BTN Usulkan Perluasan Subsidi KPR untuk Gaji Hingga Rp 15 Juta dengan Tenor 30 Tahun

13 December 2024 13:42 WIB
direktur-btn-nixon-lp-napitupulu-di-kantor-kementerian-bumn_169.jpeg

Kuatbaca.com-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BTN, mengajukan usulan penting kepada pemerintah Indonesia mengenai perluasan program subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Selama ini, program subsidi KPR lebih banyak dimanfaatkan oleh pekerja dengan penghasilan antara Rp 4 juta hingga Rp 8 juta per bulan. Namun, BTN mengusulkan agar penerima subsidi ini bisa diperluas hingga pekerja yang memiliki gaji sebesar Rp 15 juta per bulan.

Menurut BTN, ini adalah langkah penting untuk membantu pekerja dengan penghasilan menengah yang sering kali kesulitan membeli rumah di perkotaan, di tengah harga properti yang terus melambung. Dengan perluasan akses subsidi KPR ini, BTN berharap lebih banyak masyarakat yang memiliki kesempatan untuk membeli rumah meski penghasilan mereka berada di angka menengah.

1. Skema Subsidi KPR yang Lebih Inklusif

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa usulan tersebut bertujuan untuk memberikan solusi perumahan bagi mereka yang memiliki penghasilan menengah tetapi sulit mengakses rumah di area perkotaan. Sebagian besar pekerja di kategori ini tinggal di perkotaan, namun kesulitan membeli rumah karena harga yang tinggi dan terbatasnya subsidi yang ada saat ini.

Nixon menyatakan bahwa dengan adanya skema baru, diharapkan pekerja dengan gaji sekitar Rp 8 juta hingga Rp 15 juta bisa mendapatkan akses lebih besar terhadap kepemilikan rumah. Salah satu solusi yang diusulkan adalah perpanjangan tenor KPR hingga 30 tahun, yang dapat membantu menurunkan jumlah

cicilan bulanan, membuat pembayaran lebih terjangkau, dan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat dengan penghasilan menengah untuk membeli rumah.

2. Pendekatan Transit Oriented Development (TOD)

Untuk menambah keberhasilan program ini, BTN juga mengusulkan model hunian dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), yaitu kawasan hunian yang dibangun di sekitar titik penghubung moda transportasi, seperti stasiun kereta atau halte bus. Model TOD ini dianggap ideal karena memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses mudah ke transportasi umum, mengurangi kemacetan, dan memungkinkan

pembangunan rumah-rumah vertikal yang lebih terjangkau di area yang strategis.

Konsep TOD juga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap lahan di perkotaan yang semakin terbatas. Dengan pembangunan vertikal, BTN berharap bisa menciptakan lebih banyak unit hunian yang terjangkau untuk pekerja di perkotaan tanpa harus memanfaatkan lahan yang sangat mahal.

3. Menunggu Kepastian Keputusan Pemerintah

Meskipun usulan tersebut sudah diajukan, BTN masih menunggu keputusan dari pemerintah mengenai implementasi program tersebut. Nixon berharap agar keputusan tersebut dapat segera diputuskan agar masyarakat yang membutuhkan bisa segera merasakan manfaatnya. Dalam hal ini, BTN berkomitmen untuk mendukung penuh program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam sektor perumahan.

BTN juga menyadari bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga dapat memberikan dorongan bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan dengan mendorong pembangunan properti dan infrastruktur di wilayah-wilayah yang berpotensi berkembang.

Program subsidi KPR ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi pekerja dengan penghasilan menengah yang selama ini terkendala harga rumah yang tinggi, sehingga mereka bisa memperoleh rumah yang layak dan memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan lebih baik.

Fenomena Terkini






Trending