Jakarta - Pemerintah berencana untuk membeli komoditas hasil panen dari petani, seperti cabai, kedelai dan bawang merah lewat BUMN. Menanggapi hal tersebut Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mendukung rencana yang alokasi anggarannya mencapai Rp 100 triliun per tahun.
Ketua Umum APPSI Sudaryono mengungkapkan jika rencana ini berjalan maka nasib petani akan terselamatkan. Pasalnya selama ini petani mendapatkan harga murah ketika panen raya tiba.
"Selain itu, juga bisa menjaga stok pangan di pasar dan pedagang pasar juga bisa menjual hasil pertanian tersebut kepada masyarakat dengan harga yang stabil. Artinya jika rencana itu direalisasikan maka akan menyelamatkan nasib petani dan pedagang pasar," kata dia dalam siaran pers, Jumat (23/9/2022).
Dia menambahkan tiga komoditas pangan yakni cabai, kedelai, dan bawang merah harus diselamatkan oleh pemerintah. Sebab, luas panen pertanian untuk tiga komoditas tersebut di Indonesia sudah jauh berkurang menjadi 200 ribu ton dari sebelumnya 1,5 juta ton.
"Jadi memang sudah sepatutnya pemerintah memikirkan komoditas pangan tersebut untuk jangka waktu yang panjang. Selain karena luas panennya yang sudah mulai terbatas, hasil pertaniannya yang tidak banyak melimpah juga akan mempengaruhi harga di pasar. Itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkan petani, pedagang dan masyarakat dari ketersediaan barang dan harga yang tidak stabil," Imbuhnya.
Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengusulkan agar pemerintah membeli komoditas hasil panen dari petani, seperti cabai, kedelai, dan bawang merah. Caranya dengan melakukan penugasan kepada BUMN dan mengalokasikan Rp 100 triliun per tahun.
"Yang menjadi masalah krusial bagi petani saat ini adalah harga komoditas yang mereka produksi dibanderol dengan harga murah, terutama saat musim panen," kata Zulhas.
Dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, beberapa hari lalu, Zulhas mengatakan, Alih-alih panen itu menguntungkan petani, mereka malah mengalami kerugian. Sebab, petani harus menjual hasil penen mereka dengan harga murah. "Ini terjadi karena faktor permainan tengkulak, spekulan dan lain-lain," timpalnya.
Di sisi lain, kata dia, saat harga hasil panen mereka tinggi, konsumen justru yang giliran menjerit sehingga produk pangan dari petani tetap kurang laku di pasaran. "Karena itu, pembelian hasil pangan oleh pemerintah mendesak dilakukan untuk menjaga harga baik dari sisi petani maupun konsumen," papar Zulhas.
Gayung bersambut, Presiden Jokowi setuju bahwa pemerintah akan membeli hasil produksi petani saat harga komoditas yang mereka panen mengalami penurunan di bawah Harga Eceran Tertinggi atau HET.
"Jadi, petani hanya fokus pada masalah produksi, tak memikirkan lagi masalah pemasaran produk mereka pascapanen," ujar Presiden.
Upaya yang berpihak kepada kepentingan petani ini sudah dilakukan 50 tahun yang lalu, pada era Orde Baru. Lebih jauh Zulhas mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mengalokasikan Rp100 triliun per tahun dan memberikan penugasan kepada BUMN untuk menyerap hasil produksi pangan dari petani.
"Dari pada APBN digelontorkan untuk subsidi BBM sebesar Rp 500 triliun, lebih baik digunakan untuk membeli komoditas hasil produksi petani. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani," papar dia.