Kuatbaca.com-Penangkapan dua warga negara Indonesia (WNI) oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan serius di kalangan politisi Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Junico Siahaan, menilai kejadian tersebut sebagai bukti lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan terhadap diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya yang bermigrasi secara nonformal.

Junico mengungkapkan bahwa selama ini perhatian pemerintah lebih banyak difokuskan pada warga migran legal, sedangkan populasi WNI yang bermigrasi nonformal atau menghadapi masalah di luar negeri belum mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, ia mendorong perlunya peningkatan sistem perlindungan serta proteksi bagi seluruh warga Indonesia yang berada di luar

negeri.

1. Perlu Sistem Data Terpadu dan Mitigasi Dini untuk Lindungi WNI

Menurut Junico, tantangan terbesar adalah ketiadaan sistem data terpadu antar kementerian yang menyulitkan pelacakan dan pencegahan kasus yang menimpa warga negara Indonesia di luar negeri. Hal ini membuat pemerintah kesulitan memberikan perlindungan yang optimal, terutama dalam situasi kebijakan imigrasi ketat seperti yang diterapkan di AS saat ini.

Ia menegaskan pentingnya perhatian penuh dari pemerintah terhadap aspek administrasi dan status keimigrasian WNI secara jelas. Dalam konteks kebijakan imigrasi yang semakin ketat, Junico meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington agar lebih proaktif mendampingi WNI yang mengalami masalah, termasuk menyediakan hotline darurat dan bantuan hukum yang memadai.

2. Kebijakan Trump dan Tantangan bagi WNI di AS

Junico mengungkapkan bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump terhadap pemegang green card bersifat lebih ekstrem dan menargetkan pemegang green card sementara. Ia belum mengetahui kelengkapan administrasi yang dimiliki para WNI yang ditahan, namun meminta agar pemerintah segera memperkuat perlindungan di wilayah tersebut.

Politisi PDIP ini juga mendorong agar pemerintah menjalin kemitraan dengan organisasi hak asasi manusia internasional dan komunitas diaspora Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan pemberdayaan secara berkelanjutan. Hal ini dianggap krusial agar proteksi terhadap warga negara Indonesia di luar negeri dapat berjalan efektif.

3. Desakan Pengisian Posisi Duta Besar RI untuk AS yang Kosong

Selain itu, Junico menyoroti kekosongan posisi Duta Besar RI untuk AS yang sudah berlangsung lama. Ia menilai posisi ini sangat strategis dalam menghadapi kebijakan drastis yang dikeluarkan pemerintahan Trump, sehingga keberadaan duta besar sangat dibutuhkan untuk memimpin koordinasi dan program perlindungan warga Indonesia di Amerika.

Sebelumnya, dua WNI ditahan di Los Angeles, AS, di tengah gelombang demonstrasi yang menentang kebijakan imigrasi Trump. Namun, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa penangkapan tersebut tidak terkait dengan demonstrasi, melainkan karena pelanggaran aturan imigrasi.

Dengan langkah-langkah perlindungan yang lebih kuat dan pengisian posisi strategis di luar negeri, diharapkan nasib WNI di negara dengan kebijakan imigrasi ketat seperti AS dapat lebih terlindungi dan mendapat pendampingan maksimal.