Bupati Sidoarjo Tawarkan Solusi Ramah Lingkungan untuk UMKM Tahu: Stop Gunakan Limbah B3
Kuatbaca.com - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menunjukkan komitmennya dalam membina pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), khususnya produsen tahu. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di Desa Tropodo, Bupati Subandi menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan usaha tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Salah satunya, dengan menghapus praktik penggunaan bahan bakar dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
1. Sidak ke Pabrik Tahu: Bupati Tekankan Komitmen Lingkungan
Dalam kunjungan langsung ke lapangan, Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melindungi sektor UMKM, namun dengan catatan pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya adalah larangan penggunaan limbah B3 sebagai bahan bakar produksi.
Menurut Subandi, praktik tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga sangat berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Limbah B3 seperti plastik, karet, dan ban bekas mengandung zat kimia berbahaya yang jika dibakar, bisa mencemari udara dan menyebabkan penyakit serius, termasuk gangguan pernapasan dan kanker.
2. Solusi Alternatif: Kayu Bakar dan Gas Jadi Pilihan Aman
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menawarkan solusi nyata: penggunaan kayu bakar atau gas sebagai alternatif pengganti limbah B3. Skema bantuan untuk pemasangan jaringan gas juga sedang dirancang, dengan pembagian biaya 50:50 antara Pemkab dan Pemprov.
Subandi juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta, khususnya dalam pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility). Salah satu pihak yang akan diajak duduk bersama dalam rapat koordinasi adalah Perusahaan Gas Negara (PGN). Langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi perintah Presiden RI agar UMKM tetap hidup, berkembang, dan tetap berada di jalur yang legal dan sehat.
3. Ancaman Hukuman dan Ajakan Kooperatif
Dalam sidaknya, Bupati Subandi mengingatkan bahwa jika pelanggaran penggunaan limbah B3 terus berlanjut, maka aparat hukum tidak akan tinggal diam. Ia tidak ingin ada pelaku usaha yang harus berurusan dengan kepolisian hanya karena menolak beralih dari bahan bakar berbahaya.
Namun, pendekatan pemerintah tetap humanis. Subandi menyampaikan harapannya agar para pelaku UMKM dapat kooperatif. Penggunaan kayu bakar atau gas dinilai lebih aman dan dapat menghindarkan UMKM dari ancaman hukum serta menjaga kualitas hidup masyarakat sekitar.
4. Langkah Pengawasan dan Sosialisasi oleh DLHK
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Bahrul Amiq, mengungkapkan bahwa masih ada UMKM tahu yang mencampur kayu bakar dengan plastik. Namun, sebagian lainnya sudah mulai beralih sepenuhnya ke bahan bakar ramah lingkungan.
Bahrul menyebutkan beberapa jenis limbah B3 yang dilarang digunakan, seperti busa, stereofom, sol sepatu, ban bekas, dan karet. DLHK terus melakukan edukasi kepada pelaku usaha agar pemahaman tentang bahaya limbah B3 semakin luas dan kesadaran meningkat.
5. Dukungan Penuh dari Forkopimda
Kunjungan Bupati Subandi ke Desa Tropodo turut didampingi sejumlah pejabat penting, seperti Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Dedyk Wahyu Widodo, Sekda Fenny Apridawati, Kapolsek Krian Kompol I Gede Putu Atma Giri, Kades Tropodo Haris Iswandi, serta para pejabat DLHK.
Kehadiran mereka menunjukkan bahwa permasalahan ini menjadi perhatian serius lintas sektoral. Pemerintah daerah bertekad memberikan pendampingan dan dukungan penuh agar UMKM tetap bisa tumbuh tanpa melanggar ketentuan lingkungan dan kesehatan.
Solusi Bersama untuk Keberlanjutan UMKM dan Lingkungan
Langkah Bupati Sidoarjo dalam menindak penggunaan bahan bakar limbah B3 menjadi contoh nyata kolaborasi antara perlindungan lingkungan dan keberpihakan kepada UMKM. Dengan solusi berupa bahan bakar alternatif dan dukungan pembiayaan, pelaku usaha tidak lagi punya alasan untuk menggunakan limbah berbahaya. Keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.