PP Dikerahkan Periksa Perizinan Tempat Hiburan

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Syahar telah menginstruksikan jajarannya, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk menelusuri legalitas izin operasional THM yang menghadirkan DJ Nathalie Holscher. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaku usaha hiburan agar tetap mengikuti aturan daerah dan tidak menyimpang dari norma sosial yang berlaku di Sidrap.

3. Bupati Sidrap Ditegur Kemendagri, Akui Merasa Malu

Bupati Syaharuddin secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya merasa malu setelah menerima teguran dari pihak Kemendagri terkait viralnya video aksi sawer DJ tersebut. Ia juga mengaku mendapat sorotan dari sejumlah rekan di Jakarta dan Sulawesi Selatan. Teguran itu menjadi pemicu kuat baginya untuk mengambil tindakan serius demi menjaga nama baik daerah.

4. Penegakan Perda Jadi Prioritas, Tidak Pandang Bulu

Syahar memastikan bahwa pihaknya akan menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dengan adil dan tegas, tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang melanggarnya. Ia menekankan bahwa tidak akan ada toleransi bagi pelanggaran hukum dan norma sosial di wilayahnya, terutama di sektor usaha hiburan yang rawan memicu kontroversi.

5. Pelaku Usaha Hiburan Diharapkan Sadar Diri dan Tertib

Dalam pernyataannya, Syahar juga menyampaikan harapannya kepada seluruh pelaku usaha hiburan di Sidrap untuk lebih tertib dan sadar diri dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ia mengingatkan bahwa mengejar keuntungan pribadi seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang bisa mencoreng citra daerah dan merugikan masyarakat secara umum.

6. Citra Masyarakat Sidrap Harus Dijaga

Bupati menilai bahwa kejadian seperti sawer DJ di THM bukan hanya persoalan moralitas, tetapi juga bisa merusak citra masyarakat Sidrap yang selama ini dikenal menjunjung tinggi etika dan budaya lokal. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak agar tidak menggunakan ruang publik untuk hal-hal yang bersifat sensasional dan berpotensi mengundang kegaduhan sosial.

7. Tindakan Hukum Bisa Ditempuh Jika Ada Pelanggaran

Syahar menegaskan, jika dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap aturan perizinan, maka pihaknya tidak akan segan untuk menutup tempat hiburan tersebut atau menindak pelaku usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi pelaku usaha lainnya agar lebih berhati-hati dan profesional.

8. Evaluasi THM di Sidrap Akan Dilakukan Menyeluruh

Tak hanya kasus ini, Pemkab Sidrap disebut akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan operasional tempat-tempat hiburan malam lainnya di wilayahnya. Pemeriksaan izin, kelengkapan dokumen, hingga aktivitas yang dijalankan akan menjadi fokus utama. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa semua tempat usaha beroperasi sesuai dengan standar yang berlaku.

9. Upaya Pemkab Jaga Moral dan Ketertiban Sosial

Langkah tegas dari Bupati Sidrap mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial di tengah masyarakat. Ia menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi melalui sektor hiburan dengan nilai-nilai budaya dan norma lokal yang sudah mengakar.

10. Teguran Jadi Momentum Perbaikan Sektor Hiburan Sidrap

Kasus sawer DJ Nathalie Holscher menjadi momentum penting bagi Pemkab Sidrap untuk mengevaluasi dan menertibkan sektor hiburan. Melalui instruksi langsung dari Bupati dan keterlibatan Satpol PP, diharapkan semua tempat usaha hiburan dapat beroperasi dengan lebih tertib, sesuai hukum, dan tidak lagi menimbulkan kontroversi di masa depan.