Bahlil Marah Soal Data Desa Penerima Listrik: "Masih Mau Jadi Dirjen Kau?"

2 July 2025 19:58 WIB
menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-esdm-bahlil-lahadalia-1751442129728_169.jpeg

Kuatbaca.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meluapkan kemarahannya kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu, karena ketidaksesuaian data jumlah desa penerima listrik di Indonesia.


1. Data Penerima Listrik Desa Berbeda Drastis, Bahlil Tegur Dirjen Ketenagalistrikan

Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025), Bahlil menyatakan kebingungannya atas perbedaan data yang diterimanya dari Ditjen Ketenagalistrikan dengan data yang dilaporkan oleh PLN. Menurut Jisman, terdapat sekitar 5.600 desa yang mendapatkan aliran listrik, sedangkan PLN melaporkan angka sebanyak 10.000 desa.

"Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa, tapi saya dapat laporan dari PLN ada 10.000 desa. Ini tambah-tambah. Saya tidak tahu Dirjen saya yang tidak benar atau Dirut PLN-nya yang salah. Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?" ucap Bahlil dengan nada keras.


2. Dugaan Data Berubah, Presiden Minta Desa Belum Teraliri Listrik Dipasangi PLTS

Bahlil mengungkapkan bahwa data tersebut mungkin mengalami perubahan, namun ia belum mendapat laporan resmi terkait hal itu. Dia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar desa-desa yang belum teraliri listrik bisa dialiri menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Prinsipnya, pak presiden minta agar desa-desa yang belum ada listriknya kita gunakan PLTS. Desa yang belum ada jaringan tidak perlu ditarik jaringan listrik dari kota atau kabupaten, tapi cukup menggunakan jaringan lokal," jelasnya.

3. Program Listrik Desa dengan PLTS Bakal Dibahas Bersama Kementerian Keuangan

Menteri Bahlil juga menegaskan bahwa program pemasangan listrik berbasis PLTS di desa ini akan dikelola oleh Kementerian ESDM, bukan PLN. Ia berencana melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini.

"Selama ini anggaran untuk listrik desa dianggap milik PLN, padahal itu anggaran negara dan harus disesuaikan dengan rencana pemerintah yang sudah diputuskan oleh bapak presiden dengan skala prioritas," tandasnya.

4. Tekanan Bahlil untuk Perbaiki Akurasi Data dan Fokus Program Listrik Nasional

Kemarahan Bahlil ini menjadi sinyal tegas agar pihak internal Kementerian ESDM dan PLN segera memperbaiki akurasi data penerima listrik. Hal ini sangat penting agar program listrik desa bisa tepat sasaran dan sesuai dengan visi pemerintah untuk mencapai akses listrik merata di seluruh pelosok negeri.

Bahlil juga menegaskan perlunya sinergi antar instansi terkait agar pembangunan infrastruktur listrik, khususnya menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti PLTS, berjalan efektif dan efisien.

Fenomena Terkini






Trending