Beras Murah Kembali Disalurkan, Namun Tidak Semua Daerah Mendapatkan Prioritas
Kuatbaca.com-Pemerintah Indonesia kembali menyiapkan penyaluran beras murah dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini ditujukan untuk menekan lonjakan harga beras di beberapa wilayah tertentu, khususnya yang mengalami kenaikan signifikan.
1. Penyaluran Beras Murah Dimulai Akhir Juni, Fokus Wilayah dengan Lonjakan Harga
Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa penyaluran beras SPHP akan kembali dimulai pada akhir Juni 2025. Namun, penyaluran kali ini bersifat selektif dan lebih terfokus pada daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga beras.
Hingga saat ini, NFA sudah menerima pengajuan rekomendasi penyaluran beras murah dari 17 kabupaten di 8 provinsi. Mayoritas daerah yang mengajukan ini berada di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku Utara. Sementara daerah-daerah sentra produksi beras yang sedang memasuki masa panen relatif belum memerlukan bantuan ini karena harga di sana masih terkendali.
2. Jumlah Pasokan Beras SPHP Belum Pasti, Penyaluran Tetap Selektif
Arief menjelaskan bahwa jumlah pasti beras yang akan disalurkan masih dalam tahap perhitungan. Penentuan jumlah ini didasarkan pada permintaan pemerintah daerah dan kondisi harga di lapangan.
"Biasanya SPHP bisa mencapai 120 hingga 150 ribu ton per bulan. Namun, kali ini kami akan lebih selektif dalam memilih daerah mana yang benar-benar membutuhkan," ujar Arief. Badan Pangan Nasional juga memiliki tim enumerator yang memantau harga beras di lebih dari 400 kabupaten/kota sebagai dasar pengambilan keputusan.
Penyaluran beras murah kali ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menyebar secara rutin ke berbagai daerah. Tahun ini, pemerintah fokus untuk menjaga kestabilan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani agar tetap di kisaran Rp 6.500 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
3. Tujuan SPHP untuk Menjaga Harga Gabah Tetap Stabil
Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara harga gabah di tingkat petani dan ketersediaan beras murah di pasaran. Jika beras SPHP disalurkan secara berlebihan di wilayah yang sedang panen, harga gabah bisa tertekan sehingga merugikan petani.
"Kita tidak ingin menaikkan harga gabah tapi di sisi lain menurunkan harga beras secara drastis. Itu bisa membuat petani dirugikan," jelas Arief.
Karenanya, penyaluran beras SPHP kali ini hanya akan dilakukan di wilayah yang tidak memiliki produksi beras atau daerah yang sedang menghadapi kekurangan pasokan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga harga gabah tetap stabil sekaligus melindungi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
4. Upaya Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan dan Harga Pangan
Program SPHP ini merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan pasokan beras tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga mendukung ketahanan pangan nasional dan mencegah gejolak harga akibat fluktuasi pasokan.
Meski penyaluran beras murah dilakukan secara selektif, pemerintah terus memantau kondisi pasar secara real time. Dengan dukungan data lapangan dari berbagai daerah, pemerintah berkomitmen untuk mengambil tindakan cepat dan tepat guna menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Penyaluran beras murah dalam program SPHP yang akan dimulai akhir Juni 2025 merupakan langkah selektif dan terfokus pada daerah dengan harga beras yang naik. Pemerintah mengedepankan perlindungan terhadap petani dengan menjaga harga gabah agar tetap stabil, sekaligus menjaga daya beli masyarakat terhadap beras.
Dengan strategi ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan petani, serta menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan fluktuasi harga dan pasokan.