Agung Nugroho Kerahkan Kader Demokrat Atasi Krisis Sampah di Pekanbaru

Kuatbaca.com - Masalah penumpukan sampah di Kota Pekanbaru kembali menjadi sorotan. Kali ini, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menunjukkan langkah tegas dan cepat dengan mengerahkan kader Partai Demokrat untuk turun langsung ke lapangan. Keputusan ini bukan tanpa alasan, mengingat tumpukan sampah di berbagai titik kota telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

1. Aksi Nyata Kader Demokrat Hadapi Krisis Lingkungan

Krisis sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru bermula dari pemutusan kontrak pengangkutan sampah oleh pihak ketiga, PT Ella Perkasa Pratama (EPP). Sejak perusahaan tersebut gagal menjalankan tugasnya, masalah kian memburuk. Tidak hanya tumpukan sampah yang tidak terangkut, tetapi juga aksi mogok kerja dari pegawai dan armada pengangkut karena belum menerima gaji mereka.

Menanggapi situasi ini, Agung Nugroho yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Riau langsung mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader Demokrat di Pekanbaru untuk ambil bagian dalam menyelesaikan masalah. Tak menunggu waktu lama, puluhan kader dan simpatisan pun turun tangan dengan membawa belasan kendaraan angkut demi membersihkan tumpukan sampah di sejumlah titik kota.

2. Belasan Armada Dikerahkan Sejak Pagi Hari

Dalam keterangannya, Agung menyebut bahwa sejak pagi hari kader Demokrat sudah mulai bekerja membersihkan sampah yang menumpuk di ruas-ruas jalan dan kawasan padat penduduk. Belasan mobil angkutan dikerahkan untuk mempercepat proses pengangkutan.

“Sejak pagi tadi kader kita sudah turun ke lapangan. Ada belasan kendaraan yang digunakan untuk membantu pengangkutan,” jelas Agung pada Sabtu (7 Juni 2025).

Kegiatan ini menjadi bukti konkret bahwa partai politik juga bisa berkontribusi langsung terhadap permasalahan publik, tidak melulu bicara di tataran kebijakan. Aksi ini sekaligus menjadi ajakan moral kepada seluruh elemen masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.

3. DLHK dan Dinas PUPR Turun Sejak Awal Juni

Sebelum menginstruksikan kader partai, Agung Nugroho terlebih dahulu meminta intervensi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. Kedua instansi ini telah diminta turun tangan sejak awal Juni sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi krisis akibat transisi pengelolaan pengangkutan sampah.

DLHK dan PUPR sudah mulai aktif membersihkan titik-titik kritis sejak pekan lalu. Menurut Agung, langkah ini merupakan bagian dari skenario transisi sebelum adanya penyesuaian regulasi baru dalam sistem pengelolaan sampah.

4. Permasalahan Lama, Perlu Solusi Jangka Panjang

Masalah pengelolaan sampah bukan hal baru di Pekanbaru. Bahkan, pemerintah kota sudah memberikan peringatan kepada kontraktor sejak awal tahun. Namun, kelalaian dan ketidakmampuan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya kembali menimbulkan kerugian, baik bagi kota maupun masyarakat.

Agung mengakui bahwa kendala regulasi turut menjadi hambatan dalam mengambil tindakan cepat. Namun dalam kondisi darurat seperti ini, kolaborasi antar elemen, termasuk partai politik, dianggap menjadi solusi alternatif yang efektif.

5. Imbauan Wali Kota: Jaga Kebersihan Lingkungan

Di tengah upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah dan kader partai, Agung Nugroho juga mengajak seluruh warga Pekanbaru untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan. Ia menekankan pentingnya memilah sampah dari rumah dan membuangnya di Tempat Penampungan Sementara (TPS) resmi yang telah disediakan pemerintah kota.

“Masalah sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah terus berupaya menyelesaikan, tapi kami juga butuh dukungan masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat,” imbau Agung.

Dengan keterlibatan semua pihak, dari pemerintah, kader partai, hingga masyarakat, diharapkan masalah sampah yang selama ini menjadi momok bagi Kota Pekanbaru bisa ditangani secara berkelanjutan. Kolaborasi seperti ini menjadi contoh nyata bahwa solusi terhadap persoalan lingkungan memerlukan kerja bersama, bukan hanya kebijakan di atas kertas.