Aksi Demo Sopir Truk ODOL Ganggu Distribusi Pangan, Petani dan Konsumen Jadi Korban

Kuatbaca.com - Kebijakan larangan truk dengan muatan berlebih atau dikenal dengan istilah Over Dimension Over Load (ODOL) terus menimbulkan polemik. Meskipun aturan ini bertujuan menjaga keselamatan dan infrastruktur jalan, kenyataannya demo para sopir truk yang menolak kebijakan tersebut kini menimbulkan efek domino terhadap distribusi pangan, terutama di wilayah padat konsumsi seperti Jakarta dan Jawa Barat.

1. Truk ODOL Ancaman Serius Bagi Infrastruktur dan Keselamatan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa truk bermuatan melebihi batas yang diizinkan sangat berisiko, tidak hanya bagi keselamatan pengemudi tetapi juga pengguna jalan lainnya. Ia menyebut bahwa penambahan muatan pada kendaraan yang seharusnya membawa 10 ton menjadi 12 hingga 15 ton bisa berdampak pada sistem pengereman yang tidak optimal. Hal ini bisa memicu kecelakaan lalu lintas seperti rem blong, yang telah sering terjadi di lapangan.

Selain itu, truk ODOL juga mempercepat kerusakan jalan. Jalan yang rusak tak hanya membahayakan, tapi juga menambah beban biaya perbaikan bagi pemerintah. Ini membuat efisiensi logistik justru menjadi bumerang karena biaya sosial dan pemeliharaan infrastruktur meningkat.

2. Imbauan Patuh Aturan dan Ancaman Keterlambatan Pengiriman

Arief menekankan pentingnya seluruh pihak dalam rantai logistik untuk patuh terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2021 yang mengatur pengawasan terhadap muatan angkutan barang dan sistem penimbangan kendaraan bermotor di jalan. Ia menyayangkan adanya aksi demonstrasi sopir truk yang justru menyebabkan pengiriman pangan tertunda.

Menurut Arief, kondisi ini sangat merugikan berbagai pihak. Petani dan peternak yang seharusnya mendapatkan pemasukan dari hasil panen dan ternaknya jadi terdampak, sementara para sopir sendiri kehilangan pemasukan karena tidak bekerja. Di sisi lain, konsumen di wilayah konsumsi seperti Jakarta terancam tidak mendapatkan pasokan bahan pangan tepat waktu.

Ia mengingatkan bahwa kelancaran distribusi bukan hanya urusan bisnis, tapi juga menyangkut stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat luas.

3. Distribusi Telur dan Cabai Mulai Terganggu di Jakarta dan Jabar

Situasi kian rumit saat Direktur Ketersediaan Bapanas, Indra Wijayanto, mengungkapkan bahwa demo ODOL telah menghambat pendistribusian komoditas penting seperti telur dan cabai. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, ia menyebut telah menerima keluhan dari sejumlah asosiasi produsen telur dan cabai yang mengaku pengiriman ke DKI Jakarta dan Jawa Barat mengalami keterlambatan.

Gangguan distribusi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadi kelangkaan komoditas di pasar, yang berujung pada lonjakan harga. Mengingat telur dan cabai termasuk bahan makanan pokok masyarakat, dampak ini bisa memperburuk kondisi inflasi pangan yang saat ini terus dijaga oleh pemerintah.

4. Rantai Pasok Pangan Harus Dijaga, ODOL Bukan Alasan Menghambat

Arief kembali menegaskan bahwa aturan mengenai ODOL bukanlah larangan semata, tetapi upaya menyelamatkan banyak pihak. Ia menegaskan bahwa keamanan kendaraan dan keberlanjutan rantai pasok pangan harus menjadi prioritas. Jika distribusi terganggu hanya karena penolakan terhadap peraturan, maka efeknya tidak hanya merugikan pengusaha logistik, tapi juga seluruh masyarakat.

Ia berharap para pelaku logistik bisa beradaptasi dan mencari solusi lain selain memaksakan muatan berlebih. Teknologi armada yang sesuai spesifikasi, manajemen logistik yang efisien, dan kolaborasi antar pelaku usaha bisa menjadi jalan keluar yang lebih bijak.

Kebijakan ODOL tidak bisa dipandang sebagai hambatan semata, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan kelancaran distribusi nasional. Aksi demo yang menyebabkan pengiriman pangan tertunda justru merugikan banyak pihak, termasuk petani, sopir, dan konsumen. Sudah saatnya semua pihak bersatu menjaga stabilitas pangan dan mematuhi regulasi yang telah dibuat demi kebaikan bersama.